JAKARTA - Penikmat gas murah industri semakin banyak, dengan tambahan 4 perusahaan baru. Adapun empat perusahaan baru yang berhak menerima harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah industri yakni PT KCC Glass Indonesia, PT Indonesia Nippon Steel Pipe, PT Rumah Keramik Indonesia dan PT Rainbow Tubulars Manufactures.

"Jadi saya kemarin menandatangani ada penambahan perusahaan yang mendapat HGBT. Salah satu diantaranya adalah KCC, pabrik kaca yang baru diresmikan kemarin di Batang," jelas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ketika ditemui di Jakarta, Senin (14/10/2024).



Diungkapkan Bahlil, pemberian HGBT kepada KCC Glass memang merupakan komitmen awal pemerintah lantaran perusahaan tersebut telah berinvestasi dengan membangun pabrik kaca di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah tahun ini.

"Memang itu sejak awal sudah dilakukan negosiasi, sejak mereka masuk, dan komitmen pemerintah untuk memberikan HGBT untuk gas," urainya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, penambahan empat perusahaan itu tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024 yang merupakan perubahan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 yang mengatur tentang pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono mengatakan, perubahan ini terjadi berdasarkan rekomendasi dari Menteri Perindustrian terkait pengguna gas bumi tertentu.

"Penambahan 4 (empat) industri baru sebagai pengguna gas bumi tertentu, yang berarti mulai sekarang, industri tersebut berhak menerima gas bumi dengan harga yang telah diatur khusus untuk sektor industri," jelas Agus dalam keterangan resminya, Sabtu (12/10/2024)

Pria yang akrab disapa Aca ini mengungkapkan, sejak aturan baru ini ditetapkan pada 9 Oktober 2024 maka empat perusahan baru tadi berhak menerima gas bumi dengan harga murah.

"Keputusan ini merupakan penyesuaian untuk memastikan distribusi gas bumi lebih tepat sasaran, mengikuti evaluasi, dan perubahan kebutuhan di sektor industri," pungkas Aca.

JAKARTA - Pemerintah telah menyetujui perpanjangan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dalam Rapat Terbatas pada 8 Juli 2024. Selain itu juga akan dilakukan kajian lebih mendalam dalam rangka penambahan sektor-sektor penerima HGBT di luar tujuh sektor industri yang saat ini sudah menerima.

Dalam penjelasannya seusai rapat terbatas, Menteri Perindustrian menyebutkan keputusan tersebut merupakan penantian besar bagi pelaku industri dan pihaknya dalam upaya pemenuhan kebutuhan gas bagi industri dengan harga bersaing sebesar USD6/MMBTU.

"Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang merupakan upaya transformasi dari keuntungan komparatif menjadi keuntungan kompetitif nasional, terbukti bermanfaat dalam meningkatkan pertumbuhan industri maupun ekonomi secara keseluruhan," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Agus menyampaikan total dampak positif HGBT terhadap sektor industri pada kurun waktu 2020-2023 adalah sebesar Rp147,11 triliun, dengan perincian peningkatan ekspor sebesar Rp88,12 triliun, peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp8,98 triliun, peningkatan investasi sebesar Rp36,67 triliun, serta penurunan subsidi pupuk sebesar Rp13,3 triliun. Adapun, tujuh kelompok industri yang dimaksud adalah pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet. Sedangkan usulan perluasan sektor industri penerima HGBT masih dalam pembahasan.

Berkaitan perpanjangan kebijakan HGBT ini, Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin), Norman Wibowo mengapresiasi langkah pemerintah untuk meneruskan harga gas murah bagi tujuh sektor industri. Pasalnya, kebijakan hilirisasi industri sawit membutuhkan faktor penunjang seperti gas murah agar dapat berkompetisi dan melakukan penetrasi produk ke negara lain.

"Kebijakan HGBT memang perlu diperpanjang sebagai strategi penguatan daya saing industri di pasar global. Melalui HGBT, kami meyakini hilirisasi sawit akan semakin bertumbuh dan mampu memberikan tambahan devisa kepada negara," ujar Norman, di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Menurut Norman, perusahaan oleokimia anggota Apolin sangat membutuhkan dukungan kebijakan HGBT karena komponen gas ini sangat diperlukan sebagai bahan baku penolong dalam dua jalur. Jalur pertama adalah produk fatty acid, komponen gas ini diperlukan 20%-23%.

Sedangkan, jalur kedua adalah produk fatty alcohol, komponen gas dibutuhkan 40%-43%. Selain itu, gas bumi tidak dapat digantikan dengan bahan lainnya karena gas bumi juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan gas hidrogen yang menjadi bahan penolong untuk industri oleokimia fatty acid dan fatty alcohol.

"Saat ini dari 13 anggota Apolin, baru 9 perusahaan mendapatkan fasilitas gas murah, kami berharap ke depan semua anggota kami bisa mendapatkan fasilitas tersebut," ujar Norman

Norman juga menambahkan bahwa Apolin mendukung pembentukan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri.

"PP ini sangat penting untuk menjaga konsistensi kebijakan HGBT sektor industri ke depan dan akan menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan re-investasi industri sektor oleokimia, baik yang berasal dari pembangunan pabrik baru, perluasan pabrik existing, hingga relokasi pabrik oleokimia dari luar negeri masuk ke Indonesia," tegas Norman.

Dia mengatakan perpanjangan kebijakan gas murah akan memberikan dampak positif bagi efisiensi biaya produksi. Sehingga, perusahaan oleokimia dapat fokus kepada perluasan kapasitas produksi dan/atau investasi dalam rangka memenuhi permintaan global yang tumbuh sekitar 15%-17% per tahun. Norman memastikan bahwa keberlanjutan gas murah akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, terutama dalam konteks peningkatan volume dan nilai ekspor di sektor oleokimia.

Berkaitan penugasan Pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) untuk membuat infrastruktur regasifikasi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG), Norman berharap LNG dapat masuk ke dalam skema kebijakan gas murah sebagai alternatif selain gas alam yang sumbernya relatif terbatas. Kendati demikian, kepastian LNG masuk skema kebijakan gas murah ini masih menunggu regulasi dari pemerintah.

"Kami berharap pembangunan infrastruktur regasifikasi LNG ini akan memperkuat dan mengintegrasikan pemanfaatan infrastruktur gas pipa maupun beyond pipeline bagi pemenuhan kebutuhan domestik. Terkait rencana LNG masuk kepada skema HGBT, kami menunggu kebijakan pemerintah," ujarnya.

Sejak dijalankan pada 2020, terjadi kenaikan volume ekspor oleokimia sebanyak 3,87 juta ton pada 2020, lalu 4,19 juta ton pada 2021, dan 4,26 juta ton pada 2022. Seiring kenaikan volume, nilai ekspor oleokimia juga bertambah setiap tahunnya. Pada 2020, nilai ekspor sebesar USD2,63 miliar lalu naik menjadi USD4,41 miliar pada 2021 dan USD5,4 miliar pada 2022.

Dari segi realisasi pajak dan investasi, data Apolin menunjukkan adanya pertumbuhan dalam 3 tahun terakhir. Realisasi pajak dari sektor oleokimia sebesar Rp1,25 triliun pada 2020 lalu naik menjadi Rp2,2 triliun pada 2021 dan Rp2,9 triliun pada 2022. Begitupula realisasi investasi sebesar Rp1,34 triliun pada 2020 lalu tumbuh menjadi Rp1,76 triliun pada 2021 dan Rp2,3 triliun pada 2022.

"Kami mengapresiasi Menperin yang telah memperjuangkan kebijakan HGBT untuk industri Oleokimia, dalam rangka mendukung program nasional hilirisasi industri kelapa sawit. Kami meyakini perjuangan tersebut tidaklah mudah, namun telah memberikan dukungan yang sangat besar bagi industri oleokimia agar dapat berkinerja lebih tinggi sehingga berkontribusi maksimal untuk perekonomian Bangsa," tutup Norman.

JAKARTA - Keputusan pemerintah melanjutkan program Harga Gas Bumi Tertentu ( HGBT ) bakal menghadapi banyak tantangan. Selain ketersediaan pasokan gas pipa di dalam negeri yang terus menurun, tingginya harga Liquid Natural Gas (LNG) sebagai subtitusi gas pipa akan menyulitkan konsumen industri.

Program HGBT menetapkan harga gas bumi USD6 per MMBTU kepada 7 sektor industri tertentu. Adapun tujuh sektor penerima HGBT meliputi pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, sarung tangan karet.

Ketua Koordinator Gas Industri Kadin sekaligus Wakil Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Achmad Widjaja mengatakan terdapat fakta dan merupakan persoalan yang sudah diketahui bersama bahwa terjadi natural declining atau penurunan produksi secara alami di sejumlah sumber utama gas. Terutama di wilayah Barat yang selama ini memasok sebagian besar industri.

"Pertama, saat ini di semua sisi yang disebut industrialisasi di Jawa Barat sudah kurang. Di Timur kelebihan. Artinya shifting areanya juga belum clear. Nah proses ini sangat membingungkan buat kita apakah HGBT ini benar-benar bisa diimplementasikan secara volume," ungkapnya dalam sebuah diskusi tentang energi, di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Dengan situasi itu, lanjutnya, melimpahnya cadangan gas tidak bisa lagi menjadi acuan utama karena pemerintah, termasuk Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengetahui adanya natural decline tersebut.

"Melimpahnya gas itu bukan jadi suatu topik lagi saat ini karena pemerintah kan juga sudah tahu ada declining sumur yang ada di Sumatera," terangnya.

Sebab itu, Achmad menegaskan, yang dibutuhkan sebenarnya adalah kepastian skema dan kebijakan yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang.

"Menurut kita di posisi seperti ini kita bisa tahu apa yang akan menjadi pegangan kita di industri 5 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, itu intinya," tegasnya.

Ditambah lagi dengan rencana pemerintah yang juga akan membuka lebih banyak pihak untuk infrastruktur regasifikasi gas alam cair (LNG) di kawasan tertentu. Artinya skema blending price adalah keniscayaan dan tidak bisa dengan sekadar mematok harga murah.

"Jadi PR-nya masih panjang ya sampai ketemu satu titik antara pemangku kepentingan, duduk bersama ya paling tidak," ucapnya.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro, dalam kesempatan yang sama mengingatkan bahwa pemerintah memang perlu berhati-hati dalam kebijakan gas bumi terutama HGBT ini. Terlebih pada akhirnya juga akan mengoptimalkan LNG sebagai solusi terjadinya natural declining ini.

"Kemampuan fiskal pemerintah sanggup tidak untuk intervensi? Kalau misalkan ICP (Indonesia Crude Price) 100, kita tergantung pada LNG, paling tidak harga LNG-nya sudah USD10. Kalau diminta USD6 (sesuai HGBT) pemerintah harus intervensi sekitar USD4 dan tidak punya bagian sama sekali ya ini di dalam LNG," jelasnya.

Belum lagi jika nantinya bahan baku LNG harus impor penuh. Dalam situasi ini, kata Komaidi, terdapat potensi bahwa pasokan gas ke industri tidak selalu bisa terealisasi.

"Ini yang jauh lebih mengkhawatirkan. Nah karena itu perlu diinformasikan kebijakan yang lebih pas. Kalau hanya kasih HGBT dalam satu sampai dua tahun ke depan, tahun ketiga dan seterusnya menjadi bencana, saya kira ini pilihan kebijakan yang perlu dikaji ulang," sarannya.

Komaidi berharap seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah menjelaskan situasi sebenarnya.

"Sebetulnya perlu jujur sih problemnya apa, kita cari titik optimalnya ada di mana. Saya kira pengguna gas juga tidak akan menolak ketika harga rasionalnya harus USD7 per MMBTU misalnya mereka pasti akan sanggup membayar USD7," ungkapnya.

Sebab, yang lebih dibutuhkan industri adalah kepastian. "Sebagai ilustrasi misalnya ketika pabrik hari ini katakan lah dapat pasokan gas bumi 1000, itu kan kapasitas pabriknya sudah disetting 1.000. Jika nanti turun menjadi 500 otomatis harus turun settingnya. Tapi untuk mengubah lagi settingan itu kan tidak sederhana," jelasnya.

Pemerintah sebagai fasilitator diyakini bisa berlaku adil untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Kuncinya adalah keadilan untuk seluruh pemangku kepentingan. Bukan hanya industri konsumen gas bumi saja tetapi juga industri hulu, midstream, dan downstream migas.

"Problemnya itu ada di mana kita selesaikan. Kalau misalkan dari hulu sampai hilir ada untungnya USD4 yang untung itu juga didistribusikan, hulu dapat berapa, tengah dapat berapa, industri pengguna dapat pasokannya dan marginnya dapat berapa. Nah, pemerintah sebagai fasilitator atau sebagai wasit, harus adil ke semua pemain," ujar Komaidi.