Bisnis.com, JAKARTA – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku setuju terhadap usulan untuk mengangkat 4.000 guru honorer menjadi pegawai dengan kontrak kerja individu (KKI).

Usulan tersebut pertama kali disampaikan oleh DPRD DKI Jakarta usai memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) dalam rapat mengenai kebijakan cleansing alias pemecatan guru honorer yang menuai pro-kontra, Selasa (23/7/2024) lalu.

“Tadi rekan-rekan DPRD menyampaikan, saya juga setuju [pengangkatan] 4.000 itu, tetapi nanti kita lihat prosesnya,” katanya kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Lebih lanjut, dirinya bakal meminta Kepala Dinas Pendidikan untuk berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dalam menindaklanjuti usulan itu.

Heru Budi menyiratkan akan adanya penyesuaian anggaran Pemprov DKI untuk mengangkat 4.000 guru honorer, selisih jauh dari alokasi awal sebanyak 1.700 orang.

“Kemarin kan kita lihat anggarannya untuk 1.700 [orang], tetapi saya juga kemarin berpikir seperti usulan itu. Mekanisme masalah tahapan-tahapan keuangan kan harus dilalui," jelasnya.

Selain itu, dia berpendapat bahwa proses tersebut akan lebih baik jika tuntas pada 2024.

“Jadi kalau ini sudah setuju antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kita lihat prosesnya, ya. Lebih baik seperti itu,” pungkas Heru Budi.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak mendesak Disdik DKI Jakarta agar mengangkat guru honorer menjadi pegawai kontrak kerja individu (KKI).

Dia menyebut bahwa jumlah guru honorer di DKI Jakarta yang mencapai 4.000 orang sudah semestinya langsung diangkat melalui skema tersebut.

“Semua yang 4.000 guru honorer itu [seharusnya] diangkat menjadi guru-guru KKI. Dana APBD kita juga siap kok untuk itu,” katanya kepada wartawan melalui sambungan telepon, Rabu (24/7/2024).

Menurut Jhonny, Pemprov DKI Jakarta semestinya berani untuk mengambil langkah tersebut. Kebutuhan dana pendidikan dan kesehatan disebutnya dapat disesuaikan dalam APBD.

Selain itu, dirinya berpendapat bahwa mekanisme rekrutmen seperti tes tidak perlu dilakukan lagi. Pasalnya, para guru honorer tersebut dinilai telah memiliki pengalaman mengajar.

Bisnis.com, JAKARTA – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku setuju terhadap usulan untuk mengangkat 4.000 guru honorer menjadi pegawai dengan kontrak kerja individu (KKI).

Usulan tersebut pertama kali disampaikan oleh DPRD DKI Jakarta usai memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) dalam rapat mengenai kebijakan cleansing alias pemecatan guru honorer yang menuai pro-kontra, Selasa (23/7/2024) lalu.

“Tadi rekan-rekan DPRD menyampaikan, saya juga setuju [pengangkatan] 4.000 itu, tetapi nanti kita lihat prosesnya,” katanya kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Lebih lanjut, dirinya bakal meminta Kepala Dinas Pendidikan untuk berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dalam menindaklanjuti usulan itu.

Heru Budi menyiratkan akan adanya penyesuaian anggaran Pemprov DKI untuk mengangkat 4.000 guru honorer, selisih jauh dari alokasi awal sebanyak 1.700 orang.

“Kemarin kan kita lihat anggarannya untuk 1.700 [orang], tetapi saya juga kemarin berpikir seperti usulan itu. Mekanisme masalah tahapan-tahapan keuangan kan harus dilalui," jelasnya.

Selain itu, dia berpendapat bahwa proses tersebut akan lebih baik jika tuntas pada 2024.

“Jadi kalau ini sudah setuju antara DPRD dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kita lihat prosesnya, ya. Lebih baik seperti itu,” pungkas Heru Budi.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak mendesak Disdik DKI Jakarta agar mengangkat guru honorer menjadi pegawai kontrak kerja individu (KKI).

Dia menyebut bahwa jumlah guru honorer di DKI Jakarta yang mencapai 4.000 orang sudah semestinya langsung diangkat melalui skema tersebut.

“Semua yang 4.000 guru honorer itu [seharusnya] diangkat menjadi guru-guru KKI. Dana APBD kita juga siap kok untuk itu,” katanya kepada wartawan melalui sambungan telepon, Rabu (24/7/2024).

Menurut Jhonny, Pemprov DKI Jakarta semestinya berani untuk mengambil langkah tersebut. Kebutuhan dana pendidikan dan kesehatan disebutnya dapat disesuaikan dalam APBD.

Selain itu, dirinya berpendapat bahwa mekanisme rekrutmen seperti tes tidak perlu dilakukan lagi. Pasalnya, para guru honorer tersebut dinilai telah memiliki pengalaman mengajar.

Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Komisi E DPRDDKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta agar mengangkat guru honorer menjadi pegawai kontrak kerja individu (KKI).

Dia menyebut bahwa jumlah guru honorer di DKI Jakarta yang mencapai 4.000 orang sudah semestinya langsung diangkat melalui skema tersebut.

“Semua yang 4.000 guru honorer itu [seharusnya] diangkat menjadi guru-guru KKI. Dana APBD kita juga siap kok untuk itu,” katanya kepada wartawan melalui sambungan telepon, Rabu (24/7/2024).

Menurut Jhonny, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta semestinya berani untuk mengambil langkah tersebut.

Dirinya berpendapat bahwa mekanisme rekrutmen seperti tes tidak perlu dilakukan lagi. Pasalnya, para guru honorer tersebut dinilai telah memiliki pengalaman mengajar.

“Mereka sudah ngajar, kok. Berarti kalau mereka diterima mengajar, sudah punya pengalaman, berarti sudah mampu. Untuk apa lagi kita tes,” lanjut politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini.

Jhonny meyakini, anggaran untuk melaksanakan hal tersebut dapat dialokasikan di kemudian hari dengan menyesuaikan kebutuhan dana pendidikan dan kesehatan.

Itu sebabnya, dia mendorong agar Pemprov DKI Jakarta dapat mengakomodasi para guru honorer.

“Ini soal political will. Soal kemauan politik Pemprov DKI Jakarta,” tandasnya.

Sebelumnya, DPRD DKI menggelar rapat mengenai kebijakan cleansing alias pemecatan guru honorer di sekolah negeri di Jakarta pada Selasa (23/7/2024) kemarin. DPRD memanggil Disdik imbas kontroversi yang timbul dari kebijakan tersebut belum lama ini.

Pro dan kontra timbul usai Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyampaikan bahwa ratusan hingga ribuan guru honorer di DKI Jakarta telah dipecat sepihak oleh sekolah tempat mereka mengajar. Pemberhentian tersebut dilakukan bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru pada awal Juli 2024 lalu.

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa penataan guru honorer telah dilakukan sejak 11 Juli sebagai tindak lanjut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Disdik DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan bahwa pihaknya hanya melakukan penataan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi (Permendikbudristek) No. 63/2022.

Terdapat empat syarat bagi guru honorer dalam Permendikbud tersebut, yakni berstatus bukan ASN, tercatat dalam data pokok pendidikan (Dapodik), memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK), serta belum mendapat tunjangan profesi guru.

“Sebenarnya bukan dipecat. Konotasi dipecat kan kalau Disdik mengangkat guru dengan seleksi yang sesuai ketentuan, lalu menjadi pegawai kami, lalu kami berhentikan. Kalau dipecat seperti itu,” katanya kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi E DPRDDKI Jakarta, Hariadi Anwar mengkritisi mekanisme pengawasan rekrutmen guru honorer di bawah Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.

Hal tersebut disampaikannya dalam rapat mengenai kebijakan cleansing alias pemecatan guru honorer di sekolah negeri di Jakarta. DPRD memanggil Disdik imbas kontroversi yang timbul dari kebijakan tersebut belum lama ini.

Mulanya, Hariadi menyoroti sikap Disdik yang menyebut bahwa kepala sekolah banyak mengangkat tenaga pengajar honorer tanpa pemberitahuan kepada Dinas.

“Masa dunia pendidikan enggak bisa mengetahui, berapa dia butuh, berapa [tenaga pengajar] yang mesti diangkat? Ini mengangkat dulu, baru tahu kebutuhannya berlebih. Ini kan kebalik-balik,” katanya dalam ruang rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Menurut politisi Partai Nasdem ini, perencanaan rekrutmen tenaga pengajar tersebut mesti dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan.

Dia menggarisbawahi rekrutmen guru honorer yang dapat dilakukan dengan landasan subjektivitas. Tanpa pengawasan dari Dinas, dia menilai bahwa kepala sekolah hanya menjadi kambing hitam ketika terjadi kelebihan jumlah guru honorer yang direkrut.

"Jadi pengawasannya bagaimana ini sampai baru ketahuan sekarang? Padahal dunia pendidikan ini perencanaannya harus bagus,” sambung Hariadi.

Dirinya kemudian membandingkan mekanisme rekrutmen tersebut dengan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Menurutnya, dalam proses tersebut, kebutuhan kursi yang ada telah dipetakan terlebih dahulu, sehingga tak terjadi masalah di kemudian hari.

“Ini berarti harus tahu berapa mata pelajaran yang mesti diisi oleh guru. Bukan angkat dulu, terus kelebihan. Itu enggak masuk akal,” pungkasnya.

Sebelumnya, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyampaikan bahwa ratusan hingga ribuan guru honorer di DKI Jakarta telah dipecat sepihak oleh sekolah tempat mereka mengajar. Pemberhentian tersebut dilakukan bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru pada awal Juli 2024 lalu.

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa penataan guru honorer telah dilakukan sejak 11 Juli sebagai tindak lanjut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Disdik DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan bahwa pihaknya hanya melakukan penataan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi (Permendikbudristek) No. 63/2022.

Terdapat empat syarat bagi guru honorer dalam Permendikbud tersebut, yakni berstatus bukan ASN, tercatat dalam data pokok pendidikan (Dapodik), memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK), serta belum mendapat tunjangan profesi guru.

“Sebenarnya bukan dipecat. Konotasi dipecat kan kalau Disdik mengangkat guru dengan seleksi yang sesuai ketentuan, lalu menjadi pegawai kami, lalu kami berhentikan. Kalau dipecat seperti itu,” katanya kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta membantah telah melakukan pemecatan ribuan guru honorer di sekolah-sekolah negeri.

Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Disdik DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan bahwa pihaknya hanya melakukan penataan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi (Permendikbudristek) No. 63/2022.

“Sebenarnya bukan dipecat. Konotasi dipecat kan kalau Disdik mengangkat guru dengan seleksi yang sesuai ketentuan, lalu menjadi pegawai kami, lalu kami berhentikan. Kalau dipecat seperti itu,” katanya kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Dia mengeklaim, para guru honorer tersebut sebelumnya diangkat tanpa seleksi yang jelas oleh kepala sekolah bersangkutan. Mereka juga disebut menerima upah dari dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Menurut Budi, sejak 2017, pihaknya telah menginformasikan kepada sekolah agar tak lagi mengangkat guru honorer.

Dia kemudian menjelaskan kriteria pengupahan guru honorer dari dana BOS. Terdapat empat syarat dalam Permendikbud tersebut, yakni berstatus bukan ASN, tercatat dalam data pokok pendidikan (Dapodik), memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK), serta belum mendapat tunjangan profesi guru.

“Nah, dari keempat tersebut, ada dua yang tidak dimiliki. Mereka tidak terdata dalam Dapodik dan tidak mempunyai NUPTK,” sambungnya.

Selain itu, Budi menyebut para kepala sekolah bersangkutan telah mengangkat para guru honorer tanpa sepengetahuan Dinas.

Pengangkatan itu juga disebutnya hanya berdasarkan subjektivitas dan tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah.

“Jadi, bukan dipecat. Kami melakukan penataan dan penertiban dalam rangka agar para guru itu benar-benar tertib,” tandasnya.

Sebelumnya, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyampaikan bahwa sejumlah guru honorer di DKI Jakarta telah dipecat sepihak oleh sekolah tempat mereka mengajar.

Pemberhentian tersebut dilakukan bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru pada awal Juli 2024 lalu.

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa penataan guru honorer telah dilakukan sejak 11 Juli.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizky Suryarandika

Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta merespons kabar pemecatan yang dilakukan terhadap guru honorer. Disdik DKI Jakarta berdalih pemecatan tersebut demi memperbaiki tata kelola pendidikan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Budi Awaluddin mengklaim pemecatan itu bertujuan memperbaiki kualitas pendidikan.

"Berbenah diri dalam rangka optimalisasi kualitas pendidikan dari segala sektor, baik unsur teknologi, sarana dan prasarana, aksesibilitas pendidikan, serta termasuk tenaga pengajar," kata Budi dalam keterangannya, Rabu (17/7/2024).

Budi menegaskan pendidikan berkualitas menjadi perhatian khusus dalam upaya menciptakan generasi unggul dimasa yang akan datang. Dinas pendidikan telah melakukan analisis serta koreksi mutu pendidikan secara komprehensif.

"Tujuannya agar terbentuk transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan pendidikan termasuk tenaga pendidik di DKI Jakarta," ujar Budi.

Budi menyebut mutu serta kompetensi dari tenaga pengajar menjadi prioritas untuk ditata.

"Karena sentuhan serta pola mengajar dari guru maka dapat langsung terlihat prestasi yang dapat diraih oleh siswa/siswi di sekolah," lanjut Budi.

Budi meyakini aksi pemecatan terhadap guru honorer mendapat restu dari wali murid. Sebab tujuan pemecatan pada akhirnya demi memperbaiki kualitas pendidikan.

"Kami optimis para orangtua/wali murid dapat mendukung atas upaya yang kami lakukan dengan perbaikan mutu pendidikan ini. Agar ke depan para murid dapat meraih harapan dan cita-cita kita semua," ucap Budi.

Disdik DKI Jakarta beralasan pemecatan itu karena pengangkatan guru honorer sudah bermasalah. Budi menyebut saat ini jumlah honorer di lingkungan Dinas Pendidikan jumlahnya mencapai 4.000 orang, yang merupakan akumulasi penambahan sejak 2016.

"Berdasarkan Persesjen Kemdikbud No. 1 Tahun 2018 (pasal 5), persyaratan NUPTK untuk guru honor adalah diangkat oleh Kepala Dinas," kata Budi.

Tetapi ternyata, menurut Disdik DKI Jakarta pengangkatan guru honorer ini bermasalah. Penyebabnya karena pengangkatan malah dilakukan Kepala Sekolah.

"Dari seluruh honor yang ada saat ini dan tidak ada satu pun guru honor yang diangkat Kepala Dinas sehingga NUPTK-nya tidak dapat diproses, sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Budi.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta akan membuka pos pengaduan bagi guru honorer yang menjadi korban pemecatan di awal tahun belajar Juli 2024. Pos pengaduan ini merupakan hasil kerjasama LBH Jakarta dengan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) serta Guru Honorer Muda (GHM).

"Benar sore ini kami buka posko pengaduan," kata Pengacara Publik LBH Jakarta Fadhil Alfathan kepada Republika, Rabu (17/7/2024).

Fadhil mengendus pemecatan guru honorer itu berhubungan dengan kebijakan 'cleansing' oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta.

"Pemberhentian sepihak tersebut merupakan bagian dari kebijakan cleansing pegawai non ASN di wilayah DKI Jakarta," ujar Fadhil.

LBH Jakarta menemukan indikasi kebijakan ini melanggar hak para guru honorer. Bahkan mereka juga menderita secara psikologis.

"Kami mendapati adanya dugaan pelanggaran hukum dan HAM yang signifikan dari kebijakan ini, yang secara langsung telah merugikan banyak guru honorer," ujar Fadhil.

Pos pengaduan ini juga diharapkan dapat memberikan dukungan hukum dan moral kepada para guru honorer terdampak. Nantinya, data yang terhimpun di pos pengaduan dapat digunakan guna menempuh upaya hukum.

"Korban terdampak pasti jauh lebih luas daripada temuan awal," ujar Fadhil.