Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap jumlah utang PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang berstatus pailit. Berdasarkan laporan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, raksasa tekstil itu memiliki utang Rp 14,64 triliun per September 2024.

Menurut Dian, utang tersebut berasal dari 27 bank dan 3 multifinance. Sritex tercatat memiliki utang Rp 14,42 triliun ke bank dan Rp 220 miliar ke perusahaan pembiayaan.

"Nah yang kita mencatat bahwa exposure debitor per September 2024 itu tercatat pada 27 bank dan 3 multifinance dengan total outstanding mencapai Rp 14,64 triliun. Jadi masing-masing Rp 14,42 triliun pada bank dan Rp 0,22 triliun pada perusahaan pembiayaan," ujar Dian dalam konferensi pers RDKB virtual, Jumat (1/11/2024).

"Sementara itu cadangan agregat yang telah dibentuk pada bank dan perusahaan pembiayaan masing-masing sebesar 83,34% dan 63,95%. Nah ini saya kira sudah cukup dari memadai untuk membackup potensi kerugian kepada bank," sambung dia.

Terkait pailitnya Sritex, Dian menyebut, perbankan telah memperimbangkan berbagai aspek terkait keamanan perkreditan, termasuk kemampuan Sritex membayar utang. Perbankan juga sudah memperhatikan perkembangan di dunia bisnis dan segala persoalan yang mungkin terjadi.

"Tetapi tentu bank punya mekanisme yang sudah mapan, bisa dikatakan begitu, dalam menghadapi situasi-situasi yang seperti itu. Karena kemacetan dalam dunia bisnis itu dari waktu ke waktu memang sering terjadi sehingga ketentuan kehatian-hatian di dalam konteks perbankan ini memang sudah mencantumkan hal tersebut," bebernya.

Dian menyebut saat ini Sritex sedang melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Sebagai informasi, Sritex diputuskan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat (IBR).

"Saat ini kita juga sama-sama mengetahui bahwa debitur masih sedang melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung," tutupnya.

Manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dinilai lalai memitigasi risiko utang hingga berujung pailit. Sritex diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat Rayon (IBR).

Sritex tercatat memiliki utang sebesar Rp 101,30 miliar kepada IBR, atau setara 0,38% dari total liabilitas (kewajiban utang) Perseroan. Sementara liabilitas Sritex secara keseluruhan tercatat sebesar US$ 1,6 miliar atau sekitar Rp 25,01 triliun.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menduga Sritex awalnya lalai terhadap utang kepada IBR. Namun, persoalan berujung panjang hingga berdampak fatal bagi perusahaan.

"Tentang Sritex, kalau saya membacanya adalah ini adalah kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko. Jadi lengah seolah-olah ini masalah kecil tapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal. Ada kreditur yang cuma Rp 100 miliar, mengalahkan total kreditur yang sekian triliun," kata Menaker dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Oleh karena itu Menaker mengingatkan setiap perusahaan untuk memiliki sistem manajemen risiko yang kuat. Sementara dari sisi pemerintah punya mekanisme untuk monitoring.

"Walaupun tentu kita juga harus tetap hati-hati. Hanya kami berharap setiap perusahaan itu memiliki sistem manajemen risiko, enterprise, risk manajemennya itu yang kuat. Dan kami kementerian dibantu dengan Dinas Tenaga Kerja, itu juga kita punya mekanisme untuk melakukan monitoring," bebernya.

Yassierli juga sudah bertemu Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang membahas Sritex. Pertemuan itu membahas upaya penyelesaian kasus ini.

"Jadi apa yang sekarang sedang dilakukan? Jadi kemarin kami dipanggil oleh Pak Presiden, ada Pak Menko Perekonomian, ada Bu Menteri Keuangan, ada Bea Cukai, jadi pemerintah akan membantu dalam penyelesaian masalah ini," tuturnya.

Menurut Yassierli, langkah penyelamatan bisa dilakukan lewat berbagai cara. Misalnya mempercepat mediasi antara kurator dengan manajemen Sritex. Sritex kini berada di tangan kurator usai dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

"Tapi membantu itu kan horizonnya macam-macam. Bukan berarti kemudian pemerintah membantu swasta secara langsung, belum tentu juga. Jadi bisa aja pemerintah membantu mempercepat kerjanya mediasi misalnya, kurator dengan manajemen," imbuh Yassierli.

Bantuan juga diberikan terkait proses ekspor-impor yang dilakukan Sritex. Pemerintah sebelumnya memastikan bahwa Sritex tetap bisa melakukan ekspor-impor meski berstatus pailit.

"Pemerintah bisa membantu terkait tentang regulasi apa yang bisa relaksasi terkait tentang ekspor, impor gitu ya," tutup Menaker.

Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Pailitnya Sritex tertuang dalam hasil putusan atas perkara nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Sritex Pailit karena tak mampu melunasi utang dan digugat oleh krediturnya, PT Indo Bharat (IBR). Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam menjelaskan, pihaknya tercatat memiliki utang sebesar Rp 101,30 miliar kepada IBR, atau setara 0,38% dari total liabilitas Perseroan.

"Perseroan masih memiliki nilai utang tersisa sebesar Rp 101.308.838.984 kepada IBR, yang mana berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 30 Juni 2024, mencerminkan 0,38% dari total liabilitas Perseroan," katanya dalam keterbukaan informasi, Sabtu (26/10/2024).

Juni tahun 2024, manajemen Sritex sempat membahas soal kondisi berat perusahaan imbas Pandemi Covid-19. Kala itu mereka membantah pihaknya berstatus pailit dan terancam bangkrut.

Pailit merupakan istilah yang cukup umum digunakan oleh banyak orang, terutama dalam dunia bisnis dan perbankan. Secara umum, pailit adalah suatu kondisi di mana debitur tak mampu membayar utang-utangnya.

Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum tahu dengan istilah pailit. Selain itu, beberapa orang menganggap bahwa pailit dan bangkrut adalah istilah yang sama, padahal sebenarnya berbeda.

Lantas, apa sih sebenarnya pailit itu? Lalu apa bedanya dengan bangkrut? Simak pembahasannya secara lengkap dalam artikel ini.

Pengertian Pailit
Pailit adalah suatu kondisi di mana debitur tidak mampu untuk membayar atau melunasi utang-utangnya kepada kreditur yang telah jatuh tempo.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, pailit adalah jatuh (tentang perusahaan dan sebagainya); bangkrut; jatuh miskin.

Apabila mengacu pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK), pailit didefinisikan sebagai berikut:

"Debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya."

Pada intinya, pailit memiliki arti seorang debitur yang tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan oleh debitur maupun atas permintaan kreditur.

Prosedur Pengajuan Pailit

Mengutip laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), permohonan pernyataan pailit diajukan ke Pengadilan Niaga dan yang berhak mengajukannya antara lain adalah kreditur, debitur, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Jaksa demi kepentingan umum.

Nantinya, permohonan pernyataan pailit yang telah diterima oleh pengadilan akan diproses lewat sidang pemeriksaan. Selambat-lambatnya putusan pailit harus dibacakan 20 hari setelah tanggal pendaftaran permohonan pernyataan pailit.

Saat proses persidangan, pengadilan akan memanggil debitur dan kreditur ke dalam ruang sidang. Setelah itu, pengadilan akan memutuskan apakah perusahaan debitur dinyatakan pailit atau tidak. Baik debitur maupun kreditur nantinya masih bisa mengajukan kasasi di Mahkamah Agung.

Apabila debitur dinyatakan pailit, maka pengadilan memutuskan untuk menjual seluruh aset perusahaan yang hasilnya digunakan untuk membayar utang kepada kreditur. Untuk pengurusan seluruh aset selama pailit akan dikerjakan oleh kurator yang telah ditunjuk pengadilan.

Perbedaan Pailit dan Bangkrut

Masih ada sejumlah masyarakat yang menganggap kalau pailit dan bangkrut adalah sama. Padahal, ada perbedaan antara bangkrut dan pailit yang bisa dilihat dari sumber penyebabnya.

Sebelumnya, mari kita ketahui dahulu definisi bangkrut. Menurut KBBI, bangkrut adalah menderita kerugian besar hingga jatuh (tentang perusahaan, toko, dan sebagainya); gulung tikar.

Perusahaan dinyatakan bangkrut karena ada dua faktor, yakni indikator operasional dan manajerial. Sedangkan menurut Mahkamah Konstitusi, penyebab kebangkrutan ditandai dengan terjadinya miss management dan faktor eksternal di luar kewenangan pemilik usaha.

Jadi, bangkrut adalah suatu kondisi di mana perusahaan, toko, ataupun bisnis mengalami kerugian besar sehingga berdampak pada operasional perusahaan. Umumnya, perusahaan mengalami bangkrut karena kondisi keuangannya tidak sehat, alhasil harus menutupnya secara permanen.

Lain halnya dengan pailit, di mana perusahaan tersebut tidak mampu membayar utang-utangnya ke kreditur meskipun kondisi keuangan dalam kondisi sehat. Hal ini disebabkan karena perusahaan terlilit utang dan tidak dapat melunasinya saat jatuh tempo.

Satu-satunya yang menjadi persamaan di antara keduanya adalah hanya pengadilan yang berhak memutuskan apakah suatu perusahaan mengalami pailit atau bangkrut.