JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam sidang pembacaan putusan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta juga menjawab pleidoi atau nota pembelaan penasehat hukum terdakwa SYL.

Hakim anggota Ida Ayu Mustikawati membacakan pendapat majelis hakim atas pembelaan penasehat hukum SYL mengenai sejumlah kesesatan fakta dalam persidangan.

Di antaranya, pendapat yang menyebut terjadi kesesatan fakta terkait kebutuhan mobil untuk anak SYL Indira Chunda Thita.

Menurut Ida, fakta di persidangan terungkap bahwa mobil tersebut dipakai oleh Indira Chunda cukup lama sehingga terdakwa SYL pasti sudah mengetahui keberadaan mobil tersebut.

“Tidak mungkin saksi Indira Chunda Thita belum menginformasikan adanya mobil tersebut kepada terdakwa karena mobil tersebut diterima oleh saksi dikarenakan keluhan kebutuhan mobil untuk aktivitas kegiatan saksi kepada terdakwa,” kata Ida dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Kamis (11/7/2024).

“Jika terdakwa tidak mengetahui mengenai keberadaan mobil tersebut mustinya terdakwa memerintahkan saksi Indira Chunda Thita untuk mengembalikan mobil tersebut ke Kementan karena itu bukan haknya,” ujarnya melanjutkan.

Demikian juga, terkait pembelaan yang menyebut terjadi kesesatan fakta dalam pembayaran dan pembelian tiket pesawat untuk keluarga terdakwa SYL.

Menurut hakim, seharusnya SYL selaku birokrat senior mengetahui mana fasilitas yang melekat pada jabatan menteri dan mana yang tidak termasuk fasilitas keluarga menteri.

“Mengingat terdakwa sudah berpengalaman dalam praktek sebagai aparatur sipil negara selama ini. Jadi suatu hal yang janggal apabila terdakwa tidak bisa membedakan mana fasilitas yang bisa dinikmati oleh keluarga dan mana fasilitas yang tidak bisa,” kata Ida.

Kemudian, terkait pembelaan yang menyebut tejadi kesesatan mengenai hak atas uang perjalanan, majelis hakim menegaskan bahwa perjalanan dinas pasti disesuaikan dengan anggaran dan pasti sudah diperhitungkan oleh kementerian.

Sebagaimana diketahui, majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan terhadap SYL.

Tak hanya itu, terhadap SYL juga dibebankan membayar uang pengganti 14.147.144.786 dan 30.000 dollar AS.

SYL dinyatakan terbukti melakukan tidak pidana korupsi berlanjut dan bersama-sama dengan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subagyono dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan Muhammad Hatta.

Majelis Hakim menyatakan SYL dan anak buahnya melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Pembelian mobil untuk anak SYL

Sebagaimana diketahui, perihal pembelian mobil untuk anak SYL, Indira Chunda Thita diketahui dari kesaksian pejabat Fungsional Barang Jasa Rumah Tangga Kementan, Arief Sopian dalam sidang pada 29 April 2024.

Dia mengatakan, Kementan juga pernah membayar pembelian mobil merek Toyota Innova milik anak perempuan SYL yang karib disapa Thita itu sebesar Rp 500 juta.

Menurut Arief, mobil Innova hasil kolekan pejabat Kementan itu dikirim ke rumah pribadi anak SYL di wilayah Limo, Jakarta Selatan.

Arief mengaku, mendapatkan uang untuk membeli mobil itu dari para eselon I di Kementan. Tetapi, hanya Inspektorat di Kementan yang tidak ikut iuran untuk membeli mobil anak SYL tersebut.

Namun, dalam sidang tanggal 24 Juni 2024, SYL mengaku hanya ingin meminjamkan mobil untuk anak sulungnya, Indira Chunda Thita Syahrul.

Dia menyebut, bukan memerintahkan untuk membelikan mobil baru dari anggaran Kementan.

SYL lantas menyampaikan, dia meminta kepada staf khususnya, Panji untuk memberikan Titha mobil. Sebab, mobil yang sering digunakan sang anak adalah mobil dinas menteri.

Oleh karena itu, SYL mengaku bahwa dirinya sempat marah kepada Panji karena membeli mobil baru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Majelis Hakim juga memutuskan merampas sejumlah uang hasil korupsi SYL.

Mayoritas uang yang disita itu berasal dari setoran sejumlah pihak yang merupakan aliran uang korupsi SYL. Di antaranya, ada yang berasal dari Bendahara Umum (Bendum) Partai Nasdem Ahmad Sahroni, penyanyi dangdut Nayunda Nabila, dan dua anak SYL.

Berikut rincian barang bukti tambahan berupa uang yang disetorkan ke rekening penampungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diputuskan dirampas untuk negara:

• Rp 820.000.000 dari Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni pada 8 Desember 2023. Uang yang diberikan terdakwa untuk pendaftaran bacaleg ke KPU
• Rp 40.000.000 dari fraksi Partai Nasdem dana kemanusiaan pada 27 maret 2024
• Rp 20.000.000 dari Nayunda Nabila pada Desember 2023
• Rp 20.000.000 dari Nayunda Nabila pada 14 Mei 2024
• Rp 30.000.000 dari Nayunda Nabila pada 21 Mei 2024
• Rp 253.000.000 dari Kemal Redindo pada 25 Juni 2024
• Rp 293.205.900 dari Indira Chunda Thita Syahrul pada 25 juni 2024.

“Seluruh barang bukti tambahan tersebut sepatutnya dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa,” kata hakim anggota Fahzal Hendri dalam sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Selain itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa sejumlah uang tunai dalam mata yang Rupiah dan mata uang asing yang disita KPK dari rumah dinas SYL di Jalan Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta, dirampas untuk negara.

"Apabila dalam perhitungan ada kelebihan uang atau sisa maka harus dikembalikan kepada terdakwa atau keluarganya," ujar Fahzal.

Diketahui, hakim menyatakan, SYL melakukan tidak pidana korupsi berlanjut bersama-sama dengan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan Muhammad Hatta.

Sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama, yakni melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan SYL terbukti memerintahkan pengumpulan uang patungan atau sharing dari para pejabat eselon I di lingkungan Kementan dengan cara menggunakan paksaan.

Selain itu, SYL juga meminta adanya jatah 20 persen dari anggaran di masing-masing sekretariat, direktorat, dan badan pada Kementan RI.

Hakim mengatakan, uang yang diperoleh SYL sejak tahun 2020-2023 dengan cara menggunakan paksaan adalah sebesar total 44.269.770.204 dan 30.000 dollar AS.

Namun, hanya Rp 14.147.144.786 dan 30.000 dollar AS yang dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa, keluarga terdakwa, dan keperluan lainnya yang didapat dari arahan terdakwa secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan.

Oleh karena itu, terhadap SYL juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar 14.147.144.786 dan 30.000 dollar AS.