REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertarungan antara kubu Muhaimin Iskandar dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas kian menghangat. Pasca-Muktamar PKB di Bali, upaya mendongkel Muhaimin dari kursi kekuasaan terus dilakukan.

Menag yang akrab disapa Gus Yaqut bahkan menilai sah-sah saja Muktambar ulang di Jakarta. Gus Yaqut menyindir proses demokratisasi Muktambar di Bali yang dinilai banyak persoalan.

"Banyak mereka kehilangan hak demokrasinya, seperti misalnya keputusan-keputusan tidak melalui rapat komisi gitu misalnya. Tiba-tiba diputuskan," kata dia.

Menag tidak memastikan akan Muktamar tersebut akan digelar. Namun berdasarkan rencana awal, Muktambar di Jakarta akan digelar pada awal September ini.

Muktamar didukung oleh PBNU yang saat ini diketuai oleh Yahya Staquf, kakak dari Gus Yaqut.

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Lukman Edy mengatakan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan memberikan arahan terkait penjadwalan ulang Muktamar PKB tandingan yang semula direncanakan pada 2-3 September di Jakarta.

"Ya, dalam waktu dekat PBNU akan memberikan arahan dan petunjuk," ujarnya.

Namun gelaran Muktamar di Jakarta belum tentu dapat mendongkel Muhaimin. Karena ujung-ujungnya surat pengesahan ada di Kementerian Hukum dan HAM yang saat ini dipegang oleh politikus Partai Gerindra Supratmat Atgas.

Supratman Atgas baru saja dilantik pada Agustus lalu menggantikan politikus PDIP Yasonna H Laoly.

Muhaimin tentu tidak tinggal diam dengan upaya pendongkelan tersebut. Satu-satunya cara bagi Muhaimin adalah dengan merapat ke kubu Prabowo, bergabung dengan KIM Plus, dan mendukung pemerintahan ke depan. Muhaimin juga menggandeng Wapres Maruf Amin untuk menjadi ketua Dewan Syuro.

Karena itu banyak pihak menilai langkah PKB tak dukung Anies Baswedan di Jakarta adalah bagian dari upaya Muhaimin merapat ke pemerintah dan menyelamatkan kursinya di PKB. Muhaimin butuh pengesahan dari Kemenkumham.

Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sejatinya mengurus Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji (Pansus Angket Haji) 2024 ketimbang menyatakan sah ada muktamar ulang PKB.

"Sudahlah jangan banyak komentar yang bukan urusannya. Urus saja Pansus Haji, yang membuat kecewa ribuan haji yang bertahun-tahun telah mengantre," kata Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pernyataan Menag mengenai muktamar ulang sah merupakan hal yang ngawur, tidak paham hukum maupun etika agama.

Diungkapkan pula bahwa DPP PKB periode 2024—2029 hasil Muktamar Bali pada tanggal 24—25 Agustus lalu sudah didaftarkan. Bahkan, mendapatkan surat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Supratman Andi Agtas sehingga sudah tercatat dalam Berita Negara.

"Maka, PKB yang legal adalah DPP PKB hasil Muktamar Bali, tidak ada yang lain. Kalau ada yang mengaku, kami sapu," ujarnya.

Jazilul mengatakan bahwa pada hari Sabtu (31/8) pukul 15.30 WIB DPP PKB hasil Muktamar Bali sudah melakukan rapat perdana bersama Ketua Umum DPP PKB 2024—2029 Muhaimin Iskandar dan Ketua Dewan Syura DPP PKB 2024—2029 Ma’ruf Amin.

Pertemuan tersebut, kata dia, menandai kerja pengurus DPP PKB hasil Muktamar Bali telah dimulai untuk kejayaan partainya.

"Jadi, semuanya sudah selesai. DPP PKB 2024—2029 hasil Muktamar Bali sudah legal, clear and clean, dan langsung tancap gas bekerja," jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya membantah adanya intimidasi menjelang Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali pada tanggal 24—25 Agustus 2024.

Diketahui bahwa Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa juga menggelar Apel Kesetiaan di Bali pada tanggal 21—25 Agustus 2024.

Gus Yahya dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bukan atas inisiatif dari PBNU.

"Tidak, ini inisiatif mereka," ujar Gus Yahya.

Ia mengaku belum mendapat laporan soal kegiatan tersebut. Gus Yahya hanya mengetahui bahwa saat ini Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Addin Jauharudin sedang berada di Vatikan.

Addin bersama para ketua umum organisasi kepemudaan lintas agama, yakni PP Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, Peradah Indonesia, dan GAMKI bertemu Paus Fransiskus menyampaikan Deklarasi Jakarta-Vatikan di Paul VI Audience Hall, Vatikan.

"Saya belum dapat laporan. Yang saya dengar sekarang Ketua Umum Ansor itu ada di Vatikan, baru dalam perjalanan pulang. Nanti katanya mungkin siang atau sore dia sudah sampai. Saya sudah kirim pesan supaya segera ketemu saya untuk melapor," kata Gus Yahya.

Untuk diketahui, Addin melalui siaran pers pada Kamis mengatakan bahwa Apel Kesetiaan itu untuk mengokohkan barisan generasi muda NU, terutama pada tahun transisi pemerintahan Indonesia sehingga prosesnya berjalan dengan aman.

Apel yang digelar di Padanggalak, Denpasar tersebut juga dalam rangka merayakan HUT Ke-79 RI.

Ia menegaskan bahwa Apel Kesetiaan tersebut tidak terkait sama sekali dengan Muktamar PKB yang kebetulan juga digelar di Bali pada waktu bersamaan.

"Apel Kesetiaan ini tidak ada sangkut pautnya dengan agenda politik praktis mana pun, termasuk PKB. Panggilan kepada dua badan otonom NU ini dirasa perlu dan perlu dilakukan karena pada tahun 2024 adalah tahun yang sangat penting bagi generasi muda terlibat dalam membangun pondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045," kata Addin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Muhammad Najib Azca mengatakan bahwa PBNU ingin mengembalikan supremasi ulama di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Nilai-nilai keutamaan itulah yang ingin dikembalikan oleh PBNU di bawah kepemimpinan KH. Yahya Cholil Staquf karena kami melihat, supremasi ulama menjadi inti dan spirit dari PKB pada saat didirikan sekarang sudah tidak ada lagi,” kata dia.

Supremasi ulama tersebut, antara lain, terkait kekuatan dewan syuro di PKB yang menurutnya telah hilang sejak Muktamar PKB 2019. Sejak muktamar lima tahun lalu, beberapa kewenangan, termasuk soal memilih pimpinan partai, sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

“Ini sesuatu yang menyimpang dari prinsip-prinsip dakwah dan perjuangan yang dikehendaki dan dimandatkan oleh PBNU sebagai pendiri, sebagai pembentuk PKB,” katanya pula.

Di sisi lain, Rais Syuriyah PBNU Cholil Nafis mengatakan bahwa PKB memang bukan milik PBNU jika dilihat dari perspektif legal formalnya. Akan tetapi, secara historis, PKB memiliki ikatan dengan PBNU.

“Memang menurut legal formalnya [PKB] berdiri sendiri, karena memang pada saat pendirian itu, NU tidak mungkin menjadi partai politik. Kemudian, para ulama dan secara formal PBNU membentuk tim untuk pembentukan PKB,” katanya.

Ia mengatakan, arah perjuangan atau mabda’ siyasi PKB sama persis sebagaimana yang disusun oleh PBNU. Oleh karena itu, PBNU ingin mengembalikan nilai-nilai keulamaan yang menjadi prinsip dasar pendirian PKB ke dalam konteks politik praktis dan kebangsaan.

“Kita ingin mengembalikan di situ, politiknya ada kekuatan ulama. Maka, bagaimana dewan syuro tetap menjadi yang paling kuat di situ, tidak menjadi kekuatan tunggal dari ketua umum,” ujar Nafis.

Sebelumnya, Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa partai yang ia pimpin adalah milik seluruh masyarakat Indonesia, bukan milik individu atau kelompok tertentu, termasuk bukan milik NU.

“Sekali lagi saya ingin sampaikan, partai ini milik publik dan milik rakyat Indonesia. Partai ini milik seluruh anak negeri di Indonesia. Partai ini bukan milik Muhaimin, bukan milik NU. Bukan milik sekelompok orang, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia,” ujar Muhaimin di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, jika partai dipersonifikasi atau dikotak-kotakkan dalam suatu kelembagaan tertentu, partai tersebut akan semakin mengecil. Namun, Muhaimin menyebut PKB kini semakin dan akan terus besar.

“Alhamdulillah PKB semakin membesar dan akan terus membesar karena PKB melayani kepentingan seluruh rakyat Indonesia, melayani seluruh kepentingan bangsa ini, melayani seluruh masyarakat yang ada di masing-masing tanggung jawab kita, ini pokoknya,” kata dia.

Namun demikian, Muhaimin tidak menampik bahwa PKB lahir dari rahim ulama yang kemudian digunakan sepenuhnya untuk rakyat Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih belum selesai. PKB masih menganggap PBNU tak memiliki kepentingan untuk mengatur urusan internal partai politik.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, semua pihak harus tunduk dan taat kepada konstitusi. Ia menegaskan, setiap pihak yang melanggar konstitusi harus berhadapan dengan sistem kenegaraan.

"PBNU pun kalau melanggar konstitusi, melawan kaidah kebangsaan kita. Kiai pun dari manapun dia berada kalau melanggar konstitusi akan kualat oleh negara kita tercinta," kata dia di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Ia menegaskan, konstitusi merupakan dasar setiap orang dalam hidup bernegara. Karena itu, konstitusi harus menjadi rujukan bagi setiap orang untuk melakukan tindakan.

"Kalau kami, istiqomah di dalam konstitusi. Insya Allah jalan kami lempeng dan tidak akan ada satupun yang mengganggu seluruh kepemimpinan yang akan kami jalankan di dalam pemerintahan daerah, termasuk di dalam seluruh proses politik nasional kita," kata dia.

Sebelumnya, Cak Imin mengatakan, PBNU tidak berhak ikut campur dalam urusan internal PKB. Pasalnya, keberadaan PKB dilindungi oleh konstitusi melalui Undang-Undang tentang Partai Politik.

"Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu. Meskipun kiai, tetapi teman saya semua. Itu adalah untuk taat pada konstitusi, karena kami dan kalian dilindungi oleh UU," ujar dia.

Karena itu, Cak Imin menolak ajakan apabila ada pihak yang ingin PKB islah dengan PBNU. Pasalnya, dua lembaga itu tak memiliki hubungan organisasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar buka suara soal wacana akan adanya muktamar tandingan di Surabaya. Ia menegaskan, muktamar resmi PKB dilaksanakan pada 24-25 Agustus 2024 di Bali.

Ia mengatakan, Muktamar ke-6 PKB yang resmi hanya ada satu. Menurut dia, tidak ada muktamar lain selain yang dilakukan di Bali pada pekan depan. Artinya, apabila ada muktamar lain yang mengatasnamakan PKB bisa dikatakan ilegal.

"Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang yang atas namakan Muktamar PKB, liar," kata dia di Pondok Pesantren Daarul Rahman, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2024).

Menurut dia, PKB merupakan partai politik yang sah secara hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik. Karena itu, ia tak akan tinggal diam apabila ada pihak yang mengatasnamakan PKB untuk melakukan muktamar tandingan.

Cak Imin mengatakan, PKB tak segan untuk membubarkan muktamar ilegal apabila dilakukan. Ia juga meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit untuk mengambil tindakan tegas terkait muktamar liar itu.

"Saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya UU Parpol. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Steering Committee (Komite Pengarah) Muktamar PKB Faisol Riza mengatakan bahwa tidak ada muktamar tandingan selain yang diselenggarakan partainya pada 24-25 Agustus 2024 di Bali.

“Ini bukan ormas. Jadi sekali lagi, sekali lagi kami tegaskan, tidak ada Muktamar PKB di luar muktamar yang akan diselenggarakan di Bali,” kata Riza di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Langkah PBNU menggalang massa kiai terkait perseteruannya dengan PKB dinilai kebablasan. Langkah tersebut justru berpotensi memecah belah ulama dan kian jauh membawa PBNU ke ranah politik praktis.

“Kami sangat prihatin dengan langkah PBNU yang menggalang massa kiai di Jombang dan sejumlah tempat lain. Kami menilai situasi ini akan menimbulkan polarisasi di kalangan kiai dan pengasuh pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama. Situasi ini sangat berbahaya bagi harmonisasi kehidupan Nahdiliyin di akar rumput,” ujar Pengasuh Pesantren Nadwatul Ummah, Buntet, Cirebon, KH Faris Fuad Hasyim, dalam keterangannya, Rabu (14/8/2024).

Gus Faris, sapaan akrab KH Fuad Hasyim, mengatakan, upaya menarik PBNU ke ranah politik praktis merupakan langkah mundur. Menurutnya, dengan menarik PBNU ke politik praktis maka PBNU akan ditempatkan sebagai entitas politik yang wajar dilawan, dijadikan saingan, hingga dijegal oleh entitas politik lain.

“Kalau menempatkan diri sebagai aktor di politik praktis maka PBNU harus siap ketika dilawan oleh aktor politik lain. Dan itu tidak sesuai dengan khittoh atau semangat dasar pendirian NU oleh para muassis yang terdiri dari kiai dan pengasuh pesantren di masa lalu,” katanya.

Gus Faris mengatakan, NU didirikan sebagai pengayom umat, berdiri di atas semua golongan, dan menjadi penengah ketika terjadi polarisasi di masyarakat. Semangat inilah yang hari-hari ini, menurut Gus Faris, kian tak tampak dari perilaku elite PBNU. Selama tiga tahun terakhir, PBNU lebih tampak sebagai entitas politik daripada entitas sosial-kemasyarakatan.

“Yang kita ingat dari PBNU sekarang itu apa ya menjauhkan NU dari PKB, yang berebut jatah tambang, yang terlibat dukung mendukung dalam Pilpres hingga mengumandangkan perdamaian dunia tetapi malah tengkar dengan saudara sendiri,” katanya.

Putra Kiai Fuad Hasyim juga menyayangkan serangan PBNU yang kian sengit akhir-akhir ini. Bahkan, PBNU sudah seperti partai politik yang terus melakukan berbagai manuver untuk menekan PKB. Mulai dari mengumpulkan orang-orang yang kecewa dengan PKB hingga menggalang massa kiai untuk melegitimasi pertengkaran mereka dengan elite PKB.

“Kami kasihan juga dengan para kiai-kiai itu yang harus dimobilisasi untuk melegitimasi manuver elite PBNU dalam menyerang PKB,” katanya.

Gus Faris mengingatkan jika elite PBNU terus menjeburkan diri ke ranah politik praktis maka potensi Muktamar Luar Biasa (MLB) NU akan sangat mungkin terjadi. Menurutnya, apa yang dilakukan elite PBNU untuk melakukan manuver politik sangat mungkin dilakukan elite entitas lain untuk melakukan hal yang sama.

“Jadi ada hukum timbal balik. Kalau elite PBNU bisa melakukan manuver bikin gerakan MLB maka sangat mungkin elite PBNU mendapatkan manuver serupa. Kalau sudah begini maka yang dirugikan adalah kepentingan Nahdliyin karena terus terkoyak oleh manuver tak bertanggung jawab para elitenya,” ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengaku mendapatkan mandat penuh dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar untuk segera memperbaiki PKB. Mandat merupakan hasil pertemuan Tebu Ireng.

"Kemarin kiai berkumpul (di Pesantren Tebuireng, Jombang), mendalami masalah-masalah terkait hubungan PBNU dan PKB," kata Gus Yahya, sapaan Ketua Umum PBNU, ketika ditemui wartawan di kediaman KH Miftachul Ahyar di Pesantren Miftachussunnah, Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

Turut hadir dalam pertemuan di kediaman Rais Aam PBNU, antara lain pengasuh Pesantren Lirboyo KH Anwar Mansyur, pengasuh Pesantren Sidogiri KH Nurhasan, pengasuh Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz, Wakil Rais Aam PBNU sekaligus pengasuh Pesantren Al Amin Kediri KH Anwar Iskandar, pengasuh Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo KH Mutawakil Alallah, serta sejumlah perwakilan kiai dari wilayah Indonesia timur dan barat.

Pengasuh Ponpes Mambaul Maarif Denanyar Jombang, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam juga menyebut, ancaman MLB NU dinilai merupakan bom waktu yang kapan saja bisa meledak. Massa akar rumput disebut mulai gundah dan gelisah melihat PBNU melenceng jauh dari tugas utama, yakni menyejukkan umat.

"Grassroots sudah mulai gundah dan resah melihat PBNU. PBNU hari ini jauh dari kondusif. MLB merupakan bom waktu yang siap meledak kapan pun," kata Gus Salam pada Rabu (14/8/2024).

Menurut Gus Salam, intervensi menjadi gaya PBNU hari ini. Gus Salam mengamati intervensi tidak hanya dirasakan PKB melainkan juga dirasakan tingkat struktur PBNU sendiri. "Apa yang terjadi di banyak tempat di Jawa Timur yang saya lihat dan rasakan sendiri, PBNU begitu arogan dan intimidatif," ujar Gus Salam.

Padahal, Gus Salam meyakini pengurus PBNU paham betul bahwa secara aturan negara PBNU dan PKB merupakan dua entitas berbeda. PKB diatur dalam aturan Parpol, dan NU diatur dalam aturan Ormas. "PKB dan NU entitas yang berbeda. Jadi kalau grassroots mengusulkan adanya MLB sangat wajar," ujar Gus Salam.

Bahkan, Gus Salam mengklaim sebetulnya struktur-struktur NU di tingkat PC dan MWC banyak yang mengusulkan MLB, tetapi mereka takut. Sehingga mereka tidak berani menyuarakan di luar. "Sejujurnya mereka menginginkan MLB," ucap Gus Salam.

Gus Salam mengingatkan berdirinya NU sebagai representasi kiai pesantren, ulama dan tokoh di daerah. Tugas utamanya mendamaikan, menyejukkan, memberi nasihat. Bila ada satu kelompok dengan kelompok lainnya bertengkar maka sepatutnya NU memberikan solusi.

"Nyatanya hari ini PBNU sumber kegaduhan, sering frontal, sering konfrantasi, sering menyimpang. Berbanding terbalik dengan nilai-nilai yang di tanamkan muadziz NU," ujar Gus Salam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Iman Sukri, menolak tegas upaya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencampuri urusan internal PKB.

Hal ini disampaikan Iman usai Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf mengklaim telah mendapatkan mandat dari Rais Aam PBNU, KH Miftachul Ahyar, dari Tebuireng, Jawa Timur untuk memperbaiki PKB.

Iman mengatakan sejarah kelahiran PKB memang lekat dengan Nahdlatul Ulama (NU). Namun, partai berlambang sembilan bintang itu dan PBNU merupakan dua entitas yang berbeda.

"Hubungan PKB cuma dengan Nahdlatul Ulama sebagai wadah aspirasi politik warga NU, bukan dengan PBNU. Ngaco itu (klaim Gus Yahya)," kata Iman pada Rabu (13/8/2024).

Hubungan baik PKB dan NU, lanjut Iman, terjalin hingga saat ini. Terbukti pada saat Pilpres 2024 ketika Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin maju sebagai calon wakil presiden, restu dari kiai-kiai hingga masyayikh NU mengalir deras.

"Jadi jangan asal klaim punya mandat, apalagi sampai mau mencampuri urusan internal," ucap Iman.

Iman menegaskan PKB dan PBNU merupakan entitas yang berbeda. Hal ini mengacu pada aturan yang berlaku di Indonesia.

"PBNU dan PKB secara perundang-undangan entitasnya berbeda. PKB di bawah UU Partai Politik, PBNU di bawah UU Organisasi Kemasyarakatan," ujar Iman.

Menjelang Muktamar PKB yang bakal berlangsung pada 24-25 Agustus 2024 di Bali, Iman memastikan seluruh kader tetap solid di bawah kepemimpinan Cak Imin. Selain pemilihan ketua umum, Muktamar PKB nantinya juga akan membahas berbagai isu politik dan ekonomi, baik internal maupun eksternal.

PKB bakal menggelar Muktamar di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Sebanyak 65 pimpinan partai politik luar negeri yang tergabung dalam organisasi Centrist Democrat International (CDI) akan diundang dan dijadwalkan hadir. PKB merupakan bagian dari CDI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid berpendapat bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak mempunyai hak untuk membenahi partainya. Jazilul menyampaikan pernyataan tersebut setelah Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mendapatkan mandat penuh dari Rais Aam PBNU untuk segera memperbaiki PKB.

“Tidak punya hak. Justru keputusan itu melanggar AD/ART NU, dan melenceng dari khittah NU. Apanya yang mau dibenahi? Justru hari ini PKB memiliki prestasi yang luar biasa,” jelasnya di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Menurut dia, keputusan tersebut melanggar konstitusi sebab PKB dilindungi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sedangkan PBNU sebagai organisasi kemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Oleh sebab itu, ia berpendapat bahwa yang harus dibenahi saat ini adalah PBNU, bukan PKB.

“Sekali lagi karena memang tidak ada hubungannya secara organisatoris antara PKB dengan PBNU. Jadi, itu keputusan yang batal menurut konstitusi partai politik, sekaligus menurut aturan ormas,” katanya.

Ia menambahkan, “Jadi keputusan yang diambil itu melanggar etika sekaligus aturan. Etika dalam bernegara, aturan dalam bernegara, sekaligus etika di dalam Nahdlatul Ulama dan PKB.”

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU mendapatkan mandat untuk memperbaiki PKB setelah para kiai di Pondok Pesantren Tebuireng menyepakati memberikan "Mandat Tebuireng" kepada Rais Aam PBNU.

Setelah mendapatkan "Mandat Tebuireng", Rais Aam PBNU Miftachul Ahyar selanjutnya memanggil Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf yang kebetulan sedang berada di Surabaya.

"Kemarin kiai berkumpul (di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur), mendalami masalah-masalah terkait hubungan PBNU dan PKB," kata Yahya ketika ditemui wartawan di kediaman Miftachul Ahyar di Pesantren Miftachussunnah, Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf segera mengundang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Undangan itu diklaim berdasarkan mandat dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar.

"Ya nanti kalau perlu kita undang Pak Muhaimin Iskandar," kata Gus Yahya ketika ditemui wartawan di kediaman Rais Aam KH Miftachul Ahyar di Pondok Pesantren Miftachussunnah, Surabaya, Selasa (13/8/2024).

Gus Yahya menjelaskan, PBNU mengundang Muhaimin Iskandar untuk berbicara dengan KH Anwar Iskandar dan KH Amin Said Husni (tim panitia khusus bentukan PBNU), Pembicaraan mengenai adanya mandat Rais Aam PBNU untuk memperbaiki PKB.

"Segera, ini kan berkeputusan sebetulnya. Ini kan sebetulnya kemarin ada jeda sedikit karena kiai-kiai mengundang untuk pertemuan di Jombang," ujarnya.

Gus Yahya menegaskan, NU bukannya mau mencampuri keputusan politik atau operasi politik atau apa pun yang dilakukan PKB karena NU tidak lagi campur tangan dalam politik praktis. Akan tetapi, NU ingin mengupayakan agar ada perbaikan-perbaikan di dalam PKB sehingga kembali pada desain awal sebagaimana dulu yang dijanjikan oleh ormas tersebut.

"Ya sekarang Dewan Syuro ndak ada kewenangan sama sekali. Nah, ini kan sudah sama sekali berbeda dari desain awal ketika NU mendirikan," ujarnya.

Menurut Gus Yahya, upaya yang dilakukan ini sebagai langkah untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan dari para kiai dan warga NU yang menjadi konstituen PKB. "Kalau mereka menolak ya tanggung sendiri risiko politiknya. Ini kan soal begitu saja. Ini mekanisme normal, kalau sampean belajar ilmu politik itu normal saja begitu," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mendapatkan mandat penuh dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar untuk segera memperbaiki Partai Kebangkitan Bangsa. Mandat merupakan hasil pertemuan Tebu Ireng.

"Kemarin kiai berkumpul (di Pesantren Tebuireng, Jombang), mendalami masalah-masalah terkait hubungan PBNU dan PKB," kata Gus Yahya, sapaan Ketua Umum PBNU, ketika ditemui wartawan di kediaman K.H. Miftachul Ahyar di Pesantren Miftachussunnah, Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

Dari pertemuan para kiai di Pondok Pesantren Tebuireng tersebut disepakati memberikan 'Mandat Tebuireng' kepada Rais Aam PBNU untuk ndandani atau memperbaiki PKB.

Setelah mendapatkan 'Mandat Tebuireng', Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar selanjutnya memanggil Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf yang kebetulan sedang berada di Surabaya. "Kemudian saya tadi mendapatkan perintah langsung dari Rais Aam untuk menindaklanjuti laporan dari para kiai," kata Gus Yahya.

Mengenai langkah apa yang akan dilakukan dalam memperbaiki PKB, Gus Yahya mengatakan akan segera mematangkan rumusannya. Belum tahu juga apakah dengan mandat ini berarti Muhaimin Iskandar akan digulingkan?

Namun menurut Gus Yahya, masalah antara PKB dan PBNU sebenarnya bukanlah persoalan baru. Hubungan yang tidak baik ini sebenarnya telah terjadi dalam 15 tahun terakhir atau sejak PKB dipimpin Muhaimin Iskandar. "Ini berlangsung lama, sudah lebih dari 15 tahun. Masalah di dalam hubungan PKB dan NU ini sudah lama sekali, tetapi selama ini belum pernah dilakukan upaya-upaya yang masif mengelolanya," katanya.

Turut hadir dalam pertemuan di kediaman Rais Aam PBNU, antara lain pengasuh Pesantren Lirboyo KH Anwar Mansyur, pengasuh Pesantren Sidogiri KH Nurhasan, pengasuh Pesantren Tebuireng K.H. Abdul Hakim Mahfudz, Wakil Rais Aam PBNU sekaligus pengasuh Pesantren Al Amin Kediri K.H. Anwar Iskandar, pengasuh Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo K.H. Mutawakil Alallah, serta sejumlah perwakilan kiai dari wilayah Indonesia timur dan barat.

REPUBLIKA.CO.ID, JOMBANG — Ratusan kiai struktural dan pengasuh pesantren berkumpul di Pesantren Tebuireng, Jombang, Senin (12/8/2024) sore. Dalam pertemuan yang dipimpin tim Pansus PKB (tim bentukan PBNU), KH Anwar Iskandar dan KH Amin Said Husni ini, ratusan kiai meminta PBNU intuk "mendandani" PKB.

Pertemuan dihadiri Pengasuh Pesantren Lirboyo KH Anwar Manshur, pengasuh pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz serta para Rais Syuriah PCNU maupun kiai pesantren dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

“Bisa saya simpulkan ada dua kesepakatan dalam pertemuan ini yakni. Pertama para kiai sepakat bahwa antara PBNU dan PKB memiliki hubungan ideologis, historis, politis, organisatoris dan kultural,” ujar Kiai Anwar Iskandar dalam siaran persnya, Senin (12/8/2024).

Kesepakatan kedua, lanjut dia, para kiai meminta PBNU segera mengambil langkah strategis dalam rangka perbaikan PKB ke depan. Kesepakatan ini diambil setelah para kiai merasa bahwa PKB selama ini semakin jauh dari muruah utama saat partai itu didirikan.

KH Amin Said Husni misalnya mengatakan, karena didirikan PBNU maka kepengurusan PKB mulai level DPP hingga bawah semestinya hampir sama dengan struktur di NU.“Ada Rais Syuriah di PKB dinamakan Dewan Syuro. Ada Tanfidziyah di PKB dinamakan Dewan Tanfidz. Hanya beda nama dikit, tapi fungsinya hampir sama,” ucap Kiai Amin.

Sayangnya, saat ini fungsi Dewan Syuro telah dikebiri di PKB. Padahal Dewan Syuro harusnya menjadi penentu utama partai.“Dulu sama dengan NU, malah calon ketua Dewan Tanfidz harus seizin Dewan Syuro. Tapi sekarang ketua Dewan Tanfidz penunjukan DPP yang dalam hal ini Ketua Umum,” kata dia.

Keputusan organisasi harusnya juga sama dengan NU yakni harus ada tandatangan empat orang: Ketua Dewan Syuro, Sekretaris Dewan Syuro dan Ketua Tanfidz serta Sekretaris Tanfidz. Saat ini, Dewan Syuro tidak lagi harus menandatangani semua keputusan partai.

Para kiai yang hadir di Tebuireng ini juga mengungkapkan beberapa fakta bahwa PKB memang sudah terlalu jauh meninggalkan NU.“Padahal dulu kami di bawah mendirikan PKB itu musuhnya kader partai lain dan diancam carok. Tapi kini mereka seakan tidak lagi butuh NU,” kata Rais Syuriah PCNU Kraksaan.

Pertemuan mantan dewan syuro..

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode masa khidmat 2010-2021 KH Said Aqil Siroj meminta seluruh kader PKB untuk menjadikan serangan, kritikan, dan penggerogotan yang terjadi hari ini sebagai cambuk. Kiai Said meyakini semakin mereka mengkritik PKB, PKB semakin sehat dan kuat.

Hal itu disampaikan Kiai Said dalam Istigosah Kubro yang digelar DPC PKB Bandung. "Jadikan apa yang dihadapi hari ini sebagai cambuk. Jadikan sebagai jamu, pahit, tidak papa asal sembuh. Semakin mereka mengkritik PKB, PKB semakin sehat dah kuat," kata Said dalam keterangannya pada Ahad (11/8/2024).

Kiai Said menyebut PKB di bawah kepemimpinan Gus Abdul Muhaimin semakin maju. Perolehan kursi di tingkat pusat bertambah, dari 58 kursi menjadi 68 kursi. "Itu semua berkat Gus Muhaimin, dan temen-teman PKB di pusat dan daerah," lanjut dia.

Kiai Said menyaksikan sendiri bagaimana PKB Bandung solid dan jaya. Itu terjadi karena adanya kekompakan antara Nahdlatul Ulama (NU) dan PKB."Tanpa kekompakan antara NU dan PKB, tidak mungkin sukses," ujar Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon itu.

Mutasyar PBNU masa khidmad 2022-2027 bercerita bahwa ia termasuk tim lima pendiri PKB. Tim lima bertugas membuat konsep PKB baik muqadimah maupun AD/ART.

"Dari lima orang anggota tim lima, tiga orang telah meninggal dunia, dan dua orang masih hidup. Yakni saya dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Tiga orang yang telah berpulang, bapak Rozi Munir, bapak Ahmad Bagdja, dan bapak Mustopa Zuhad," kata Said.

Diketahui, perseteruan PKB dan PBNU berawal dari dibentuknya Pansus Angket Haji di DPR RI. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menilai pembentukan Pansus ini diiringi dengan motif pribadi. Pernyataan tersebut lalu dibantah kubu PKB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) menyebut telah mengundang secara personal tokoh Nahdlatul Ulama(NU) untuk hadir dalam acara muktamar partai pada 24-25 Agustus 2024 di Bali. Walaupun demikian, Sekretaris Organizing Committee Muktamar PKB Zainul Munasichin enggan menjawab terkait undangan untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama agar hadir di muktamar partainya.

"Untuk pimpinan-pimpinan organisasi kemasyarakatan, karena ini perhelatannya adalah perhelatan partai politik, tentu yang kami undang adalah yang memang domainnya adalah domain partai-partai politik ya," kata Zainul di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin.

Sementara itu, ia menjelaskan bahwa peserta Muktamar PKB adalah utusan Dewan Pimpinan Cabang dan Wilayah (DPC dan DPW), pengurus Dewan Pimpinan Pusat, hingga pimpinan badan otonom partai di tingkat pusat. Ia mengatakan bahwa sekitar 5.500 orang akan menghadiri Muktamar PKB.

"Akan tetapi, karena muktamar ini adalah forum tertinggi pengurus dan juga anggota Partai Kebangkitan Bangsa, tentu kami mengundang seluruh pihak untuk ikut hadir dan meramaikan perhelatan muktamar kami lima tahun sekali," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Steering Committee (Komite Pengarah) Muktamar PKB Faisol Riza mengatakan bahwa partainya memutuskan akan melaksanakan muktamar pada tanggal 24-25 Agustus 2024 di Bali.

"Persiapan semua sudah selesai, juga sudah disampaikan kepada seluruh pengurus DPW (dewan pengurus wilayah)-DPC (dewan pengurus cabang) tentang pelaksanaan muktamar pada tanggal 24-25 Agustus ini," kata Faisol di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (9/8).

Muktamar, kata dia, adalah forum tertinggi di PKB untuk mengambil keputusan tertinggi, dan dihadiri oleh semua perwakilan atau utusan dari DPW maupun DPC di seluruh Indonesia beserta badan otonom partai.

Walaupun demikian, dia mengaku pelaksanaan muktamar tersebut cukup padat karena berdekatan dengan masa pendaftaran Pilkada 2024, mulai 27 hingga 29 Agustus 2024.