Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai penerbangan PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP) buka suara terkait dengan rencana pemerintah menurunkan harga tiket pesawat sebelum momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Head of Indonesia Affairs and Policy Indonesia AirAsia, Eddy Krismeidi mengatakan pihaknya berkomitmen mematuhi ketentuan tarif batas atas dan batas bawah yang telah ditetapkan pemerintah untuk penerbangan domestik.

“Sebagai maskapai, kami berkomitmen untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dan memastikan harga tiket kami tetap sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan,” kata Eddy kepada Bisnis, Kamis (7/11/2024).

Selain itu, Eddy mengatakan pihaknya menghargai upaya pemerintah dalam menghapuskan pajak untuk sparepart mulai tahun depan.

Seperti diketahui, Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwaghandi Menjelaskan akan segera menerima hasil evaluasi dan rekomendasi dari Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat dalam minggu ini.

Dudy Purwaghandhi mengeklaim pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta stakeholder terkait untuk upaya penurunan harga tiket pesawat. Dudy mengatakan akan mengusahakan tiket turun saat momentum natal dan tahun baru.

“Kami upayakan [harga tiket turun], tapi kami juga tidak ingin mendahului, karena kita harus bicara berbagi pihak ya,” kata Dudy usai raker dengan Komisi V, Rabu (6/11/2024).

Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan anyar pembebasan barang impor salah satunya pajak pesawat udara dan suku cadangnya. Salah satu barang yang dibebaskan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang impor adalah Pesawat udara dan suku cadangnya.

Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system yang akan berlaku pada 1 Januari 2025 mendatang.

IDXChannel - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, saat ini pemerintah masih terus melakukan evaluasi terhadap rencana penurunan harga tiket pesawat domestik.

Dudy menjelaskan, pembahasan atau evaluasi penurunan harga tiket pesawat ini dilakukan oleh Satgas yang terdiri dari Menko Bidang Perekonomian hingga Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta beberapa Kementerian teknis yang ada di bawahnya.

"Dari Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur, telah membuat tim teknis. Harapan kami dalam waktu minggu ini kami sudah mendapatkan hasil evaluasinya, dan bagaimana rekomendasi atas kenaikan harga tiket ini bisa kami turunkan," kata Dudy dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Dudy berharap hasil evaluasi bisa keluar pada pekan ini. Sehingga, penurunan harga tiket pesawat bisa diterapkan sebelum musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 tiba.

"Berkaitan dengan harga tiket dalam penyelenggaraan natal, tentunya akan menjadi fokus kami dari Kementerian Perhubungan. Dan saat ini, mengingat bahwa harga tiket ini tidak semata-mata melibatkan Kementerian Perhubungan," kata dia.

Sebelumnya, Indonesia National Air Carrier Association (Inaca) mendorong pemerintah untuk memperhatikan soal pengenaan pajak berganda di industri penerbangan. Sebab, banyak komponen pajak dikenakan dan akhirnya berdampak pada pembentukan harga tiket yang lebih mahal.

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja menjelaskan, pajak berganda di industri penerbangan ini mencakup pajak sparepart lewat bea masuk, pajak perawatan pesawat atau MRO (Maintenance Repair & Overhaul), pajak tiket, pajak avtur, pajak bandara, dan lainnya.

"Saat ini memang masih bervariasi jumlah pajaknya, harus kita follow up agar pajak berganda yang saat ini masih terjadi bisa menjadi perhatian Pemerintah dalam menurunkan harga tiket," kata Denon di Jakarta (17/10/2024).

Dihubungi secara terpisah, Pengamat Penerbangan sekaligus Analis Independen Bisnis Penerbangan Nasional Gatot Rahardjo memperkirakan jika PPN penumpang dihapus, maka sudah tentu bisa berkontribusi menurunkan harga tiket pesawat sebesar 11 persen.

"Kalau mau turun, PPN tiket dihapus, itukan ada hubungannya dengan PPN avtur. Kalau dihapus itu sudah turun 11 persen, tinggal PPN avtur mau seperti apa, itukan keluaran. Kalau PPN avtur dihapus juga bisa lebih turun tuh harga tiket," kata Gatot saat dihubungi IDXChannel, belum lama ini.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA - Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) berharap wacana harga tiket pesawat turun dapat segera terealisasi di masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asita, Budijanto Ardiansjah mengatakan wacana tersebut perlu segera direalisasikan guna mendorong peningkatan kinerja sektor pariwisata hingga meningkatkan kualitas destinasi wisata di Indonesia.

“Kalau tiket penerbangan domestik mahal, [wisatawan] akan ngumpul. Misal wisatawan berkunjung ke Bali, ya dia tetap di Bali saja dia tak akan terbang ke Medan karena mahal, tapi kalau tiket domestik murah akan terjadi penyebaran bagus,” kata Budijanto di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Di samping itu, Budi berpandangan bahwa wacana penurunan harga tiket domestik ini juga bakal mengatasi masalah overtourism pada satu wilayah saja.

Untuk merealisasikan hal itu, Budi menyebut perlu ada komitmen serius pemerintah. Salah satunya untuk menyusun ulang regulasi mengenai pengenaan pajak berlapis pada sektor penerbangan.

“Di Indonesia itu tiket sebenarnya double tax menurut saya. Pada saat dijual oleh maskapai itu kan sudah kena pajak. Dijual lagi di travel agen tambah pajak lagi, jadi bagaimana tidak mahal? Jadi memang harus ada satu gebrakan khusus, kalau tidak tetap akan naik terus,” tegasnya.

Sebelumnya, hal senada juga sempat disampaikan oleh Indonesia National Air Carriers Association (INACA). Di mana, Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja mengatakan saat ini maskapai dikenakan berbagai jenis pajak.

Mulai dari pajak untuk avtur, pajak dan bea untuk pesawat dan suku cadang seperti bea masuk, PPh impor, PPN dan PPN BM suku cadang, hingga PPN untuk tiket pesawat.

"Pengenaan ini memicu terjadinya pajak ganda. Padahal, di negara lain pajak dan bea tersebut tidak ada,” jelasnya.

Belum lagi terkait dengan besarnya biaya operasional berupa mahalnya harga avtur, adanya antrean pesawat di darat untuk terbang dan di udara untuk mendarat yang berpotensi boros bahan bakar, hingga biaya layanan navigasi penerbangan dan lain-lain.

Selain itu, Denon juga menyoroti biaya layanan kebandarudaraan bagi penumpang atau Passenger Service Charge (PSC) yang dimasukkan dalam komponen harga tiket pesawat. Denon mengatakan, hal ini turut membuat harga tiket pesawat terlihat lebih tinggi.

"Penumpang tidak mengetahui kalau PSC itu bukan untuk maskapai, tetapi untuk pengelola bandara. Namun, karena berada dalam satu komponen, maka penumpang menganggap itu adalah bagian tiket pesawat dari maskapai,” kata Denon.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan tugas (satgas) penurunan harga tiket pesawat terus melakukan rapat terkait mahalnya tiket pesawat domestik.

Hal itu disampaikan Nia Niscaya, Adyatama Kepariwisataan & Ekonomi Kreatif Ahli Utama, Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), dalam Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona Jakarta, Senin (30/9/2024).

"Dalam rapat satgas tersebut, sudah ada beberapa komponen yang dibahas dan ada beberapa di antaranya yang harus dilakukan pengkajian," ujar Nia.

Permasalahan soal mahalnya tiket pesawat domestik tak hanya dikaji oleh Kemenparekraf, melainkan melibatkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Keuangan (Kemekeu).

"Targetnya akhir Oktober nanti sudah bisa disampaikan (hasil kajian) dari komponen tersebut," tutur dia.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas.com (@kompascom)

Lebih lanjut, ketika ditemui wartawan usai konferensi pers mingguan tersebut, Nia menyebut setidaknya ada sembilan komponen penyebab harga tiket pesawat mahal yang sudah dikenali dan akan dikaji.

Salah satu komponen tersebut adalah penyedia avtur yang disebut-sebut sebagai penyebab harga tiket pesawat mahal.

"Lalu yang kedua, seandainya PPN pelanggan dihilangkan, nanti bakal seperti apa? Apakah ada insentif dari pemerintah terkait bebas pajak ini? Masih akan dikaji," lanjut Nia.

Bila melirik pada pemangkasan PPN dalam harga tiket pesawat, Nia menuturkan, perkiraan Sandiaga Uno, Menteri Kemenparekraf, akan ada penurunan harga tiket pesawat sebesar 10 persen.

Maskapai baru

Selain avtur dan pajak, minimnya jumlah pesawat juga menjadi penyebab harga tiket pesawat domestik yang kian tak masuk akal.

Jumlah pesawat berkurang dan angkanya tidak lagi sebanyak lima tahun silam atau sebelum pandemi Covid-19.

Kompas.com/Krisda Tiofani travel - Nia Niscaya, Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf, Menparekraf Sandiaga Uno, doorstop Weekly Brief with Sandi Uno, Senin (30/9/2024).

Baru-baru ini, muncul maskapai penerbangan baru, BBN Airlines Indonesia, yang diharapkan bisa menyediakan lebih banyak opsi maskapai bagi pelanggan.

"Paling tidak, kalau suplainya semakin banyak, pilihan (pesawatnya) juga semakin banyak," kata Nia.

"Kompetisi kan tidak selalu buruk ya. Untuk customer, kadang kompetensi itu memberikan pilihan yang lebih baik dan pasti supplier juga akan memberikan gimik-gimik supaya orang memilih dia," tambah Nia.

Namun demikian, Nia menyatakan belum tahu lebih banyak soal BBN Airlines Indonesia yang sudah berdiri sejak 2022 silam.

Ia masih berkomunikasi dengan pihak maskapai tersebut untuk memastikan rute penerbangan sampai jumlah pesawat.

Dikutip dari laman resmi BBN Airlines Indonesia, ada rencana mendatangkan 40 pesawat pada 20027 mendatang untuk memenuhi kebutuhan penerbangan di Indonesia.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan harga avtur menjadi salah satu aspek yang menjadi bahan evaluasi untuk menurunkan harga tiket pesawat.

Itu lantaran harga avtur yang dibeli oleh maskapai hanya boleh ke Pertamina. Hal ini menciptakan peluang pasar yang kurang kompetitif.

Menurut Luhut, pemerintah akan membuka keran atau peluang baru bagi para pelaku usaha selain Pertamina untuk berjualan avtur di Indonesia. Harapannya bisa membuat harga avtur yang dijual oleh Pertamina bisa lebih kompetitif dan lebih terjangkau.

"Sekarang seperti tadi avturnya Pertamina kan, nah sekarang kan harganya mulai turun karena kita buka (penjualan avtur selain Pertamina), jadi bukan hanya dimonopoli Pertamina lagi," tutur Luhut usai acara Konferensi Pers di Jakarta, Senin (19/8/2024).

Dia pun menargetkan evaluasi terhadap komponen biaya tiket pesawat akan rampung pada Agustus 2024. Menurutnya, evaluasi itu dilakukan untuk menghitung biaya dan beban pengeluaran yang ditanggung maskapai sehingga membentuk satuan harga untuk tiket pesawat. Beberapa di antaranya pajak, sparepart, hingga harga bahan bakar pesawat.

"Ini (Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat) lagi kerja, dan saya kira dalam waktu tidak sampai bulan ini mestinya (rampung) prosesnya," ujar Luhut.

Sebelumnya, Luhut menyebut ada beberapa komponen harga tiket pesawat yang akan dievaluasi pemerintah dalam upaya penurunan harga tiket pesawat. Selain dari sisi bahan bakar, juga dilakukan kajian untuk pemberian insentif fiskal kepada para maskapai.

Misalnya, pemerintah tengah mengkaji untuk pembebasan bea impor terhadap suku cadang pesawat. Mengingat saat ini masih banyak suku cadang yang didatangkan dari impor, sedangkan pelemahan nilai tukar mata uang membuat para maskapai harus menyiapkan lebih banyak rupiah untuk belanja suku cadang dari luar.

"Kami juga berencana untuk mengakselerasi kebijakan pembebasan Bea Masuk dan pembukaan Lartas barang impor tertentu, untuk kebutuhan penerbangan di mana porsi perawatan berada di 16 persen porsi keseluruhan setelah avtur," kata Luhut mengutip unggahan melalui Instagram pribadinya, Kamis (11/7).

Selain itu, pemerintah berencana untuk membebaskan PPN yang akan ditanggung pemerintah (PPN DTP). Namun PPN DTP ini akan diberikan hanya untuk beberapa penerbangan ke destinasi pariwisata prioritas.

Selanjutnya, pemerintah akan melakukan kajian ulang terhadap rute-rute penerbangan dari maskapai bekerjasama dengan AirNav, utamanya untuk rute-rute transfer pesawat. Sehingga diharapkan bisa menemukan rute-rute yang lebih efisien dan bisa mengurangi pengenaan dua kali tarif PPN, Iuran Wajib Jasa Raharja (IWJR), dan Passenger Service Charge (PSC), bagi penumpang yang melakukan transfer/ganti pesawat.

"Mekanisme perhitungan tarif perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang, yang akan berdampak signifikan mengurangi beban biaya pada tiket penerbangan," kata dia.

(Febrina Ratna)