Anggota DPR Fraksi PAN, Putri Zulkifli Hasan ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi XII DPR dalam Rapat Komisi XII yang berlangsung di Gedung Nusantara 1, Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Jakarta.

Sebagai bagian dari kepemimpinan Komisi XII, Putri berkomitmen mendukung penuh target swasembada energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Saya merasa terhormat dan siap mengemban amanah ini. Bersama dengan mitra kerja Komisi XII, kami akan bekerja maksimal untuk mengawal program swasembada energi yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto," ujar Putri Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Sebagai pimpinan Komisi XII, Putri Zulkifli Hasan berjanjit mendorong berbagai inisiatif yang mendukung ketahanan energi nasional dan pelestarian lingkungan hidup, sejalan dengan visi besar pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Sebagai informasi, Komisi XII DPR memiliki peran strategis dalam pengawasan dan legislasi terkait sektor energi, sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, serta investasi dan hilirisasi.

Mitra kerja Komisi XII meliputi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Kemudian Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— SKK Migas dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta meraih penghargaan SAG Award (The Esri Special Achievement in GIS) 2024 di San Diego, Amerika Serikat.

Penghargaan ini diberikan atas kontribusi mereka dalam membangun sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi, sehingga mendorong kolaborasi dan pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien di institusi masing-masing.

SAG Award diberikan oleh Esri kepada organisasi atau lembaga, sebagai apresiasi atas inovasi penerapan sistem informasi geospasial (GIS). Esri mendukung lebih dari 650 ribu organisasi di seluruh dunia dan merupakan pelopor untuk perangkat lunak GIS, kecerdasan lokasi dan pemetaan.

Dengan pendekatan geografis untuk memecahkan masalah, Esri menggabungkan sains dan teknologi untuk meningkatkan kesadaran operasional, menemukan alur kerja baru, dan mendukung keberlanjutan.

Sebagai regulator, SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Misi mereka termasuk mencapai target produksi 1 juta barel minyak per hari dan 12 juta standar kaki kubik gas per hari pada tahun 2030. Untuk mendukung tujuan ini, SKK Migas mengembangkan sistem informasi geospasial (GIS) sebagai alat pemantauan dan pertukaran data, serta manajemen data hulu migas nasional.

Menurut Adji Arwinda, Analis Senior Manajemen Data Perminyakan SKK Migas, penggunaan teknologi geospasial memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara pemangku kepentingan industri hulu migas, terutama perusahaan Kontrak Kerja Sama (KKKS).

“Pemetaan berbasis web memungkinkan SKK Migas dan KKKS berkolaborasi dan berbagi wawasan dengan tata kelola data yang transparan, berkualitas, dan sesuai dengan standar pelaporan. Penggunaan teknologi GIS akan meningkatkan aktivitas eksplorasi, mendorong investasi, dan pada akhirnya meningkatkan produksi minyak dan gas,” ujar Adji Arwinda, Kamis (18/7/2024) dalam keterangannya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta meraih SAG Award atas pemanfaatan sistem informasi geospasial di situs jakartasatu.jakarta.go.id. Situs ini merupakan sarana komunikasi serta visualisasi peta dan data dari program Jakarta Satu (pengembangan one map, one data, one policy), yang digunakan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan dapat diakses oleh masyarakat luas.

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Heru Hermawanto, mengatakan Jakarta Satu menjadi sumber informasi berbasis geospasial sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Penggunaan teknologi geospasial mendorong terjadinya tiga perubahan utama, yaitu optimalisasi dan maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pencegahan kebocoran dan potensi korupsi, serta transformasi kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat.

“Sistem Jakarta Satu memungkinkan para pengambil keputusan di setidaknya 27 lembaga atau kedinasan di lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengimplementasikan kebijakan yang berpusat pada warga, dengan tujuan meningkatkan standar hidup warga,” katanya.

Dia menjelaskan, berdasarkan data yang divisualisasikan melalui sistem ini, para pengambil keputusan dapat memprediksi anggaran dan membuat alokasi keuangan untuk proyek dengan informasi terkini yang tersedia secara realtime. Hal ini mengurangi risiko yang terkait dengan pemrosesan data manual, dan mendorong sistem pengambilan keputusan yang lebih cepat dan terukur.

Presiden Direktur Esri Indonesia, Leslie Wong, mengapresiasi SKK Migas dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas pengembangan pemanfaatan teknologi GIS yang berdampak positif terhadap kinerja dan pelayanan publik.

“Baik SKK Migas maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memanfaatkan kekuatan sistem informasi geospasial untuk mengatasi tantangan kompleks, membuat keputusan bisnis yang terinformasi dengan baik, dan menerapkan kebijakan pemerintah yang lebih efisien," ucap Leslie.

Pekan lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga meraih penghargaan dari pemerintah pusat pada kegiatan One Map Policy Summit 2024 atas keberhasilannya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kebijakan satu peta.

Penghargaan ini diberikan berkat keberhasilan implementasi geoportal Jakarta Satu yang mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui sistem berbasis elektronik yang sistematis.

DATAgeospasial berperan penting dalam berbagai proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Data geospasial merupakan data yang berbasis lokasi, disajikan dalam bentuk peta dengan menggunakan sistem referensi tertentu.

Data dalam bentuk peta semakin banyak tersedia, diselenggarakan oleh berbagai kementerian dan lembaga.

Berbagai peta tematik tersebut antara lain terkait bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, kelautan, perhubungan, industri, infrastruktur, lingkungan hidup, kebencanaan dan lain sebagainya.

Agar peta tematik yang diselenggarakan oleh setiap instansi dapat digunakan untuk berbagai proses perencanaan pembangunan yang optimal, maka setiap peta harus memenuhi kaidah bersama, yaitu dibuat dengan standar pemetaan yang sama, menggunakan sistem referensi yang sama, menggunakan basis data dan peta dasar yang sama.

Bisa kita bayangkan apabila berbagai peta tematik dari berbagai instansi tersebut dibuat sesuai dengan standarnya sendiri-sendiri, dengan aturan berbeda-beda, dan kaidah berlainan, tentu peta-peta tersebut tidak dapat dioperasikan bersama-sama untuk berbagai tujuan peruntukan. Peta yang dibuat menjadi tidak efektif dan tidak efisien.

Saat ini sudah tersusun peta tematik sebanyak 151 peta dari 24 kementerian dan lembaga yang secara resmi dapat diberbagi-pakaikan secara bersama-sama, dapat digunakan lintas instansi untuk berbagai keperluan.

Ke 151 peta tematik tersebut disatukan dan disajikan dalam satu geoportal yang sama di bawah payung program kebijakan satu peta.

Program kebijakan satu peta atau one map policy (OMP) yang dirumuskan melalui perpres 23/2021 menyediakan informasi penting berbasis lokasi yang dapat diakses oleh setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat umum.

OMP memberikan potret atau gambaran dinamika pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. OMP juga dapat digunakan untuk membantu proses penyelesaian konflik dan tumpang tindih lahan.

Sinkronisasi pada program OMP menghasilkan indikasi adanya tumpang tindih pemanfaatan lahan.

Dari hasil analisis OMP, luasan peta indikasi tumpang tindih mengalami penurunan yang signifikan, d imana pada 2019 terdapat lebih dari 77 juta hektare lahan tumpang tindih dan di pada 2024 menjadi 47 juta hektare, atau mengalami penurunan sebesar 10,5 persen.

OMP memberikan dukungan dalam penyelesaian tata ruang, kawasan hutan dan hak atas tanah yang mencapai 43 juta hektare.

Identifikasi ketidaksesuaian juga terjadi antara perizinan pertambangan dalam kawasan hutan, hak guna usaha dan tutupan kelapa sawit dalam kawasan hutan; juga ketidaksesuaian antara izin, konsesi, hak atas tanah dan hak pengelolaan; dan kategori tumpang tindih karena batas wilayah.

OMP telah digunakan dalam berbagai isu strategis, termasuk dalam tata kelola industri sawit dan program strategis nasional pencegahan korupsi (stranas PK).

Sebagai suatu terobosan kebijakan strategis, OMP perlu terus dikembangkan dengan melibatkan berbagai sektor yang belum tergabung, sehingga tidak hanya 151 peta tematik saja, namun diharapkan seluruh peta tematik nasional dapat disatukan dalam satu sistem geoportal.

Sistem geoportal yang dibangun saat ini sudah menjadi rujukan bersama dari 42 kementerian dan lembaga, 35 provinsi dan 467 lebih kabupaten/kota yang telah mempunyai akun geoportal.

Kewenangan akses berbagi pakai data dan informasi geospasial melalui jaringan informasi geospasial nasional juga telah diberikan pada masyarakat umum, untuk melihat dan mengunduh data.

Kewenangan akses pada masyarakat ini sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan peningkatan literasi geospasial pada masyarakat.

Geoportal OMP telah diakses lebih dari 76 juta pengakses, dan diprediksi dengan keterbukaan akses pada masyarakat akan meningkatkan jumlah akses yang signifikan.

Isu keamanan dan integritas data tentu menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian. Proses pengamanan data berlapis, kode kemanan validasi, dan sistem pengamanan data lainnya perlu terus ditingkatkan dalam sistem OMP di masa depan.

JAKARTA, investor.id - Pemerintah konsisten menyelesaikan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang melalui kegiatan sinkronisasi, untuk memberikan kepastian hukum, peningkatan iklim investasi, dan pemerataan ekonomi berkeadilan. Langkah tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan kebijakan satu peta (One Map Policy /OMP).

“Komitmen kuat ini diwujudkan dengan capaian penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 19,97 juta hektare, yaitu dari 77,38 juta hektare di 2019 berhasil diturunkan menjadi 57,41 juta hektare di 2024,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara One Map Policy Summit 2024 di St Regis pada Kamis (11/7/2024).

Kebijakan Satu Peta telah berjalan selama delapan tahun dan telah berperan penting menciptakan satu standar referensi basis data geoportal yang terunifikasi, akurat, dan akuntabel untuk mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan Satu Peta mencakup empat tahapan kegiatan utama yaitu kegiatan kompilasi, integrasi, sinkronisasi, serta kegiatan berbagi pakai data dan informasi geospasial.

Airlangga mengatakan  berbagai data dan informasi yang diakses melalui geoportal kebijakan satu peta telah dimanfaatkan oleh berbagai K/L. Hal ini sangat diperlukan untuk perbaikan tata ruang,  penegasan batas administrasi provinsi dan kabupaten/kota. Penerapan kebijakan satu peta ini bermanfaat untuk  Online Single Submission/OSS dalam perizinan usaha.

“Data ini penting utk penentuan batas wilayah atau batas kedaulatan Indonesia,” imbuh dia.

Kebijakan satu peta ini diperlukan untuk perbaikan kualitas perizinan terutama penyelesaian tumpang tindih lahan. Untuk ke depannya pemerintah akan membuka akses ini kepada publik. “Pemerintah berkomitmen menyelsaeikan ketidkasesuain utk memberikan kepastian hukum, peningkatan iklim investasi dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan berkesejahteraan,” tutur Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) selaku Ketua Tim Pelaksana Kebijakan Satu peta, Muh Aris Marfai mengatakan  sampai dengan saat ini Kompilasi Informasi Geospatial Tematik telah mencapai 100%. Proses integrasi data yang telah dilakukan  sudah mencapai 98%.  Untuk Luas Tumpang tindih pada tahun 2019 sebesar 77 juta hektare, sedangkan Luas Tumpang Tidik terbaru tahun 2024 mencapai 57 juta hektar .

“Dengan demikian telah terjadi penurunan tumpang tindih sebesar 10,5% dalam kurun waktu 3 tahun terakhir,” kata Aris.

Dia mengatakan dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Sekretariat Kebijakan Satu Peta Juga telah  tercatata bahwa 23 K/L sudah melaksanakan rencana aksi. Dimana 14 K/Lsudah memenuhi target rencana aksi yang telah diketapkan dan 9  K/L dalam proses pemenuhan target rencana aksi.

Lebih  lanjut, pemerintah juga melakukan  percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta. Saat ini masyarakat sudah bisa mendapatkan akses untuk berbagi data dan informasi geospasial Melalui jaringan informasi geospasial, Hal tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta BIG juga telah menetapkan  Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Metadata Geospasial Secara Wajib.

“Regulasi tersebut  mengatur tentang hak akses, Tidak saja di tingkat kementerian, lembaga Dan pemerintah daerah, namun juga hak akses untuk masyarakat,” kata dia.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Badan Informasi Geospasial (BIG) mencatatkan sebanyak 57 hektare lahan di Indonesia masih mengalami tumpang tindih. Jumlah ini mengalami penurunan sekitar 20 juta hektare dalam 5 tahun terakhir.

Kepala Badan Informasi Geospasial Aris Marfai mengatakan, pada tahun 2019 luas lahan tumpang tindih mencapai 77 juta hektare atau terdapat indikasi ketidaksesuaian sebesar 40,6%. Angka ini turun ke posisi 57 juta hektare pada tahun 2024 atau ke posisi 30,1%.

"Untuk luas tumpang tindih pada tahun 2019 besarnya 77 juta hektare, sedangkan luas tumpang tidih terbaru tahun 2024 mencapai 57 juta hektare. Dengan demikian telah terjadi penurunan tumpang tindih sebesar 10,5% dalam 5 tahun," kata Aris, dalam Rakernas Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy Summit 2024. di St. Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024).

Aris mengatakan, pendataan ini berdasarkan hasil dari Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Periode 2016 sampai dengan tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.23 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No.9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta 1 banding 50 ribu.

Dalam kesempatan tersebut ia juga menyampaikan, Sekretariat Kebijakan Satu Peta telah melaksanakan monitoring dan evaluasi Melalui e-monev yang menunjukkan bahwa 23 kementerian/lembaga (KL) Sudah melaksanakan rencana aksi. Total 14 KL sudah memenuhi target rencana aksi yang telah diketapkan, dan 9 kementerian lembaga dalam proses lemenuhan target rencana aksi atau progress on track.

"Pada kesempatan ini kami sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kementerian dan lembaga atas capaian yang sudah diperoleh," ujar Aris.

Aris menambahkan, akses data dan informasi geospasial melalui jaringan informasi geospasial nasional juga telah diperbarui. Dari yang dulunya tidak memungkinkan untuk diakses publik, sekarang sudah memungkinkan untuk akses masyarakat melalui Keputusan Presiden nomor 28 Tahun 2023 .

Selain itu, untuk menindaklanjuti ini, BIG sudah menetapkan peraturan BIG No. 3 tahun 2024 tentang klasifikasi akses dan juga mekanisme berbagi pakai data dan informasi geospasial, yang mengatur tentang hak akses, termasuk juga hak akses untuk masyarakat.

BIG juga melaporkan data K/L yang dalam rencana aksi sudah menerapkan standar keamanan. "Setiap data yang diunduh KSP dilengkapi dengan kode validasi sehingga integritas dapat dipertahankan," kata Aris.

Selain itu, metode pengamanan lainnya dilakukan melalui pemisahan bertingkat untuk masing-masing data. Aris pun memastikan, akses data spasial ini memiliki standar yang sama pada portal satu data Indonesia. Dengan demikian, hal ini mempermudah proses integrasi antar portal.

Lihat juga Video: AHY Soal 2.086 Ha Lahan IKN Bermasalah: Tinggal Tunggu Eksekusi

[Gambas:Video 20detik]