Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengatakan, penurunan daya beli masyarakat kelas menengah menjadi tantangan yang perlu dihadapi bersama.

Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu menyebut, kondisi itu tentunya akan berdampak buruk bagi prospek ekonomi ke depan, mengingat konsumsi masyarakat merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Dia bilang industri asuransi perlu mengambil langkah strategis dan inovatif agar tetap bertahan menghadapi kondisi tersebut.

Oleh karena itu, Togar bilang, AAJI telah mengambil beberapa langkah strategis untuk mengantisipasi dampak penurunan daya beli. Dia bilang pihaknya terus mendorong para anggota untuk merancang produk asuransi yang lebih fleksibel dan terjangkau.

"Dengan demikian, bisa tetap menjangkau segmen kelas menengah tanpa mengorbankan kualitas perlindungan yang diberikan," katanya kepada Kontan, Minggu (21/10).

Selain itu, Togar menyebut pihaknya juga aktif menjalankan program literasi keuangan dan asuransi, baik melalui seminar, webinar, maupun edukasi di media sosial. Hal itu bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya asuransi sebagai bentuk perlindungan jangka panjang, yang tetap relevan di tengah tantangan ekonomi saat ini.

Sebelumnya, IFG Progress mengungkapkan hasil studi sementara terkait dampak penurunan daya beli kelas menengah terhadap industri asuransi umum dan jiwa. Senior Research Associate IFG Progress Ibrahim Rohman mengatakan pihaknya menemukan bahwa penurunan daya beli kelas menengah sangat berdampak terhadap industri asuransi umum, sedangkan asuransi jiwa dampaknya tak terlalu besar.

"Jadi, penurunan daya beli kelas menengah sebesar 4%-5% itu dampaknya ternyata lebih besar ke asuransi umum daripada asuransi jiwa," ungkapnya saat konferensi pers di Mid Plaza, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data paparan, penurunan daya beli kelas menengah sebesar 4%-5% akan memberikan dampak negatif terhadap konsumsi sebesar 0,99%-1,24%. Pada akhirnya, akan berdampak negatif terhadap asuransi jiwa sebesar 0,33%-0,41%.

Kondisi lain ditunjukkan industri asuransi umum. Ibrahim mengungkapkan penurunan daya beli kelas menengah sebesar 4%-5% akan sangat berdampak terhadap industri asuransi umum.

Sebab, kelas menengah merupakan segmen utama dari industri asuransi umum. Sebut saja, asuransi properti, asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan pribadi, hingga kredit, juga mengandalkan kelas menengah.

Berdasarkan data paparan, penurunan daya beli kelas menengah sebesar 4%-5% akan memberikan dampak negatif terhadap penyaluran KPR sebesar 39%-49%, penjualan kendaraan bermotor sebesar 65%-81%, populasi yang tinggal di perkotaan 2%-3%, dan penyaluran KUR sebesar 8%-10%.

Pada akhirnya, bisa berpengaruh negatif terhadap berbagai lini bisnis asuransi umum, seperti asuransi properti sebesar 5%-6%, asuransi kendaraan bermotor sebesar 6%-7%, asuransi kecelakaan pribadi 12%-15%, dan asuransi kredit sebesar 15%-19%.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. IFG Progress melakukan penelitian terkait dampak penurunan daya beli kelas menengah terhadap industri asuransi.

Dalam penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penurunan daya beli masyarakat kelas menengah di Indonesia lebih berdampak pada industri asuransi umum dibanding asuransi jiwa.

Penurunan daya beli tersebut berimbas pada lini bisnis di asuransi umum. Misalnya, untuk penurunan 4%-5% daya beli kelas menengah akan berdampak negatif sebesar 15%-19% pada lini bisnis asuransi kredit.

Menanggapi hal ini, Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi), Wahyudin Rahman menuturkan bahwa terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan asuransi umum sebagai jalan keluar untuk memperbaiki kinerjanya. Pertama, yaitu dengan melakukan diversifikasi produk.

“Perusahaan asuransi umum bisa melakukan diversifikasi produk yang lebih terjangkau dan fleksibel. Misalnya, produk asuransi mikro yang memungkinkan pembayaran premi lebih ringan, namun tetap memberikan perlindungan mendasar," kata Wahyudin kepada KONTAN, Kamis (17/10).

Kedua, Wahyudin bilang, yakni dengan melakukan digitalisasi, dan solusi ketiga adalah dengan melakukan penguatan edukasi dan literasi kepada masyarakat.

Sedangkan dari sisi regulator, ia menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat memberikan relaksasi kebijakan seperti kelonggaran terkait persyaratan minimum premi atau kebijakan tarif. Dengan begitu, perusahaan asuransi memiliki ruang untuk menawarkan produk yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Sementara itu, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) memproyeksi premi asuransi kredit masih akan tumbuh signifikan hingga akhir tahun 2024. Hal ini seiring dengan kondisi makro ekonomi, yang mana penyaluran kredit perbankan di Tanah Air melaju kencang di awal tahun ini.

Data Bank Indonesia (BI) mencatat, kredit perbankan pada Januari 2024 tumbuh 11,5% secara tahunan, mencapai Rp 7.009,9 triliun.

"Apalagi sepanjang tahun 2023, premi asuransi kredit masih tumbuh signifikan. Maka dari itu, premi asuransi kredit masih diproyeksikan akan tumbuh hingga akhir tahun 2024," kata Direktur Eksekutif AAUI, Bern Dwyanto, kepada Kontan.co.id, Kamis (17/10).

Selain itu, Bern mengatakan bahwa pertumbuhan asuransi kredit akan tetap menjadi penopang pendapatan premi Asuransi umum kedua atau ketiga setelah properti dan kendaraan.

Sebagai informasi, data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat pendapatan premi asuransi kredit pada semester I-2024 mencapai Rp 10,58 triliun atau tumbuh 26% secara Year on Year(YoY). Sementara, klaim asuransi kredit mencapai Rp 8,3 triliun atau meningkat 35,4%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. IFG Progress memproyeksikan akan terjadi banyak aksi merger dan akuisisi akibat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2023 yang mengatur tentang peningkatan modal minimum industri perasuransian.

Berdasarkan kajian yang dilakukan IFG Progress terhadap POJK Nomor 23, Senior Research Associate IFG Progress Ibrahim Rohman mengatakan dampak dari peraturan tersebut akan membuat banyak perusahaan asuransi jiwa dan asuransi umum tidak lolos untuk KPPE 1 dan KPPE 2.

"Artinya, akan ada banyak kemungkinan merger dan akuisisi," katanya dalam konferensi pers di Mid Plaza, Jakarta Selatan, Selasa (15/10).

Menurut Ibrahim, banyaknya perusahaan asuransi yang tidak lolos aturan permodalan, tentu akan menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap industri. Positifnya, diharapkan perusahaan asuransi yang ada di pasar adalah perusahaan-perusahaan yang masuk kualifikasi atau berkualitas.

"Di sisi lain, melihat sifat alami perekonomian, kalau player-nya tersegmentasi di kelas tertentu, akan ada struktur pasar oligopoli. Oligopoli sendiri konsentrasinya adalah pricing," ungkapnya.

Tonton:Asuransi Umum Paling Terdampak Penurunan Daya Beli Kelas Menengah

Jadi, Ibrahim bilang semua dampaknya harus dianalisis secara bersama-sama baik dari masyarakat, perusahaan asuransi, hingga regulator.

Dengan demikian, harapannya industri asuransi di Indonesia bisa terus tumbuh dengan sehat dan berkelanjutan, sehingga bisa menjalankan fungsinya sebagai mitigator risiko yang ada di masyarakat.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), secara permodalan Rp 250 miliar, terdapat 15 perusahaan asuransi jiwa dan 23 asuransi umum yang belum memenuhi per Agustus 2024.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. IFG Progress berpendapat cara non-organik menjadi solusi jitu yang bisa diterapkan perusahaan asuransi untuk memenuhi implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 dan aturan peningkatan ekuitas minimum pada 2026.

Senior Research Associate IFG Progress Ibrahim Rohman tak memungkiri permodalan menjadi salah satu hal yang makin menantang ke depannya di industri asuransi.

Dia menilai apabila perusahaan asuransi mengandalkan cara organik, seperti pertumbuhan pendapatan premi, hal itu akan terasa sulit di tengah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap asuransi yang belum begitu kuat.

"Secara organik, kalau dilihat tren dari premium growth-nya, tampaknya agak sedikit catching up permodalan. Artinya, satu-satunya solusi adalah melakukan merger dan akuisisi. Namun, cara itu menjadi cukup berat," ungkapnya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (15/10).

Ibrahim menerangkan cara merger dan akuisisi itu berat karena manajemen aktuarisnya bisa berbeda-beda. Selain itu, cara suatu perusahaan melakukan aset liability management atau liability-driven investment itu juga bisa berbeda-beda.

"Jadi, tak semudah itu untuk dimerger dengan tipe balance sheet yang berbeda. Kalau dihitung berdasarkan organic growth-nya, tentu akan cukup berat perusahaan-perusahaan itu bisa memenuhi kebutuhan modal. Jadi, harus non-organik, makanya kuncinya di merger dan akuisisi," tuturnya.

Sementara itu, Ibrahim beranggapan hanya perusahaan yang memiliki modal dan pencadangan yang mumpuni saja yang bisa melewati PSAK 117 dan aturan modal minimum. Ke depannya, dia melihat apabila banyak perusahaan asuransi yang kurang modal berupaya lakukan merger dan akuisisi, otomatis jumlah perusahaan asuransi berkurang.

"Dengan demikian, hanya perusahaan asuransi yang mumpuni secara modal saja yang bisa bertahan di industri. Positifnya, hal itu tentu membuat konsumen akan lebih memiliki kepercayaan pada industri asuransi," kata Ibrahim.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara permodalan Rp 250 miliar, terdapat 15 perusahaan asuransi jiwa dan 23 asuransi umum yang belum memenuhi per Agustus 2024.