BOGOR, KOMPAS.com – Penantian panjang Juwariyah (50) selama empat tahun untuk mendapatkan rumah layak huni akhirnya terwujud. Warga Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, itu mengaku bahwa dirinya kini bisa bernapas lega.

Hal ini terwujud berkat Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang difasilitasi Pemerintah Kota Bogor.

Kondisi rumah Juwariyah sebelumnya sangat jauh dari kata nyaman. Berlokasi di pinggiran kota, rumahnya dibangun dari bahan-bahan seadanya --dengan tembok kayu yang rapuh dan lantai tanah.

"Kalau dulu buang air pasti ke sungai di belakang rumah," kata Juwariyah saat ditemui, Selasa (22/10/2024).

Sungai itu, kata Juwariyah, selain tempat bermain anak-anak kampung, juga menjadi tempat pembuangan limbah sehari-hari bagi warga yang belum memiliki septic tank.

Selama bertahun-tahun, Juwariyah dan keluarganya hidup dalam keterbatasan fasilitas dasar. Hingga pada 2020, sang suami mendaftar dalam program perbaikan rumah dari Pemkot Bogor, dengan harapan mendapatkan kamar mandi lengkap dan septic tank. Namun, waktu terus berlalu tanpa kepastian.

Baru pada September 2024, kabar baik itu datang. Rumah Juwariyah terpilih sebagai salah satu yang akan direnovasi melalui program RTLH.

“Akhirnya dipilih, pembangunan 20 hari, tapi tukang yang membangun diberi waktu 10 hari. Jadi bapak sama menantu yang meneruskan,” ujar Juwariyah.

Kini, rumah Juwariyah berubah drastis. Tembok kayu rapuh digantikan dengan bata merah yang kokoh, sebagian sudah diplester, memberikan perlindungan lebih baik dari hujan dan angin.

"Alhamdulillah, sekarang rumahnya sudah lebih bagus, temboknya tidak lagi kayu yang mudah lapuk," tambahnya.

Perubahan lain yang dirasakan adalah adanya sekat-sekat antar kamar, yang terbuat dari papan triplek, memberikan privasi bagi setiap anggota keluarga.

Namun, yang paling disyukuri Juwariyah adalah kamar mandi dan septic tank baru yang kini melengkapi rumah mereka. Keluarganya tidak perlu lagi ke sungai untuk keperluan mandi atau buang air.

"Alhamdulillah sekarang bisa mandi dan buang air besar di rumah, tidak perlu lagi ke sungai," ujarnya penuh syukur.

Juwariyah adalah salah satu dari 41 warga yang menerima bantuan renovasi melalui program RTLH. Menurut Lurah Mekarwangi, Muhammad Nur, bantuan ini diberikan untuk rumah yang mengalami kerusakan ringan hingga berat, dengan nilai bantuan maksimal mencapai Rp 17 juta.

“Dari 41 rumah, ada yang rusak ringan, mungkin nilainya di bawah Rp 10 juta, di atas itu maksimum sampai Rp 17 juta,” jelas Nur.

Jakarta -

Rumah susun (Rusun) untuk ASN-Hankam di Ibu Kota Nusantara (IKN) ditarget rampung sepenuhnya sampai 47 tower pada Desember 2024. Namun selain penyelesaian proyek, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga mendorong berbagai fasilitas sosial dihadirkan agar para abdi negara bisa hidup dengan nyaman.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, awalnya menegaskan Rusun ASN-Hankam ditarget fungsional lengkap tahun ini. Tapi, pihaknya tidak hanya bertugas merampungkan infrastrukturnya, PUPR juga merancang agar ada berbagai tempat fasilitas sosial yang bisa menunjang kehidupan para ASN-Hankam.

"Kami di perumahan tidak ada cerita itu hanya membangun (infrastruktur) fisik. Anda lihat itu juga lengkap dengan furniturnya, termasuk kita bangun ekosistem di bawahnya, ada crowd (populasi) yang diharapkan presiden. Semisal ada Indomaret, ada PAUD, macem-macem," kata Iwan di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2024).

Meski kewenangan untuk kepastian kehadiran berbagai fasilitas sosial itu berada di bawah OIKN, Iwan mengatakan PUPR sudah merancang konsep fasilitas sosial di Rusun ASN-Hankam. Bakal ada lima sampai delapan tower yang bakal diatur punya Indomaret dan toko-toko ritel lainnya.

Selain itu, PUPR juga merancang tempat buat berbagai fasilitas lain seperti balai warga, coffeeshop, barbershop, sampai tempat pemularasan jenazah. PUPR juga mengatur agar toko-toko ritel di Rusun ASN-Hankam tidak akan menumpuk.

"Itu juga kita tata retailnya jangan sampai numpuk. Di satu kawasan mohon maaf kan mungkin satu dua saja (toko ritel). Kemudian ada barbershop di sana, ada resto tempat makan, kita bagi. sehingga kawasan itu jadinya betul-betul compact," jelasnya.

Menurut Iwan, salah satu bukti dari perlunya fasilitas sosial itu sudah terlihat ketika 12 tower Rusun ASN-Hankam digunakan secara fungsional saat HUT RI. Saat itu, sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti BNI dan PT Pos membuat cafe yang ramai dipadati pengunjung. Kemudian ada Indomaret yang juga ramai dikunjungi oleh para tamu undangan dan petugas Paskibraka untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Ia pun mengatakan bahwa hal itu adalah bukti kecil dari upaya PUPR untuk melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Rusun ASN-Hankam tidak hanya menjadi tempat tidur, tapi juga menjadi hunian yang layak.

"Nah artinya crowd ini harus kita bangun. Harapan saya fisik sudah tanggung jawab kami, tapi tadi, urusan rumah bukan hanya urusan kamar, kasur, dan bantal, tapi juga urusan kehidupan. Urusan perut, urusan potong rambut, butuh refleksi, karaoke, itu kita siapkan jadi tempat yang asik, siap atau juga ada spa," pungkasnya.

Simak Video: Penampakan Rusun ASN di IKN

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

Solo: PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) bersama dengan DTS Indonesia mengkaji tentang peran sektor perumahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hasil kajian pada 2023 menunjukkan bahwa untuk setiap Rp1 triliun yang diinvestasikan pada sektor perumahan, dapat meningkatkan PDB sekitar Rp1,9 triliun.

Selain itu juga bisa mengurangi kemiskinan hingga 6.107 orang, berdampak pada 185 sektor lainnya, termasuk di dalamnya sektor pendidikan dan kesehatan, dua sektor penting dalam peningkatan kualitas SDM dan pengentasan stunting.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan topik “Peran Sektor Perumahan sebagai pendorong Perekonomian dan Pengentasan Kemiskinan Nasional”.
SMF selaku Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan akan menyampaikan hasil detail FGD ini sebagai sumbangsih Sekretariat kepada Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tanggal 25 Agustus 2024. Tanggal ini dipilih sebagai bagian dari peringatan hari Perumahan Nasional 2024.

"Terdapat empat indikator dari kelayakan hunian, yaitu, akses air bersih, akses sanitasi layak, ketahanan bangunan, dan luas bangunan," kata dia dalam keterangan tertulis dalam keterangan tertulis, Senin, 5 Agustus 2024.

Berdasarkan data Survei Sosio Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 yang diolah SMF mencatat bahwa sebanyak 26,92 juta rumah tangga (ruta) Indonesia, atau sekitar 36,85 persen, masih tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH). Sedangkan backlog kepemilikan mencapai angka 9,91 juta (13,56 persen) ruta.

Menurutnya, poin penting yang perlu diperhatikan adalah terdapat irisan antara isu RTLH dan backlog kepemilikan, sehingga isu perumahan terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu masyarakat yang tinggal di hunian milik tidak layak sebanyak 22,43 juta ruta sebesar 30,71 persen.

Baca juga: SMF Cetak Laba Bersih Rp466 Miliar Sepanjang 2023

Kemudian masyarakat yang tinggal di hunian non milik tidak layak sebanyak 4.49 juta ruta 6,15 sebanyak dan backlog kepemilikan 5,42 juta ruta sebanyak 7,42 persen. Sehingga jumlah rumah tangga Indonesia yang masih memiliki permasalahan perumahan mencapai angka 32,34 juta ruta 44.27 persen pada 2023.

SMF mengusulkan agar intervensi di sektor perumahan dapat berjalan efektif dan efisien dari sisi anggaran, maka intervensinya harus tersegmentasi berdasarkan empat dimensi sosio ekonomi, yaitu isu yang dihadapi, kelayakan hunian vs. kepemilikan.

Selanjutnya, kemampuan ekonomi, miskin dan rentan vs. masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) vs. non MBR, lokasi tinggal, perkotaan vs. perdesaan non pesisir vs. perdesaan pesisir, dan jenis pekerjaan, formal vs. informal.

Fokus utama intervensi pemerintah ada pada kelompok masyarakat miskin, rentan, dan MBR, di mana backlog kepemilikan dari ketiga kelompok tersebut sebesar 8,33 juta ruta dengan sebaran 6,38 juta di perkotaan, 1,19 juta di perdesaan pesisir, dan 0,75 juta di perdesaan non pesisir.

Sedangkan untuk isu kelayakan hunian dari ketiga kelompok tersebut berjumlah 19,81 juta ruta yang tersebar 9,32 juta di perkotaan, 6,84 juta di perdesaan pesisir, dan 3,66 juta perdesaan non pesisir.

“Untuk mendorong peran sektor perumahan dalam perekonomian nasional, pengentasan kemiskinan, dan menyelesaikan isu perumahan, maka pemerintah perlu segera mengambil intervensi yang konkret, dan efektif," jelas dia.

Pemerintah juga perlu fokus pada backlog kepemilikan dan kelayakan hunian di kelompok masyarakat miskin, rentan, dan berpenghasilan rendah melalui program FLPP Tapak/Susun, Rent to Own Tapak/Susun, Kredit Bangun Rumah (KBR), Rumah sosial, Rumah sewa, Bedah rumah, Housing Micro Finance (HMF), Kredit Renovasi Rumah (KRR), dan program lainnya.

Hal tersebut tentunya dengan memperhatikan tiga dimensi sosio ekonomi lainnya, yaitu lokasi, penghasilan, dan jenis pekerjaan, sehingga intervensi yang diimplementasikan juga efisien dari sisi anggaran," ujar Ananta.

Berdasarkan simulasi dampak ekonomi dan sosial yang dilakukan SMF, dalam lima tahun ke depan diperkirakan sektor perumahan dapat berkontribusi pada peningkatan PDB hingga Rp1.628 Triliun dan berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan sebanyak 5,23 juta orang 20,2 persen.

Untuk dapat mewujudkan dampak ekonomi dan sosial tersebut, Ekosistem Pembiayaan Perumahan perlu mengorkestrasi strategi yang tersedia dari berbagai pemangku kepentingan dalam menyelesaikan permasalahan perumahan secara komprehensif.

Selain itu, Ekosistem Pembiayaan Perumahan juga perlu membuat masterplan perumahan yang mendorong kolaborasi dan sinergi para pihak, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, BUMN, BUMD, LSM, Publik, Masyarakat dan pihak lainnya yang menjadi satu kesatuan dalam Ekosistem Perumahan.

Terakhir, mengoptimalkan penggunaan APBN dan APBD, serta melibatkan pendanaan yang bersumber dari pasar modal, dana CSR, hibah, lembaga donor, dan sumber pendanaan lainnya dalam merealisasikan inisiatif untuk mengatasi masalah sektor perumahan, mengentaskan kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

FGD yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, perwakilan perbankan, BP Tapera, para pakar dan pengamat perumahan bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan, merumuskan strategi, dan rekomendasi kebijakan terkait peran sektor perumahan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan untuk mendukung program pemerintah selanjutnya.

(KIE)