Bisnis.com, JAKARTA -- Saham emiten keramik, PT Arwana Citramulia Tbk. (ARNA) naik 5,52% pada penutupan pasar Kamis (17/10). Pasar merepons positif hadirnya aturan terkait pengenaan bea masuk antidumping impor produk ubin keramik dari China.

Sejak awal tahun, saham ARNA telah naik 15,04% (year-to-date/YtD) dengan kapitalisasi pasar Rp5,62 triliun. ARNA dan emiten keramik pada umumnya mendapatkan tambahan tenaga berkat aturan antidumping dan target 3 juta rumah dari Kabinet Prabowo.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 70 Tahun 2024 terkait kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) produk keramik impor asal China.

Kehadiran beleid ini dipandang sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam melindungi industri keramik nasional dari tindakan kecurangan perdagangan berupa dumping keramik impor asal Negeri Tirai Bambu.

BMAD ini dikenakan terhadap impor produk ubin keramik dari China yang termasuk dalam pos tarif 6907.21.24, 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.40.91, dan 6907.40.92.

Kementerian Keuangan pun mengenakan BMAD kepada 32 perusahaan keramik China dengan tarif yang berbeda-beda. Kebijakan baru ini berlaku mulai 14 Oktober 2024 hingga lima tahun mendatang.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto tetap merespons positif kendati besaran BMAD yang ditetapkan pemerintah hanya berkisar 35% sampai 50%-an. Asaki sempat berharap tarif BMAD Indonesia bisa menyerupai negara-negara lain seperti Meksiko dan Amerika Serikat yang mencapai di atas 100%.

Pemberlakuan BMAD diyakini akan menjadi awal kebangkitan industri keramik nasional yang telah terpuruk berat hampir 10 tahun terakhir akibat praktik dumping, sehingga berujung pada penghentian produksi sejumlah pabrik keramik di dalam negeri.

"Kami tentu berharap perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau Safeguard juga bisa tepat waktu pada bulan November mendatang. Perpanjangan ini sangat dibutuhkan untuk melengkapi persentase tarif BMAD yang kurang maksimal,” ungkap Edy dalam keterangan resmi, Rabu (16/10).

Dengan adanya BMAD atas impor keramik China dan dukungan melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 36 Tahun 2024 tentang SNI Wajib, maka ada potensi tingkat utilisasi produksi keramik nasional dapat beranjak dari level 63% menjadi ke kisaran 67%--68% pada akhir 2024.

Asaki juga memasang target tingkat utilisasi produksi keramik nasional sebesar 80% pada 2025 dan 90% pada 2026 nanti.

Indonesia pun memiliki potensi besar di industri keramik. Ini mengingat kapasitas produksi terpasang industri keramik nasional mencapai 675 juta meter persegi per tahun, atau peringkat keempat setelah China, India, dan Brazil. Sayangnya, kapasitas produksi aktual keramik nasional masih tertinggal dan hanya menempati posisi delapan dunia.

“Asaki menargetkan pada 2025 bisa masuk sebagai Top 5 Manufacturing Countries versi Ceramic World Review,” kata Edy.

Selain itu, Asaki juga berharap industri keramik dapat menjadi tuan rumah yang baik di negeri sendiri dengan mendukung program pemerintahan baru Prabowo-Gibran berupa pembangunan rumah rakyat sebanyak 3 juta unit.

Program ini tentu membutuhkan pasokan bahan-bahan bangunan seperti ubin keramik, genteng keramik, dan sanitary ware yang diproduksi oleh anggota-anggota Asaki.

Lebih lanjut, kehadiran kebijakan BMAD, SNI Wajib, dan BMTP dipercaya akan menarik investasi-investasi baru, baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk investor China. Asaki jelas siap menyambut para pemain baru yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dan menciptakan lapangan kerja baru.

“Kami ingin bersaing secara adil. Kita adu efisiensi dan inovasi. Kami yakin para pemain lokal tidak akan kalah bersaing,” terang dia.

Potensi untuk ekspansi di pasar keramik masih terbuka lebar, mengingat tingkat konsumsi keramik per kapita Indonesia masih di bawah rata-rata konsumsi keramik dunia per kapita yang berada di level 2,5 m2/kepala. Indonesia juga masih kalah dengan Malaysia dan Thailand yang rata-rata konsumsi keramiknya sudah di atas 3 m2/kepala. Begitu juga dengan Vietnam dan China yang sudah di atas 5 m2/kepala.

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) menagih kepastian bea masuk antidumping (BMAD) atas produk impor asal perusahaan China yang disebut semakin membanjiri pasa dalam negeri.

Padahal, hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang membeberkan bukti praktik dumping keramik asal China sudah dikluarkan sejak 2 Juli 2024 lalu. Hingga saat ini, belum ada tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait besaran BMAD yang ditetapkan.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan lambatnya penetapan PMK atas BMAD keramik perusahaan China justru dijadikan momentum importir untuk memasukkan produk nya ke pasar domestik sebelum aturan tersebut diterapkan.

"Tentunya memberi peluang bagi para importir untuk terus melakukan kegiatan importasi dengan jumlah volume impor yang sangat masif di atas angka rata-rata impor sebelumnya," kata Edy, Jumat (6/9/2024).

Terlebih, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah mengumumkan ke publik terkait tarif BMAD untuk produk ubin keramik impor sebesar 45%-50% pada awal Agustus lalu.

Edy mencemaskan upaya importir yang akan 'jor-joran' memasukkan produk tersebut ke Tanah Air sampai PMK tarif BMAD dirilis. Hal ini justru membuat kebijakan BMAD tidak efektif untuk beberapa bulan ke depan.

Berdasarkan catatan Asaki, volume impor dari China pada semester 1/2024 mengalami kenaikan sebesar 11,6% menjadi 34,9 juta meter persegi.

"Kami telah menyurati Ibu Menteri Keuangan [Sri Mulyani], yang meminta atensi dan keseriusan serta mendesak gerak cepatnya Ibu Menteri Keuangan terkait Penetapan PMK BMAD ubin keramik asal RRT," tuturnya.

Menurut dia, praktik dumping produk impor ubin keramik asal China menjadi penyebab utama kinerja industri keramik nasional turun dari tahun ke tahun. Kondisi ini terlihat dari turunnya utilisasi keramik nasional semester I/2024 di level 62% turun dari tahun 2023 sebesar 69% dan tahun 2022 di level 78%.

Selain itu, terjadi defisit transaksi ekspor dan impor keramik 5 tahun terakhir sebesar US$1,24 miliar pada periode 2018-2023. Padahal, industri keramik memiliki kapasitas produksi 625 juta meter persegi per tahun yang mampu memenuhi semua kebutuhan keramik dalam negeri.

Bahkan, terdapat lebih dari 6 perusahaan dalam waktu beberapa tahun terakhir yang terpaksa menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya sehingga menyebabkan terjadinya perumahan dan PHK tenaga kerja.

"Kami menyayangkan seharusnya pemerintah dalam hal ini Kemenkeu bisa mengutamakan kepentingan industri nasional yang saat ini sedang terpuruk dan terlihat jelas dari angka PMI Juli dan Agustus ini yang kontraksi," terangnya.

Kendati tertekan produk impor murah, pihaknya masih optimistis untuk menargetkan peningkatan utilisasi produksi ke level 65%-67% hingga akhir 2024, meski lebih rendah dari target sebelumnya 70% tahun ini.

Lebih lanjut, Edy membidik utilisasi produksi keramik nasional dapat mencapai 80% pada tahun depan dan meningkat ke level 90% pada 2026 apabila kebijakan BMAD keramik asal China diberlakukan dengan tarif 70%-80%.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) mengeklaim produk keramik dalam negeri punya daya saing yang mumpuni. Namun, adanya dumping produk keramik asal China jadi hambatan utama para pelaku industri untuk bertumbuh.

Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto mengatakan, industri keramik menjadi salah satu yang menerapkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) paling tinggi yaitu rata-rata mencapai 80%.

Menurutnya, bukan hanya bermanfaat menghidupi lebih dari 150.000 tenaga kerja, industri keramik juga telah menjaga keberlangsungan ribuan UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok mereka.

Edy menyebut, pada 2022 Indonesia menempati posisi ke-8 sebagai produsen terbesar produk keramik dunia dengan tingkat utilitas mencapai 430 juta meter persegi per tahun.

Posisi pertama, produsen keramik dunia disabet oleh China, mengekor India, Brasil, Vietnam, Spanyol, Iran dan Italia.

Di sisi lain, menurut Edy apabila merujuk pada kapasitas terpasang, seharusnya Indonesia bisa menempati urutan ke-4 produsen keramik dunia.

Hal itu seiring peningkatan target kapasitas terpasang pada 2024 mencapai 625 juta meter persegi karena didukung pertumbuhan produsen baru yang berasal dari kalangan eks importir.

Dari segi kualitas, Edy memastikan produk keramik asal Indonesia sudah berdaya saing. Hal itu terbukti dari adanya ekspor produk keramik ke sejumlah negara seperti Filipina, Taiwan, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Australia.

"Kalau kita tidak punya daya saing, enggak mungkin kita bisa ekspor, kita kuasai pasar Filipina. Artinya kita punya daya saing dari sisi kualitas, inovasi nyata kita diterima di negara-negara lain," kata Edy dalam Bisnis Indonesia Forum di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Sayangnya, potensi besar industri keramik kini teradang oleh produk impor dari China yang terbukti melakukan dumping. Edy menekankan, industri keramik tidak bisa dibiarkan berjuang sendiri menghadapi gempuran produk impor asal China yang begitu murah.

Dia menyebut, untuk produk lantai keramik asal China bisa dijual dengan harga sekitar US$2,3 per meter persegi. Sementara harga pokok produksi (HPP) keramik lokal di kisaran US$4,5 - US$5 per meter persegi.

"Begitu kita dihadapkan dengan produk impor khsusunya dari China, jangan biarkan kami fight. Ini bukan B2B [business to business], ini B2G (business to government], yang kami hadapi adalah government dari China," ungkap Edy.

Kementerian Perdagangan, kata Edy, mesti berani menerapkan Pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) dan safeguard yang memadai untuk mengadang serbuan produk keramik impor asal China.

Pasalnya, China diketahui telah mengalami over capacity dalam hal produksi keramik. Tingkat kapasitas produksi di China, kata Edy, bisa mencapai 13 miliar meter persegi per tahun. Namun, mereka baru bisa memproduksi sekitar 7 miliar meter persegi atau sekitar 53% dari kapasitas.

Dia menegaskan, BMAD dan BMTP menjadi langkah tepat untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat. Dengan begitu para pelaku industri keramik berharap bakal tercipta iklim usaha dan investasi yang kondusif.

"Kenapa produk China ini harus melakukan dumping ke mana-mana? Tidak bisa kita pungkuri dia over capacity, over supply, dia [China] enggak bisa buang kemana-mana lagi, dia lempar ke Indonesia," beber Edy.

Rencana pemerintah menerapkan bea masuk anti dumping (BMAD) 199% untuk produk impor keramik asal China dinilai bisa berdampak pada harga keramik di konsumen naik. Hal ini disampaikan oleh Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho.

Andry menilai pengenaan tarif tersebut dapat membuat produsen keramik dalam negeri meningkatkan harga jualnya. Pasalnya, harga jual produk impor keramik dapat meningkat tajam usai dikenakan tarif bea masuk.

Dengan begitu, semakin rendah kuantitas volume keramik yang beredar di pasar, semakin meningkat permintaan keramik. Alhasil, harga jual di konsumen semakin mahal.

Menurut perhitungannya, rata-rata harga keramik porselen impor jenis B1A ukuran 60x60 sebesar Rp 75.000-80.000 per meter persegi. Dengan penerapan bea masuk, harganya naik menjadi Rp 150.000- Rp 225.000 per meter persegi.

"Dengan adanya BMAD itu naiknya bisa sampai Rp 150.000 - Rp 225.000 per meter persegi. Sementara harga keramik lokal porselen B1A dalam negeri itu lebih murah Rp 75.000 paling mahal Rp 90.000. Artinya cukup bersaing dengan produk impor," kata Andry dalam Diskusi Publik, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Lebih lanjut, dia bilang dengan penerapan BMAD akan terjadi expected inflation atau ekspektasi inflasi terhadap harga keramik porselen. Alhasil, produsen keramik dalam negeri akan menaikkan harga jual dan meningkatkan margin keuntungan.

"Kenaikan dari harga ini di bawah BMAD kenaikannya sekitar Rp 80.000 - Rp 120.000/meter persegi. Tinggal dikalikan luas ruangan. Jadi kurang lebih kita yang mengeluarkan tidak sampai puluhan juta, sekarang bisa sampai itu. Ini gambaran sederhana," imbuhnya.

Dia pun mengimbau pemerintah untuk berhati-hati dalam menerapkan kebijakan. Jangan sampai tujuan yang semula untuk menguatkan industri dalam negeri, ternyata dapat memicu masalah-masalah baru

"Kita perlu hati-hati ya, terhadap tujuannya untuk menguatkan kondisi industri dalam negeri. Jangan sampai kita mengeluarkan instrumen tidak kuat juga industri dalam negeri. Berarti diagnosis penyakitnya bisa jadi bukan faktor utama. Obat yang diberikan tidak langsung ke penyakit utamanya," terangnya.