JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 15 investor asal Taiwan berminat merelokasi bisnisnya di sektor tekstil ke Indonesia. Namun, mereka meminta pemerintah memenuhi sejumlah persyaratan.

Permintaan ini diungkapkan ketika perwakilan dari Taiwan Textile Federation dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Jumat (1/11/2024).

"Asosiasi Tekstil Taiwan datang dan mereka menyatakan punya keinginan untuk investasi di Indonesia karena beberapa dari mereka sudah investasi di Indonesia, di daerah Purwakarta. Permintaan mereka ada beberapa hal," ujar Airlangga.

Berikut empat permintaan 15 investor asing asal Taiwan itu kepada pemerintah.

1. Dimudahkan membeli tanah

Para calon investor asing itu meminta agar proses pembelian tanah di Indonesia dimudahkan agar mereka bisa segera bangun pabrik di Indonesia.

Mengingat mereka ingin menerapkan strategi China Plus One (C+1) yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada China dengan mendiversifikasi bisnis ke negara lain.

Namun Airlangga justru menyarankan mereka untuk membangun pabrik di kawasan industri agar proses mengurus izin analisis dampak lingkungan (amdal) lebih cepat.

"Kalau keluar kawasan mereka amdalnya lama dan juga dua-tiga tahun hanya pematangan lahan. Tetapi kalau masuk kawasan itu akan menjadi mudah karena semuanya sudah selesai, baik amdal maupun lahan," ucapnya.

2. Memanfaatkan energi hijau

Para investor asal Taiwan itu juga meminta agar pemerintah mematuhi kerangka kerja dan pedoman lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESGcompliance sesuai regulasi yang telah diatur pemerintah maupun perusahaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 15 investor asal Taiwan berminat merelokasi bisnisnya di sektor tekstil ke Indonesia. Namun, mereka meminta pemerintah memenuhi sejumlah persyaratan.

Permintaan ini diungkapkan ketika perwakilan dari Taiwan Textile Federation dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Jumat (1/11/2024).

"Asosiasi Tekstil Taiwan datang dan mereka menyatakan punya keinginan untuk investasi di Indonesia karena beberapa dari mereka sudah investasi di Indonesia, di daerah Purwakarta. Permintaan mereka ada beberapa hal," ujar Airlangga.

Berikut empat permintaan 15 investor asing asal Taiwan itu kepada pemerintah.

1. Dimudahkan membeli tanah

Para calon investor asing itu meminta agar proses pembelian tanah di Indonesia dimudahkan agar mereka bisa segera bangun pabrik di Indonesia.

Mengingat mereka ingin menerapkan strategi China Plus One (C+1) yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada China dengan mendiversifikasi bisnis ke negara lain.

Namun Airlangga justru menyarankan mereka untuk membangun pabrik di kawasan industri agar proses mengurus izin analisis dampak lingkungan (amdal) lebih cepat.

"Kalau keluar kawasan mereka amdalnya lama dan juga dua-tiga tahun hanya pematangan lahan. Tetapi kalau masuk kawasan itu akan menjadi mudah karena semuanya sudah selesai, baik amdal maupun lahan," ucapnya.

2. Memanfaatkan energi hijau

Para investor asal Taiwan itu juga meminta agar pemerintah mematuhi kerangka kerja dan pedoman lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESGcompliance sesuai regulasi yang telah diatur pemerintah maupun perusahaan.

Dia bilang, sumber energi hijau yang dimiliki Indonesia ada tiga, berupa gas, hidro, hingga panel surya terapung (solar floating) dimana keseluruhannya tersedia di kawasan industri Jawa Barat.

"Sekarang industri tekstil yang high-end, semuanya meminta ESG compliance. Di dalam ESG compliant itu energinya hijau," kata dia.

3. Diberikan harga gas murah

Mereka juga meminta agar pemerintah memberikan harga jual gas industri dengan harga yang murah untuk mendukung operasional mereka.

Pasalnya, para investor ini mengeluhkan harga gas industri di Indonesia terlalu tinggi di atas 12 dollar AS per millions of british thermal units (MMBTU).

"Saya katakan kalau harganya 9 dollar AS per MMBTU, itu rata-rata industri dapat segitu. Jadi kalau mereka dapat di atas itu, mereka mesti sampaikan ke pemerintah, nanti pemerintah panggil lah PGN atau siapa," jelasnya.

4. Percepat penyelesaian IEU-CEPA

Pemerintah juga diminta untuk mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Pasalnya, para investor menginginkan pasar yang menguntungkan di Indonesia seperti layaknya di China dan Vietnam.

Mengingat saat ini keuntungan terbesar mereka diperoleh melalui investasi di China dan Vietnam, terutama karena Vietnam memiliki perjanjian IEU-CEPA dan Comprehensive and Progresive Trans-Pasific Partnership Agreement (CPTPP) sehingga dibebaskan bea masuk barang impor

"Sedangkan Indonesia saat sekarang dengan Eropa masih 16 sampai 20 persen. Dan end user mereka yang besar-besar, itu komit kalau Indonesia bisa mendapatkan IEU-CEPA, itu mereka akan relokasi bahkan dari Vietnam ke Indonesia," ucapnya.

Oleh karenanya, setelah pertemuan ini pemerintah akan berupaya untuk menyelesaikan perjanjian IEU-CEPA dan memenuhi persyaratan dari pada investor tersebut jika dapat direalisasikan.

"Jadi itu PR-PR yang harus diselesaikan," tukasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 15 investor asal Taiwan berminat merelokasi bisnisnya di sektor tekstil ke Indonesia. Namun, mereka meminta pemerintah memenuhi sejumlah persyaratan.

Permintaan ini diungkapkan ketika perwakilan dari Taiwan Textile Federation dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Jumat (1/11/2024).

"Asosiasi Tekstil Taiwan datang dan mereka menyatakan punya keinginan untuk investasi di Indonesia karena beberapa dari mereka sudah investasi di Indonesia, di daerah Purwakarta. Permintaan mereka ada beberapa hal," ujar Airlangga.

Berikut empat permintaan 15 investor asing asal Taiwan itu kepada pemerintah.

1. Dimudahkan membeli tanah

Para calon investor asing itu meminta agar proses pembelian tanah di Indonesia dimudahkan agar mereka bisa segera bangun pabrik di Indonesia.

Mengingat mereka ingin menerapkan strategi China Plus One (C+1) yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada China dengan mendiversifikasi bisnis ke negara lain.

Namun Airlangga justru menyarankan mereka untuk membangun pabrik di kawasan industri agar proses mengurus izin analisis dampak lingkungan (amdal) lebih cepat.

"Kalau keluar kawasan mereka amdalnya lama dan juga dua-tiga tahun hanya pematangan lahan. Tetapi kalau masuk kawasan itu akan menjadi mudah karena semuanya sudah selesai, baik amdal maupun lahan," ucapnya.

2. Memanfaatkan energi hijau

Para investor asal Taiwan itu juga meminta agar pemerintah mematuhi kerangka kerja dan pedoman lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESGcompliance sesuai regulasi yang telah diatur pemerintah maupun perusahaan.

Dia bilang, sumber energi hijau yang dimiliki Indonesia ada tiga, berupa gas, hidro, hingga panel surya terapung (solar floating) dimana keseluruhannya tersedia di kawasan industri Jawa Barat.

"Sekarang industri tekstil yang high-end, semuanya meminta ESG compliance. Di dalam ESG compliant itu energinya hijau," kata dia.

3. Diberikan harga gas murah

Mereka juga meminta agar pemerintah memberikan harga jual gas industri dengan harga yang murah untuk mendukung operasional mereka.

Pasalnya, para investor ini mengeluhkan harga gas industri di Indonesia terlalu tinggi di atas 12 dollar AS per millions of british thermal units (MMBTU).

"Saya katakan kalau harganya 9 dollar AS per MMBTU, itu rata-rata industri dapat segitu. Jadi kalau mereka dapat di atas itu, mereka mesti sampaikan ke pemerintah, nanti pemerintah panggil lah PGN atau siapa," jelasnya.

4. Percepat penyelesaian IEU-CEPA

Pemerintah juga diminta untuk mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Pasalnya, para investor menginginkan pasar yang menguntungkan di Indonesia seperti layaknya di China dan Vietnam.

Mengingat saat ini keuntungan terbesar mereka diperoleh melalui investasi di China dan Vietnam, terutama karena Vietnam memiliki perjanjian IEU-CEPA dan Comprehensive and Progresive Trans-Pasific Partnership Agreement (CPTPP) sehingga dibebaskan bea masuk barang impor

"Sedangkan Indonesia saat sekarang dengan Eropa masih 16 sampai 20 persen. Dan end user mereka yang besar-besar, itu komit kalau Indonesia bisa mendapatkan IEU-CEPA, itu mereka akan relokasi bahkan dari Vietnam ke Indonesia," ucapnya.

Oleh karenanya, setelah pertemuan ini pemerintah akan berupaya untuk menyelesaikan perjanjian IEU-CEPA dan memenuhi persyaratan dari pada investor tersebut jika dapat direalisasikan.

"Jadi itu PR-PR yang harus diselesaikan," tukasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 15 investor asal Taiwan berminat merelokasi bisnisnya di sektor tekstil ke Indonesia. Namun, mereka meminta pemerintah memenuhi sejumlah persyaratan.

Permintaan ini diungkapkan ketika perwakilan dari Taiwan Textile Federation dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Jumat (1/11/2024).

"Asosiasi Tekstil Taiwan datang dan mereka menyatakan punya keinginan untuk investasi di Indonesia karena beberapa dari mereka sudah investasi di Indonesia, di daerah Purwakarta. Permintaan mereka ada beberapa hal," ujar Airlangga.

Berikut empat permintaan 15 investor asing asal Taiwan itu kepada pemerintah.

1. Dimudahkan membeli tanah

Para calon investor asing itu meminta agar proses pembelian tanah di Indonesia dimudahkan agar mereka bisa segera bangun pabrik di Indonesia.

Mengingat mereka ingin menerapkan strategi China Plus One (C+1) yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada China dengan mendiversifikasi bisnis ke negara lain.

Namun Airlangga justru menyarankan mereka untuk membangun pabrik di kawasan industri agar proses mengurus izin analisis dampak lingkungan (amdal) lebih cepat.

"Kalau keluar kawasan mereka amdalnya lama dan juga dua-tiga tahun hanya pematangan lahan. Tetapi kalau masuk kawasan itu akan menjadi mudah karena semuanya sudah selesai, baik amdal maupun lahan," ucapnya.

2. Memanfaatkan energi hijau

Para investor asal Taiwan itu juga meminta agar pemerintah mematuhi kerangka kerja dan pedoman lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESGcompliance sesuai regulasi yang telah diatur pemerintah maupun perusahaan.

Reporter: Diki Mardiansyah, Dimas Andi, Sabrina Rhamadanty | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berusaha keras untuk menarik investasi masuk ke Indonesia melalui kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT). Di sisi lain, pelaku usaha masih menanti kepastian keberlanjutan kebijakan tersebut pada tahun depan.

Asal tahu saja, Kementerian ESDM melakukan penyesuaian terhadap sejumlah perusahaan penerima HGBT melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 255.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu yang berlaku mulai 9 Oktober 2024.

Dalam beleid tersebut, ada 12 perusahaan yang dicabut statusnya sebagai penerima harga gas murah. Salah satunya adalah PT Pupuk Kaltim Timur yang sudah mendapatkan penetapan harga gas untuk produk Public Service Obligation (PSO) dan non-PSO, sehingga mereka tidak lagi menerima HGBT sejak 1 Januari 2024.

Di samping itu, ada 5 perusahaan baru yang menerima HGBT berdasarkan Kepmen ESDM tersebut. Salah satunya adalah PT Rumah Keramik Indonesia.

Ketua Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto bilang, Rumah Keramik Indonesia merupakan pendatang baru yang telah mengoperasikan pabriknya di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, sehingga mereka berhak memperoleh HGBT.

Asaki juga membisikkan, ada satu produsen keramik lainnya asal Subang yang sebentar lagi akan mengoperasikan pabriknya, yakni PT Superior Porcelain Sukses.

Perusahaan ini tentu membutuhkan harga gas yang kompetitif melalui HGBT. "Namun, sesuai aturan, mereka harus mendaftar terlebih dahulu," kata dia ketika ditemui KONTAN, Senin (14/10).

Bagi Asaki, program HGBT dapat menjadi senjata bagi pemerintah untuk mendatangkan lebih banyak investor untuk industri manufaktur nasional, termasuk keramik.

Harga gas yang kompetitif memang jadi salah satu pertimbangan utama calon investor, apalagi di industri keramik biaya gas berkontribusi sekitar 30% dari total biaya produksi.

Perusahaan lainnya yang menjadi penerima HGBT terbaru adalah KCC Glass Indonesia, produsen kaca asal Korea Selatan yang baru-baru ini membangun pabrik di KIT Batang.

Namun, status KCC Glass sebagai penerima HGBT masih menyisakan polemik. Dalam berita sebelumnya, KCC Glass sempat dijanjikan menerima harga gas US$ 6 per MMBTU untuk 10 tahun agar mereka mau ekspansi ke Indonesia.

Tetapi, program HGBT hanya berlaku sampai akhir tahun nanti, sedangkan untuk tahun berikutnya akan ditinjau terlebih dahulu.

Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) pun mengaku pihaknya belum mendapat kepastian atas keberlanjutan HGBT untuk 7 sektor industri, termasuk kaca. Sejauh ini, perkembangan keberlanjutan HGBT masih di tahap penilaian kinerja industri penerima manfaat harga gas murah oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

"Pembahasan terkini adalah dimulainya kajian oleh Kemenperin dengan Universitas Gadjah Mada (UGM)," ujar Ketua Umum AKLP Yustinus Gunawan, Senin (14/10).

Yustinus yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) ini juga mengingatkan, ancaman deindustrialisasi dan penurunan investasi sektor manufaktur mengintai Indonesia jika program HGBT tidak dilanjutkan pemerintah. Investor pun kini masih bersikap wait and see menanti kepastian program HGBT pada tahun depan.

Di sisi lain, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Bumi (Aspermigas) Moshe Rizal berpendapat, program HGBT hanyalah solusi jangka pendek dari pemerintah, sehingga tidak bisa terus-menerus diberlakukan. Diperlukan strategi jangka panjang untuk memastikan Indonesia tidak melulu bergantung terhadap program HGBT yang bersifat subsidi.

Strategi yang dimaksud adalah pembangunan infrastruktur pipa transmisi gas, sehingga harga gas bisa ditekan untuk kalangan industri. Belum lama ini, pemerintah mulai melakukan proses konstruksi pada proyek pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem) II.

"Nilai keekonomian investasi di sektor ini masih rendah, sehingga perlu adanya bantuan dari pemerintah," terang dia, Senin (14/10).

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Fajriyah Usman menyatakan, pihaknya siap mendukung kebijakan HGBT dari pemerintah melalui Kepmen ESDM 255/2024. PGN berkomitmen menyalurkan gas bumi kepada seluruh segmen pelanggan dengan mengupayakan penyaluran dari berbagai portofolio sumber gas bumi.

"Kami yakin kebijakan ini dilandasi pertimbangan strategis," tandas dia, Senin (14/10).

JAKARTA - Penikmat gas murah industri semakin banyak, dengan tambahan 4 perusahaan baru. Adapun empat perusahaan baru yang berhak menerima harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah industri yakni PT KCC Glass Indonesia, PT Indonesia Nippon Steel Pipe, PT Rumah Keramik Indonesia dan PT Rainbow Tubulars Manufactures.

"Jadi saya kemarin menandatangani ada penambahan perusahaan yang mendapat HGBT. Salah satu diantaranya adalah KCC, pabrik kaca yang baru diresmikan kemarin di Batang," jelas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ketika ditemui di Jakarta, Senin (14/10/2024).



Diungkapkan Bahlil, pemberian HGBT kepada KCC Glass memang merupakan komitmen awal pemerintah lantaran perusahaan tersebut telah berinvestasi dengan membangun pabrik kaca di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah tahun ini.

"Memang itu sejak awal sudah dilakukan negosiasi, sejak mereka masuk, dan komitmen pemerintah untuk memberikan HGBT untuk gas," urainya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, penambahan empat perusahaan itu tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024 yang merupakan perubahan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 yang mengatur tentang pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono mengatakan, perubahan ini terjadi berdasarkan rekomendasi dari Menteri Perindustrian terkait pengguna gas bumi tertentu.

"Penambahan 4 (empat) industri baru sebagai pengguna gas bumi tertentu, yang berarti mulai sekarang, industri tersebut berhak menerima gas bumi dengan harga yang telah diatur khusus untuk sektor industri," jelas Agus dalam keterangan resminya, Sabtu (12/10/2024)

Pria yang akrab disapa Aca ini mengungkapkan, sejak aturan baru ini ditetapkan pada 9 Oktober 2024 maka empat perusahan baru tadi berhak menerima gas bumi dengan harga murah.

"Keputusan ini merupakan penyesuaian untuk memastikan distribusi gas bumi lebih tepat sasaran, mengikuti evaluasi, dan perubahan kebutuhan di sektor industri," pungkas Aca.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan menambah empat perusahaan industri baru yang berhak mendapat harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah untuk industri.

Adapun, empat perusahaan itu adalah PT Indonesia Nippon Steel Pipe, PT Rumah Keramik Indonesia, PT KCC Glass Indonesia, dan Rainbow Tubulars Manufactures.

Khusus PT KCC Glass Indonesia, Bahlil mengatakan bahwa memberikan HGBT merupakan komitmen awal pemerintah. Sebab, perusahaan tersebut telah berinvestasi dengan mambangun pabrik kaca di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah tahun ini. Proyek yang menelan investasi sekitar Rp12 triliun ini diproyeksikan akan menjadi perusahaan kaca terbesar se-Asia Tenggara.

"Memang sejak awal sudah dilakukan negosiasi sejak mereka [PT KCC Glass Indonesia] masuk dan komitmen pemerintah untuk memberikan HGBT, untuk gas," jelas Bahlil di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Tambahan industri penerima HGBT tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024 yang merupakan perubahan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

Dalam beleid itu pemerintah juga mencabut status status sembilan perusahaan industri yang sebelumnya terdaftar sebagai pengguna gas bumi tertentu. Artinya, industri-industri tersebut tidak lagi memenuhi kriteria atau mendapatkan manfaat dari kebijakan harga gas bumi tertentu.

Bahlil pun berpendapat sembilan perusahaan yang dicabut itu dinilai sudah mapan. Menurutnya, mapan itu dalam artian perusahaan sudah memiliki feasibility study (FS) mantap.

Perusahaan tersebut juga dinilai sudah menciptakan nilai tambah dan memiliki daya ungkit ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah mengalihkan hak atas HGBT kepada perusahaan yang perekonomiannya belum profit.

"Boleh dong negara memberikan HGBT kepada yang belum FS-nya bagus," ucap Bahlil.

Berikut daftar empat perusahaan baru yang berhak mendapat harga gas bumi tertentu (HGBT):

1. PT Indonesia Nippon Steel Pipe

PT Indonesia Nippon Steel Pipe mendapat pasokan gas bumi dari wilayah Jawa bagian barat (JBB) dan Lampung melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk alias PGN.

Sumber pasokan gas perusahaan berasal dari Medco E&P Grissik Ltd - Wilayah Kerja (WK) Corridor atau pasokan untuk seluruh pengguna gas bumi tertentu melalui PGN di wilayah JBB dan Lampung.

Adapun, harga gas bumi yang diterima perusahaan senilai US$5,44 per millions of British thermal units (MMBtu). Sementara harga penyesuaiannya senilai US$4,5 per MMBTU.

Selanjutnya, biaya transportasi US$2 per MMBTU termasuk PPN. Lalu, harga gas bumi tertentu di plant gate US$8,04 per MMBtu. Adapun, volume gas buminya mencapai 0,210 billion British thermal unit per day (BBtud).

2. PT Rumah Keramik Indonesia

PT Rumah Keramik Indonesia mendapat pasokan gas bumi di wilayah Jawa Tengah melalui PGN. Adapun, sumber pasokan gas bumi berasal dari PT Pertamina EP Cepu-WK Cepu.

Harga gas bumi yang diterima PT Rumah Keramik Indonesia senilai US$6,7 per MMBtu, sementara harga penyesuaian mencapai US$6,1 per MMBtu. Lalu, biaya transportasi US$1,94 per MMBtu termasuk PPN. Kemudian, harga gas bumi tertentu di plant gate US$6,5 per MMBtu. Sedangkan volume gas buminya mencapai 1,35 BBtud.

3. PT KCC Glass Indonesia

PT KCC Glass Indonesia memperoleh pasokan gas dari wilayah Jawa Tengah melalui PGN.Sumber pasokannya berasal dari PT Pertamina EP Cepu-WK Cepu.

Harga gas bumi untuk PT KCC Gass Indonesia dipatok senilai US$6,7 per MMBtu, sedangkan harga penyesuaian adalah senilai US$4,65 per MMBtu.

Selanjutnya, biaya transportasi mencapai US$1,36 per MMBtu, termasuk PPN. Kemudian, harga gas bumi tertentu di plant gate mencapai US$6 per MMBtu. Adapun volume gas buminya mencapai 8 BBtud.

4. Rainbow Tubulars Manufactures

Rainbow Tubulars Manufactures dapat menggunakan gas di wilayah Kepulauan Riau melalui PGN. Adapun, sumber pasokan gas bumi berasal dari Medco E&P Grissik Ltd-WK Corridor atau pasokan untuk seluruh pengguna gas bumi tertentu melalui PGN di wilayah Kepulauan Riau.

Harga gas bumi yang diperoleh Rainbow Tubulars Manufactures mencapai US$5,44 per MMbtu, sementara harga penyesuaian adalah senilai US$4,16 per MMBtu.

Lalu, tarif penyaluran mencapai US$1,85 per MMBtu termasuk PPN. Sedangkan, harga gas bumi tertentu di plant gate mencapai US$6,01 per MMBtu. Adapun, volume gas buminya mencapai 0,152 BBtud.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral resmi menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024. Kepmen baru ini adalah perubahan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 yang mengatur tentang pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Agus Cahyono Adi menjelaskan, perubahan ini terjadi berdasarkan rekomendasi dari Menteri Perindustrian terkait pengguna gas bumi tertentu.

Keputusan tersebut mengatur dua hal utama. Pertama, pencabutan status sembilan industri yang sebelumnya terdaftar sebagai pengguna gas bumi tertentu.

Ini berarti industri-industri tersebut tidak lagi memenuhi kriteria atau mendapatkan manfaat dari kebijakan harga gas bumi tertentu.

Kedua, penambahan empat industri baru sebagai pengguna gas bumi tertentu, yang berarti mulai sekarang, industri tersebut berhak menerima gas bumi dengan harga yang telah diatur khusus untuk sektor industri.

Adapun, keputusan ini merujuk pada dua regulasi utama yaitu Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2022, yang mengatur tata cara penetapan pengguna dan harga gas bumi tertentu di sektor industri. Kedua, Keputusan Menteri ESDM Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022, yang memberikan pedoman dalam menetapkan dan mengevaluasi pengguna serta harga gas bumi tertentu di sektor industri dan penyediaan listrik untuk kepentingan umum.

"Dengan demikian, keputusan ini merupakan penyesuaian untuk memastikan distribusi gas bumi lebih tepat sasaran, mengikuti evaluasi, dan perubahan kebutuhan di sektor industri," kata Agus dalam keterangan resmi, Jumat (11/10).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menambah empat perusahaan industri baru yang berhak mendapat harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah untuk industri.

Tambahan industri penerima HGBT tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024 yang merupakan perubahan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, perubahan tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi dari menteri perindustrian terkait pengguna gas bumi tertentu.

Dia mengatakan, sejak aturan teranyar ditetapkan pada 9 Oktober 2024 empat perusahan baru tadi berhak menerima gas bumi dengan harga murah.

"Penambahan empat industri baru sebagai pengguna gas bumi tertentu, yang berarti mulai sekarang, industri tersebut berhak menerima gas bumi dengan harga yang telah diatur khusus untuk sektor industri," kata Agus melalui keterangan resminya, dikutip pada Sabtu (12/10/2024).

Di sisi lain, aturan terbaru itu mencabut status sembilan perusahaan industri yang sebelumnya terdaftar sebagai pengguna gas bumi tertentu. Artinya, industri-industri tersebut tidak lagi memenuhi kriteria atau mendapatkan manfaat dari kebijakan harga gas bumi tertentu.

Salah satu industri yang mendapat harga gas murah adalah PT KCC Glass Indonesia, produsen kaca asal Korea Selatan yang resmi beroperasi di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah pada Oktober 2024. Proyek yang menelan investasi sekitar Rp12 triliun ini diproyeksikan akan menjadi perusahaan kaca terbesar se-Asia Tenggara.

Berikut daftar empat perusahaan baru yang berhak mendapat harga gas bumi tertentu (HGBT):

1. PT Indonesia Nippon Steel Pipe

PT Indonesia Nippon Steel Pipe mendapat pasokan gas bumi dari wilayah Jawa bagian barat (JBB) dan Lampung melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk alias PGN.

Sumber pasokan gas perusahaan berasal dari Medco E&P Grissik Ltd - Wilayah Kerja (WK) Corridor atau pasokan untuk seluruh pengguna gas bumi tertentu melalui PGN di wilayah JBB dan Lampung.

Adapun, harga gas bumi yang diterima perusahaan senilai US$5,44 per millions of British thermal units (MMBtu). Sementara harga penyesuaiannya senilai US$4,5 per MMBTU.

Selanjutnya, biaya transportasi US$2 per MMBTU termasuk PPN. Lalu, harga gas bumi tertentu di plant gate US$8,04 per MMBtu. Adapun, volume gas buminya mencapai 0,210 billion British thermal unit per day (BBtud).

2. PT Rumah Keramik Indonesia

PT Rumah Keramik Indonesia mendapat pasokan gas bumi di wilayah Jawa Tengah melalui PGN. Adapun, sumber pasokan gas bumi berasal dari PT Pertamina EP Cepu-WK Cepu.

Harga gas bumi yang diterima PT Rumah Keramik Indonesia senilai US$6,7 per MMBtu, sementara harga penyesuaian mencapai US$6,1 per MMBtu. Lalu, biaya transportasi US$1,94 per MMBtu termasuk PPN. Kemudian, harga gas bumi tertentu di plant gate US$6,5 per MMBtu. Sedangkan volume gas buminya mencapai 1,35 BBtud.

3. PT KCC Glass Indonesia

PT KCC Glass Indonesia memperoleh pasokan gas dari wilayah Jawa Tengah melalui PGN.Sumber pasokannya berasal dari PT Pertamina EP Cepu-WK Cepu.

Harga gas bumi untuk PT KCC Gass Indonesia dipatok senilai US$6,7 per MMBtu, sedangkan harga penyesuaian adalah senilai US$4,65 per MMBtu.

Selanjutnya, biaya transportasi mencapai US$1,36 per MMBtu, termasuk PPN. Kemudian, harga gas bumi tertentu di plant gate mencapai US$6 per MMBtu. Adapun volume gas buminya mencapai 8 BBtud.

4. Rainbow Tubulars Manufactures

Rainbow Tubulars Manufactures dapat menggunakan gas di wilayah Kepulauan Riau melalui PGN. Adapun, sumber pasokan gas bumi berasal dari Medco E&P Grissik Ltd-WK Corridor atau pasokan untuk seluruh pengguna gas bumi tertentu melalui PGN di wilayah Kepulauan Riau.

Harga gas bumi yang diperoleh Rainbow Tubulars Manufactures mencapai US$5,44 per MMbtu, sementara harga penyesuaian adalah senilai US$4,16 per MMBtu.

Lalu, tarif penyaluran mencapai US$1,85 per MMBtu termasuk PPN. Sedangkan, harga gas bumi tertentu di plant gate mencapai US$6,01 per MMBtu. Adapun, volume gas buminya mencapai 0,152 BBtud.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral resmi menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024. Kepmen baru ini adalah perubahan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 yang mengatur tentang pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Agus Cahyono Adi menjelaskan, perubahan ini terjadi berdasarkan rekomendasi dari Menteri Perindustrian terkait pengguna gas bumi tertentu.

Keputusan tersebut mengatur dua hal utama. Pertama, pencabutan status sembilan industri yang sebelumnya terdaftar sebagai pengguna gas bumi tertentu.

Ini berarti industri-industri tersebut tidak lagi memenuhi kriteria atau mendapatkan manfaat dari kebijakan harga gas bumi tertentu.

Kedua, penambahan empat industri baru sebagai pengguna gas bumi tertentu, yang berarti mulai sekarang, industri tersebut berhak menerima gas bumi dengan harga yang telah diatur khusus untuk sektor industri.

Adapun, keputusan ini merujuk pada dua regulasi utama yaitu Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2022, yang mengatur tata cara penetapan pengguna dan harga gas bumi tertentu di sektor industri. Kedua, Keputusan Menteri ESDM Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022, yang memberikan pedoman dalam menetapkan dan mengevaluasi pengguna serta harga gas bumi tertentu di sektor industri dan penyediaan listrik untuk kepentingan umum.

"Dengan demikian, keputusan ini merupakan penyesuaian untuk memastikan distribusi gas bumi lebih tepat sasaran, mengikuti evaluasi, dan perubahan kebutuhan di sektor industri," kata Agus dalam keterangan resmi, Jumat (11/10).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap terdapat penyesuaian baru regulasi pengguna dan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah untuk industri.

Revisi aturan tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024 yang merupakan perubahan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama, Agus Cahyono Adi mengatakan perubahan tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Menteri Perindustrian terkait pengguna gas bumi tertentu.

Adapun, keputusan tersebut mengatur dua hal utama. Pertama, pencabutan status 9 perusahaan industri yang sebelumnya terdaftar sebagai pengguna gas bumi tertentu.

"Ini berarti industri-industri tersebut tidak lagi memenuhi kriteria atau mendapatkan manfaat dari kebijakan harga gas bumi tertentu," ujar Agus dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Kedua, Kementerian ESDM juga melakukan penambahan 4 perusahaan industri baru sebagai pengguna gas bumi tertentu. Artinya sejak aturan ini ditetapkan yakni pada 9 Oktober 2024 maka industri tersebut berhak menerima gas bumi dengan harga yang telah diatur khusus untuk sektor industri.

Secara umum, pemerintah masih menetapkan 7 sektor industri yang dinilai memerlukan dorongan stimulus harga gas yaitu industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, sarung tangan karet.

Lebih lanjut, Agus menyebutkan bahwa keputusan ini merujuk pada dua regulasi utama yaitu Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2022 tentang tata cara penetapan pengguna dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

Regulasi kedua yaitu Keputusan Menteri ESDM Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022, terkait pedoman dalam menetapkan dan mengevaluasi pengguna serta harga gas bumi tertentu di sektor industri dan penyediaan listrik untuk kepentingan umum.

"Dengan demikian, keputusan ini merupakan penyesuaian untuk memastikan distribusi gas bumi lebih tepat sasaran, mengikuti evaluasi, dan perubahan kebutuhan di sektor industri," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) optimistis kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) bakal berlanjut di era pemerintahan presiden terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan bahwa optimisme tersebut dirinya dapat setelah melakukan berkomunikasi dengan pemerintah terkait perpanjangan kebijakan harga gas murah industri itu.

"Kita terus berkomunikasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, sudah ada indikasi baik lah HGBT mudah-mudahan akan dilanjutkan," kata Rahmad di Subang dikutip, Kamis (19/9/2024).

Rahmad yakin kebijakan HGBT dilanjutkan seiring visi misi presiden terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto yang mengedepankan permasalahan ketahanan pangan.

Jika kebijakan HGBT dilanjutkan, Rahmad menyebut, petani tak perlu khawatir lagi tentang harga pupuk karena HGBT bakal membuat harga pupuk terjaga.

“Ada pemerintah baru yang akan nanti dilantik tanggal 20 Oktober. Kami meyakini dengan visi Pak Prabowo terhadap ketahanan pangan, insyaallah HGBT akan terus dilanjutkan sehingga tidak ada kekhawatiran petani atas harga pupuk yang akan naik," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memutuskan untuk melanjutkan kebijakan HGBT selepas 2024.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan melanjutkan program harga gas murah industri US$ 6 per million British thermal unit (MMBtu) bagi tujuh sektor industri. Ketujuh sektor yang dimaksud, yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

“Keputusannya HGBT itu dilanjutkan pada sektorexistingsekarang tujuh sektor, sedangkan yang lain nanti dikaji,” kata Airlangga di Istana Negara, Senin (8/7/2024).

Airlangga menyampaikan, pemerintah bakal memberikan izin dan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk membuat infrastruktur gas. Salah satunya untuk regasifikasiliquefied natural gas(LNG) atau gas alam cair.

Selain itu, pemerintah akan mengizinkan kawasan industri untuk membuat regasifikasi LNG agar dapat melakukan pengadaan LNG dari luar negeri.

Lebih lanjut, terkait dengan pemberian HGBT diluar tujuh sektor yang sudah diberikan, Airlangga menuturkan bahwa pemerintah masih melakukan kajian akan hal tersebut.

“Itu akan dikaji satu per satu industrinya. Sekarang masih 7,” ujar Airlangga.