Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan ada dua isu besar yang harus diselesaikan untuk mengatasi masalah di bidang tata ruang, sehingga dapat mendorong pertumbuhan investasi di RI. Adapun dua masalah tersebut yakni One Map Policy dan One Spatial Planning Policy.

Hal tersebut diungkapkan olehnya saat dalam Talkshow Tata Ruang sebagai bagian dari Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang 2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, hari ini.

"Ini menjadi salah satu isu yang harus diangkat supaya negara hadir untuk memberikan solusi kepada rakyat, dan dunia usaha bagian dari rakyat, tidak boleh kita gantung nasibnya. Kita tuntaskan isu ini bersama terutama di kalangan pelaku usaha, kita jadikan ini sebagai komunitas bersama untuk menuntaskan berbagai persoalan yang muncul," kata Nusron dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Nusron menjelaskan, selama One Map Policy belum tersedia, maka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai salah satu persyaratan dasar untuk perizinan usaha bisa terhambat. Hal ini dikarenakan belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menjadi bagian dari One Map Policy.

"Akibat belum ada One Map Policy mengurus PKKPR lama karena belum ada cantolan RDTR-nya. Saat ini di Indonesia baru ada 541 RDTR dan yang sudah terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission) ada 278 RDTR. Kemudian RDTR-nya harus ada 2.000. Masih ada 1.500-an lagi RDTR yang harus kita tuntaskan dengan menggunakan basis peta 1:5.000, sehingga mendekati keakuratan," ujar Nusron.

Isu besar kedua yang ditekankan Nusron adalah One Spatial Planning Policy atau Kebijakan Satu Rencana Tata Ruang. Menurutnya, selama ini tata ruang masih dalam otoritas yang terpisah.

"Akibatnya tumpang tindih, zona makronya tidak ketahuan karena masing-masing berbicara pada zona mikronya. Gagasan ini untuk menyatukan satu tata ruang supaya dalam penataan makronya akan ketahuan dan tidak menyebabkan tumpang tindih," jelasnya.

"Intinya kita ingin pelayanannya cepat tapi tetap akuntabel, tetap akurat dalam konteks jangka panjang tidak melahirkan malapetaka apalagi menjadi bencana. Begitu juga dengan PKKPR, bagaimana caranya supaya dalam waktu ini urusan PKKPR menjadi selesai dengan catatan dengan tetap compliant ada unsur mitigasi risiko, akurat, dan akuntabel. Sehingga PKKPR-nya sesuai dengan aturan yang berlaku dan mempertahankan ekosistem yang sudah ada," sambungnya.

Terkait dengan Talkshow yang berlangsung, Dirjen Tata Ruang Dwi Hariyawan mengatakan bahwa kegiatan ini diikuti lebih dari 200 orang secara luring maupun daring. Dia berharap, forum ini dapat menjaring masukan seluas-luasnya untuk penguatan perencanaan tata ruang di masa depan, termasuk penetapan kebijakan dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

"Semoga kita semua dapat terus bekerja sama dan berkomitmen untuk selalu mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan untuk bangsa Indonesia. Bersama Menata Ruang untuk Semua," ucap Dwi Hariyawan.

Sebagai informasi, Talkshow yang membahas One Spatial Planning Policy ini dimoderatori oleh Jurnalis Senior Rosiana Silalahi. Hadir sebagai narasumber, Plt. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Herban Heryandana; Kepala Pusat Pengkajian Strategis Penelitian dan Pengembangan TNI, Marsda TNI Jorry Soleman Koloay; Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo; serta Dirjen Mineral dan Batubara yang diwakili Koordinator Pengelolaan Wilayah Mineral dan Batubara, Cecep Mochammad Yasin.

Turut mengikuti rangkaian kegiatan, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir juga sebagai penanggap, perwakilan dari Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI), Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), dan World Resources Institute (WRI) Indonesia.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang membidik pinjaman lunak dari Bank Dunia atau World Bank sebesar US$ 635 juta atau Rp 9,9 triliun (kurs Rp 15.675). Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan rencana tersebut tinggal tunggu penandatanganan perjanjian pinjaman oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Ya, tinggal tunggu proses teken Bu Sri Mulyani," kata Nusron saat ditemui di kantor, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024)

Pada saat memberi sambutan dalam acara Talkshow Hari Tata Ruang Nasional, Nusron mengatakan pihaknya sudah berbicara dengan Sri Mulyani. Dia menyebut Sri Mulyani akan meneken perjanjian pinjaman tersebut dalam bulan ini.

"Karena kemarin kami sudah bicara dengan Ibu Menteri Keuangan. Insyaallah loan-nya dari Bank Dunia akan diteken dalam bulan-bulan ini oleh beliau," jelas Nusron.

Lebih lanjut, pinjaman tersebut akan digunakan untuk merampungkan kebijakan satu peta atau One Map Policy. Dia menargetkan tahun depan kebijakan tersebut dapat selesai.

Nusron menyoroti kebijakan satu peta yang tak kunjung rampung. Sebab, hal itu dapat menghambat pihaknya untuk membuat rencana detail tata ruang (RDTR). Dengan begitu, proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang menjadi syarat dasar bagi pelaku usaha pun sangat lambat. PKKPR ini dapat menjadi acuan untuk, pemanfaatan ruang, perolehan tanah, pemindahan hak atas tanah, penerbitan hak atas tanah.

"Sehingga tahun depan One Map Policy-nya akan segera selesai," imbuh dia.

Sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN sebelumnya mengungkapkan Bank Dunia telah bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN sejak 5 tahun lalu dan pada saat ini pihak Bank Dunia sudah menunjukkan itikad untuk memperpanjang kerja sama tersebut. Terkait pinjaman lunak sebesar US$ 635 juta dari Bank Dunia, kata AHY, masih dalam tahap negosiasi.

"Ini berangkat dari apresiasi Bank Dunia terhadap kinerja dan progres yang dicapai oleh pemerintah Indonesia, khususnya dalam hal ini Kementerian ATR/BPN. Oleh karena itu, sekarang pada tahapan menegosiasikan," ujar AHY di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

"Tentu ini menjadi domain kewenangan dari Kementerian Keuangan karena bicara kerja sama dengan Bank Dunia memang seperti itu prosedurnya," tambahnya.

Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyampaikan masih ada dua isu besar yang menjadi pekerjaan rumah kementerian yang dipimpinnya. Kedua persoalan itu, yakni kebijakan satu peta (one map policy) dan kebijakan satu tata ruang (one spatial planning policy).

Nusron mengatakan kebijakan satu peta yang tak kunjung rampung ini menghambat pihaknya untuk membuat rencana detail tata ruang (RDTR). Alhasil, proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang menjadi syarat dasar bagi pelaku usaha pun sangat lambat. PKKPR dapat menjadi acuan untuk, pemanfaatan ruang, perolehan tanah, pemindahan hak atas tanah, penerbitan hak atas tanah.

"Yang pertama adalah isu One Map Policy, yang di rapat kabinet diangkat oleh Bapak Presiden. Yang kemudian kemarin waktu di rapat koordinasi dengan Pemda juga diangkat oleh Bapak Menko Infrastruktur dan juga oleh Bapak Presiden. Saat ini Indonesia baru proses penyelesaian satu peta dengan skala 1 banding 5.000 di satu pulau, yaitu Pulau Sulawesi," kata Nusron dalam sambutannya di acara Talkshow Hari Tata Ruang Nasional, di kantor, Jumat (8/11/2024).

Dia menyebut saat ini baru ada sebanyak 541 RDTR dari jumlah yang dibutuhkan 2.000 RDTR. Dari 541 tersebut, baru ada 278 RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS. Melihat hal tersebut, Nusron menilai masih ada pekerjaan rumah kementerian yang dipimpinnya dalam lima tahun ke depan.

Kemudian isu kedua, yakni kebijakan satu tata ruang. Dia menjelaskan selama ini kebijakan terkait tata ruang Indonesia diatur oleh berbagai kementerian, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Kementerian Kehutanan. Hal inilah yang terkadang terjadi tumpang tindih saat akan melaksanakan program antar kementerian.

"Nah kami bermaksud ini ada mumpung ada momentum. Apa momentumnya? Momentumnya itu adalah menyusun rencana peraturan pemerintah tentang tata ruang wilayah nasional sebagai bentuk turunan dari Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang 4encana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2025-2045," jelas Nusron.

Nusron menerangkan kebijakan tersebut nantinya akan membantu target pemerintah dalam mencapai swasembada pangan dan swasembada energi.

"Untuk mencapai swasembada pangan kita membutuhkan sawah. Karena itu apa? Karena itu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan-nya, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan-nya harus disiapkan secara nasional. Bagaimana caranya supaya nggak tabrakan dengan investasi dan tata ruang yang lain? Kalau di Pulau Jawa investor masuk mau membangun gudang atau membangun perumahan diwajibkan harus ada pengganti sawah di tempat yang lain. Supaya apa? Supaya untuk mensuplai kepentingan ketahanan pangan, pangannya nggak terganggu," imbuh Nusron.

Pemberantasan mafia tanah masih menjadi perhatian Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengusulkan memiskinkan pelaku mafia tanah.

Nusron mengatakan pihaknya berencana menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas mafia tanah.

Dia juga menekankan pemberantasan mafia tanah akan dilakukan dengan penguatan kolaborasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, serta pemerintah daerah. Dia pun akan melakukan rapat koordinasi khusus dengan lembaga terkait.

"Kita tidak bisa menoleransi mafia tanah. Kita akan melaksanakan rapat koordinasi khusus dengan Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan PPATK. Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah," kata Nusron dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Terkait akan melibatkan KPK, Nusron menilai tindak kejahatan yang dilakukan pelaku mafia tanah tidak hanya dijerat delik pidana umum. Agar menimbulkan efek jera, dia menyebut perlu delik tindak pidana pencucian uang.

"Kami tidak hanya puas kalau mafia tanah itu dikenakan delik pidana umum. Kalau itu pidana yang murni melibatkan aparat penyelenggaraan negara pasti deliknya adalah tindak pidana korupsi. Tapi, kalau bisa diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya ada efek jera,"

Nusron menekankan pihaknya terus memberantas mafia tanah. Sebab, tindakan tersebut melibatkan masyarakat kecil yang diambil haknya. Dia pun tidak akan menoleransi pelaku mafia tanah ke depannya.

"Kami berkoordinasi, menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka memberantas mafia tanah. Sekali lagi, zero toleransi bagi mafia tanah supaya ada distribusi tanah yang berkeadilan dan mencerminkan pemerataan bagi bangsa Indonesia menuju Indonesia sejahtera," jelasnya.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO. JAKARTA. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Suyus Windayana mengungkapkan, pihaknya akan menggunakan aset negara untuk membangun 3 juta rumah yang merupakan program Presiden Prabowo.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan akan membangun rumah sebanyak 3 juta, yang terdiri 2 juta unit rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Suyus menuturkan, pihaknya saat ini sedang mendata wilayah-wilayah mana saja yang berpotensi untuk digarap pembangunan unit rumahnya.

“Kita sedang inventarisasi semua tata ruang, di mana saja kawasan-kawasan yang bisa akan dibangun perumahan nanti kita cek status tanahnya, apabila tanah-tanah itu memang dimiliki oleh negara itu bisa kita lakukan pembangunan segera,” ujarnya usai menghadiri FGD di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Suyus bilang 1 juta unit rumah yang akan dibangun lewat program itu kemungkinan akan dibangun dalam bentuk apartemen.

Pemerintah pun juga nantinya akan memanfaatkan aset-aset milik BUMN yang sudah tidak terpakai.

“Pokoknya kita akan mulai di perkotaan di Jakarta nanti akan kita lihat semua aset-aset pemerintah yang ideal untuk dipakai,” jelas dia.

Untuk diketahui, pelaksanaan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dimulai pada tahun 2025.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah saat ditemui di eks kantor Ditjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, Jakarta pada Selasa (22/10/2024) pukul 22.00 WIB.

"Nanti di bulan Januari tahun 2025, kita mulai dengan mengejar target 3 juta per tahun. Itu akan kita kejar terus," ujar Fahri usai rapat dengan Menteri PKP Maruarar Sirait dan jajarannya.

Sementara pada sisa tahun 2024 ini, Kementerian PKP akan menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai digarap oleh Ditjen Perumahan Kementerian PUPR sebelumnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kementerian ATR/BPN Bakal Pakai Aset Negara untuk Program 3 Juta Rumah Prabowo", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2024/10/24/153909326/kementerian-atr-bpn-bakal-pakai-aset-negara-untuk-program-3-juta-rumah-prabowo?page=all#page2.

IDXChannel - Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infrastruktur) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut lima kementerian teknis yang berada dibawah koordinasinya.

Lima kementerian teknis tersebut, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Ada lima kementerian teknis yang ada di bawah koordinator Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan," ujar Agus saat saat serah terima jabatan (sertijab) di Kementerian ATR/BPN, Senin (21/10/2024).

AHY resmi dilantik sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin pagi tadi.

Pasca pelantikan, AHY bakal tancap gas untuk menyambangi kelima kementerian teknis tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengenal lebih dekat, sekaligus mempelajari masalah yang ada di masing-masing wilayah koordinasinya.

“Kami ingin memulai langkah baru ini dengan berupaya untuk mempelajari tugas-tugas, belajar masalah, sekaligus semakin mengenal lima kementerian teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur ini,” kata dia.

AHY juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo bahwa pembangunan infrastruktur di Tanah Air merupakan hal paling esensial.

Karena itu, infrastruktur ke depan dibangun bukan hanya tepat sasaran, tapi juga bisa berdampak bagi perekonomian masyarakat.

"Kita kurangi ketimpangan dan kita fokus pada penguatan infrastruktur pendukung swasembada pangan, swasembada energi, dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita," kata AHY.

(NIA DEVIYANA)

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerbitkan lebih dari sejuta Sertipikat Tanah Elektronik. Ini merupakan pelaksanaan atas amanat Presiden Joko Widodo untuk terus memperluas penerapan Sertipikat Tanah Elektronik.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, 95,6% kantor pertanahan telah mengimplementasikan layanan sertifikat tanah elektronik.

“Hingga September 2024, telah terbit 1.112.879 sertifikat tanah elektronik, yang diterbitkan oleh 465 kantor pertanahan dari total 486 kantor pertanahan di Indonesia," ujar AHY dalam keterangan pers, Kamis (26/9).

AHY menambahkan, penerbitan sertifikat tanah elektronik tidak terlepas dari peran seluruh insan pertanahan.

Kementerian ATR/BPN terus membangun infrastruktur teknologi untuk memberikan layanan digital yang efisien bagi masyarakat. Termasuk implementasi sertipikat tanah elektronik.

Program sertifikat tanah elektronik ini juga sejalan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE mendorong kemudahan layanan publik di Indonesia yang cepat, aman, transparan, dan berkualitas.

“Penerapan SPBE yang baik akan mengundang ketertarikan investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia,” tutur AHY.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan realita tanah di Indonesia tidak bertambah, namun populasi penduduk semakin berkembang.

"Kita tahu, tanah di negeri kita tidak bertambah, hanya segitu-segitu saja, sedangkan populasi kita terus tumbuh," ungkap AHY usai membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Artinya, kebutuhan hidup manusia sekaligus pertumbuhan ekonomi di Indonesia selalu bertambah.

Fenomena inilah yang menyebabkan Indonesia akan menghadapi berbagai tantangan, seperti ketahanan pangan, energi, air bersih, hunian dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus menjaga dengan baik apa yang saat ini dimiliki, termasuk pengelolaan dan pengendalian tata ruang.

"Jika tidak sesuai dengan peruntukannya, maka harus ditertibkan. Kita ingatkan merujuk pada aturan dan hukum yang berlaku, tapi kemudian ada langkah-langkah yang bisa dilakukan secara lebih lanjut," tambah AHY.

Tujuannya, agar bisa menata tata ruang dan wilayah di seluruh Indonesia benar-benar sesuai dengan peruntukannya.

Contohnya, wilayah mana yang tetap menjadi lahan sawah karena luasannya pun kini semakin berkurang.

"Padahal, kita tetap butuh makan. Bahkan, kita tetap punya semangat menghadirkan ketahanan pangan, bahkan bisa meningkatkan ekspor kita dari berbagai komunitas, mana yang tetap dijaga agar tidak sembarangan kita mengelola lingkungan kita," lanjutnya.

Sebab, Indonesia pun bertanggung jawab agar bumi tetap lestari, serta menghindarkan dampak bencana alam akibat masyarakat yang tinggal di lokasi-lokasi yang tak sesuai peruntukannya dan berpotensi menjadi lokasi bencana alam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pihaknya bakal membuat mafia tanah tidak nyaman hingga ke akar-akarnya karena akan diusut tuntas demi memberikan keadilan bagi masyarakat.

"Kolaborasi dan semangat kita untuk memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya, ini bukan hanya menjadi jargon semata," kata Menteri ATR di Jakarta, Senin (5/8). Selain menjadi komitmen jajaran Kementerian ATR/BPN, tambahnya, hal itu juga merupakan atensi langsung dari Presiden Joko Widodo yang tidak menginginkan adanya masyarakat Indonesia tidak mendapatkan keadilan di negeri sendiri.

Ia menuturkan bahwa negara akan hadir memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan tidak memandang latar belakang, profesi dan sebagainya. Menteri ATR tidak menginginkan ada masyarakat yang tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga tidak bisa tidur nyenyak dan was-was akan digusur dari tempat tinggal.

Sedangkan para mafia tanah dapat bersenang-senang. "Apalagi kalau kemudian seolah-olah justru mafia-mafia tanah tersebut yang bisa hidup dengan tenang, nyaman, bermewah-mewahan di atas penderitaan rakyat kecil, di atas penderitaan negara," tegas Menteri ATR.

Ia mengakui bahwa salah satu isu yang selalu menjadi sorotan publik adalah urusan sengketa, termasuk konflik pertanahan khususnya yang disebabkan atau dimotori oknum-oknum mafia tanah. Konflik tanah seperti sengketa antarwarga, antarwarga dengan korporasi, antarwarga dengan pemerintah atau kombinasi di antaranya. Bahkan tidak jarang aset-aset TNI dan Polri juga menjadi objek sengketa, tumpang tindih. Kondisi itu terjadi belasan tahun, bahkan puluhan tahun akibat ulah mafia tanah.

Menteri ATR menambahkan lembaganya juga akan memperkuat pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum atas sengketa dan konflik pertanahan. Namun, hal utama yang dilakukan adalah pencegahan. Perlunya penyelesaian sengketa tanah karena kerap hal itu menjadi masalah yang berlarut-larut, bukan hanya menjadi akar permasalahan antar sesama warga bangsa, namun juga bahkan mengganggu investasi.

Lihat halaman berikutnya >>>

"Ini pesan dari Bapak Presiden Joko Widodo, menangani masyarakat juga harus pas, tidak boleh kemudian ada yang tersakiti," ujarnya.

Menteri ATR juga tidak menampik bahwa masih ada sejumlah permasalahan soal lahan yang ada di IKN, namun tidak menjelaskan lebih rinci mengenai hal itu. AHY hanya menegaskan bahwa hal itu akan ditangani secara baik tanpa ada pihak yang dirugikan.

"Terkait dengan IKN, urusan tanahnya memang masih ada beberapa masalah, tetapi bukan berarti tidak ada progresnya," ucapnya.

Dia juga mengatakan setiap hari terus memantau perkembangan masalah pertanahan di IKN. AHY juga terus mendapat laporan mengenai hal itu melalui Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN sekaligus Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni.

"Kebetulan Wamen ATR/BPN juga ditunjuk sebagai Plt. Wakil Kepala OIKN sehingga secara day to day bisa mengikuti perkembangan di lapangan dan juga melaporkan kepada kami dalam urusan pertanahan," jelasnya.

Selain itu, Menteri ATR juga menekankan pentingnya penyelesaian ganti rugi yang adil dan sesuai dengan ketentuan agar hak-hak masyarakat terjamin. Dia juga menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga terdampak pembangunan IKN.

"Kami mencari titik temunya dalam skema misalnya penggantian rugi, termasuk juga penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Ini yang terus kami lakukan. Kami berharap pembangunan IKN juga bisa terus dijalankan dengan baik," kata Menteri ATR.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan pihaknya berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp 5,7 triliun dari mafia tanah hingga pertengahan tahun 2024.

AHY menjelaskan, sejak awal tahun Kementerian ATR telah menangani lebih dari 80 target operasi (TO) mafia tanah. Tak sendirian, Kementerian ATR/BPN turut menggandeng pihak terkait untuk mengungkap para tersangka.

“Kementerian ATR/BPN bekerjasama dengan Polri dan Kejaksaan berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara Rp 5,7 triliun bahkan lebih, ini sebuah pencapaian yang tidak sederhana,” ujarnya dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian ATR/BPN dan Polri, di Jakarta, Senin (5/8).

AHY menyebutkan, sejak awal tahun pihaknya berhasil menindak persoalan pertanahan sedikitnya di empat provinsi di Tanah Air, di antaranya Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Jambi dan Jawa Tengah.

Dia tak menampik bahwa kasus hukum di Indonesia didominasi dengan isu-isu pertanahan, baik sengketa warga antar warga, korporasi, pemerintah atau kombinasi di antaranya. Menurutnya, persoalan ini begitu rumit.

“Aset pemerintah juga seringkali menjadi objek sengketa, tumpang tindih dan bahkan banyak yang menjadi korban mafia tanah belasan tahun bahkan puluhan tahun kasus tidak selesai karena memang sudah sangat complicated,” ungkap dia.

Lebih lanjut, AHY menambahkan, lewat sinergi dengan Polri, pihaknya meyakini mampu meningkatkan kerja untuk mengusut tuntas mafia tanah di Indonesia hingga ke akarnya.

“Ini bukan hanya menjadi jargon semata, karena ini juga menjadi atensi dari bapak Presiden Joko Widodo. Jangan sampai ada warga negara yang diperlakukan tidak adil di negerinya sendiri, apalagi justru mafia-mafia tanah tersebut yang bisa hidup dengan tenang nyaman bermewah-mewahan,” tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengajak para akademisi untuk berperan aktif dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh wilayah Indonesia.

Sekjen Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana meminta akademisi berperan aktif dalam pemenuhan target 2.000 RDTR.

"Ini bagian dari bagaimana kita melakukan tata ruang dengan konsep pentahelix, melibatkan universitas dalam proses pembangunan di seluruh Indonesia," kata Suyus saat menjadi narasumber di Focus Group Discussion (FGD) Pelibatan Perguruan Tinggi dalam Pencegahan Korupsi: Dukungan Implementasi Kebijakan Satu Peta yang diselenggarakan oleh KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (25/07/2024).

Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam beberapa kesempatan menyebut bahwa RDTR sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan investasi.

Terkait hal ini, Suyus menegaskan pihaknya akan mendorong kerja sama akademisi dengan Kementerian ATR/BPN

"Kita harus mewujudkan tujuan bersama, yaitu memastikan bagaimana k perencanaan tata ruang, kepastian hidup kita, kepastian lingkungan kita bisa dikontrol oleh semua, oleh kita sendiri, dan berdasar oleh satu data," jelasnya.

Dalam proses percepatan penyusunan RDTR, Kementerian ATR/BPN juga telah menggandeng mahasiswa melalui program Internship in Spatial Planning for Regional and National Growth (INSPIRING).

Program ini merupakan terobosan bagi pengembangan sumber daya manusia melalui implementasi Merdeka Belajar dari Kemendikbud.

"Sudah ada 2.094 mahasiswa yang ikut dalam program INSPIRING ini dan sudah dilakukan dalam kurun waktu enam semester. Sedikitnya ada 450 RDTR yang dihasilkan dari dukungan mahasiswa melalui program INSPIRING," jelas Suyus.

Dengan lebih banyaknya kolaborasi bersama universitas, diharapkan dapat mendorong pemerintah dan akademisi dalam memberikan kepastian investasi maupun ruang hidup yang lebih baik lagi bagi masyarakat Indonesia.

Dalam kegiatan ini, juga berlangsung penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas antara KPK dengan 41 Universitas dari seluruh wilayah Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com -Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terima aset Barang Milik Negara (BMN) hasil rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan total nilai Rp 4,78 miliar.

Penyerahan ditandai dengan penandatangan Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dan Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto pada Selasa (23/07/2024).

"Ini sudah beberapa kali dilakukan, ini yang ke-6 kali. Hari ini diserahkan satu tanah dan rumah, terdiri dari 2 sertifikat, luasnya sekitar 300 meter persegi, total nilainya Rp 4,78 miliar, lokasinya juga cukup bagus. Jadi tolong dimanfaatkan aset yang sudah diberikan itu," kata Suyus dalam keterangan tertulis, Selasa.

Suyus mengatakan telah menginstruksikan kepada jajaranya untuk mengelola aset BMN secara transparan. Selain itu, ia meminta aset dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan yang bisa mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN.

"Saya minta kita komitmen untuk mengelola aset itu, di Bandung ada dua ya. Jadi saya pikir kita harus memanfaatkan, harus komitmen, bagaimana pengelolaan ini juga dilaksanakan secara transparan dan sebesar-besarnya buat masyarakat, jangan sampai ada misused penggunaan aset yang sudah kita berikan, baik yg sudah diberikan oleh KPK, BLBI,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto dalam mengatakan, peran KPK sebagai pihak yang memastikan harta negara yang dirampas bisa kembali dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih baik bagi negara dan masyarakat.

Terakhir, ia mengatakan, aset yang diserahterimakan adalah aset dari tindak pidana korupsi berupa tanah dan bangunan

”Yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah bagian dari penetapan status penggunaan, yaitu menetapkan status penggunaan dari BMN hasil rampasan KPK untuk dipergunakan ATR/BPN dalam rangka untuk pelaksanaan tugas pemerintahan," kata Mungki.