Berau: Pengelolaan tambang yang tidak tepat dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan di masa depan. Salah satu contohnya terjadi di Nauru, negara di Pasifik Tengah yang kini menjadi negara termiskin di dunia dan menghadapi krisis air bersih, meskipun dulunya merupakan salah satu negara terkaya.

“Nauru dulu negara kecil yang kaya karena tambang, namun karena tidak dikelola untuk masa depan, sekarang mereka menjadi negara termiskin di dunia,” ungkap Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dalam kunjungannya ke Green House PT Berau Coal, Selasa, 29 Oktober. Kunjungan tersebut dilengkapi dengan kegiatan penanaman bibit kakao di Kawasan Pengembangan Masa Depan (Kembang Mapan), lahan eks tambang seluas 709,9 hektare yang dikelola untuk masa depan.

Akmal menjelaskan, pendekatan pengelolaan tambang di Berau Coal berbeda dengan yang terjadi di Nauru pada tahun 1980-an. Berau Coal berkomitmen pada pengelolaan yang ramah lingkungan dengan transformasi tambang menuju sektor pertanian, peternakan, dan perikanan demi keberlanjutan.
Meskipun begitu, upaya Berau Coal masih menghadapi tantangan dari stigma negatif bahwa tambang hanya membawa kerusakan lingkungan. Namun, Akmal menekankan bahwa contoh yang dilakukan Berau Coal dan perusahaan pemegang IUP lainnya menunjukkan komitmen pada penghijauan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita perlu kampanye positif dan aksi nyata bahwa tambang harus menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat serta memperbaiki lingkungan untuk masa depan,” tegas Akmal.

Ia mencontohkan Berau Coal yang memiliki konsesi seluas 108.000 hektare dengan 23.000 pekerja sebagai model pembangunan berkelanjutan. Selain itu, perusahaan juga turut membantu mewujudkan ketahanan pangan di daerah dengan memanfaatkan lahan eks tambang tanpa mengganggu pasar lokal masyarakat.

“Jika perusahaan mampu mengembangkan pertanian, peternakan, dan perikanan di lahannya, maka tidak perlu mengganggu pasar masyarakat. Jangan-jangan Berau Coal yang malah menyebabkan inflasi di Berau,” canda Akmal.

Ia menyampaikan harapannya agar perusahaan-perusahaan tambang dapat terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi dan mencapai kemandirian pangan. “Perusahaan harus membantu dengan menanam pangan untuk kebutuhan internal, agar tidak memengaruhi pasar masyarakat,” lanjutnya.

Akmal juga menyoroti kerusakan tambang yang kerap diakibatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab atau tambang ilegal. “Masalahnya, ada pihak yang ingin ikut menggali tapi tidak punya sumber daya untuk memulihkan kembali,” ujarnya.

Di akhir acara, PT Berau Coal menyerahkan bantuan CSR berupa 20 rumah layak huni dan 180.000 bibit kakao untuk masyarakat. Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Operasional dan HSE PT Berau Coal Arief Wiedhartono, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kaltim Ujang Rachmad, Kepala ESDM Kaltim Bambang Arwanto, dan Pjs Bupati Berau Sufian Agus.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Jakarta -

Pemerintah memberikan restu kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Beberapa yang disorot belakangan ini antara lain Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah.

Selain PBNU dan Muhammadiyah, pemerintah juga akan memberikan izin pengelolaan tambang kepada Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan memberikan izin tambang kepada PP Persis. Dia mengatakan, pemberian izin itu saat ini masih dalam proses.

Dia mengatakan, dirinya telah berkomunikasi dengan PP Persis belum lama ini. "Oh kita kasih, lagi dalam proses, Persis kemarin PIC-nya sudah telepon saya," katanya di TMII Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Namun demikian, Bahlil belum bicara lebih jauh tambang mana yang akan dikelola PP Persis.

Dikutip dari detikNews, PP Persis menerima tawaran untuk mengelola tambang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. PP Persis ingin memberikan contoh pengelolaan tambang yang baik. Ketua Umum (Ketum) PP Persis KH Jeje Zaenudin mengatakan kebijakan dari pemerintah adalah kebijakan yang positif.

"Kami berpendapat ini adalah kebijakan yang positif yang disediakan oleh pemerintah yang wajar jika mendapat sambutan positif pula," ujarnya, Selasa (30/7/2024) lalu.

Menurut Jeje, tawaran dari pemerintah adalah tantangan bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk memberdayakan pengusaha. Mereka pun harus menjadi contoh bagaimana mengelola tambang yang baik.

"Juga merupakan peluang sekaligus tantangan bagi ormas bagaimana memberdayakan SDM pengusahanya yang memiliki keahlian dan kemampuan usaha pertambangan untuk memberi contoh bagaimana mengelola sumberdaya alam secara benar sesuai regulasi," katanya.

(acd/rrd)

JAKARTA, investor.id – Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir merespons konsesi tambang dari pemerintah yang diperoleh dari pemerintah. Ia menyebut masyarakat tak perlu meremehkan ormas dalam mengelola tambang.

“Jangan underestimate, kami Muhammadiyah itu kan juga bisa bangun sekolah, lembaga pendidikan tinggi, rumah sakit, dan usaha bisa bikin hotel, insyaallah bisa juga menjalankan program-program berskala besar, tentu dengan rasionalitas yang tinggi, profesionalitas,” ungkap Haedar kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Haedar menekankan masyarakat perlu memahami bahwa ormas mengelola tambang adalah bagian dari bidang bisnis yang selama ini hanya dikelola konglomerat saja.

“Saya pikir masyarakat perlu diajak untuk lebih memahami persoalan tambang itu bahwa ini program sebagaimana program pada umumnya, yakni di bidang usaha, di bidang bisnis yang mungkin berbeda itu selama ini dikuasai oleh mereka yang disebut dengan konglomerat, bergeser ke ormas,” ujar Haedar

Selanjutnya, Haedar menekankan aspek lingkungan yang bakal menjadi fokus Muhammadiyah dalam mengantisipasi perubahan iklim dan dampak pengelolaan tambang.

“Kita punya Muhammadiyah Climate Center, satu-satunya ormas yang punya lembaga untuk antisipasi terhadap perubahan iklim dengan segala dampak lingkungannya yang dahsyat. Jadi insyaallah bahwa kami mengelola tambang, dan juga mengelola berbagai aktivitas bisnis untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk juga selalu terkoneksi dengan menjaga dan merawat lingkungan,” papar Haedar.

Ia pun meminta kepada rekan media untuk memahami persoalan Muhammadiyah dalam mengelola tambang secara proporsional, objektif, dan konstruktif. “Bahwa nanti ada kekurangan-kekurangan di antara kita, saya pikir terus perbaiki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkas Haedar.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan timah yang disebut merugikan keuangan negara Rp 300 triliun kembali digelar kemarin. Salah satu saksi yang dihadirkan Jaksa adalah Ayu Lestari Yusman selaku manajer keuangan PT Refined Bangka Tin (RBT) sebagai saksi.

Dalam persidangan tersebut saksi mengungkap bahwa rupanya PT RBT telah membayar dana jaminan reklamasi sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pelestarian lingkungan di wilayah tambang tempatnya beroperasi.

Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup itu dibayarkan perusahaan saat mengajukan IUP wilayah pertambangan seperti amanah Pasal 43 Ayat (2) butir (a) UPPLH.

Adapun dana jaminan pemulihan lingkungan hidup adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

"PT RBT pernah menempatkan jaminan reklamasi setiap tahunnya," tutur Ayu Lestari dalam persidangan tersebut, dikutip, Selasa (10/9/2024).

Namun, ia mengaku tak ingat berapa besar nominal dana jaminan yang dibayarkan tersebut. Yang ia bisa pastikan adalah nominal yang dibayarkan sudah sesuai dengan ketentuan dari Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) setempat.

"Jumlahnya ratusan juta, dan dasar jumlah penempatan jaminan reklamasi berdasarkan surat dari dinas ESDM," tegas dia.

Dalam kesempatan itu ia juga memastikan bahwa dalam menjalankan kegiatannya, PT RBT memperoleh bijih timah dari wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah.

"Bijih timah yang dipergunakan untuk kerja sama adalah bijih timah yang diperoleh langsung dari IUP PT Timah," sambung dia.

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab tudingan yang menyebut kegiatan pertambangan yang dilakukan, merambah kawasan hutan lindung dan merusak lingkungan.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari saksi lainnya yang hadir dalam persidangan di hari yang sama, Direktur CV Teman Jaya, Kurniawan Efendi Bong.

Kurniawan sendiri adalah pemilik lahan yang masuk dalam wilayah IUP PT Timah. Dalam kerja samanya dengan PT Timah, ia mengatakan bahwa lahan tempat aktivitas pertambangan merupakan tanah perkebunan baik miliknya maupun wilayah masyarakat lain yang ia beli.

"Tidak ada kawasan hutan yang ditambang, PT Timah sudah menentukan tidak ada penambangan di hutan," sambung dia.

Dalam persidangan tersebut, Kurniawan kembali menegaskan kesaksian saksi-saksi sebelumnya mengenai pola kemitraan PT Timah dengan masyarakat pemilik lahan yang masuk dalam lingkup IUP PT Timah.

"PT Timah merangkul masyarakat menggunakan CV termasuk CV Teman Jaya," jelas dia.

Pola kemitraan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 136 UU Pertambangan di mana pemilik IUP harus menyelesaikan hak atas tanah sebelum melakukan operasi.

Pola kemitraan dengan masyarakat ini sendiri dipandang sebagai win-win solution karena pada faktanya, tanah yang dikuasai oleh PT Timah jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan total luas lahan pada IUP PT Timah, sehingga menyebabkan konflik antara masyarakat dengan PT Timah.

Dengan adanya pola kemitraan denga masyarakat pemilik lahan seperti Kurniawan, PT Timah tetap bisa memperoleh timah yang ada pada wilayah IUP-nya, sementara masyarakat pemilik lahan juga memperoleh hak ekonomi atas lahannya.

(rrd/rir)

Jakarta -

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan segera mengelola tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya akan mulai mengelola tambang pada Januari 2025.

Dia menyatakan pihaknya sudah resmi diberikan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tambang batu bara dari pemerintah. NU bakal mengelola tambang di Kalimantan Timur seluas 26 ribu hektare. Hal ini diungkapkan Yahya usai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Yahya menargetkan pihaknya akan mulai produksi di sekitar bulan Januari 2025 mendatang. Pihaknya perlu membuat dan mempersiapkan struktur perusahaan terlebih dahulu untuk melakukan pengelolaan tambang.

"Segera (berproduksi), karena IUP sudah kelar mudah-mudahan Januari sudah bisa bekerja," tegas Yahya usai melakukan pertemuan dengan Jokowi, Kamis (22/8/2024).

"Kita belum membuat struktur lengkap soal perusahaan itu, nanti akan diumumkan pada saatnya," lanjutnya.

Dia menjelaskan izin tambang yang diberikan Jokowi berada di Kalimantan Timur, tepatnya di lahan tambang bekas PT Kaltim Prima Coal seluas 26 ribu hektare. Komoditas yang akan dikelola adalah batu bara.

Ketika ditanya berapa potensi produksinya, Yahya mengaku belum tahu. Pihaknya perlu melakukan penelitian lebih lanjut.

"Di Kalimantan Timur, eks KPC, relinquish dari KPC. Luasannya 26 ribu hektare. Produksinya baru sebagian dieksplorasi, sebagian kecil saja dieksplor sehingga kita belum tahu semuanya berapa belum tahu. Sebagian kecil sekali. Kita sudah bisa produksi dan eksplorasi lagi," ujar Yahya.

Simak Video 'PBNU Pastikan Punya Ikatan Historis dengan PKB!':

[Gambas:Video 20detik]

(hal/das)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang di dalamnya terdapat kewenangan dan kesempatan bagi ormas keagamaan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP). Sejumlah ormas keagamaan juga telah menyatakan siap menerima IUP.

Lantas bagaimana pendapat ulama terdahulu terkait masalah lingkungan dan pertambangan? Berikut ini pendapat beberapa ulama klasik terkait dengan eksplorasi sumber daya alam.

Di antaranya Imam al-Mawardi dalam al-Ahkam al- Suthaniyyah, pendapat Imam al-Shan’ani dalam Subul al-Salam, pendapat Imam Ibn Hajar al-Haitami dalam Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al- Minhaj, pendapat Imam Zakaria al-Anshari dalam Asna al-Mathalib Syarh Raudlatu al-Thalibin, dan pendapat Imam Ibn Qudamah dalam al-Mughni.

Pendapat Imam al-Mawardi:

"Barang siapa membuka lahan baru maka ia berhak memilikinya, baik dengan atau tanpa izin penguasa."

"Namun, menurut Imam Abu Hanifah harus seizin penguasa, karena sabda Nabi Muhammad SAW: Tidak ada hak bagi seseorang kecuali yang diizinkan oleh imam."

"Menurut Imam Malik, orang terdekat lebih berhak untuk membuka lahan (dan mengeksplorasinya) dari pada orang yang jauh (asing). Sementara, tata cara pembukaan lahan (yang memiliki konsekwensi hak kepemilikan dan pemanfaatan) didasarkan pada ‘urf karena Rasulullah SAW menyebutkannya secara mutlak, tidak memberi penjelasan rinci tentang tata caranya, berarti didasarkan pada kebiasaan yang telah disepakati masyarakat."

Imam al-Mawardi merujuk kepada pendapat Imam Malik menjelaskan bahwa orang terdekat lebih berhak untuk membuka lahan (dan mengeksplorasinya) dari pada orang yang jauh (asing).

Pendapat Imam al-Shan’ani:

"Al-Mawat yaitu tanah (sumber daya alam) yang belum dimakmurkan (diolah dan dieksplorasi). Proses pemakmuran diserupakan dengan kehidupan dan pembiarannya diserupakan dengan tidak adanya kehidupan."

"Menghidupkan bumi dengan cara mengolahkan. Ketahuilah, ketentuan mengenai “ihya’” (pengolahan dan eksplorasi) dari syari’ bersifat mutlak. Dengan demikian, implementasinya harus kembali pada ‘urf (kebiasaan) masyarakat mengenai tata caranya."

"Dalam hal lain, syari’ terkadang memberikan penjelasan tentang suatu masalah secara mutlak, sebagaimana ketentuan ”al-qabdlu” (menerima) dalam harta untuk jual beli serta ketentuan ”al-hirzu” (tempat penyimpanan) dalam masalah pencurian yang implementasinya didasarkan pada ’urf."

"Menurut ’urf (setidaknya) ada lima hal yang bisa dikategorikan sebagai ”ihya’”, yaitu memutihkan tanah dan membersihkannya untuk kemudian ditanami, membangun pagar, menggali parit, sehingga orang yang lewat tidak memungkinkan untuk melihatnya. Ini pendapat Imam Yahya."

Pendapat Imam...

Sa’id berkata diceritakan dari Sufyan dari Ibn Abi Nujaih dari ’Amr ibn Syu’aib bahwa Rasulullah SAW memberikan kuasa sebidang tanah kepada seseorang dari Juhainah atau Muzainah, akan tetapi mereka membiarkannya (tanpa pemanfaatan) lantas datang seseorang dan menggarapnya. Kemudian orang yang diberi kewenangan Nabi tersebut datang mengadukan hal ini kepada Khalifah Umar bin Khattab."

"Umar bin Khattab berkata, "Seandainya pemberian tersebut dari saya dari Abu Bakar aku pasti tidak akan mengembalikannya. Akan tetapi ini penetapan pemberian dari Rasulullah SAW maka aku putuskan untuk mengembalikannya."

"Setelah itu Umar bin Khattab berkata lagi: Barang siapa yang memiliki tanah, yakni menguasai (mengkarantina) tanah dan membiarkannya selama tiga tahun (tanpa pengolahan) lantas datang kelompok orang lain memakmurkannya maka orang tersebut lebih berhak memilikinya."

Dikutip dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

Manusia sebagai khalifah di bumi (khalifah fi al-ardl) memiliki amanah dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi seisinya. Sebagai khalifah, manusia diingatkan oleh Sang Pencipta agar tidak berbuat kerusakan di bumi dan tidak merugikan orang lain.

Bisnis.com, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) mengingatkan PP Muhammadiyah untuk lebih berhati-hati di dalam mengelola izin tambang di Indonesia.

Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno mengemukakan pemberian izin tambang itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh PP Muhammadiyah sehingga bisa membawa manfaat bagi umat Muslim.

"Sejak awal di Komisi VII DPR RI saya selalu sampaikan pentingnya prinsip kehati-hatian mengelola izin tambang dari pemerintah. Hal itu juga yang kemudian menjadi prinsip Muhammadiyah seperti disampaikan Prof. Haedar beberapa waktu lalu," tuturnya di Jakarta, Senin (29/7).

Eddy juga berharap Muhammadiyah bisa menjadi role model dalam pengelolaan tambang yang akuntabel, berorientasi keberlanjutan, profesional dan memberi manfaat untuk meningkatkan ekonomi umat.

"Semoga Muhammadiyah bisa profesional dengan membentuk tim khusus yang kini dipimpin Prof Muhadjir dan penerimaan Muhammadiyah ini bisa digunakan dan menjadi role model pengelolaan tambang yang memberi manfaat untuk kesejahteraan umat," katanya.

Dia berpandangan usaha pertambangan batubara seringkali dikaitkan dengan kerusakan lingkungan dan emisi karbon.

"Kami berharap Muhammadiyah dapat menunjukkan kepada publik pengelolaan usaha tambang batu bara mereka kelak dilakukan secara bertanggung jawab dan patuh pada kaedah pelestarian lingkungan”, ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengingatkan Muhammadiyah agar berhati-hati dalam pengelolaan tambang setelah menyatakan siap menerima wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) yang ditawarkan pemerintah.

Eddy, yang merupakan wakil ketua Komisi VII DPR, mengaku sudah kerap mengingatkan mudarat pengelolaan tambang tanpa prinsip kehati-hatian setelah pemerintah menawarkan WIUPK bekas PKP2B secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi masyarakat (ormas) keagamaan seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2024.

“Selama ini usaha pertambangan batu bara erat dikaitkan dengan kerusakan lingkungan dan emisi karbon, karena itu kami berharap Muhammadiyah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan usaha tambang batu bara mereka kelak dilakukan secara bertanggung jawab dan patuh pada kaidah-kaidah pelestarian lingkungan," kata Eddy dalam keterangannya, Senin (29/7/2024).

Dia ingin Muhammadiyah menjadikan aspek lingkungan sekaligus kebermanfaatan ekonomi untuk umat sebagai prioritas utama dalam mengelola pertambangan.

Oleh sebab itu, lanjutnya, pihaknya akan siap mendampingi Muhammadiyah terutama dalam memilih mitra pengelola tambang. Menurutnya, ormas keagamaan sangat berpotensi hanya menjadi tumpangan pengusaha tambang untuk memperluas wilayah usahanya.

“Jangan sampai Muhammadiyah nantinya dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bekerja profesional dan justru mencederai reputasi Muhammadiyah ke depannya,” jelas Eddy.

Terakhir, dia berharap Muhammadiyah bisa menjadi contoh bagi ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang yang akuntabel, berorientasi keberlanjutan lingkungan, profesional, dan memberi manfaat untuk meningkatkan ekonomi umat.

Sebelumnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya siap menerima tawaran pengelolaan WIUPK oleh pemerintah setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah.

“Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul dalam konferensi pers, Minggu (28/7/2024).

Dia menuturkan, keputusan tersebut tidak diambil serta merta secara sepihak sebab Muhammadiyah melakukan kajian dan mencermati kritik yang masuk terkait pengelolaan tambang.

Tidak hanya itu, klaimnya, Muhammadiyah juga meminta pandangan dari akademisi, pengelola tambang, dan ahli lingkungan hidup.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengingatkan Muhammadiyah agar berhati-hati dalam pengelolaan tambang setelah menyatakan siap menerima wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) yang ditawarkan pemerintah.

Eddy, yang merupakan wakil ketua Komisi VII DPR, mengaku sudah kerap mengingatkan mudarat pengelolaan tambang tanpa prinsip kehati-hatian setelah pemerintah menawarkan WIUPK bekas PKP2B secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi masyarakat (ormas) keagamaan seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2024.

“Selama ini usaha pertambangan batu bara erat dikaitkan dengan kerusakan lingkungan dan emisi karbon, karena itu kami berharap Muhammadiyah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan usaha tambang batu bara mereka kelak dilakukan secara bertanggung jawab dan patuh pada kaidah-kaidah pelestarian lingkungan," kata Eddy dalam keterangannya, Senin (29/7/2024).

Dia ingin Muhammadiyah menjadikan aspek lingkungan sekaligus kebermanfaatan ekonomi untuk umat sebagai prioritas utama dalam mengelola pertambangan.

Oleh sebab itu, lanjutnya, pihaknya akan siap mendampingi Muhammadiyah terutama dalam memilih mitra pengelola tambang. Menurutnya, ormas keagamaan sangat berpotensi hanya menjadi tumpangan pengusaha tambang untuk memperluas wilayah usahanya.

“Jangan sampai Muhammadiyah nantinya dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bekerja profesional dan justru mencederai reputasi Muhammadiyah ke depannya,” jelas Eddy.

Terakhir, dia berharap Muhammadiyah bisa menjadi contoh bagi ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang yang akuntabel, berorientasi keberlanjutan lingkungan, profesional, dan memberi manfaat untuk meningkatkan ekonomi umat.

Sebelumnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya siap menerima tawaran pengelolaan WIUPK oleh pemerintah setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah.

“Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul dalam konferensi pers, Minggu (28/7/2024).

Dia menuturkan, keputusan tersebut tidak diambil serta merta secara sepihak sebab Muhammadiyah melakukan kajian dan mencermati kritik yang masuk terkait pengelolaan tambang.

Tidak hanya itu, klaimnya, Muhammadiyah juga meminta pandangan dari akademisi, pengelola tambang, dan ahli lingkungan hidup.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla meyakini bahwa konsesi tambang dari pemerintah kepada pihaknya adalah sesuatu yang halal.

Ulil beralasan, izin pengelolaan tambang yang ditawarkan oleh pemerintah bukanlah permintaan PBNU ataupun organisasi masyarakat (ormas) lainnya.

“Ini adalah langkah afirmatif dari pemerintah. Kami tidak minta, kami diberi oleh pemerintah, dengan pertimbangan pemerintah selama ini bahwa tambang selama ini dikuasai oleh kelompok tertentu,” ujar Ulil kepada di Pullman Hotel, Jakarta Barat, Rabu (10/7/2024).

Menurut Ulil, pemberian izin pengelolaan tambang tersebut termasuk dalam hibah yang boleh diterima ataupun ditolak. Namun, PBNU meyakini bahwa hibah ini termasuk sesuatu yang halal untuk diterima.

“Sekarang pemerintah hendak pengelolaan tambang ini lebih merata. Kita ditawari orang Islam itu kalau diberi hibah ya terserah mau terima atau tidak, monggo saja, asal hibahnya halal. Dan kami percaya betul bahwa tambang itu halal, tidak haram sama sekali,” kata Ulil.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam beleid tersebut terdapat aturan baru yang memberikan izin kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) dan keagamaan untuk mengelola pertambangan.

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengakui bahwa PBNU sudah mengajukan permohonan izin pengelolaan tambang sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 25 Tahun 2024.

PBNU mengajukan permohonan karena melihat izin mengelola tambang sebagai peluang karena PBNU mempunyai kebutuhan yang cukup banyak untuk memenuhi hajat hidup para warganya.

Terbaru, Yahya menyatakan bahwa sampai saat ini konsesi tambang untuk PBNU belum keluar dan masih berproses.

“Belum (keluar izinnya), masih proses," kata Yahya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).