Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwaghandi akan segera menerima hasil evaluasi dan rekomendasi dari Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat pada pekan ini.

Dudy Purwaghandhi mengklaim pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta stakeholder terkait untuk menurunkan harga tiket pesawat. Dudy mengatakan akan mengusahakan tiket turun saat momentum natal dan tahun baru (Nataru).

Dudi menyebut perlu kajian yang mendalam untuk menurunkan harga tiket pesawat lebih dari 10%. Pihaknya ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil nanti benar-benar berdasarkan kondisi nyata, tanpa memberikan harapan berlebihan kepada masyarakat.

“Kami upayakan [harga tiket turun], tapi kami juga tidak ingin mendahului, karena kita harus bicara berbagi pihak ya,” kata Dudy usai raker dengan Komisi V, Rabu (6/11/2024).

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan aturan terkait pembebasan barang impor salah satunya pajak (PPN) pesawat udara dan suku cadangnya.

Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system yang akan berlaku pada 1 Januari 2025.

Seperti yang diketahui sebelumnya, pajak suku cadang pesawat di indonesia disebut membebani maskapai dan penumpang. Hal tersebut berdampak pada tingginya harga tiket pesawat.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyebutkan perbaikan pengadaan dan distribusi avtur serta pengenaan pajak bagi industri penerbangan akan dapat menekan harga avtur dan tiket pesawat.

Menhub sebelumnya, Budi Karya Sumadi menjelaskan terdapat beberapa rencana yang sudah dapat dieksekusi untuk menekan harga tiket seperti kebijakan pajak suku cadang dan PPN serta multiprovider avtur.

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai pembukaan rute baru baik domestik maupun internasional akan meningkatkan kompetisi maskapai penerbangan.

Ketua Umum MTI, Tory Damantoro, mengatakan saat ini, sektor perhubungan udara sepertinya kekurangan kompetisi karena minimnya pemain. Hal ini juga berpengaruh terhadap harga tiket pesawat.

Tory menjelaskan banyaknya rute baru yang dibuka turut dapat mempengaruhi harga tiket di rute tersebut jika banyak maskapai lain yang bermain.

“Harga tiket akan menurun kalau kompetisi di satu rute sudah mulai saturated,” kata Tory kepada Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Lebih lanjut, Tory juga mengatakan pembukaan rute juga akan membuat masyarakat memiliki banyak pilihan tambahan.

Terpisah, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya akan mendukung maskapai untuk membuka penerbangan di Indonesia.

“Kita dukung [maskapai membuka rute] domestik,” kata Budi Karya kepada Bisnis, baru-baru ini.

Seperti diketahui, sejumlah maskapai penerbangan gencar melakukan ekspansi dengan membuka rute penerbangan baru.

Garuda Indonesia misalnya, teranyar maskapai pelat merah ini membuka rute penerbangan domestik dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju tiga kota tujuan. Penerbangan ini disebut akan berlaku pada November mendatang.

Kemudian, PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP) berencana akan membuka rute penerbangan internasional menuju kota-kota di India dan China.

Head of Indonesia Affairs and Policy AirAsia Indonesia Eddy Krismeidi mengatakan, CMPP akan berfokus pada pembukaan rute-rute internasional. Rute baru yang akan dibuka adalah China dan India.

“Rute selanjutnya adalah rute menuju kota-kota di India dan China,” kata Eddy kepada Bisnis, Senin (7/10/2024).

Selanjutnya, industri penerbangan komersial kedatangan pemain baru, BBN Airlines. BBN Airlines saat ini telah membuka penerbangan komersial di tiga rute, yaitu Jakarta - Surabaya, Jakarta - Balikpapan, serta Jakarta - Denpasar.

Bisnis.com, JAKARTA - Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) berharap wacana harga tiket pesawat turun dapat segera terealisasi di masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asita, Budijanto Ardiansjah mengatakan wacana tersebut perlu segera direalisasikan guna mendorong peningkatan kinerja sektor pariwisata hingga meningkatkan kualitas destinasi wisata di Indonesia.

“Kalau tiket penerbangan domestik mahal, [wisatawan] akan ngumpul. Misal wisatawan berkunjung ke Bali, ya dia tetap di Bali saja dia tak akan terbang ke Medan karena mahal, tapi kalau tiket domestik murah akan terjadi penyebaran bagus,” kata Budijanto di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Di samping itu, Budi berpandangan bahwa wacana penurunan harga tiket domestik ini juga bakal mengatasi masalah overtourism pada satu wilayah saja.

Untuk merealisasikan hal itu, Budi menyebut perlu ada komitmen serius pemerintah. Salah satunya untuk menyusun ulang regulasi mengenai pengenaan pajak berlapis pada sektor penerbangan.

“Di Indonesia itu tiket sebenarnya double tax menurut saya. Pada saat dijual oleh maskapai itu kan sudah kena pajak. Dijual lagi di travel agen tambah pajak lagi, jadi bagaimana tidak mahal? Jadi memang harus ada satu gebrakan khusus, kalau tidak tetap akan naik terus,” tegasnya.

Sebelumnya, hal senada juga sempat disampaikan oleh Indonesia National Air Carriers Association (INACA). Di mana, Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja mengatakan saat ini maskapai dikenakan berbagai jenis pajak.

Mulai dari pajak untuk avtur, pajak dan bea untuk pesawat dan suku cadang seperti bea masuk, PPh impor, PPN dan PPN BM suku cadang, hingga PPN untuk tiket pesawat.

"Pengenaan ini memicu terjadinya pajak ganda. Padahal, di negara lain pajak dan bea tersebut tidak ada,” jelasnya.

Belum lagi terkait dengan besarnya biaya operasional berupa mahalnya harga avtur, adanya antrean pesawat di darat untuk terbang dan di udara untuk mendarat yang berpotensi boros bahan bakar, hingga biaya layanan navigasi penerbangan dan lain-lain.

Selain itu, Denon juga menyoroti biaya layanan kebandarudaraan bagi penumpang atau Passenger Service Charge (PSC) yang dimasukkan dalam komponen harga tiket pesawat. Denon mengatakan, hal ini turut membuat harga tiket pesawat terlihat lebih tinggi.

"Penumpang tidak mengetahui kalau PSC itu bukan untuk maskapai, tetapi untuk pengelola bandara. Namun, karena berada dalam satu komponen, maka penumpang menganggap itu adalah bagian tiket pesawat dari maskapai,” kata Denon.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengomentari meningkatnya konflik di Timur Tengah. Menurut Irfan situasi geopolitik global sangat mempengaruhi pergerakan harga avtur.

Irfan mengaku was-was melihat perkembangan yang terjadi di Timur Tengah. Adapun konflik di Timur Tengah dikhawatirkan meluas antara Israel dan negara-negara di kawasan tersebut.

"Jadi (tantangan) yang pertama cost terbesar ini kan harga avtur. Dan harga avtur ini akan sangat dipengaruhi oleh situasi geopolitik. Jadi kami monitor terus suka deg-degan juga gitu ngeliat perkembangan-perkembangan yang terjadi, terutama di Timur Tengah. Karena itu akan mempengaruhi sana-sini gitu," katanya saat ditemui usai gelaran detikcom Awards 2024 di The Westin Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Tantangan kedua adalah peningkatan jumlah penumpang secara drastis yang berkaitan dengan persoalan supply. Pasalnya, kata dia, pesawat adalah produk yang harus dikembangkan secara hati-hati dan tidak dapat diproduksi secara cepat.

"Karena nampaknya manufacturer penyedia pesawat ini mesti hati-hati mengembangkan produknya, memproduksi. Karena ini bukan barang yang cepat bisa diproduksi gitu ya kan. Jadi mesti hati-hati," sebutnya.

"Jadi ini ada imbalance dari itu, situasi geopolitik. On the other hand, masyarakat selalu minta tiket murah gitu kan. Ya kita mesti balance ini semuanya kan," sambung irfan.

Oleh karena itu Irfan menyebut perusahaan harus hati-hati dalam melakukan aksi korporasi. Target pertumbuhan tetap perlu dicapai namun harus memastikan juga hal tersebut dilakukan secara prudent.

"Tetapi kita harus selalu siap dengan situasi kondisi apapun. Saya selalu pakai contoh adalah prepare for the new COVID-19. Apa yang akan terjadi kalau ada COVID-19 lagi kan. Berhenti lagi kan mobilisasi, berhenti lagi ini kan," tuturnya.

Adapun Irfan menerima penghargaan sebagai Tokoh Transformasi Penerbangan dalam ajang detikcom Awards 2024. Irfan berhasil membawa maskapai pelat merah ini melewati masa krisis Pandemi Covid-19.

Ditemui usai menerima award, Irfan menyebut penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap jajarannya di Garuda. Ia lalu mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan detikcom kepada Garuda.

"Kalau terima award ini, perspektif saya ini benar-benar selalu adalah award buat semua teman-teman di Garuda. Saya kan cuma juru bicara. Itu yang paling penting, jadi kita berterima kasih sama detikcom bahwa apa yang kita lakukan selama ini itu diapresiasi," sebut Irfan.

Ia lalu menyebut rencana Garuda untuk menambah jalur penerbangan, yang akan dilakukan secara perlahan dan penuh perhitungan. Menurutnya pertumbuhan perusahaan harus memperhitungkan kemampuan perusahaan.

"Jadi dari waktu-waktu kita tentu saja akan tambah terus jalur-jalur. Tapi pelan-pelan, saya nggak mau drastis gila-gilaan karena kita harus terus-menerus juga memastikan bahwa pertumbuhan yang kita lakukan di sisi keuangan maupun dari segi jaringan itu selalu sesuai dengan kemampuan kita. Dan bukan gaya-gayaan," tutupnya.

Pemerintah terus mencari cara agar harga tiket pesawat di Indonesia bisa turun. Salah satunya dengan pemerintah mengizinkan swasta menjual avtur di Indonesia, sehingga harga jual bahan bakar ini bisa lebih kompetitif.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin, mengatakan secara aturan pemerintah sudah mengizinkan perusahaan swasta turut menjual avtur di Indonesia.

Dengan begitu perusahaan yang menjual avtur di Indonesia tidak hanya Pertamina saja. Namun ia mengaku hingga saat ini masih belum ada perusahaan atau operator bahan bakar minyak (BBM) swasta yang ikut menjual avtur.

"So far sebenarnya multi avtur provider itu secara regulasi sudah diperbolehkan, tapi mungkin kita perlu lihat kenapa hari ini impact-nya belum sebesar yang kita pikir harusnya seperti itu," terang Rachmat saat ditemui wartawan di kantor Kemenko Marves, Jumat (11/10/2024).

Saat ditanya apakah sudah melakukan perbincangan dengan perusahaan swasta terkait penyediaan avtur di Indonesia, Rachmat mengaku hingga saat ini belum ada pembicaraan. Namun sebelumnya sejumlah operator BBM swasta ini pernah menyampaikan ketertarikan mereka untuk jual avtur di RI.

"Sejujurnya saya belum bertemu mereka. Tapi saya ingat dulu di awal-awal 2 tahun yang lalu, sempat ada salah satu (operator BBM swasta) yang major (besar) itu yang pernah bilang ingin ini (jual avtur) lah ya, tinggal kita pastiin aja ini level playing field," terangnya.

Kemudian untuk memastikan harga avtur RI bisa turun karena ada perusahaan lain yang ikut berjualan, Rachmat memastikan swasta yang ingin berjualan bahan bakar pesawat ini harus menyediakan penjualan di seluruh bandara se-Indonesia.

Sebab kalau tidak begitu, perusahaan swasta ini hanya mau menjual avtur di bandara atau rute-rute ramai saja. Sedangkan untuk rute atau bandara sepi tidak menyediakan avtur.

"Kalau secara umum, kita mau harganya (avtur) nggak terlalu jomplang kan, jadi biasanya terjadi kayak cross subsidi lah, ini yang perlu kita pastikan," terang Rachmat.

"Jadi ada rute gemuk, ada rute kurus gitu kan ya, ini yang perlu kita coba pastiin, jangan sampai nanti ada yang disuruh hanya rute gemuk doang, yang kurus dia nggak mau, jadi nggak kompetitif atau nggak fair kepada semua provider," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam catatan detikcom sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memaparkan salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat dengan mengizinkan swasta menjual avtur di Indonesia.

Selama ini hanya Pertamina yang menyediakan avtur di Indonesia. Pemerintah ingin ada kompetisi pada penyediaan avtur dengan mengundang pemain lain atau yang disebut multi provider, sehingga harga bahan bakar pesawat kompetitif. Dengan begitu, beban maskapai berkurang dan harga tiket pesawat bisa turun.

"Avtur dengan multi provider sudah dibahas dalam rapat dengan pak Menko. Ada beberapa hal yang harus diperbaiki, kalau bisa diperbaiki akan ada penurunan avtur yang besar dan berdampak ke penurunan tiket," beber Budi Karya di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2024) lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Avtur menjadi sorotan karena kerap disebut sebagai biang kerok harga tiket pesawat mahal. Sejumlah pihak bahkan menyebut tingginya harga avtur tak lepas dari distribusi yang tertutup alias monopoli. Lantas, benarkah avtur menjadi biang kerok harga tiket pesawat sulit turun?

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, memaparkan hasil studi yang menemukan bahwa rata-rata porsi biaya avtur dalam komponen harga tiket pesawat antara 20% hingga 40%.

Menurutnya, studi tersebut menggambarkan bahwa terdapat sekitar 60% sampai dengan 80% komponen biaya penerbangan yang lain di luar biaya avtur.

"Karena itu, upaya menurunkan harga tiket pesawat hanya dengan berfokus pada harga avtur, dapat menghasilkan kebijakan yang tidak proporsional," kata Komaidi melalui keterangannya dikutip Selasa (8/10/2024).

Dia memaparkan porsi biaya avtur terhadap total biaya penerbangan sejumlah maskapai seperti Garuda Indonesia, Thai Airlines, Singapore Airlines, Qatar Airways, dan Emirates pada 2019 masing-masing dilaporkan sekitar 27%, 27%, 29%, 36%, dan 32%.

Pada 2023, porsi biaya avtur dalam komposisi biaya penerbangan kelima maskapai tersebut meningkat menjadi masing-masing 36%, 39%, 31%, 41%, dan 36%. Komaidi mengatakan peningkatan itu salah satunya karena rata-rata harga minyak dunia pada periode tersebut naik sekitar 30%.

Harga minyak jenis BRENT tercatat meningkat dari US$64,30 per barel pada 2019 menjadi US$82,49 per barel pada 2023. Sementara harga minyak jenis WTI meningkat dari US$56,99 per barel pada 2019 menjadi US$77,58 per barel pada 2023.

"Kesimpulan yang menyebut bahwa tingginya harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik akibat mahalnya harga avtur, kiranya perlu ditinjau kembali," kata Komaidi.

Apalagi, sambung Komaidi, berdasarkan ketentuan Permenhub No.20/2019, komponen tarif atau harga tiket pesawat yang harus dibayar oleh konsumen meliputi empat aspek. Keempat aspek itu yakni tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi, dan biaya tuslah/tambahan (surcharge).

Adapun tarif jarak yang harus dibayar konsumen terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung meliputi biaya operasi langsung tetap dan biaya operasi langsung variable.

Biaya operasi langsung tetap yang dimaksud dalam Permenhub No.20/2019 meliputi biaya penyusutan atau sewa pesawat, biaya asuransi, biaya gaji tetap crew, biaya gaji tetap teknisi, biaya crew dan teknisi training.

Sementara, biaya operasi langsung variable meliputi biaya pelumas, biaya bahan bakar minyak (avtur), biaya tunjangan crew, biaya overhaul atau pemeliharaan, biaya jasa kebandarudaraan, biaya jasa navigasi penerbangan, biaya jasa ground handling penerbangan, dan biaya katering penerbangan.

Berdasarkan ketentuan Permenhub No.20/2019 itu, dalam harga tiket pesawat yang dibayar oleh konsumen adalah untuk membayar sekitar 16 komponen biaya maskapai termasuk pajak, asuransi, dan surcharge di atas.

"Karena itu, peningkatan harga tiket pesawat tidak hanya terkait dengan harga avtur, tetapi juga ditentukan oleh 15 komponen biaya yang lainnya," ucap Komaidi.

Pemerintah belakangan berencana menurunkan harga tiket pesawat domestik dalam waktu dekat, dengan berfokus pada komponen pembentuk harga tiket, termasuk harga avtur dan suku cadang.

Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Odo Manuhutu, menyampaikan saat ini satgas penurunan harga tiket pesawat mengidentifikasi adanya sejumlah elemen yang berkontribusi pada tingginya harga tiket.

"Kita sekarang sedang menyisir satu per satu komponen yang membuat harga tiket tinggi, salah satunya adalah double tax, pertama pajak tiket, kemudian pajak bahan bakar," kata Odo dalam konferensi pers DIATF 2024, dikutip dari laman youtube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rabu (25/9/2024).

Odo mengatakan langkah ini diharapkan dapat menurunkan harga tiket pesawat domestik beberapa persen, sehingga menjadi lebih kompetitif dengan negara-negara tetangga. Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan harga tiket pesawat di Indonesia tetap kompetitif di pasar internasional. (Mochammad Ryan Hidayatullah)

Monopoli avtur di Indonesia telah membuat harganya menjadi lebih tinggi 43% dari negara lain di Asia Tenggara. Saat ini pemasok utama bahan bakar minyak atau BBM pesawat terbang tersebut adalah Pertamina.

Pengamat penerbangan Gerry Soejatman mengatakan untuk menurunkan harga avtur dapat melalui pembukaan banyak pemasok atau multiprovider di bandar udara seluruh Indonesia. Namun, langkah ini harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat.

“Jangan sampai multiprovider hanya untuk bandara ramai saja, tidak diharuskan membuka di bandara yang sepi. Hal ini dapat mengakibatkan perbedaan harga yang jomplang antara bandara ramai dengan kecil,” kata Gerry saat dihubungi Katadata.co.id pada Rabu (10/2).

Untuk mewujudkan hal tersebut juga perlu meninjau ulang mekanisme distribusi avtur. Hal ini penting sebab BBM tersebut disalurkan melalui pipa yang tersambung hingga apron parkir pesawat.

Gerry juga menyebut perlunya peninjauan ulang pihak yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan saluran pipa dan mekanisme pembayaran penggunaannya. Pipa distribusi di bawah apron bandara merupakan investasi Pertamina.

“Ke depannya bagaimana, apakah jadi pipa yang digunakan bersama dengan pemasok lain tidak. Kalau setiap provider harus investasi pipa distribusi sendiri, itu akan merusak kegiatan di apron juga dan tidak praktis,” ujarnya.

Pengamat Penerbangan Gatot Rahardjo mengatakan hal yang berbeda. Multiprovider avtur justru akan berdampak baik karena menciptakan persaingan dan kegiatan usaha yang efektif dan efisien.

"Hasilnya bisa macam-macam, misalnya terkait perbaikan layanan, peningkatan keselamatan penerbangan dan hingga ke harga avtur,” kata Gatot saat dihubungi Katadata.co.id pada Rabu (10/2).

Monopoli Avtur Pertamina

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya mengatakan, harga avtur di luar negeri dapat lebih rendah dibandingkan domestik karena dipasok berbagai operator avtur di bandara. Di Indonesia, hal tersebut tidak terjadi karena seluruhnya berasal dari Pertamina.

Budi mendorong pemangku kepentingan membuka bidang usaha operator di dalam negeri. Paling tidak butuh empat pemasok avtur agar harganya dapat sama dengan negara lain.

Pengamat Penerbangan Alvin Lie membantah adanya monopoli pasokan avtur dari Pertamina. Regulasi yang berlaku selama 10 tahun telah memberikan kebebasan bagi perusahaan-perusahaan yang ingin masuk sebagai operator avtur.

“Ada bandara khusus yang sudah menjalin kerja sama dengan provider lain sehingga Pertamina tidak bisa masuk. Jadi pejabat-pejabat ini saya kira perlu juga membaca regulasi, mendapatkan fakta-fakta yang tepat sebelum membuat pernyataan yang menyesatkan kepada publik,” kata Alvin beberapa waktu lalu.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengklaim sulitnya penurunan harga tiket pesawat dalam negeri salah satunya karena monopoli avtur.

Budi pun mengatakan seharusnya hal ini menjadi kewenangan BPH Migas untuk mengatur syarat hingga pegendalian harga avtur agar tidak dimonopoli oleh satu operator saja.

"Masa iya, syarat jadi operator avtur harus berpengalaman internasional. Penerbangan di negara sendiri kok pakai pengalaman internasional," kata Budi di kantornya, Selasa (1/10).

Pihaknya sudah melaporkan hal ini kepada Menteri Koordintor Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Namun, permintaannya tak kunjung diaminkan oleh BPH Migas.

Budi mengatakan, saat ini harga avtur dalam negeri relatif lebih tinggi dari harga di luar negeri. Ada perbedaan yang lebar terkait bisnis avtur di luar dengan di Indonesia.

Menurutnya, harga avtur di luar negeri jauh lebih rendah lantaran dipasok oleh beberapa operator avtur. Sementara di Indonesia hanya dikuasi oleh satu operator saja, yakni PT Pertamina.

Untuk itu, pihaknya mendorong pemangku kepentingan untuk membuka bidang usaha operator di dalam negeri. Sehingga harga avtur dapat lebih bersaing.

"Karena kalau satu provider itu memang bisa membuat harga atau monopoli," ujar Budi.

Selain Avtur, menurutnya tingginya harga tiket pesawat juga didorong oleh pajak yang dikenakan pada suku cadang pesawat. Kondisi ini berbeda dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang tak dikenakan pajak perawatan suku cadang.

Budi mengatakan usulan pembebasan pajak suku cadang ini sudah diusulkan di Kementerian Keuangan. Pihaknya juga mengatakan rencana ini sudah hampir disetujui.

"Jika dua hal ini selesai (monopoli avtur dan pajak suku cadang), harga tiket pesawat turun 10%," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menuding BPH Migas melindungi produsen avtur untukmonopoli penjualan avtur.

Untuk diketahui, satu-satunya penyedia avtur di Indonesia saat ini adalah PT Pertamina Patra Niaga.

Budi Karya mengatakan pihaknya telah berupaya menyampaikan solusi ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait dengan penurunan harga tiket pesawat. Salah satu solusi yang diusulkan adalah menurunkan harga avtur.

Dia menuturkan, berdasarkan rekomendasi KPPU bahwa avtur harus multiprovider agar tercipta harga yang kompetitif.

“Saya langsung menunjuk bahwa satu provider membuat harga monopoli. Monopoli itu dilindungi BPH Migas. Saya sudah sampaikan setahun lalu, tetapi dianggap anjing menggonggong kafilah berlalu. Tidak didengar,” kata Budi dalam konferensi pers Kinerja Sektor Transportasi 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Selasa (1/10/2024).

Lebih lanjut, Budi Karya mengatakan ada empat permasalahan utama yang menyebabkan harga tiket pesawat sulit turun. Pertama, masalah monopoli avtur.

Kemudian poin kedua adalah pajak sparepart. Budi menyebutkan pemberlakukan pajak untuk sparepart menyebabkan maskapai Indonesia justru lari ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang tidak memberlakukan pajak.

“Apabila dua ini diselesaikan, itu tiket pesawat bisa turun 10%,” lanjut Budi.

Selanjutnya adalah terkait PPN untuk tiket pesawat, Budi mengatakan jika pengenaan PPN untuk tiket pesawat sudah tidak relevan lagi karena sudah menjadi kebutuhan primer.

Terakhir, Budi menyebutkan harus ada koordinasi dari seluruh stakeholder terkait, seperti BPH Migas dan Kementerian Keuangan.

“Datangi BPH Migas dan Kementerian Keuangan, datangi dan tanyakan. [Kalau selesai] Insya Allah 10 hari lagi jadi prestasi saya,” imbuh Budi.

IDXChannel - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengakui salah satu komponen yang membuat harga tiket pesawat di Indonesia mahal adalah beban belanja bahan bakar atau Avtur. Sebab, harga Avtur sendiri dimonopoli oleh PT Pertamina (Persero).

Menhub menegaskan, monopoli pasar yang dilakukan oleh Pertamina itu dilindungi oleh BPH Migas. Alhasil, hal tersebut membuat perusahaan lain menjadi sulit untuk berjualan Avtur di Indonesia.

"Harga monopoli itu saya buka, dilindungi oleh BPH Migas. Tolong ditulis gede-gede. Besok datang ke BPH Migas, tanya sama mereka. Saya sudah soft, sudah rapat dengan Pak Luhut, tidak dilaksanakan," kata Menhub dalam konferensi pers Capaian Kinerja Sektor Transportasi selama 10 Tahun, di Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Menhub menerangkan, hal ini yang menyebabkan harga penerbangan dalam negeri terkadang punya harga lebih mahal ketimbang penerbangan ke beberapa bandara di luar negeri, utamanya di kawasan Asia Tenggara.

Sebab, dikatakan dia, penjualan Avtur pada industri penerbangan di luar negeri punya banyak provider atau diisi oleh beberapa pelaku usaha. Sehingga, harga Avtur bisa lebih kompetitif di pasar karena tidak terjadi praktik monopoli.

"(Tiket pesawat bisa murah) itu adalah Avtur yang sama dengan negara lain, dan negara lain itu ada multi-provider," ujar Menhub.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai melakukan penyelidikan atas dugaan praktik monopoli dan penguasaan pasar bahan bakar Avtur oleh PT Pertamina Patra Niaga. Hal ini mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha penyediaan avtur di bandar udara (bandara).

Anggota KPPU Gopprera Panggabean mengatakan, diduga hal tersebut dilakukan antara lain dengan menolak penawaran kerja sama dengan pelaku usaha yang ingin masuk ke pasar avtur maupun dengan penjualan terbatas pada afiliasi.

Penyelidikan awal ini didasari dari fakta tingginya harga avtur di Indonesia, bahkan tertinggi di Asia Tenggara. Termasuk untuk harga avtur di Bandara Soekarno Hatta yang memiliki konsumsi terbesar untuk avtur di Indonesia.

Saat ini, hanya terdapat empat pelaku usaha yang mengantongi izin niaga avtur di Indonesia yakni PT AKR Corporindo, PT Dirgantara Petroindo Raya, PT Fajar PetroIndo, dan PT Pertamina Patra Niaga.

Dari jumlah tersebut, hanya dua pelaku usaha yang telah beroperasi dalam penyediaan avtur di bandar udara, yaitu PT Pertamina Patra Niaga yang memasok ke 72 bandara komersial dan nonkomersial, dan PT Dirgantara Petroindo Raya yang memasok ke dua bandara non-komersial.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menuding BPH Migas melindungi produsen avtur untuk melakukan monopoli di Indonesia.

Asal tahu saja, hingga saat ini produksi dan penyediaan avtur di Indonesia hanya dipegang oleh PT Pertamina Patra Niaga.

Menhub Budi bilang, pihaknya sudah melakukan rapat dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) untuk membahas penurunan harga avtur.

SHUTTERSTOCK/MURATART Ilustrasi pesawat.

“Satu provider itu membuat harga monopoli dan harga monopoli itu dilindungi oleh BPH Migas. Saya sudah rapat dengan Pak Luhut tapi itu tidak dilaksanakan,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Menurut Menhub turunnya harga avtur akan berpengaruh besar pada penurunan harga tiket pesawat. Sehingga ketika harga avtur bisa dipastikan turun, harga tiket pesawat pun akan ikut turun.

Selain itu juga dipengaruhi oleh suku cadang pesawat yang dikenakan pajak. Padahal di Singapura sendiri, kata Menhub, tidak ada pengenaan pajak pada suku cadang pesawat yang membuat harga tiket pesawat di sana tidak mahal.

“Nah apabila dua hal ini bisa diselesaikan dengan baik harga tiket pesawat itu bisa turun 10 persen,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menuding BPH Migas melindungi produsen avtur untuk melakukan monopoli di Indonesia.

Asal tahu saja, hingga saat ini produksi dan penyediaan avtur di Indonesia hanya dipegang oleh PT Pertamina Patra Niaga.

Menhub Budi bilang, pihaknya sudah melakukan rapat dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) untuk membahas penurunan harga avtur.

SHUTTERSTOCK/MURATART Ilustrasi pesawat.

“Satu provider itu membuat harga monopoli dan harga monopoli itu dilindungi oleh BPH Migas. Saya sudah rapat dengan Pak Luhut tapi itu tidak dilaksanakan,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Menurut Menhub turunnya harga avtur akan berpengaruh besar pada penurunan harga tiket pesawat. Sehingga ketika harga avtur bisa dipastikan turun, harga tiket pesawat pun akan ikut turun.

Selain itu juga dipengaruhi oleh suku cadang pesawat yang dikenakan pajak. Padahal di Singapura sendiri, kata Menhub, tidak ada pengenaan pajak pada suku cadang pesawat yang membuat harga tiket pesawat di sana tidak mahal.

“Nah apabila dua hal ini bisa diselesaikan dengan baik harga tiket pesawat itu bisa turun 10 persen,” pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong agar penjualan avtur di Indonesia tidak hanya oleh Pertamina, tetapi juga oleh swasta.

Anggota KPPU Budi Joyo mengungkapkan, selama ini penyalur avtur di Indonesia hanya dipegang oleh Pertamina melalui PT Pertamina Patra Niaga, yang merupakan BUMN migas. Sementara pihak swasta tidak dilibatkan sama sekali.

“Pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke pasar jika tidak bekerja sama dengan Pertamina,” ujarnya dalam siaran persnya, Rabu (25/9/2024).