JAKARTA, KOMPAS.com – Saat melintasi jembatan di Tugu Harmoni, Jakarta Barat, pernahkah melihat patung seorang laki-laki berwarna hitam dengan tangan mengacung ke atas? Patung tersebut dikenal sebagai Patung Hermes dari mitologi Yunani.

Patung yang sama, atau tepatnya yang asli, juga bisa kamu temukan di halaman belakang Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fatahillah di Kota Tua, Jakarta Barat.

"Patung Hermes ini merupakan patung mitologi Yunani, Dewa Hermes. Ia adalah putra Zeus dan seorang peri, Maya. Sebagai dewa pembawa pesan, khususnya untuk ayahnya Zeus, Hermes pintar dan bergerak cepat," jelas petugas Museum Sejarah Jakarta, Dea kepada Kompas.com di Museum Sejarah Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Dilansir dari laman Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kamis (12/9/2024), patung itu menyerupai patung terkenal Giambologna, sekitar tahun 1524-1608, dari Florence, Italia.

Mulanya, Patung Hermes ini dibeli di Hamburg pada tahun 1920-an oleh seorang pedagang Jerman yang kemudian menjadi warga negara Belanda.

• 5 Aktivitas Wisata di Museum Fatahillah Kota Tua Jakarta
• Pengalaman ke Penjara Bawah Tanah di Museum Fatahillah di Kota Tua

KOMPAS.com/Ryana Aryadita Patung Hermes di Jembatan Harmoni, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019)

Kemudian Patung Hermes ini disumbangkan kepada Pemerintah Batavia sebagai tanda terima kasih dan akhirnya dipajang di Jembatan Harmoni.

Konon, patung tersebut dicat berulang kali menyesuaikan dengan warna jembatan. Pada tahun 2000, patung tersebut dipindahkan ke Museum Sejarah Jakarta sampai saat ini.

"Untuk keamanannya akhirnya Patung Hermes ini dipindahkan ke halaman belakang Museum Sejarah Jakarta," ujar Dea.

Sementara itu, Patung Hermes di jembatan di Tugu Harmoni merupakan karya Arsono, seniman dari Yogyakarta.

Patung Hermes digambarkan sebagai seorang laki-laki dengan topi bersayap. Posisinya seakan tengah berlari, dengan sayap menempel di kakinya.

Ia pun terlihat memegang tongkat bersayap dengan dua ular meliuk-liuk di sekelilingnya, sebagai simbol pesan.

Pengunjung Museum Sejarah Jakarta bisa melihat patung ini setelah memasuki museum lewat pintu samping.

Halaman belakang yang menjadi lokasi patung pun cukup luas dengan ditumbuhi beberapa pohon sehingga bisa dijadikan sebagai tempat berteduh.

• 4 Aktivitas di Museum Fatahillah, Masuk Penjara Bawah Tanah
• 3 Syarat Masuk Museum Fatahillah, Dilarang Foto Pakai Flash

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT MRT Jakarta (Perseroda) mencatat progres pembangunan fase 2A Bundaran Hotel Indonesia (HI)-Kota dengan panjang 5,6 kilometer sudah mencapai 40 persen. Proyek MRT Fase 2A terbagi dua segmen, yaitu segmen satu Bundaran HI-Harmoni yang ditargetkan selesai pada 2027 dan segmen dua Harmoni-Kota yang ditargetkan selesai pada 2029.

"Progres kami Bundaran HI ke Kota rata-rata di 40 persen. Bahkan Bundaran HI sampai Harmoni mencapai 80 persen sudah terhubung tunnel (terowongan)-nya," kata Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat dalam diskusi panel GRC Series 2024 bertajuk "Defending Organizational Objectives: Strategies Against Fraud" yang diadakan secara daring, Kamis (22/8/2024).

Dia mengatakan terowongan dari Glodok ke Kota juga sudah terhubung. Sementara, untuk Harmoni sampai dengan Mangga Besar, dalam proses menghubungkan terowongan.

Tuhiyat juga menuturkan, di waktu yang sama, PT MRT Jakarta juga bersiap membangun fase 3 dari timur ke barat, dari Cikarang, Jawa Barat hingga ke Balajara, Banten, dengan panjang 87 kilometer. Fase pertama tahap pertama yakni Medan Satria-Tomang dengan panjang 24,5 kilometer.

"Insya Allah kalau tidak ada halangan akan groundbreaking (peletakan batu pertama) pada awal September oleh Presiden. Bertempat di perempatan Kebon Sirih, Bank Indonesia," tutur dia.

Selain itu, sambung dia, PT MRT Jakarta sedang berproses fase 4 yakni Fatmawati-TMII yang akan terhubung dengan LRT Jabodebek.

"Semuanya fully underground (bawah tanah sepenuhnya). Kami akan coba financing-nya dari berbagai skema. Tidak hanya melakukan skema loan (pinjaman), tetapi juga skema lain yang sedang kami jajaki," jelas dia.

Dia mengatakan pembangunan fase-fase lain tanpa menunggu selesai satu fase dilakukan dalam rangka memenuhi ekspektasi publik akan pentingnya transportasi publik.

"Fase berikutnya, berikutnya, terus kami lakukan dalam rangka untuk mengintegrasikan transportasi publik sehingga publik tidak sulit untuk menempuh tujuan masing-masing," kata Tuhiyat.

Tuhiyat mengatakan, perseroan tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) untuk pengembangan kawasan di sekitar stasiun MRT. Perseroan mencoba melakukan creative financing (skema pembiayaan kreatif) yang tidak menggunakan dana APBD dan atau APBN.

"Kami coba meng-create dari inovasi anak-anak muda MRT Jakarta sehingga ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk bisa mengalokasikan dana ke area vital lainnya," katanya.

Fase 1 MRT Jakarta dibangun dengan pendanaan yang didukung oleh Japan International Cooperation Agency (JICA). Besaran dukungan pendanaan untuk membiayai proyek fase dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI ini sebesar 125 miliar yen, ekuivalen dengan Rp 16 triliun.

Lalu, fase 2A MRT Jakarta dibangun dengan biaya sekitar Rp 22,5 triliun melalui dana pinjaman kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jepang melalui JICA.

PT MRT Jakarta, sambung Tuhiyat, mendapatkan mandat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun kawasan-kawasan yang menjadi tumpuan konektivitas yakni antara moda transportasi dengan bangunan dan moda transportasi dengan ruang terbuka.

Adapun beberapa kawasan sudah dibenahi antara lain kawasan Dukuh Atas yang difasilitasi dengan jalur pedestrian atau jalur pejalan kaki dan jembatan supaya terkoneksi antara LRT dengan semua moda transportasi.

"Kemudian di Blok M kami benahi, membangun taman literasi. Di Lebak Bulus kami membangun lokasi parkir dan tumpangan (park and ride), menghubungkan juga stasiun Lebak Bulus dengan area bangunan sekitar. Ini dalam rangka untuk memudahkan publik menjangkau tujuannya," jelas Tuhiyat.

Mobil elektrifikasi jenis hybrid masih kalah insentif dari battery electric vehicles (BEV). Kementerian Perindustrian masih berupaya melakukan harmonisasi pajak supaya tidak ketinggalan dari rival terdekatnya dengan pajak lebih kompetitif, Thailand.

Plt. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Putu Juli Ardika menjelaskan pihaknya akan berupaya untuk membuat pajak mobil hybrid semakin kompetitif.

"Nanti kita lihat perkembangannya, ini sekarang baru wacana. Nanti kita coba dorong biar bisa minimal diharmonisasi, kita tidak kalah jauh daripada Thailand. Karena rival kita kan di Thailand," ujar Putu di Subang, Jawa Barat, belum lama ini.

Pajak mobil hybrid berpotensi naik. Saat ini pemerintah memberi karpet merah untuk produsen mobil listrik berbasis battery electric. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021, mobil listrik dibebaskan dari pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Dalam beleid tersebut mobil hybrid dikenakan PPnBM sebesar 15 persen dari dasar pengenaan pajak (DPP). Dasar pengenaan pajak itu besarannya bervariasi mulai dari 40 persen hingga 80 persen dari harga jual. Tergantung dari tingkat kapasitas mesin, konsumsi BBM, dan emisi yang dikeluarkan.

Prinsipnya makin irit dan ramah lingkungan maka dikenakan PPnBM paling rendah.

Lebih lanjut dalam PP 74 tahun 2021 juga disebutkan, DPP dengan tarif baru untuk mobil hybrid bakal dikenakan jika:

"Adanya realisasi investasi paling sedikit Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah) pada industri kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi battery electric vehicles," bunyi pasal 36B.

Ini berlaku setelah jangka waktu dua tahun setelah adanya realisasi atau saat industri kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi battery electric vehicles mulai berproduksi komersial.

Adapun kenaikan pajak itu ditandai dengan makin tingginya DPP untuk mobil hybrid, besarannya bervariasi.

Misalnya untuk mobil hybrid yang dikelompokkan dalam pasal 26: kapasitas mesin sampai 3.000 cc, konsumsi BBM lebih dari 23 km/liter. Kelompok mobil hybrid ini bakal dikenakan tarif PPnBM 15 persen dengan dasar DPP sebesar 66 2/3 persen, (sebelumnya DPP 40 persen).

Praktis jika dikenakan tarif baru tersebut, mobil hybrid bisa terkerek naik harganya.

Putu mengaku sudah mendapatkan masukan terkait insentif apa saja untuk menjadi wacana harmonisasi pajak kendaraan yang ramah lingkungan.

"Target semakin cepat (harmonisasi), semakin bagus. Kalau target, kita lihat dulu prosesnya," ujar Putu.

Seperti diketahui baru-baru ini Hyundai sudah mulai melokalisasi ekosistem industri BEV, dari hulu hingga hilir, mulai produksi sampai baterainya.

Akumulasi nilai proyek ekosistem baterai kendaraan listrik tersebut mencapai US$ 9,8 miliar atau sekitar Rp 160 triliun dengan rincian investasi, di antaranya: pengolahan USD 850 juta, pertambangan USD 4 miliar, pre-kursor/katoda USD 1,8 miliar, dan pabrik sel baterai USD 3,2 miliar. Sedangkan untuk pabrik mobil saja, pabrik Hyundai menelan investasi sekitar USD 1,2-2,2 miliar (Rp 19-36 triliun).

RI Subsidi Rp 80 Juta untuk Mobil Listrik, Bagaimana Negara Lain?

RI Subsidi Rp 80 Juta untuk Mobil Listrik, Bagaimana Negara Lain?