JAKARTA, KOMPAS.COM – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI JakartaHeru Budi Hartono menyoroti masalah perubahan iklim di Jakarta. Ia mengungkapkan, telah terjadi 5.170 peristiwa bencana yang melanda kota ini selama 2019-2023.

“Perubahan iklim telah menjadi isu yang nyata dan mendesak bagi masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Di Jakarta sudah ada peningkatan intensitas bencana akibat perubahan iklim,” kata Heru saat menghadiri Crisis Management Conference 2024 pada Mei lalu.

Dalam paparannya, Heru sempat membahas wilayah pesisir utara Jakarta yang rentan banjir rob akibat pasang laut. Wilayah pesisir pun berpotensi mengalami abrasi yang juga disebabkan perubahan iklim.

Untuk mengatasi hal ini, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) Provinsi DKI Jakarta menempuh berbagai upaya, untuk menjaga wilayah pesisir dari ancaman kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim. Salah satunya dengan penanamanmangrove.

Kepala Distamhut Provinsi DKI Jakarta Bayu Meghantara menyatakan, penanaman mangrove di hutan lindung Jakarta memiliki beberapa manfaat penting. Mangrovepunya kemampuan tinggi dalam menyerap karbondioksida, sehingga menjadi salah satu opsi dalam mitigasi perubahan iklim.

“Seperti yang kita ketahui, mangrove sangat bermanfaat dalam melindungi garis pantai dari erosi dan kerusakan akibat gelombang laut. Tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekosistem yang luas serta restorasi lingkungan di wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim,” ujar Bayu dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (20/9/2024).

Lebih lanjut, ia pun mengemukakan bahwa mangrove menjadi habitat yang penting bagi berbagai jenis spesies flora dan fauna. Karena itu, hutan mangrove sangat ideal untuk menjadi tempat pendidikan dan penelitian, dalam memahami ekosistem pesisir serta konservasi.

Bayu menambahkan, mangrove membantu pula meningkatkan kualitas air. Karena kelebihannya sebagai penyaring alami yang mampu mengurangi polutan dan sedimen yang masuk ke laut.

“Menanam mangrove penting sebagai upaya konservasi dan restorasi lingkungan di wilayah yang rentan. Dengan banyak flora dan fauna di sana, hutan mangrove juga dapat menjadi sumber mata pencaharian masyarakat, misalnya dari ikan, moluska, dan kayu. Dapat dikatakan bahwa hutan mangrove juga mendukung kesejahteraan masyarakat,” jelas Bayu.

Ia mengakui, meski banyak manfaat yang didapat, penanaman mangrove menghadapi berbagai tantangan. Pertama, soal konservasi lahan yang mengurangi ruang bagi ekosistem mangrove.

“Banyak area pesisir Jakarta telah digunakan untuk pembangunan, perumahan, industri, dan budi daya perikanan. Hal ini mengubah karakteristik lingkungan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan mangrove,” ucap Bayu.

Kedua, soal pencemaran air dari limbah industri, domestik, dan limbah berbahaya yang dapat memengaruhi kualitas air tanah bagi pertumbuhan mangrove. Menurut Bayu, pencemaran air tidak ideal bagi mangrove untuk tumbuh.

Ketiga, masalah perubahan iklim yang membuat permukaan air laut naik dapat mengancam ekosistem mangrove. Belum lagi suhu dan pola curah hujan yang tidak menentu, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan pertumbuhan mangrove.

“Ketiga faktor ini saling berinteraksi dan menciptakan tantangan yang kompleks untuk kami, dalam mengupayakan konservasi dan penanaman mangrove di Jakarta,” tutur Bayu.

Distamhut Provinsi DKI Jakarta telah menanam 2.000 mangrove hingga Juli 2024. Upaya ini untuk meningkatkan pengelolaan fungsi ekologi mangrove yang berkelanjutan. Agenda ini bekerja sama dengan sejumlah pengusaha swasta dan komunitas penggiat lingkungan hidup.

Selain di Jakarta, Distamhut juga menanam mangrove di Kepulauan Seribu. Kehadiran mangrove di Kepulauan Seribu bersamaan dengan transplantasi karang, untuk membantu restorasi, peningkatan biodiversitas, pelindung pantai, serta habitat hewan laut.

Mangrove sebagai solusi alam

Penanaman mangrove di wilayah pesisir Jakarta mendapat perhatian dari pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga. Menurutnya, pemerintah harus memperluas reforestasi mangrove di utara Jakarta, untuk mengatasi abrasi dan banjir rob akibat perubahan iklim.

Ia menilai, penanaman mangrove masih jauh lebih baik ketimbang membangun giant sea wall dalam konteks memberikan perlindungan di wilayah pesisir. Selain memiliki nilai ekologi yang lebih baik, penanaman mangrove pun lebih murah dan memberikan dampak berkelanjutan.

“Hutan mangrove merupakan benteng alami pantai yang tidak hanya berfungsi untuk melindungi, tetapi juga sebagai tempat hidup aneka ragam hewan dan tumbuhan. Semakin luas dan semakin tebal mangrove, semakin bagus untuk melindungi wilayah pesisir,” tutur Nirwono kepada Kompas.com, Selasa (1/10/2024).

Ia pun menekankan bahwa reforestasi hutan mangrove memberikan dampak lingkungan dan sosial yang lebih baik. Dari sisi lingkungan, terbukti efektif dalam mencegah abrasi, banjir rob, bahkan dampak tsunami. Sementara, dari sisi sosial, dapat menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat pesisir.

“Jika dibandingkan dengan giant sea wall yang tidak memberikan dampak lingkungan dan sosial, hutan mangrove jelas lebih berkelanjutan. Dalam 20 tahun ke depan, apa tembok raksasa itu masih kokoh menahan terjangan ombak? Kalau mangrove, makin lama dan makin tebal, akan semakin kuat. Terlihat perbedaannya,” papar Nirwono.

Karena itu, ia mendesak pemerintah agar menjalankan master plan revitalisasi kawasan pesisir. Salah satu yang harus diutamakan adalah membangun satu kilometer hutan mangrove setiap satu tahun.

“Lebar pantai Jakarta mencapai 32 kilometer. Jika setiap kilonya bisa ditumbuhi hutan mangrove, dampaknya akan sangat besar. Harus ada perencanaan yang matang dan eksekusi yang serius. Ini tergantung bagaimana pemimpin Jakarta melihat isu perubahan iklim yang sudah di depan mata,” tegas Nirwono.

Lebih lanjut, Nirwono pun berharap agar reforestasi hutan mangrove lebih diutamakan, dalam konteks penyelesaian isu perubahan iklim di Jakarta.

Apalagi, menurutnya, Jakarta baru memiliki dua hutan mangrove yang masih sangat kurang untuk mengatasi masalah perubahan iklim di pesisir. Jumlah ini jauh dari kata ideal dan masih harus dikejar, mengingat dampak serius perubahan iklim sudah dirasakan masyarakat pesisir.

“Nature versus nature. Biarkan alam mengatasi masalah perubahan alam secara alami. Hutan mangrove jelas lebih berkelanjutan dan memiliki nilai ekologi yang lebih baik. Harusnya yang dibangun adalah giant mangrove wall,” urai Nirwono. (Rindu Pradipta Hestya)

Sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan timah yang disebut merugikan keuangan negara Rp 300 triliun kembali digelar kemarin. Salah satu saksi yang dihadirkan Jaksa adalah Ayu Lestari Yusman selaku manajer keuangan PT Refined Bangka Tin (RBT) sebagai saksi.

Dalam persidangan tersebut saksi mengungkap bahwa rupanya PT RBT telah membayar dana jaminan reklamasi sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pelestarian lingkungan di wilayah tambang tempatnya beroperasi.

Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup itu dibayarkan perusahaan saat mengajukan IUP wilayah pertambangan seperti amanah Pasal 43 Ayat (2) butir (a) UPPLH.

Adapun dana jaminan pemulihan lingkungan hidup adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

"PT RBT pernah menempatkan jaminan reklamasi setiap tahunnya," tutur Ayu Lestari dalam persidangan tersebut, dikutip, Selasa (10/9/2024).

Namun, ia mengaku tak ingat berapa besar nominal dana jaminan yang dibayarkan tersebut. Yang ia bisa pastikan adalah nominal yang dibayarkan sudah sesuai dengan ketentuan dari Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) setempat.

"Jumlahnya ratusan juta, dan dasar jumlah penempatan jaminan reklamasi berdasarkan surat dari dinas ESDM," tegas dia.

Dalam kesempatan itu ia juga memastikan bahwa dalam menjalankan kegiatannya, PT RBT memperoleh bijih timah dari wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah.

"Bijih timah yang dipergunakan untuk kerja sama adalah bijih timah yang diperoleh langsung dari IUP PT Timah," sambung dia.

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab tudingan yang menyebut kegiatan pertambangan yang dilakukan, merambah kawasan hutan lindung dan merusak lingkungan.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari saksi lainnya yang hadir dalam persidangan di hari yang sama, Direktur CV Teman Jaya, Kurniawan Efendi Bong.

Kurniawan sendiri adalah pemilik lahan yang masuk dalam wilayah IUP PT Timah. Dalam kerja samanya dengan PT Timah, ia mengatakan bahwa lahan tempat aktivitas pertambangan merupakan tanah perkebunan baik miliknya maupun wilayah masyarakat lain yang ia beli.

"Tidak ada kawasan hutan yang ditambang, PT Timah sudah menentukan tidak ada penambangan di hutan," sambung dia.

Dalam persidangan tersebut, Kurniawan kembali menegaskan kesaksian saksi-saksi sebelumnya mengenai pola kemitraan PT Timah dengan masyarakat pemilik lahan yang masuk dalam lingkup IUP PT Timah.

"PT Timah merangkul masyarakat menggunakan CV termasuk CV Teman Jaya," jelas dia.

Pola kemitraan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 136 UU Pertambangan di mana pemilik IUP harus menyelesaikan hak atas tanah sebelum melakukan operasi.

Pola kemitraan dengan masyarakat ini sendiri dipandang sebagai win-win solution karena pada faktanya, tanah yang dikuasai oleh PT Timah jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan total luas lahan pada IUP PT Timah, sehingga menyebabkan konflik antara masyarakat dengan PT Timah.

Dengan adanya pola kemitraan denga masyarakat pemilik lahan seperti Kurniawan, PT Timah tetap bisa memperoleh timah yang ada pada wilayah IUP-nya, sementara masyarakat pemilik lahan juga memperoleh hak ekonomi atas lahannya.

MALANG, iNews.id - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda kawasan hutan lindung di lereng Gunung Arjuno, Kabupaten Malang, Selasa (23/7/2024).

Titik api diketahui muncul sekitar pukul 10.00 WIB di Bukit Pager Watu perbatasan Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari dan Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang.

Kasi Humas Polres Malang Ipda Dicka Ermantara mengatakan, kebakaran tersebut melanda kawasan hutan lindung yang masuk dalam kawasan Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, yang berada di area lahan dikelola Perhutani.

"Titik api terpantau pada Petak 117 A HL dan petak 116 HL yang termasuk dalam Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari," kata Dicka Ermantara.

Tim gabungan terdiri atas Perhutani, TNI, kepolisian, perangkat desa, hingga relawan, langsung menuju area yang terbakar. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena lokasinya di lereng tebing curam dan jurang.

"Titik api berhasil dipadamkan oleh tim gabungan, dengan peralatan seadanya. Kebakaran tersebut diperkirakan telah melalap lahan yang ditumbuhi tanaman liar dan ilalang seluas 21 hektare," katanya.

Dia menambahkan, Polres Malang masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran. Polisi juga tengah mengumpulkan keterangan saksi dan bukti di lokasi kejadian. 

"Kami mengimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di kawasan hutan agar berhati-hati dalam menggunakan pemantik api maupun membuang puntung rokok, untuk meminimalisir potensi kebakaran hutan. Hal ini dikarenakan musim kemarau yang berkepanjangan membuat rumput menjadi kering serta mudah terbakar saat terkena api," katanya

Editor: Kastolani Marzuki

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berkomitmen melanjutkan kebijakan satu peta untuk mendukung penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang dan kawasan hutan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyebutkan, progres penetapan kawasan hutan hingga Juni 2024, telah mencapai 106.554.226,72 ha atau 84% dari total luasan kawasan hutan yang mencapai 125.664.549,9 ha.

Siti mengakui ada banyak hambatan dalam penetapan atau pengukuhan kawasan hutan itu salah satunya menyangkut batas hutan.

"Sehingga ada daerah yang (penetapan administrasi) belum rapi 100%," jelas Siti dalam One Map Policy Summit 2024, Kamis (11/7).

Siti mencontohkan beberapa kawasan yang belum mendapatkan pengukuhan kawasan hutan seperti Papua tepatnya di Kabupaten Jayawijaya karena ada kendala daerah konflik. Kemudain Papua Tengah dan Riau yang terkendala adanya area terbangun di kawasan hutan.

"Jadi ini gambaranya, sebetulnya dilapangan sudah diselesaikan. Tapi ada pengukuhan yang perlu penyelesaian dari berbagai hal tadi," urai Siti.

Lebih lanjut, Siti mengatakan, proses penetapan administrasi ini juga tidak gampang. Sebab, untuk membuat berita acara, KLHK memerlukan penyeleksian kembali dan berlu mendapatkan beberapa persetujuan dari kementerian/lembaga sampai pemerintah daerah.

"Seluruhnya sebetulnya sudah menju 100% tapi yang sudah rapi berita acaranya baru 84%," tambahnya.

Diketahui, kebijakan satu peta sendiri diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Pelaksanaan kebijakan satu peta bermanfaat dalam perencanaan ruang skala luas, percepatan penyelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan lahan, serta percepatan pelaksanaan program-program pembangunan infrastruktur dan kawasan.

Peraturan Presiden ini juga mendukung penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja mealalui PP No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin atau Hak Atas Tanah.

Peraturan pemerintah ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang baik antara RT/RW, kawasan hutan, maupun izin atau hak atas tanah yang terjadi di Indonesia.