JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam sidang pembacaan putusan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta juga menjawab pleidoi atau nota pembelaan penasehat hukum terdakwa SYL.

Hakim anggota Ida Ayu Mustikawati membacakan pendapat majelis hakim atas pembelaan penasehat hukum SYL mengenai sejumlah kesesatan fakta dalam persidangan.

Di antaranya, pendapat yang menyebut terjadi kesesatan fakta terkait kebutuhan mobil untuk anak SYL Indira Chunda Thita.

Menurut Ida, fakta di persidangan terungkap bahwa mobil tersebut dipakai oleh Indira Chunda cukup lama sehingga terdakwa SYL pasti sudah mengetahui keberadaan mobil tersebut.

“Tidak mungkin saksi Indira Chunda Thita belum menginformasikan adanya mobil tersebut kepada terdakwa karena mobil tersebut diterima oleh saksi dikarenakan keluhan kebutuhan mobil untuk aktivitas kegiatan saksi kepada terdakwa,” kata Ida dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Kamis (11/7/2024).

“Jika terdakwa tidak mengetahui mengenai keberadaan mobil tersebut mustinya terdakwa memerintahkan saksi Indira Chunda Thita untuk mengembalikan mobil tersebut ke Kementan karena itu bukan haknya,” ujarnya melanjutkan.

Demikian juga, terkait pembelaan yang menyebut terjadi kesesatan fakta dalam pembayaran dan pembelian tiket pesawat untuk keluarga terdakwa SYL.

Menurut hakim, seharusnya SYL selaku birokrat senior mengetahui mana fasilitas yang melekat pada jabatan menteri dan mana yang tidak termasuk fasilitas keluarga menteri.

“Mengingat terdakwa sudah berpengalaman dalam praktek sebagai aparatur sipil negara selama ini. Jadi suatu hal yang janggal apabila terdakwa tidak bisa membedakan mana fasilitas yang bisa dinikmati oleh keluarga dan mana fasilitas yang tidak bisa,” kata Ida.

Kemudian, terkait pembelaan yang menyebut tejadi kesesatan mengenai hak atas uang perjalanan, majelis hakim menegaskan bahwa perjalanan dinas pasti disesuaikan dengan anggaran dan pasti sudah diperhitungkan oleh kementerian.

Sebagaimana diketahui, majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan terhadap SYL.

Tak hanya itu, terhadap SYL juga dibebankan membayar uang pengganti 14.147.144.786 dan 30.000 dollar AS.

SYL dinyatakan terbukti melakukan tidak pidana korupsi berlanjut dan bersama-sama dengan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subagyono dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan Muhammad Hatta.

Majelis Hakim menyatakan SYL dan anak buahnya melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Pembelian mobil untuk anak SYL

Sebagaimana diketahui, perihal pembelian mobil untuk anak SYL, Indira Chunda Thita diketahui dari kesaksian pejabat Fungsional Barang Jasa Rumah Tangga Kementan, Arief Sopian dalam sidang pada 29 April 2024.

Dia mengatakan, Kementan juga pernah membayar pembelian mobil merek Toyota Innova milik anak perempuan SYL yang karib disapa Thita itu sebesar Rp 500 juta.

Menurut Arief, mobil Innova hasil kolekan pejabat Kementan itu dikirim ke rumah pribadi anak SYL di wilayah Limo, Jakarta Selatan.

Arief mengaku, mendapatkan uang untuk membeli mobil itu dari para eselon I di Kementan. Tetapi, hanya Inspektorat di Kementan yang tidak ikut iuran untuk membeli mobil anak SYL tersebut.

Namun, dalam sidang tanggal 24 Juni 2024, SYL mengaku hanya ingin meminjamkan mobil untuk anak sulungnya, Indira Chunda Thita Syahrul.

Dia menyebut, bukan memerintahkan untuk membelikan mobil baru dari anggaran Kementan.

SYL lantas menyampaikan, dia meminta kepada staf khususnya, Panji untuk memberikan Titha mobil. Sebab, mobil yang sering digunakan sang anak adalah mobil dinas menteri.

Oleh karena itu, SYL mengaku bahwa dirinya sempat marah kepada Panji karena membeli mobil baru.