Jakarta -

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berhasil mencatatkan kinerja yang gemilang, sehingga BRI mendapatkan sejumlah pengakuan internasional. Hal itu tak lepas dari peran Direktur Utama BRI Sunarso yang berhasil membawa perseroan melewati berbagai tantangan.

Sunarso sukses menavigasi transformasi di BRI dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Atas dasar tersebut, detikcom menobatkan Sunarso sebagai CEO of The Year pada ajang detikcom Awards 2024 yang digelar di The Westin Jakarta, Kamis (17/10/2024). Di samping penghargaan yang diterima Sunarso, BRI juga mendapatkan penghargaan BRImo sebagai Pemasaran Mobile Banking Paling Inovatif Pada Segmen Premium.

"Saya percaya bahwa pelaut yang handal tidak dilahirkan oleh laut yang tenang melainkan gelombang ombak yang ganas. Begitu juga BRI dalam situasi tidak mudah kita lakukan transformasi di dua arah digital dan culture," kata Sunarso dikutip dari siaran pers, Jumat (18/10/2024).

BRI tercatat mendapatkan beberapa pengakuan dan penghargaan bergengsi di level internasional. Misalnya pada Kamis (13/06) BRI dinobatkan oleh Forbes sebagai perusahaan terbesar dalam daftar The Global 2000. Forbes International mencatat BRI unggul dengan penjualan sebesar US$ 14,95 miliar, laba US$ 3,6 miliar, aset US$ 125,45 miliar dan nilai pasar sebesar US$ 46,5 miliar.

Forbes Global 2000 tahun 2024 memuat data kinerja perusahaan dalam 12 bulan terakhir hingga 17 Mei 2024. Pada daftar tersebut, BRI menempati peringkat 308 dunia, mengungguli perusahaan multinasional lain seperti Starbucks, Renault, hingga Uber dan Nissan Motor.

Selanjutnya pada Selasa (18/06), Fortune mengumumkan daftar Fortune Southeast Asia 500 untuk pertama kalinya. Daftar ini berisikan 500 perusahaan terbesar di Asia Tenggara yang dinilai berdasarkan revenue, profit dan aset. Dalam daftar Fortune Southeast Asia 500, prestasi kembali diraih oleh BRI. Perseroan menduduki peringkat pertama untuk industri keuangan di Indonesia.

Di Asia Tenggara, BRI menduduki peringkat 4 untuk kategori keuangan dan berada di peringkat 15 di antara 500 perusahaan dalam daftar tersebut. Sunarso mengungkapkan rasa bangga dan apresiasinya atas penghargaan tersebut.

"Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan good corporate governance yang baik dijalankan dengan landasan profesionalitas yang tinggi maka akan membentuk ketangguhan," jelasnya.

Event detikcom Awards 2024 sendiri mengusung tema"Shaping a New Era: Innovation, Adaptation, and Transformation For Better Indonesia" yang mencerminkan pentingnya perubahan dan inovasi dalam menghadapi tantangan masa depan. Ajang penghargaan ini memberikan apresiasi kepada individu, merek, dan institusi di Indonesia yang telah memberikan kontribusi luar biasa di berbagai bidang, termasuk ekonomi, teknologi, dan keberlanjutan.

Selain mengucapkan terima kasih kepada pihak detikcom, Sunarso juga mendedikasikan penghargaan tersebut kepada nasabah dan pekerja BRI.

"Pencapaian & penghargaan tersebut saya dedikasikan kepada seluruh nasabah BRI, utamanya untuk pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, serta seluruh insan BRILiaN (pekerja BRI) yang telah memberikan kontribusi terbaiknya," jelasnya.

Acaradetikcom Awards 2024berlangsung meriah dengan kehadiran sejumlah tokoh penting dari berbagai sektor pemerintahan dan industri. Beberapa tamu undangan yang hadir merupakan Menteri Kabinet Indonesia Maju diantaranyaMenteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono,Menteri Investasi Rosan Roeslani,Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia,Jaksa Agung ST Burhanuddin,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita,Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, sertaKepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Acara ini juga turut dihadiri olehChairman CT Corp Chairul Tanjung.

(prf/ega)

Jakarta -

Pertamina melalui PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) (IDX: PGEO) berhasil meraih peringkat pertama ESG Risk Rating global oleh Sustainalytics dengan skor 7,1, yang tergolong 'Negligible Risk' atau risiko yang dapat diabaikan.

Prestasi ini menempatkan PGE sebagai perusahaan dengan risiko ESG terendah di sub-sektor energi terbarukan dan industri utilitas global. Capaian ini merupakan kontribusi Perusahaan terhadap manajemen risiko material ESG yang dinilai kuat (strong), dengan nilai risiko yang tergolong medium.

Dengan ini, PGE dinilai telah berhasil menekan berbagai risiko material ESG yang mempengaruhi bisnis dan operasinya.

ESG Risk Rating Sustainalytics menilai eksposur perusahaan terhadap risiko material ESG seperti emisi karbon dan insiden kerja, serta kemampuan manajemen risiko perusahaan dalam mengatasi potensi risiko ini. Semakin rendah skornya, semakin kecil risiko yang dapat mempengaruhi performa perusahaan.

Penilaian dari Sustainalytics juga menempatkan PGE di urutan pertama dalam IDX ESG Leader Index yang mengukur kinerja harga dari saham-saham yang memiliki penilaian ESG yang baik.

Direktur Utama PGE, Julfi Hadi menegaskan inisiatif-inisiatif penegakan prinsip ESG merupakan langkah strategis PGE dalam memberikan dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan, mengelola bisnis yang beretika, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.

"Komitmen PGE dalam mengantisipasi risiko perubahan iklim menjadi salah satu praktik terbaik (best practice) pengusahaan panas bumi yang berkelanjutan dan akuntabel. Kami bangga mampu memberikan contoh pengelolaan ESG tidak hanya di bidang pengusahaan panas bumi, tetapi juga industri energi terbarukan secara global," kata Julfi, dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10/2024).

"Capaian ini semakin memperkuat posisi Perusahaan sebagai perusahaan energi hijau kelas dunia dan memperkuat posisi panas bumi sebagai sumber energi yang berkelanjutan dan bermanfaat secara luas," sambungnya.

PGE juga telah memperkuat Strategi Keberlanjutan (ESG Roadmap) 2024-2030 dengan berbagai inisiatif. Di aspek lingkungan, PGE menargetkan penghindaran emisi ~29% pada 2023 dan telah melaporkan risiko terkait iklim melalui Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD).

Selain itu, program keanekaragaman hayati melalui Biodiversity Action Plan (BAP) juga terus berjalan.

Di aspek sosial, PGE mendukung pengembangan karyawan secara berkelanjutan dengan komitmen peningkatan keterwakilan perempuan di posisi manajerial hingga 15% pada 2030 dan peningkatan pekerja dengan disabilitas hingga 1%. Pada aspek tata kelola, PGE menerapkan praktik pengadaan berkelanjutan dengan memastikan vendor mengikuti standar ESG dan terus berkomitmen pada Good Corporate Governance (GCG).

Sebagai perusahaan publik, PGE juga terus berkomitmen pada pemenuhan GCG dan patuh terhadap regulasi-regulasi pengelolaan perusahaan terbuka.

Corporate Secretary PGE Kitty Andhora menyampaikan capaian PGE merefleksikan komitmen Perusahaan untuk terus melindungi lingkungan, memberdayakan masyarakat, dan menegakkan GCG di seluruh aspek operasional perusahaan.

"Aspek ESG telah diinternalisasi secara mendalam oleh seluruh pekerja PGE sehingga seluruh pekerjaan dan inovasi yang kami berikan senantiasa didasarkan pada pertimbangan risiko terhadap lingkungan, masyarakat, dan tata kelola perusahaan. Apresiasi kepada seluruh pekerja PGE yang terus berdedikasi pada pengarusutamaan keberlanjutan di Perusahaan sehingga PGE mampu menduduki peringkat teratas sebagai perusahaan utilitas dan energi terbarukan dengan tingkat risiko ESG terendah secara global," kata Kitty.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menambahkan Pertamina mendorong seluruh jajaran Group untuk berkomitmen dalam penerapan ESG. Implementasi ini sebagai upaya perseroan dalam menekan emisi karbon dan mendukung peningkatan kinerja perusahaan.

(prf/ega)

JAKARTA - Subholding PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) berhasil meraih predikat juara pertama untuk kategori Perusahaan Non-Go Publik Non-Keuangan di ajang Annual Report Award (ARA) 2023. Perusahaan dinilai secara konsisten menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) dalam operasionalnya.

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara mengatakan, capaian ini menjadi bukti komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dan keterbukaan informasi. Untk diketahui, ajang ini mengusung tema "Internalizing Integrated Mindset Toward Sustainable Long Term Value Creation" yang bertujuan meningkatkan praktik GCG dan aspek keberlanjutan dalam perencanaan proses bisnis jangka panjang yang dituangkan dalam Laporan Tahunan atau Annual Report (AR) dan Laporan Keberlanjutan atau Sustainability Report (SR) serta untuk mencapai kualitas penyajian informasi pada AR dan SR tersebut.

"Penghargaan yang diraih PLN EPI memotivasi kinerja terbaik dan terus berupaya dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan terutama dalam mendorong penerapan GCG yang baik melalui keterbukaan informasi menjadi salah satu faktor penting bagi perusahaan," jelas Iwan dalam keterangannya, Kamis (10/10/2024).

Penerapan prinsip-prinsip GCG dan keterbukaan informasi, kata dia, menjadi pedoman yang harus disajikan secara relevan dan wajar dalam penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang berkelanjutan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Sementara, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN EPI Efin R. Febriantoro mengungkapkan pentingnya penyajian laporan tahunan secara terintegrasi bertujuan untuk melihat kinerja perusahaan yang menggambarkan peluang, risiko, dan tujuan di masa depan. "Penghargaan ini menjadi salah satu cerminan dalam mematuhi ketentuan keterbukaan informasi dan menerapkan prinsip-prinsip GCG yang merupakan salah satu komitmen PLN EPI, tidak hanya dalam menyajikan keuangan yang sehat, tapi juga terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan," ujarnya.

Ketua Umum Komite Nasional Kebijakan Governansi selaku Ketua Panitia Pengarah ARA 2023 Prof. Mardiasmo menjelaskan, pelaksanaan ARA 2023 bekerja sama dengan 7 instansi penyelenggara, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI), Komite Nasional Kebijakan Governansi serta Ikatan Akuntan Indonesia.

Pada tahun 2024, ajang ini diikuti oleh 167 peserta yang terbagi dalam 10 kategori. Sebanyak 27 perusahaan dari beragam sektor berhasil meraih penghargaan ARA 2023.Mardiasmo mengatakan, melalui ajang ini pihaknya mendukung perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk terus mendorong pengembangan bisnis berkelanjutan di masa depan dengan mengedepankan pendekatan ESG dan menerapkan prinsip-prinsip GCG yang baik melalui keterbukaan informasi.

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengadakan Compliance Forum bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tema "Mewujudkan Budaya Anti-Korupsi Melalui Penanaman Nilai Integritas". Forum ini merupakan bentuk komitmen BNI untuk meningkatkan kesadaran tentang budaya anti-korupsi dan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( GCG ).

Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi BNI, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, SEVP, Pemimpin Divisi, dan Pemimpin Wilayah, serta pegawai BNI yang tersertifikasi sebagai Ahli Pembangun Integritas (API) dan Penyuluh Anti-Korupsi (PAKSI). Selain itu, seluruh pegawai BNI juga mengikuti acara secara daring.

Direktur Human Capital & Compliance BNI, Mucharom mengungkapkan, acara ini merupakan salah satu bentuk komitmen BNI dalam meningkatkan kesadaran seluruh karyawan terhadap pentingnya integritas dan pencegahan korupsi. ?Kami ingin memastikan bahwa seluruh pegawai BNI memahami dan menjalankan nilai-nilai anti-korupsi dalam setiap tugas dan fungsinya,? ujar Mucharom di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Menurut Mucharom, BNI telah menjalankan berbagai inisiatif untuk mendukung budaya anti-korupsi, seperti penerapan Kode Etik, Pedoman Benturan Kepentingan, dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Selain itu, BNI juga telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) serta implementasi Panduan Cegah Korupsi (Panduan CEK) KPK.

Ditambah lagi, secara berkala BNI mewajibkan pegawainya untuk menyelesaikan mandatory learning, penandatanganan Pakta Integritas, Daily Exercise Employee Program (DEEP 46) serta Deklarasi Gratifikasi & Anti Suap. Sejak tahun 2020 BNI juga telah tersertifikasi ISO 37001:2016 tentang SMAP dan secara bertahap melakukan perluasan ruang lingkup sertifikasinya.

Lebih lanjut Mucharom menyebutkan, selama dua tahun terakhir, BNI mendapatkan apresiasi sebagai instansi dengan laporan gratifikasi tertinggi. "Ini merupakan hasil dari komitmen BNI dalam pengendalian gratifikasi, di mana proses internalisasi dan sosialisasi terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pegawai dalam melaporkan penerimaan atau penolakan gratifikasi," ungkap Mucharom.

Upaya membangun budaya anti-korupsi tidak hanya dilakukan di level induk perusahaan, tetapi juga di seluruh anak perusahaan BNI. Mucharom menegaskan, seluruh anak perusahaan BNI telah memiliki unit pengendalian gratifikasi dan menerapkan pedoman-pedoman yang sama dengan induk perusahaan.

Mucharom menambahkan, melalui forum ini, BNI berharap dapat semakin memperkuat komitmen perusahaan dan seluruh karyawan dalam mewujudkan budaya anti-korupsi. "Kami ingin BNI menjadi contoh bagi industri perbankan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan hal ini juga selaras dengan salah satu misi BNI," pungkas Mucharom.

Sementara itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana mengapresiasi, komitmen BNI dalam upaya pemberantasan korupsi. "Kerja sama antara sektor publik dan swasta seperti ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dan transparan," ujar Wawan.

Dia pun berharap acara ini dapat menjadi momen bagi BNI untuk terus meningkatkan kualitas implementasi core values BUMN AKHLAK yang menjadi pedoman perilaku Insan BUMN dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi dunia usaha di Indonesia.

JAKARTA - Mengoptimalisasi penetrasi asuransi dalam upaya meningkatkan kontribusi industri asuransi di sektor perekonomian nasional, Indonesia Re melakukan sejumlah strategi khusus. Salah satunya dengan menggelar forum diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kebijakan dalam negeri serta figur perasuransian dari luar negeri untuk berbagi informasi dan ilmu.

Indonesia Re kembali menggelar Indonesia Re International Conference (IIC) 2024 dengan tema ?Accelerating Transformation in Insurance Industry: Driving Growth, Strengthening Resilience? di The Westin Jakarta pada 24 - 25 Juli 2024. Acara hari kedua ini dihadiri oleh lebih dari 300 peserta di tempat sehingga total tidak kurang dari 1.500 partisipan hadir secara daring dan luring selama pelaksanaan dua hari konferensi.

Menyoroti tingkat daya saing ekonomi Indonesia yang meningkat di tahun ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan, performa ini perlu ditingkatkan termasuk dalam memberikan dukungan terhadap industri asuransi.

?Hasil Riset Institute for Management Development (IMD) World Competitiveness Ranking (WCR) 2024 mencatat bahwa Indonesia menduduki posisi ke-27 dari 67 negara, angka ini naik 7 tingkat (y-o-y). Di lingkup regional, Indonesia berada di posisi nomor tiga, di bawah Singapura dan Thailand. Potensi ekonomi Indonesia yang menjanjikan ini, perlu juga didukung di bidang asuransi dimana perusahaan reasuransi menjadi salah satu penopang risiko berbagai industri di Indonesia,? ujar Airlangga saat membuka IIC 2024 hari kedua.

Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi pendapatan negara, penguatan belanja berkualitas dan pembiayaan inovatif. Pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi digital dalam industri asuransi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan.

?Mendukung industri reasuransi dilakukan dengan memaksimalkan digitalisasi, peran kecerdasan artifisial, ekonomi hijau dan transisi energi, yang akan berfungsi sebagai akselerator pertumbuhan untuk generasi masa depan,? tegas Airlangga.

Di hari kedua, Indonesia Re mengajak panelis untuk fokus terhadap perkembangan bisnis asuransi terutama dengan memaksimalkan teknologi dan aset data. Selain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Indonesia Re juga menghadirkan tokoh pemerintah lainnya yakni, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Narendra Jatna, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi, Staf Ahli Bidang Implementasi Kebijakan Kementerian BUMN, Wahyu Setyawan, dan Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila.

Pada tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan panduan bagi perusahaan reasuransi dalam mengembangkan produk asuransi. Panduan ini dirancang untuk memastikan perusahaan asuransi dan reasuransi memiliki aset yang stabil untuk menutupi liabilitasnya. Beberapa panduan yang disampaikan berbentuk analisis kebutuhan pasar, kepatuhan regulasi dan penerapan teknologi digital.

?Saat ini, produk asuransi yang ditawarkan ke masyarakat belum proper. OJK mendukung percepatan transformasi sektor asuransi untuk tumbuh sehat, stabil dan berkelanjutan. Upaya yang akan kami lakukan diantaranya adalah menerbitkan PSAK 117 terkait manajemen kontrak industri asuransi agar pelaporan nantinya lebih transparan dan penerapan PSAK 109 tentang integrasi seluruh instrumen finansial di Indonesia, termasuk perusahaan reasuransi,? ujar Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila dalam paparannya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Bidang Implementasi Kebijakan Kementerian BUMN, Wahyu Setyawan menyebut, dukungan terhadap industri asuransi perlu ditingkatkan karena penetrasi asuransi saat ini masih rendah.

?Sebelumnya, kita mengetahui bahwa reasuransi telah membantu pemulihan ekonomi pasca-covid19, membantu social development dan menciptakan inovasi. Kedepannya, perusahaan reasuransi termasuk Indonesia Re perlu untuk memastikan diversifikasi portofolio yang dibangun cukup kuat juga menjamin kualitas manajemen risiko berjalan stabil seterusnya,? ucap Wahyu.

Dukungan terhadap industri asuransi juga ditunjukkan oleh DPR RI sebagai legislator. Dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), DPR RI dapat meningkatkan stabilitas, efisiensi, dan daya saing industri keuangan.

Dalam presentasinya, Fathan Subchi menyebut UU ini dapat membuka peluang bagi perusahaan reasuransi untuk berekspansi ke pasar baru, baik domestik maupun internasional. Ia juga menegaskan, regulasi ini memastikan perusahaan asuransi terus stabil mengelola aset yang dimiliki.

?Perusahaan reasuransi diharuskan untuk mengadopsi manajemen risiko yang lebih komprehensif dan efektif, mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara lebih baik," bebernya.

Memimpin jalannya panel diskusi ?The Future of Insurance: Enhancing Enterprise Data Center as Corporate Strategic Enabler?, Direktur Teknik Operasi Indonesia Re Delil Khairat menyebut, integrasi pusat data dalam industri asuransi di Indonesia telah menjadi perhatian pemerintah dan berbagai pihak terkait, meskipun implementasinya masih dalam proses pengembangan dan penyesuaian.

Efisiensi operasional pusat data dilakukan untuk mengurangi konsumsi energi dan emisi karbon. Selain itu, untuk mengurangi jumlah server fisik, implementasi virtual dan memanfaatkan cloud computing juga jadi kiat perusahaan reasuransi mendukung ekonomi berkelanjutan.

Dukungan terhadap kebijakan dan regulasi dari berbagai pemangku kebijakan, termasuk di dalamnya mengadvokasikan investasi hijau dan memastikan kepatuhan standar yang berlaku dalam transformasi digital, industri asuransi di Indonesia dapat berkontribusi pada pencapaian ekonomi berkelanjutan. Ini tidak hanya membantu mengurangi dampak lingkungan tetapi juga menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan, klien, dan masyarakat.

Sementara itu dalam panel diskusi ?Indonesia?s Green Taxonomy: Ways to Achieve Economic Resilience and Global Sustainability?, Direktur Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, SDM dan Corporate Secretary Indonesia Re, Robbi Yanuar Walid menyebut, green taxonomy atau taksonomi hijau menjadi salah satu prinsip yang yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai keberlanjutan dalam bidang ekonomi dan investasi.

?Untuk menjalankan prinsip Taksonomi Hijau dan mencapai ekonomi berkelanjutan, Indonesia dapat mengambil berbagai langkah strategis yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat,? ujar Robbi.

Ia juga menambahkan, perusahaan asuransi memainkan peran penting dalam menjalankan taksonomi hijau dan mendukung ekonomi berkelanjutan dengan menerapkan sejumlah strategi, ?Sebagai perusahaan reasuransi milik publik, kami mendorong integrasi prinsip taksonomi hijau dalam kebijakan investasi, termasuk membentuk portofolio investasi yang didominasi oleh aset-aset hijau dan berkelanjutan.?

Dengan adanya keberadaan reasuransi, perusahaan asuransi terbantu dalam mengelola risiko dari sisi penyediaan perlindungan tambahan terhadap klaim besar atau kerugian yang tidak terduga, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI, Narendra Jatna yang menyebut peran reasuransi sangat dibutuhkan tidak hanya dalam industri perekonomian, tetapi juga menjaga stabilitas penerapan hukum di Indonesia.

?Dari sisi hukum, reasuransi berperan untuk memitigasi risiko dalam pelaksanaan regulasi. Apabila dikaitkan dengan sisi keuangan negara, maka ini sangatlah penting. Reasuransi jadi salah satu upaya pencegahan terhadap kerugian negara dan inefisiensi, terutama dalam konteks pencegahan tindak pidana korupsi,? ungkap Jatna yang hadir melalui sambungan teleconference.

Ia mendorong pendekatan reasuransi jadi salah satu komponen kepatuhan untuk kegiatan yang berisiko tinggi dalam bisnis. Tujuan akhir yang ingin dicapai ialah, reasuransi menjadi bagian dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yang merupakan salah satu bentuk pencegahan tindak pidana korupsi.

Melalui kegiatan yang didukung oleh PT AON Indonesia, PT K.M. Dastur Indonesia Reinsurance Brokers, Munich Re, Gallagher Re, Asia Reinsurance Brokers (ARB), BTN Syariah, UMBRA Strategic Legal Solutions, PT Mitra Integrasi Informatika, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Care Technologies dan Guy Carpenter ini, Indonesia Re membuka panel diskusi bersama dengan pakar dari berbagai industri untuk membahas bagaimana industri asuransi mempengaruhi industri keuangan dan industri lainnya seperti energi terbarukan. Turut hadir dalam acara ini para CEO dari seluruh perusahaan asuransi di Indonesia.

JAKARTA - Indonesia Re turut andil dalam menjalankan transparansi dan keterbukaan informasi sebagaimana prinsip Good Corporate Governance (GCG) . Rabu 10 Juli, Indonesia Re menggelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik untuk mempersiapkan layanan informasi publik yang terintegrasi di Indonesia Re Group.

Hadir dalam acara ini Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, SDM & Corporate Secretary Indonesia Re, Robbi Y. Walid, Direktur SDM & Manajemen Risiko PT Asuransi Asei Indonesia, David Sy., Direktur Utama PT Reasuransi Syariah Indonesia, Tati Febriyanti dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Indonesia Re Group.

Keterbukaan informasi publik menjadi fokus utama bagi Indonesia Re untuk membentuk ekosistem yang transparan, akuntabel dan terintegrasi. Juga merupakan kepatuhan atas prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang dijalankan perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham, investor, dan masyarakat serta mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

?Implementasi pelaksanaan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Indonesia Re ini merupakan komitmen Indonesia Re Group terhadap keterbukaan informasi publik. Upaya ini juga merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi hak atas kebutuhan informasi dan pelayanan publik yang berkaitan dengan perusahaan,? ujar Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, SDM & Corporate Secretary Indonesia Re, Robbi Y. Walid.

Menurut Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro pelaksanaan keterbukaan informasi publik di perusahaan harus didukung oleh seluruh level di perusahaan.

?Struktur kelembagaan PPID yang kuat dan transparan akan mendorong penyampaian informasi publik yang baik, dan yang paling fundamental perlu dilakukan oleh perusahaan adalah membangun ekosistem layanan informasi yang konsisten dalam memberikan informasi kepada publik dan dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,? ujarnya.

Handoko menambahkan, ?Seperti dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) perusahaan harus dilakukan secara terbuka, transparan, akuntable, adil dan memiliki integritas atau tidak memihak. Masyarakat berhak mengetahui informasi yang terkait pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh perusahaan. Namun informasi yang disajikan kepada masyarakat dapat disesuaikan dengan kebijakan perusahaan dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku.?

Salah satu bentuk komitmen Indonesia Re terhadap penerapan keterbukaan informasi publik, yaitu dengan memiliki sistem dan infrastruktur yang komprehensif dan terintegrasi. Saat ini, Indonesia Re memiliki website, aplikasi e-PPID dan kantor layanan PPID yang dapat diakses oleh publik. Hal tersebut guna mendukung arahan dari Menteri BUMN, Erick Thohir, agar seluruh perusahaan BUMN dapat menjadi perusahaan yang informatif.

Bagi Indonesia Re, implementasi Good Corporate Governance tidak hanya dipandang jadi bagian dari kepatuhan terhadap regulasi, akan tetapi sebagai kebutuhan dalam meningkatkan kinerja perusahaan menuju well governed company.