Honda Brio Satya E M/T dijual seharga Rp 182,8 juta. Dengan harga segitu, segini besar pajak tahunan Honda Brio Satya E M/T.

Honda Brio Satya ditawarkan dalam beberapa varian. Untuk opsi transmisi manual, tersedia pada varian S M/T dan E M/T. Sementara varian tertinggi ada pada Brio Satya E CVT. Brio Satya CVT itu juga menjadi mobil termahal di segmen LCGC (Low Cost Green Car).

Harganya juga berbeda-beda tergantung dengan varian yang dipilih. Khusus untuk varian E M/T dibanderol Rp 182,8 juta. Dengan harga segitu, mungkin kamu penasaran berapa sih besar pajak tahunan Brio Satya E M/T?

Pajak Tahunan Honda Brio Satya E M/T

Dalam setahun, pemilik Honda Brio Satya E M/T ini harus mengeluarkan dana sekitar Rp 2,3 jutaan untuk membayar pajak tahunannya. Berikut ini rincian pajak tahunan Honda Brio Satya E M/T keluaran tahun 2024:

• PKB Pokok: Rp 2.240.400
• SWDKLLJ Pokok: Rp 143.000
• Total: Rp 2.383.400

Perlu digarisbawahi pajak itu berlaku untuk Honda Brio Satya E M/T yang terdaftar di wilayah Jawa Barat kepemilikan pertama. Bisa jadi besar pajak tahunan berbeda tergantung wilayah kendaraan terdaftar.

Bicara soal Brio Satya E M/T, varian ini berada di tengah-tengah antara S M/T dan E CVT. Bila mengacu pad data penjualan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), varian ini juga menjadi yang terfavorit kedua setelah Brio Satya E CVT.

Spesifikasi Honda Brio Satya E M/T

Soal spesifikasi, Honda Brio Satya E M/T mengusung mesin 1.2L i-VTEC yang bisa menyemburkan tenaga 90 PS pada 6.000 rpm dan torsi 110 Nm pada 4.800 rpm. Rasio kompresi mesinnya 10,1:1. Mesinnya dipasangkan dengan transmisi manual 5 percepatan.

Dari sisi fitur, di bagian interior terdapat display audio berupa layar sentuh berukuran 7 inch yang sudah terintegrasi ke USB Port, AM/FM Radio, bluetooth, telepon, serta screen mirroring. Pengaturan AC juga sudah bisa dilakukan secara digital. Selain itu, bagasi belakang juga bisa dibuka secara elektrik. Kabinnya mengusung perpaduan warna hitam dan abu-abu.

Beralih ke fitur, Honda menyematkan immobilizer, auto door lock by speed serta sistem alarm. Untuk fitur keselamatan, Honda Brio Satya E M/T ini juga sudah memiliki dual SRS airbag, side impact beam, hingga parking sensor.

Harga LCGC Termahal Naik, Brio Satya Nyaris Rp 190 Juta!

Harga LCGC Termahal Naik, Brio Satya Nyaris Rp 190 Juta!

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meminta maaf kepada Komisi V DPR RI atas ulah salah satu jajarannya yang disebut berlaku arogan. Dudy menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan selalu menghormati forum DPR RI.

"Saya mau menyampaikan permohonan maaf Pak, atas sikap oknum-oknum yang bagaimana disampaikan oleh Ibu tadi, saya yakinkan bahwa tidak ada dari pimpinan Kementerian, baik itu pejabat eselon 1, bahwa kami sangat menghargai forum ini," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Ia menyebut rapat di DPR menjadi forum komunikasi Kemenhub dan juga sebagai bentuk transparansi. Forum di DPR juga menjadi tempat Kemenhub mendengarkan aspirasi-aspirasi dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebelumnya dalam rapat tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo menuding salah satu pejabat di Kemenhub berlaku arogan. Menurut Yasti, oknum tersebut enggan mendengar aspirasi dari anggota parlemen.

"Di dalam kementerian bapak ada mantan Sesditjen, salah satu direktur sekarang pindah, itu menyampaikan bahwa tidak ada itu yang namanya aspirasi-aspirasi anggota DPR RI, ada pak. Dan kami tidak takut dengan DPR RI. Saya bukan soal takut atau tidak takut, kami menjalankan sumpah kami sebagai anggota DPR RI," ujarnya.

Yasti berharap Menhub dapat mengevaluasi oknum yang dimaksud. Ia juga menyatakan bahwa Kemenhub dan Komisi V adalah mitra yang seharusnya dapat bekerja dengan baik.

"Nanti kita bilang kepada Pak Menteri supaya bisa dievaluasi orang ini, nggak sopan. Kita tahu nggak boleh seperti itu, kita itu bermitra. Kalau bermitra kita tahu tupoksi kita seperti apa. Jangan arogan gitu," tutupnya.

Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengatakan swasembada pangan perlu diwujudkan Indonesia. Hal ini untuk mengurangi impor pangan terutama beras.

Menurutnya, formulasi untuk swasembada beras bisa dilakukan dengan meniru cara yang dilakukan pada era Presiden ke-2 Soeharto.

"Saya pribadi ya, kita ngapain sih cari-cari formula baru gitu. Kalau waktu zamannya, bukan karena Pak Harto ya, zamannya Pak Harto dulu kita bisa swasembada beras kenapa kita nggak tinggal nyontek aja dan bisa disesuaikan dengan kekinian ke suasana sekarang gitu?" kata Titiek ditemui usai rapat Komisi IV DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Menurut dia, tak perlu malu pemerintah saat ini mencontek cara menggenjot produksi pada zaman dulu, karena Titiek menilai dengan swasembada pangan, maka akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat, terutama petani.

"Karena apapun program-program dulu, keberhasilan dulu, zaman dulu itu bukan produknya Pak Harto, tapi produk dari anak-anak bangsa yang pintar-pintar gitu, jadi diterusin aja," terangnya.

Dia juga mendukung agar mafia impor diberantas agar petani tidak rugi terus.

"Kalau masih ada mafia-mafia, pada saat panen terus masih impor tentu petaninya akan dirugikan. Ini tugas kita bersama untuk memberantas," pungkasnya.

Pedagang pasar menolak keras aturan rokok kemasan tanpa merek atau polos yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Aturan itu sebagai pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK).

Sekretaris Jenderal APPSI, Mujiburrohman, mengatakan rencana aturan tersebut dapat menyuburkan peredaran rokok murah ilegal di tengah masyarakat. Hal ini dikhawatirkan dapat menurunkan jumlah penjualan rokok legal para pedagang pasar.

"Secara umum, rokok itu ada peralihan ke rokok murah yang kita tahu sendiri tidak ada cukainya dan lain sebagainya (rokok ilegal). Nah itu kita khawatir juga akan ancaman itu dan lain sebagainya," kata Mujiburrohman kepada detikcom, ditulis kembali (3/11/2024).

Selama ini menurutnya para pedagang sudah mengalami penurunan omzet yang diperkirakan salah satunya terjadi karena ada peralihan pembelian rokok konvensional ke rokok ilegal.

"Jadi pendapatan mereka (pedagang pasar) memang merosot, nah apakah karena orang yang mengkonsumsi atau ada peralihan (ke rokok ilegal) itu," tambahnya.

Namun Mujiburrohman sendiri tidak tahu persis berapa penurunan omzet yang dialami para pedagang karena sangat bervariasi dan pihaknya tidak memiliki kemampuan untuk mensurvei itu.

"Jadi memang pedagang punya kekhawatiran akan mempengaruhi (omzet penjualan). Cuman kan ini belum terjadi gitu loh, jadi ya mereka sebatas masih 'waduh-waduh gimana' aja. Kalau apakah itu berpengaruh nggak ya nanti, karena pedagang itu tidak punya analisa dari sisi itu kan. Kalau misalnya peneliti atau pengamat itu kan kemudian dia survei pasar dan lain sebagainya ada parameter kalau pedagang kan nggak punya kemampuan itu," terangnya.

Karena kekhawatiran penurunan omzet inilah para pedagang pasar, khususnya mereka yang turut berjualan rokok, menolak keberadaan aturan terkait penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tadi.

"Ya keberatan (akan aturan tersebut). Karena khawatir itu, tapi sekali lagi bahwa itu juga pedagang yang jual rokok. Karena kalau di pasar itu kan sekian persen kan jual rokok," katanya.

Manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dinilai lalai memitigasi risiko utang hingga berujung pailit. Sritex diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang atas gugatan yang diajukan PT Indo Bharat Rayon (IBR).

Sritex tercatat memiliki utang sebesar Rp 101,30 miliar kepada IBR, atau setara 0,38% dari total liabilitas (kewajiban utang) Perseroan. Sementara liabilitas Sritex secara keseluruhan tercatat sebesar US$ 1,6 miliar atau sekitar Rp 25,01 triliun.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menduga Sritex awalnya lalai terhadap utang kepada IBR. Namun, persoalan berujung panjang hingga berdampak fatal bagi perusahaan.

"Tentang Sritex, kalau saya membacanya adalah ini adalah kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko. Jadi lengah seolah-olah ini masalah kecil tapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal. Ada kreditur yang cuma Rp 100 miliar, mengalahkan total kreditur yang sekian triliun," kata Menaker dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Oleh karena itu Menaker mengingatkan setiap perusahaan untuk memiliki sistem manajemen risiko yang kuat. Sementara dari sisi pemerintah punya mekanisme untuk monitoring.

"Walaupun tentu kita juga harus tetap hati-hati. Hanya kami berharap setiap perusahaan itu memiliki sistem manajemen risiko, enterprise, risk manajemennya itu yang kuat. Dan kami kementerian dibantu dengan Dinas Tenaga Kerja, itu juga kita punya mekanisme untuk melakukan monitoring," bebernya.

Yassierli juga sudah bertemu Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang membahas Sritex. Pertemuan itu membahas upaya penyelesaian kasus ini.

"Jadi apa yang sekarang sedang dilakukan? Jadi kemarin kami dipanggil oleh Pak Presiden, ada Pak Menko Perekonomian, ada Bu Menteri Keuangan, ada Bea Cukai, jadi pemerintah akan membantu dalam penyelesaian masalah ini," tuturnya.

Menurut Yassierli, langkah penyelamatan bisa dilakukan lewat berbagai cara. Misalnya mempercepat mediasi antara kurator dengan manajemen Sritex. Sritex kini berada di tangan kurator usai dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

"Tapi membantu itu kan horizonnya macam-macam. Bukan berarti kemudian pemerintah membantu swasta secara langsung, belum tentu juga. Jadi bisa aja pemerintah membantu mempercepat kerjanya mediasi misalnya, kurator dengan manajemen," imbuh Yassierli.

Bantuan juga diberikan terkait proses ekspor-impor yang dilakukan Sritex. Pemerintah sebelumnya memastikan bahwa Sritex tetap bisa melakukan ekspor-impor meski berstatus pailit.

"Pemerintah bisa membantu terkait tentang regulasi apa yang bisa relaksasi terkait tentang ekspor, impor gitu ya," tutup Menaker.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkap sebagai langkah mencapai swasembada pangan 2028. Salah satunya dengan melakukan cetak sawah baru dan intensifikasi lahan.

Anggaran kedua proyek itu sebesar Rp 15 triliun di 2025. Proyek ini merupakan tugas dari Kementerian Pertanian.

"Untuk cetak sawah 150 ribu ha ekstensifikasi, intensifikasi (lahan) 80 ribu ha. Totalnya Rp 15 triliun," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Secara total, anggaran 2025 untuk mengejar target swasembada pangan sebesar Rp 139,4 triliun. Anggaran itu bersumber dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Lebih lanjut, sumber anggaran untuk swasembada pangan juga berasal dari BUMN pangan yakni PT Pupuk Indonesia, kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk kebutuhan bibit, dan Dana Desa.

"Pupuk, ada Rp 44 triliun pupuk, tentu di BUMN pupuk, tempatnya di BUMN gitu. Ada juga kalau bibit penelitian di BRIN, penelitian, tersebar di situ. Ada juga melalui dana desa, dana desa itu ada tahun depan Rp 16 triliun," jelasnya.

Lebih lanjut, anggaran Program Makan Bergizi Gratis juga masuk. Anggaran itu sebesar Rp 71 triliun yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional.

"Badan gizi Rp 71 triliun itu terdiri dari Program Pemenuhan Gizi Nasional itu ada RP 63 triliun, juga ada program dukungan manajemennya, itu Rp 7,4 triliun," pungkasnya.

Pemerintah akan memulai berbagai program untuk mengejar target swasembada pangan 2028. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap untuk memulai berbagai program itu, pemerintah menggelontorkan Rp 139,4 triliun untuk 2025.

Zulhas menjelaskan anggaran itu bersumber dari Kementerian/Lembaga terkait, mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Anggaran cukup besar di ketahanan pangan itu, tahun 2025 itu ada Rp 139,4 triliun totalnya, tapi tersebar. Ada melalui Kementerian Lembaga yang terkait ketahanan pangan," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Rabu (30/10/2024).

Keterangan ini disampaikan usai Zulhas kembali mengadakan rapat dalam membahas swasembada pangan 2028. Rapat yang berlangsung sekitar 1 jam itu dihadiri oleh jajaran Kementerian Keuangan, KKP, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, hingga Kementerian Kehutanan.

Lebih lanjut, sumber anggaran untuk kejar swasembada pangan juga berasal dari BUMN pangan yakni PT Pupuk Indonesia, kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk kebutuhan bibit, dan Dana Desa.

"Pupuk, ada Rp 44 triliun pupuk, tentu di BUMN pupuk, tempatnya di BUMN gitu. Ada juga kalau bibit penelitian di BRIN, penelitian, tersebar di situ. Ada juga melalui dana desa, dana desa itu ada tahun depan Rp 16 triliun," jelasnya.

Zulhas mengatakan untuk mengejar target swasembada pangan 2028, tidak hanya pada komoditas beras. Pemerintah juga akan menggenjot produksi komoditas lainnya seperti gula, kedelai, coklat, jagung, cabai dan bawang.

"Jadi ini bagaimana nanti kita menyatukan langkah, program, irama, visi-misi, sehingga jelas, pemerintah daerah dan dana desa tranfer ke daerah kementerian lembaga terkait, kemudian instansi termauk riset dan lain-lain," tutupnya.

Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Faik Fahmi mengungkapkan Indonesia masih kekurangan 350 armada pesawat. Hal itu yang disebut menjadi salah satu penyebab harga tiket pesawat di Tanah Air mahal.

Faik mengatakan, butuh tambahan sekitar 350 pesawat untuk mencapai kondisi ideal dalam melayani lalu lintas kebandarudaraan di Indonesia. Saat ini hanya sekitar 420 unit pesawat yang beroperasi, berkurang drastis dibandingkan kondisi sebelum COVID-19.

"Kenapa harga tiket (pesawat) mahal? Saya lebih melihat karena supply and demand-nya nggak balance. Tahun 2018 ada sekitar 740 pesawat yang dioperasikan untuk melayani rute domestik, tapi sekarang ini setelah COVID hanya ada sekitar 420 pesawat yang melayani domestik dan itu sebenarnya tidak cukup untuk mengakomodir kebutuhan angkutan udara di Indonesia," kata Faik dalam wawancara khusus di Seoul, Korea Selatan (Korsel), Rabu (16/10/2024).

Terlebih jumlah bandara di Indonesia sangat banyak. Berdasarkan catatannya, terdapat 251 bandara di Indonesia, 37 di antaranya dikelola InJourney Airports.

"Yang terjadi sekarang demand and supply nggak balance, akhirnya harga tiket jadi mahal. Orang dijual mahal aja laku kenapa mesti diturunin (harga tiket pesawat)? Kan gitu, sehingga cara terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini adalah jumlah pesawat yang dioperasikan harus ditambah," tutur Faik.

Untuk itu, strategi yang dilakukan InJourney Airports ke depan adalah mendorong lebih banyak lagi perjalanan penumpang maupun kargo untuk masuk wilayah Indonesia. Hal itu akan terus dilakukan baik menggunakan pesawat Indonesia maupun pesawat asing.

Persoalan lain yang dihadapi adalah kesulitan maskapai untuk mendapatkan komponen atau suku cadang (spare part) pesawat. Terkait hal ini, Faik membeberkan pemerintah akan memberikan stimulus untuk mendukung iklim usaha maskapai yang lebih sehat.

"Sekarang ini spare part-nya sulit, kalau pun ada pajaknya mahal sekali. Ini yang sedang digodok, ada juga double PPN. Jadi banyak hal yang menjadi keluhan teman-teman di maskapai yang sekarang ini sedang digodok oleh Kemenko Marves untuk bisa dilaksanakan," bebernya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah calon menteri di kediamannya. Salah satu yang dipanggil Prabowo hari ini adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas.

Zulhas datang ke kediaman Prabowo ke Kertanegara, Jakarta Selatan sore hari ini. Ia langsung masuk ke dalam rumah kediaman Prabowo begitu tiba di lokasi. Tak berapa lama, Zulhas lalu keluar.

Usai bertemu Prabowo, Zulkifli mengatakan, dirinya diminta Prabowo untuk membantu pemerintahan ke depan.

"Tadi diminta Bapak Presiden terpilih agar membantu tugas yang teramat mulia beliau nanti di pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Kira-kira itu intinya," katanya di Kertanegara Jakarta, Senin (14/10/2024).

Zulhas tak bicara banyak mengenai posisi apa yang akan ia tempati. Dia hanya mengatakan, nantinya akan diumumkan Prabowo.

"Nanti Bapak yang akan mengumumkan Pak Presiden. Ya paling tidak Pak Prabowo kan sudah lama ini ingin kita tidak punya waktu yang panjang gitu. Waktunya pendek kan, agar kita bisa swasembada pangan. Agar kita bisa jadi negara maju. Sekurang-kurangnya 2045 kira-kira begitu," katanya.

Kembali, Zulhas mengatakan, Prabowo nantinya yang akan mengumumkan posisinya.

"Bidangnya nanti Bapak Prabowo yang akan menyampaikan," ungkapnya.

Simak Video 'AHY, Maruarar hingga Fadli Zon Temui Prabowo di Kertanegara':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore: