Bisnis.com, JAKARTA - Harga MinyaKita masih mengalami lonjakan di sejumlah daerah meskipun kebijakan baru Permendag No.18/2024 telah diterapkan.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang mengatakan pada pekan keempat Agustus 2024 terdapat tujuh kabupaten/kota mengalami kenaikan harga MinyaKita lebih dari 5%.

Daerah-daerah tersebut antara lain Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Nagan Raya, Deli Serdang, Lahat, Kota Bogor, Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Merauke.

Adapun, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah wilayah yang mengalami kenaikan harga minyak goreng pada pekan keempat Agustus 2024 meningkat menjadi 158 kabupaten/kota dari sebelumnya 146 kabupaten/kota. Harga minyak goreng pada periode tersebut tercatat sebesar Rp18.232 per liter atau naik 0,33% dibandingkan Juli 2024.

Secara total, 44% wilayah di Indonesia masih mengalami kenaikan harga minyak goreng pada pekan keempat Agustus 2024.

"Sejak ditetapkan HET dalam Permendag No.18/2024 belum terjadi penurunan harga," ujar Moga dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Senin (26/8/2024).

Moga membeberkan alasan harga MinyaKita belum kunjung melandai meskipun HET telah diberlakukan karena produsen membutuhkan waktu untuk mencetak kemasan baru dengan HET Rp15.700 per liter dan pendistribusiannya hingga ke daerah.

Kemendag, kata Moga, terus mendorong produsen untuk segera menyesuaikan jenis domestic market obligation (DMO) dan kemasan MinyaKita serta menjaga kontinuitas pasokannya.

"Mereka mohon waktu untuk distribusinya, untuk di Jawa sekitar seminggu, di luar Jawa sekitar 2 minggu dari hari Minggu kemarin [25/8]," ungkapnya.

Dia menyebutkan, hasil survei cepat yang dilakukan Kemendag mendapati bahwa sebanyak 220 atau 57% pedagang di pasar belum mengetahui adanya kebijakan minyak goreng rakyat terbaru.

Selain itu, 53% pedagang pasar juga belum mengetahui bahwa HET MinyaKita telah naik menjadi Rp15.700 per liter, serta 71% pedagang pasar belum mengetahui bahwa minyak goreng curah tidak lagi masuk dalam bagian DMO yang diatur dalam Permendag No.18/2024.

Bahkan, Moga mengakui bahwa hasil pantauan mereka di Pasar Genteng, Jawa Timur dengan distributor PT Wings Surya dan Pengemas PT Sentana Prima Unggul didapati indikasi tersendatnya distribusi MinyaKita dari D2 (disrtibutor tinggkat 2) ke pengecer karena keraguan pelaku usaha atas perubahan kemasan.

"Kemendag terus mensosialisasikan dan memantau perkembangannya di lapangan," katanya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjelaskan alasan dari kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita menjadi Rp 15.700 per liter dari yang sebelumnya Rp 14.000.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Moga Simatupang mengatakan, langkah ini sesuai dengan peraturan perundanga-undangan. Dalam proses penyesuaiannya, telah dilakukan assessment hingga didapatkanlah hasil Rp 1.700 untuk kenaikannya.

"Jadi ada assessment dulu seperti itu yang dilakukan oleh badan kebijakan perdagangan, dapatlah angka tersebut," kata Moga, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Jakarta, Senin (19/8/2024).

Di samping itu, langkah kenaikan harga ini juga harapannya dapat menjadi stimulus bagi pelaku usaha komoditas minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) untuk mengalihkan pasarnya ke dalam negeri.

"Kenapa harga ini bisa naik menjadi demikian, apakah dampaknya, padahal permintaan turun? Nah karena permintaan dunia turun sehingga hak ekspornya berkurang, sehingga tidak ada lagi pengajuan untuk hak ekspor dari pelaku usaha," ujar dia.

"Nah untuk menstimulan supaya pelak usaha dapat mengalihkan pasar CPO-nya, pasar minyak gorengnya dari ke luar negeri menjadi terangsang untuk memasarkan ke dalam negeri. Itulah tujuan utama dilakukannya penaikan HET ini, sehingga kebutuhan pasokan dapat terjangkau di masyarakat," sambungnya.

Keputusan penyesuaian HET Minyakita tercantum dalam Peraturan Menteri Peragangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

Permendag Nomor 18 Tahun 2024 ini juga mengatur skema domestic market obligation (DMO) Minyak Goreng Rakyat yang dulu berbentuk curah atau kemasan kini diubah menjadi hanya dalam bentuk MinyaKita.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan langkah kenaikan itu sejalan dengan kenaikan harga-harga komoditas lain yang disebabkan komponen produksi yang juga sudah naik. Hal ini diungkapkannya sebelum kenaikan HET resmi diumumkan.

"Ini nanti kita rapatkan saya mau usul. Kita aja (rapatnya) nanti kita bicarakan dulu. Kalau memang sudah disepakati, saya memang mengusulkan naik Rp 1.500 karena memang di pasar, beras aja dari Rp 10.900/kg menjadi Rp 12.500/kg jadi naiknya Rp 1.600/kg itu beras," kata dia ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2024).

Di kesempatan berbeda, Zulhas menjelaskan bahwa pertimbangan kenaikan harga Minyakita salah satunya karena melemahnya rupiah terhadap dolar AS. Selain itu Kemendag juga melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung HET Minyakita.

"Ada hitungan BPKP, ada yang usul Rp 15.500, dolar naik, jadi jalan tengahnya ketemunya Rp 15.700," kata dia ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2024).

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. KetuaAsosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan ritel modern atau modern trade (MT) mendapatkan alokasi dana dari pembayaran utang rafaksi minyak goreng sebesar Rp189 miliar.

Menurut Roy angka ini jauh di bawah nilai utang yang diklaim pihaknya kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) yaitu senilai Rp 344 miliar.

"Kalau dari Aprindo itu Rp 344 miliar, yang cair Rp189 miliar, untuk MT, sisanya General Trade (GT)," ungkap Roy saat ditemui Kontan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (13/08).

Dengan nilai yang tidak sesuai seperti yang diajukan, Roy bilang Aprindo dan para anggota masih mempertanyakan bagaimana perhitungan nilai rafaksi tersebut.

"Tapi kita masih minta data itu (rafaksi) karena anggota mempertanyakan ke Aprindo sebenarnya dasar perhitungannya gimana, yang kami harapkan keterbukaan dan transparansi dalam hal ini ke Kemendag Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) ya," tambahnya.

Ia menambahkan saat ini rafaksi sudah mulai dibayarkan. Namun lebih dulu kepada produsen bukan kepada peritel.

"Nah masalah baru yang muncul adalah, masalah data dan perhitungan. Jadi belum semua produsen memberikan informasi bahwa itu (rafaksi) sudah dibayarkan. Data dan perhitungan kita masih minta karena di produsen juga membagi yang mata ritel modern dan GT (general trade) masih berantakan, susah baginya," jelasnya.

Karena terrkendala data inilah,Roy mengatakan pencairan rafaksi kepada ritel modern juga terhambat. "Sudah mulai (dicairkan ke ritel modern), tapi gak serentak ya. Kita mau meeting minggu depan untuk konsolidasi sudah berapa yang menerima siapa yang belum," ungkapnya.

Sebagai tambahan informasi, berdasarkan catatan Kontan,pembayaran utang rafaksi ini tadinya akan disesuaikan dengan hasil verifikasi PT Sucofindo sebagai surveyor yang ditunjuk pemerintah yaitu sebesar Rp 474,80 miliar. Nilai tersebut berbeda dari total nilai yang diajukan oleh 54 pelaku usaha yakni sebesar Rp 812,72 miliar.

Kepala Divisi PerusahaanBadan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)Achmad Maulizal Sutawijaya mengatakan pembayaran utang rafaksi dimulai padaJuni 2024, dan nilainya sesuai yang diarahkan Kemendag, yaitu Rp 474 miliar.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan revisi aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita dapat diundangkan pekan ini.

Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Bambang Wisnubroto mengungkapkan saat ini proses harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM telah rampung. Selain itu, dokumen revisi juga telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Selanjutnya kami dorong dalam minggu ini dan proses administrasi pengundanganya segera terbit karena ini yang ditunggu oleh pelaku usaha," pungkas Bambang dalam Rakor Inflasi Mingguan, Senin (12/8).

Usai diundangkan, Kemendag memastikan untuk segera melakukan sosialisasi terhadap stakeholder terkait seperti produsen minyak goreng, distributor, repacker dan dinas-dinas perdagangan di daerah.

"Minggu inilah sudah bisa diundangan terkait regulasi yang baru sebagai pengganti Permendag 49 tahun 2022," tambah Bambang.

Dijelaskan sebelumnya, dalam revisi terbaru nanti HET Minyakita akan ditetapkan sebesar Rp 15.700/liter naik dari sebelumnya Rp 14.000/liter.

Selain itu, pemerintah juga tidak lagi mengatur HET untuk minyak curah. Sementara dalam balied sebelumnya, minyak goreng curah masih diatur melalui skema Domestic Market Obligation (DMO).

"Jadi yang akan di regulasi hanya Minyakita sementara minyak curah tidak," kata Bambang pekan lalu.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan revisi aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita dapat diundangkan pekan ini.

Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Bambang Wisnubroto mengungkapkan saat ini proses harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM telah rampung. Selain itu, dokumen revisi juga telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Selanjutnya kami dorong dalam minggu ini dan proses administrasi pengundanganya segera terbit karena ini yang ditunggu oleh pelaku usaha," pungkas Bambang dalam Rakor Inflasi Mingguan, Senin (12/8).

Usai diundangkan, Kemendag memastikan untuk segera melakukan sosialisasi terhadap stakeholder terkait seperti produsen minyak goreng, distributor, repacker dan dinas-dinas perdagangan di daerah.

"Minggu inilah sudah bisa diundangan terkait regulasi yang baru sebagai pengganti Permendag 49 tahun 2022," tambah Bambang.

Dijelaskan sebelumnya, dalam revisi terbaru nanti HET Minyakita akan ditetapkan sebesar Rp 15.700/liter naik dari sebelumnya Rp 14.000/liter.

Selain itu, pemerintah juga tidak lagi mengatur HET untuk minyak curah. Sementara dalam balied sebelumnya, minyak goreng curah masih diatur melalui skema Domestic Market Obligation (DMO).

"Jadi yang akan di regulasi hanya Minyakita sementara minyak curah tidak," kata Bambang pekan lalu.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah merevisi aturan Harga Eceran Tertinggi minyak goreng pemerintah atau Minyakita.

Dalam aturan terbaru nanti, pihaknya tidak lagi mengatur HET untuk minyak curah. Sementara HET Minyakita akan ditetapkan Rp 15.700/liter.

"Jadi yang akan di regulasi hanya Minyakita sementata minyak curah tidak," kata Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Kemendag, Bambang Wisnubroto dalam Rakor Pengendalian Inflasi Mingguan, Senin (29/7).

Diketahui, sebelumnya pemerintah mengatur HET minyak curah dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat.

Dalam beleid itu, HET minyak goreng curah adalah Rp 14.000/kg. Minyak goreng curah juga masih dalam skema Domestic Market Obligation (DMO).

Saat ini revisi aturan itu sudah tinggal finalisasi untuk segera diundangkan.Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag, Isy Karim mengatakan proses harmonisasi sedang dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Bukan hanya HET di dalamnya direvisi, ada juga keberlangsungan DMO, kedua het. Kalau migor curah tidakk diakui sebagai DMO, berarti HET hanya migor kemasan," tambahnya.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita dari Rp 14.000 per liter menjadi Rp 15.700 per liter.

Keputusan ini diumumkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) dengan alasan melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS dan kenaikan harga hampir semua jenis bahan pokok.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dan Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Sahat Sinaga, mengatakan bahwa produsen minyak goreng masih menunggu terbitnya Kepmendag terkait kenaikan HET ini.

Menurutnya, harga dari produsen ke distributor (D1) akan berada di bawah Rp 15.700 per liter dengan mempertimbangkan margin distributor, biaya distribusi, dan harga margin pengecer.

"Selain itu, harus memperhitungkan juga perhitungan PPP 11%, jadi harga netto dari Rp 15.700 per liter ini adalah Rp 14.273 per liter," kata Sahat kepada Kontan, Senin malam (22/7).

Sahat menambahkan bahwa kenaikan HET Minyakita akan meringankan kerugian produsen minyak goreng, terutama dengan naiknya harga Crude Palm Oil (CPO) dari Rp 12.300 per kilogram di awal Juni menjadi Rp 12.740 per kilogram pada pertengahan Juli ini.

Namun, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai kebijakan ini tidak pro publik dan harus ditolak. Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini sedang tidak stabil dan daya beli masyarakat menurun.

"Kok menaikkan HET Minyakita. Dampak kenaikan sudah pasti akan menggerus daya beli masyarakat menengah bawah," ungkapnya kepada Kontan, Senin (22/7).

Tulus menegaskan bahwa minyak goreng sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan seharusnya negara melakukan intervensi agar harga bisa turun, memperbaiki jalur distribusi sehingga pasokan lancar dan tidak ada kenaikan harga karena distribusi yang rumit dan berbiaya tinggi.

"Kenaikan harga juga menjadi paradoks karena kita adalah eksportir CPO. Tidak masuk akal kita melimpah ruah CPO tapi harga minyak goreng malah naik," tambahnya.

Data dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menunjukkan stok awal CPO pada Januari 2024 sebesar 3,146 juta ton. Konsumsi dalam negeri mencapai 1,942 juta ton, sementara ekspor mencapai 2,802 juta ton.