JAKARTA - PT PLN Energi Primer Indonesia ( PLN EPI ) meraih sertifikasi dan mengimplementasikan Sistem Manajemen Kepatuhan (SMK) berbasis SNI ISO 37301:2021 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis SNI ISO 37001:2016. Sertifikasi ini diberikan oleh lembaga akreditasi PT TUV Nord Indonesia sebagai bentuk komitmen PLN EPI dalam memerangi penyuapan, pelanggaran regulasi dan menjaga tata kelola perusahaan yang baik.

Sertifikasi SMK di PLN EPI merupakan sertifikasi Sistem Manajemen Kepatuhan pertama di dalam PLN Group. Sedangkan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan di PLN EPI adalah sertifikasi SMAP pertama yang terintegrasi dengan seluruh Anak perusahaan.

"Pencapaian ini menunjukkan komitmen kuat kami terhadap prinsip environmental, social and governance, kepatuhan dalam berbisnis. Ini juga akan menambah keyakinan para stakeholder untuk bekerja sama dengan PLN EPI," ungkap Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara dalam keterangan pers, Jumat (8/11/2024).

Iwan menegaskan, manajemen terus mendorong seluruh pegawai PLN EPI untuk selalu menjaga integritas, amanah jabatan, dan senantiasa menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, serta mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku. Tak hanya mematuhi kode etik, para pegawai juga wajib menerapkan prinsip 4 No's dalam bekerja, yakniNo Bribery, No Kickback, No Gift, dan No Luxurious Hospitality.

"Dengan adanya penerapan SMK dan SMAP, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai PLN EPI akan dikenakan sanksi disiplin yang tegas, mulai dari penurunan jenjang karir hingga sanksi pidana yang berujung pada pemecatan," tegasnya.

Sebagai bagian dari komitmen kepatuhan dan anti penyuapan, lanjut dia, PLN EPI juga menerapkan proses Integrity Due Diligence (IDD) untuk menyeleksi calon mitra bisnis. Dengan IDD, PLN EPI dapat memitigasi risiko suap dari pihak mitra, memastikan mitra memiliki aturan pencegahan korupsi dan hanya mitra yang memiliki integritas tinggi yang akan bekerja sama.

"Proses filterisasi dengan IDD ini sangat penting untuk memastikan kredibilitas mitra dan menjaga transparansi proses bisnis di PLN EPI, sehingga reputasi Perusahaan tetap terjaga," tuturnya.

PLN EPI juga mengajak semua pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, untuk bekerja sama dalam mencegah korupsi dan mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku. "Jika terdapat indikasi pelanggaran, segera laporkan melalui Whistle Blowing System. Kami menjamin kerahasiaan dan perlindungan bagi setiap pelapor yang memiliki itikad baik dalam membantu mencegah pelanggaran dan tindak pidana korupsi di PLN EPI," tandasnya.

Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) menegaskan bahwa tidak ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan negara mengalami kerugian akibat kebijakan impor gula yang dikeluarkan kliennya.

Pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, mempertanyakan klaim yang dilontarkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menyebut bahwa kebijakan penerbitan izin impor gula oleh Tom Lembong merugikan negara hingga Rp 400 miliar.

"Selalu dikatakan bahwa ini sudah ada temuan BPK, kerugian negara. Sampai saat ini, temuan BPK yang kami baca tidak menunjukkan adanya kerugian negara dalam kebijakan yang diambil tersebut," ujar Ari saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (5/11/2024).

Ari menjelaskan, temuan BPK terkait kebijakan importasi gula hanya menyatakan agar pihak-pihak terkait memperbaiki keputusan yang dinilai keliru serta menegur Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Impor.

"Hanya sebatas itu. Jadi kalau dikatakan kerugian negara, kerugian negara dari mana?" tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang digunakan untuk menjerat Tom Lembong merupakan delik materiil.

Menurut Mahkamah Konstitusi (MK), kerugian negara harus bersifat nyata atau actual loss, bukan potential loss.

"Sampai saat ini kerugian negara yang dimaksud belum jelas. Katanya ada angka Rp 400 miliar, temuan dari siapa? Bagaimana temuannya?" tanya Ari.

Sebelumnya, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula pada Selasa (29/10/2024).

Penetapan ini berkaitan dengan kebijakan yang diambilnya saat menjabat sebagai Mendag pada periode 2015-2016, di mana ia memberikan izin impor gula meskipun negara dalam kondisi surplus gula.

Atas perbuatannya, Tom Lembong terancam jeratan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Saat ini, Tom Lembong ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Sebagai respons terhadap penetapan tersangka tersebut, Tom Lembong melalui tim kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengacara Tom Lembong Pertanyakan Temuan BPK soal Kerugian Negara dalam Impor Gula", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/05/14153941/pengacara-tom-lembong-pertanyakan-temuan-bpk-soal-kerugian-negara-dalam.

JAKARTA, investor.id – Sinergi Mahasiswa Peduli Anti Korupsi (Simpelasi) meminta Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) untuk mengusut transaksi Ganti Rugi Tegakan (GRT), serta laporan keuangan PT. Semen Indonesia (SMGR) yang telah diaudit akuntan publik dan menjadi laporan publik di bursa saham pada 2022, kemudian direvisi di 2023.

Simpelasi pun menduga ada aliran dana yang dikorupsi, menyusul revisi laporan keuangan itu. 

“Kami mempertanyakan keanehan transaksi antara PT Semen Indonesia senilai Rp 37 milar lebih untuk penggantian GRT, yang menjadi salah satu kewajiban PT. Semen Indonesia (SMGR) dalam penggunaan tambang di wilayah hutan atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada 2012. Bahkan, pembayaran Rp 37 miliar itu dicatatkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik, yang menjadi laporan kepada Bursa Efek Indonesa (BEI),” ujar Kordinator Simpelasi, Kaka.

Selain itu, lanjut Kaka, ada dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) antar BUMN, melalui pembayaran kewajiban yang dilebihkan pembayaran dari apa yang diminta.

“Dengan adanya revisi laporan keuangan yang mencatatkan pembayaran kepada Perhutani sebesar Rp 37 miliar menjadi Rp 21,9 miliar di laporan keuangan tahun berikutnya, yang mana semua laporan dilakukan oleh akuntan publik independen dan sudah di laporkan ke pasar saham. Hal ini menandakan tidak profesionalnya manajemen BUMN, terlebih koreksi setelah ada pertanyaan dari masyarakat,” tutur dia.

Editor: Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengadakan Compliance Forum bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Forum bertema "Mewujudkan Budaya Anti-Korupsi Melalui Penanaman Nilai Integritas" ini merupakan bentuk komitmen BNI meningkatkan kesadaran tentang budaya anti-korupsi dan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG).

Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi BNI, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, SEVP, Pemimpin Divisi, dan Pemimpin Wilayah, serta pegawai BNI yang tersertifikasi sebagai Ahli Pembangun Integritas (API) dan Penyuluh Anti-Korupsi (PAKSI). Selain itu, seluruh pegawai BNI juga mengikuti acara secara daring.

Direktur Human Capital & Compliance BNI, Mucharom, mengungkapkan acara ini merupakan salah satu bentuk komitmen BNI dalam meningkatkan kesadaran seluruh karyawan terhadap pentingnya integritas dan pencegahan korupsi. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh pegawai BNI memahami dan menjalankan nilai-nilai anti-korupsi dalam setiap tugas dan fungsinya,” ujar Mucharom di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Menurut Mucharom BNI telah menjalankan berbagai inisiatif untuk mendukung budaya anti-korupsi, seperti penerapan kode etik, Pedoman Benturan Kepentingan, dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Selain itu, BNI juga telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) serta implementasi Panduan Cegah Korupsi (Panduan CEK) KPK.

Ditambah lagi, secara berkala BNI mewajibkan pegawainya untuk menyelesaikan mandatory learning, penandatanganan Pakta Integritas, Daily Exercise Employee Program (DEEP 46) serta Deklarasi Gratifikasi & Anti Suap. Sejak tahun 2020 BNI juga telah tersertifikasi ISO 37001:2016 tentang SMAP dan secara bertahap melakukan perluasan ruang lingkup sertifikasinya.

Lebih lanjut Mucharom menyebutkan, selama dua tahun terakhir, BNI mendapatkan apresiasi sebagai instansi dengan laporan gratifikasi tertinggi. "Ini merupakan hasil dari komitmen BNI dalam pengendalian gratifikasi, di mana proses internalisasi dan sosialisasi terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pegawai dalam melaporkan penerimaan atau penolakan gratifikasi," ungkap Mucharom.

Upaya membangun budaya anti-korupsi tidak hanya dilakukan di level induk perusahaan, tetapi juga di seluruh anak perusahaan. Mucharom menegaskan, seluruh anak perusahaan BNI telah memiliki unit pengendalian gratifikasi dan menerapkan pedoman-pedoman yang sama dengan induk perusahaan.

Mucharom menambahkan, melalui forum ini, BNI berharap dapat semakin memperkuat komitmen perusahaan dan seluruh karyawan dalam mewujudkan budaya anti-korupsi. "Kami ingin BNI menjadi contoh bagi industri perbankan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan hal ini juga selaras dengan salah satu misi BNI," pungkas Mucharom.

Sementara itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, mengapresiasi komitmen BNI dalam upaya pemberantasan korupsi. "Kerja sama antara sektor publik dan swasta seperti ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dan transparan," ujar dia.

Dia pun berharap acara ini dapat menjadi momen bagi BNI untuk terus meningkatkan kualitas implementasi core values BUMN AKHLAK yang menjadi pedoman perilaku Insan BUMN dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi dunia usaha di Indonesia.

JAKARTA, investor.id - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mengadakan Compliance Forum bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tema Mewujudkan Budaya Anti-Korupsi Melalui Penanaman Nilai Integritas. Forum ini merupakan bentuk komitmen BNI untuk meningkatkan kesadaran tentang budaya anti-korupsi dan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG).

Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi BNI, termasuk dewan komisaris, direksi, SEVP, pemimpin divisi, dan pemimpin wilayah, serta pegawai BNI yang tersertifikasi sebagai ahli pembangun integritas (API) dan Penyuluh Anti-Korupsi (PAKSI). Selain itu, seluruh pegawai BNI juga mengikuti acara secara daring.

Direktur Human Capital & Compliance BNI Mucharom mengungkapkan, acara ini merupakan salah satu bentuk komitmen BNI dalam meningkatkan kesadaran seluruh karyawan terhadap pentingnya integritas dan pencegahan korupsi. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh pegawai BNI memahami dan menjalankan nilai-nilai anti-korupsi dalam setiap tugas dan fungsinya,” ujar Mucharom di Jakarta, Rabu (14/8/2024). 

Menurut dia, BNI telah menjalankan berbagai inisiatif untuk mendukung budaya anti-korupsi, seperti penerapan kode etik, pedoman benturan kepentingan, dan pedoman pengendalian gratifikasi. Selain itu, BNI juga telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) serta implementasi Panduan Cegah Korupsi (Panduan CEK) KPK.

Ditambah lagi, secara berkala BNI mewajibkan pegawainya untuk menyelesaikan mandatory learning, penandatanganan Pakta Integritas, Daily Exercise Employee Program (DEEP 46) serta Deklarasi Gratifikasi & Anti Suap. Sejak tahun 2020 BNI juga telah tersertifikasi ISO 37001:2016 tentang SMAP dan secara bertahap melakukan perluasan ruang lingkup sertifikasinya.

Lebih lanjut, selama dua tahun terakhir, BNI mendapatkan apresiasi sebagai instansi dengan laporan gratifikasi tertinggi. “Ini merupakan hasil dari komitmen BNI dalam pengendalian gratifikasi, di mana proses internalisasi dan sosialisasi terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pegawai dalam melaporkan penerimaan atau penolakan gratifikasi,” ungkap dia.

Upaya membangun budaya anti-korupsi tidak hanya dilakukan di level induk perusahaan, tetapi juga di seluruh anak perusahaan BNI. Mucharom menegaskan, seluruh anak perusahaan BNI telah memiliki unit pengendalian gratifikasi dan menerapkan pedoman-pedoman yang sama dengan induk perusahaan.

Mucharom menambahkan, melalui forum ini, BNI berharap dapat semakin memperkuat komitmen perusahaan dan  seluruh karyawan dalam mewujudkan budaya anti-korupsi. “Kami ingin BNI menjadi contoh bagi industri perbankan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan hal ini juga selaras dengan salah satu misi BNI,” pungkas Mucharom.

Sementara itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengapresiasi komitmen BNI dalam upaya pemberantasan korupsi. “Kerja sama antara sektor publik dan swasta seperti ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dan transparan,” ujar Wawan.

Dia pun berharap acara ini dapat menjadi momen bagi BNI untuk terus meningkatkan kualitas implementasi core values BUMN AKHLAK yang menjadi pedoman perilaku Insan BUMN dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi dunia usaha di Indonesia.

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengadakan Compliance Forum bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tema "Mewujudkan Budaya Anti-Korupsi Melalui Penanaman Nilai Integritas". Forum ini merupakan bentuk komitmen BNI untuk meningkatkan kesadaran tentang budaya anti-korupsi dan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( GCG ).

Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi BNI, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, SEVP, Pemimpin Divisi, dan Pemimpin Wilayah, serta pegawai BNI yang tersertifikasi sebagai Ahli Pembangun Integritas (API) dan Penyuluh Anti-Korupsi (PAKSI). Selain itu, seluruh pegawai BNI juga mengikuti acara secara daring.

Direktur Human Capital & Compliance BNI, Mucharom mengungkapkan, acara ini merupakan salah satu bentuk komitmen BNI dalam meningkatkan kesadaran seluruh karyawan terhadap pentingnya integritas dan pencegahan korupsi. ?Kami ingin memastikan bahwa seluruh pegawai BNI memahami dan menjalankan nilai-nilai anti-korupsi dalam setiap tugas dan fungsinya,? ujar Mucharom di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Menurut Mucharom, BNI telah menjalankan berbagai inisiatif untuk mendukung budaya anti-korupsi, seperti penerapan Kode Etik, Pedoman Benturan Kepentingan, dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Selain itu, BNI juga telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) serta implementasi Panduan Cegah Korupsi (Panduan CEK) KPK.

Ditambah lagi, secara berkala BNI mewajibkan pegawainya untuk menyelesaikan mandatory learning, penandatanganan Pakta Integritas, Daily Exercise Employee Program (DEEP 46) serta Deklarasi Gratifikasi & Anti Suap. Sejak tahun 2020 BNI juga telah tersertifikasi ISO 37001:2016 tentang SMAP dan secara bertahap melakukan perluasan ruang lingkup sertifikasinya.

Lebih lanjut Mucharom menyebutkan, selama dua tahun terakhir, BNI mendapatkan apresiasi sebagai instansi dengan laporan gratifikasi tertinggi. "Ini merupakan hasil dari komitmen BNI dalam pengendalian gratifikasi, di mana proses internalisasi dan sosialisasi terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pegawai dalam melaporkan penerimaan atau penolakan gratifikasi," ungkap Mucharom.

Upaya membangun budaya anti-korupsi tidak hanya dilakukan di level induk perusahaan, tetapi juga di seluruh anak perusahaan BNI. Mucharom menegaskan, seluruh anak perusahaan BNI telah memiliki unit pengendalian gratifikasi dan menerapkan pedoman-pedoman yang sama dengan induk perusahaan.

Mucharom menambahkan, melalui forum ini, BNI berharap dapat semakin memperkuat komitmen perusahaan dan seluruh karyawan dalam mewujudkan budaya anti-korupsi. "Kami ingin BNI menjadi contoh bagi industri perbankan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan hal ini juga selaras dengan salah satu misi BNI," pungkas Mucharom.

Sementara itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana mengapresiasi, komitmen BNI dalam upaya pemberantasan korupsi. "Kerja sama antara sektor publik dan swasta seperti ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang bersih dan transparan," ujar Wawan.

Dia pun berharap acara ini dapat menjadi momen bagi BNI untuk terus meningkatkan kualitas implementasi core values BUMN AKHLAK yang menjadi pedoman perilaku Insan BUMN dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi dunia usaha di Indonesia.

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - Tinggal di negara yang bebas korupsi jelas menjadi dambaan setiap orang di dunia. Di tengah banyaknya masalah yang ada, masih ada cukup banyak negara yang terbilang cukup bersih dari korupsi.

Mengutip data Transparency International yang dirilis awal tahun 2024 telah menunjukkan daftar teratas negara paling bebas korupsi di dunia.

Melalui proses penilaian sepanjang tahun 2023, Denmark akhirnya ditetapkan sebagai negara dengan Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perceptions Index (CPI) terbesar.

Tahun lalu Transparency International meneliti 180 negara di seluruh dunia. Skala 0-100 diberikan sebagai hasil penilaian.

Semakin tinggi angka indeks yang diberikan, maka akan semakin rendah persepsi tingkat korupsi di negara tersebut. Sebaliknya, semakin kecil angka menunjukkan bahwa negara itu semakin akrab dengan korupsi.

Berikut adalah 10 negara paling bersih dari korupsi di dunia:

1. Denmark

Denmark untuk saat ini ada di peringkat pertama dalam daftar negara paling bersih dari korupsi. Denmark mencatat nilai 90 dalam indeks CPI.

2. Finlandia

Bebas korupsi sepertinya juga membuat Finlandia jadi negara paling bahagia di dunia. Saat ini Finlandia mendapatkan nilai 87 dalam indeks CPI.

3. Selandia Baru

Negara tetangga Australia ini juga cukup bersih dari korupsi. Data menunjukkan bahwa Selandia Baru mendapatkan skor 85 dalam indeks CPI.

4. Norwegia

Berikutnya masih dari kawasan Nordik. Norwegia saat ini masih ada di daftar teratas sebagai negara bebas korupsi dengan nilai 84 dalam indeks CPI.

5. Singapura

Singapura adalah satu-satunya negara Asia dalam daftar 10 teratas negara paling bebas korupsi. Negara kecil ini mencatat nilai 83 berdasarkan indeks CPI.

6. Swedia

Swedia menambah daftar panjang negara Nordik yang masuk daftar ini. Dalam penilaian terbaru, Swedia mendapatkan nilai 82 dalam indeks CPI.

7. Swiss

Di posisi ketujuh ada negara Eropa lain, yaitu Swiss. Untuk sementara Swiss mendapatkan nilai yang sama dengan Swedia dalam indeks CPI, yaitu 82.

8. Belanda

Masih dari Eropa, Belanda juga jadi salah satu negara paling bersih menurut penilaian Transparency International. Nilai yang didapatkan adalah 79.

9. Jerman

Tak jauh dari Belanda, ada Jerman yang juga masuk daftar ini. Jerman saat ini mendapatkan nilai 78 dalam indeks CPI.

10. Luksemburg

Luksemburg jadi negara terakhir dalam daftar ini. Negara kecil yang jadi tetangga Jerman ini mendapatkan nilai indeks CPI 78, sama seperti Jerman.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - MOSKOW. Dmitry Bulgakov, mantan wakil menteri pertahanan Rusia, telah ditangkap dan didakwa melakukan korupsi, menurut laporan dari Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) pada Jumat (26/7), yang dikutip oleh kantor berita Interfax.

Penyelidikan sedang dilakukan untuk membuktikan dugaan kegiatan illegal, Bulgakov, menurut pernyataan FSB yang dikutip oleh kantor berita negara RIA. Bulgakov saat ini ditahan di pusat penahanan pra-sidang di Moskow.

Bulgakov, yang sebelumnya bertanggung jawab atas logistik militer hingga diberhentikan pada September 2022, adalah tokoh terbaru dalam serangkaian pejabat penting di Kementerian Pertahanan yang dituduh melakukan korupsi.

Penangkapan ini merupakan skandal terbesar yang menimpa militer Rusia dalam beberapa tahun terakhir dan terjadi di tengah upaya Menteri Pertahanan baru, Andrei Belousov, untuk membersihkan korupsi dan menyederhanakan keuangan militer guna mendanai operasi di Ukraina.

Pemberantasan korupsi tingkat tinggi ini dimulai pada 23 April dengan penangkapan Wakil Menteri Pertahanan Timur Ivanov, sekutu dekat mantan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu. Sejak itu, setidaknya lima pejabat militer dan pertahanan telah ditangkap.

Kremlin meremehkan penangkapan ini, dengan menyatakan bahwa lembaga negara Rusia lainnya juga terlibat dalam upaya antikorupsi yang serupa.

Bulgakov, 69 tahun, adalah lulusan akademi militer Rusia dan telah memegang berbagai posisi logistik di angkatan darat, menurut biografi resminya.

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK). Hal itu menunjukkan masyarakat makin permisif terhadap korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai situasi saat ini menunjukkan sesuatu, bahwa masyarakat tak punya tokoh panutan dalam kehidupan bernegara.

"Masyarakat tidak mempunyai tokoh panutan/role model dari pejabat negara yang bisa dijadikan acuan/pedoman berperilaku dalam tatanan kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dihubungi Medcom.id, Senin, 15 Juli 2024.

Alex mengatakan perilaku koruptif masyarakat adalah cerminan kelakuan aparat birokrat, pejabat negara, dan penegak hukum. Mereka dapat dipandang publik tidak bekerja secara profesional dan berintegritas.
"(Seharusnya) masyarakat melihat dan menilai gaya hidup para pejabat negara dan aparat penegak hukum yang jauh dari nilai-nilai korupsi," ujar Alex.

Selain itu, masyarakat melihat penegakan hukum yang tak tegas. Hukum dipandang lentur ketika pihak berperkara memiliki kuasa dan uang.

"Hukum demikian lentur sesuai penafsiran dan kepentingan para pihak yang memiliki kekuasaan dan mereka yang mempunyai uang," ucap Alex.

BPS membeberkan penurunan IPAK pada 2024 menjadi 3,85. Skor itu menunjukkan masyarakat makin permisif dan acuh terhadap korupsi.

"Penurunan IPAK tentunya merupakan indikasi bahwa masyarakat lebih permisif terhadap perilaku korupsi," kata pelaksana tugas (Plt) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam rilis virtual, Senin, 15 Juli 2024.

(ADN)