JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menyerahkan memori banding terkait putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Selasa (6/8/2024).

“Kami Tim Jaksa, hari ini telah menyerahkan memori banding untuk perkara Terdakwa Syahrul Yasin Limpo dkk melalui Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” ujar Jaksa KPK Muhammad Hadi dalam keterangannya, Selasa (6/8/2024)

Menurut Hadi, poin utama yang ditekankan dalam banding ini adalah sanksi pidana dan uang pengganti terhadap SYL yang terlalu rendah, dan tak sepadan dengan perbuatannya.

“Kami tetap yakin, pembebanan uang pengganti yang dinikmati Terdakwa Syahrul Yasin Limpo tetap senilai Rp 44,2 Miliar dan 30.000 Dolar AS sangat layak dijatuhkan, termasuk menjalani pidana badan selama 12 tahun sebagaimana tuntutan Tim Jaksa,” kata Hadi.

Hadi menggatakan, majelis hakim seharusnya bisa memutus perkara SYL dengan lebih objektif, termasuk mempertimbangkan sikap terdakwa yang kerap berkelit selama persidangan.

“Sangat terbuka dan jelas pula dimata publik dimana selama proses persidangan berlangsung sikap Terdakwa Syahrul Yasin Limpo yang tidak berterus terang dan berbelit-belit serta tidak gentle dengan melemparkan kesalahan yang diperbuatnya pada pegawai bawahannya,” kata Hadi.

Selain itu, Hadi berharap Majelis Hakim tetap menjatuhkan hukuman pidana yang sesuai dengan tuntutan, agar bisa memberikan efek jera terhadap terdakwa maupun para pelaku pidana lainnya.

“Perlu dipahami pula terkait tujuan pemidanaan sebagai ultimum remidium adalah untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan diharapkan mampu menimbulkan efek agar orang lain tidak melakukan tindak pidana,” pungkas Hadi.

Diberitakan sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun terhadap Syahrul Yasin Limpo.

Majelis berpandangan SYL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo dengan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan," kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/7/2024).

"Dan pidana denda sebesar Rp 300 juta subsider pidana kurungan selama empat bulan," sambung hakim.

Selain itu, SYL juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 14.147.144.786 dan 30.000 dollar Amerika Serikat (AS).

Majelis Hakim menilai, SYL dan anak buahnya telah melanggar Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama.

Adapun hukuman tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 12 tahun penjara dan sanksi membayar uang pengganti sebesar Rp 44.269.777.204 ditambah 30.000 dollar AS.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dalam pertimbangan putusannya mengapresiasi niat terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk membayar biaya umrah milik pribadi dan keluarganya.

Namun, hakim anggota Ida Ayu Mustikawati menyentil SYL karena seharusnya biaya umrah keluarga tersebut langsung dibayarkan begitu ibadah selesai dilakukan. Bahkan, sebelum dilakukan.

Hal itu disampaikan Ida membacakan pendapat majelis hakim atas pleidoi atau nota pembelaan penasehat hukum SYL perihal adanya kesesatan hukum terkait biaya perjalanan umrah tersebut.

“Benar terdakwa berniat berkomitmen membayar biara umrah pribadi dan keluarganya dan semestinya terdakwa sudah melakukan pembayaran seketika setelah melakukan perjalanan umrah dan tidak harus beralasan menunggu penagihan,” kata Ida dalam sidang di pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

“Kegiatan umrah tersebut juga sudah dilaksanakan apalagi pada umumnya jika akan melaksanakan ibadah umrah biasanya melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum pelaksaannya,” ujarnya melanjutkan.

Terkait pembayaran biaya umrah itu sebelumnya juga telah dipertimbangkan majelis hakim. Menurut hakim anggota Fahzal Hendri, umrah itu bagian akhir dari kunjungan kerja yang dilakukan eks Menteri Pertanian (Mentan) tersebut.

“Umrah sesungguhnya bukan kegiatan utama karena merupakan bagian akhir di hari terakhir dalam kunjungan menteri dalam rangka melakukan kerja sama internasional Kementerian Pertanian (Kementan) dengan negara Uni Emirat Arab dan Arab Saudi,” kata Fahzal

Namun, terhadap pihak-pihak di luar Kementan dan bukan pihak terkait yang ikut dalam umrah tersebut biayanya bukan menjadi tanggung jawab Kementan. Seperti, keluarga terdakwa dan kolega terdakwa SYL.

Oleh karenanya, menurut hakim, harus dikategorikan sebagai pengeluaran pribadi terdakwa.

“Terhadap pihak-pihak di luar pihak kementerian yang bukan pihak terkait dan bukan menjadi tanggungan kementerian, di antaranya keluarga dan kolega menteri dikategorikan menjadi pengeluaran pibadi terdakwa,” ujar Fahzal.

Hanya saja, saat membacakan putusan, hakim tidak merincikan pembagian biaya umrah yang harusnya menjadi tanggung jawab pribadi SYL tersebut.

Sebagaimana diketahui, dalam sidang tersebut, majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan terhadap SYL.

Tak hanya itu, terhadap SYL juga dibebankan membayar uang pengganti 14.147.144.786 dan 30.000 dollar AS.

SYL dinyatakan terbukti melakukan tidak pidana korupsi berlanjut dan bersama-sama dengan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan Muhammad Hatta.

Majelis Hakim menyatakan SYL dan anak buahnya melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Minta biaya umrah Rp 1 miliar

Dalam sidang pemeriksaan saksi terungkap bahwa biaya umrah yang dilakukan SYL ketika melakukan kunjungan di Arab Saudi pada 2022, berasal dari patungan pejabat Kementan.

Eks Bendahara Pengeluaran Ditjen (Ditjen) PSP, Kementan, Puguh Hari Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya mendapat arahan untuk mengumpulkan yang Rp 1 miliar untuk kegiatan Arab Saudi atau umrah.

Untuk memenuhi permintaan itu, Puguh mengatakan, lima direktorat Kementan yang diminta patungan.

Puguh mengungkapkan bahwa sesungguhnya sekretariat tidak memiliki anggaran untuk kebutuhan umrah SYL. Tetapi, karena diminta, para pejabat akhirnya menyepakati masing-masing memberikan uang sebanyak Rp 200 juta.

Namun, SYL pernah membantah bahwa dirinya melakukan umrah atas keperluan pribadi. Politikus Partai Nasdem tersebut menyebut, umrah itu dilakukan karena kebetulan sedang melakukan perjalanan dinas di Arab Saudi.

Sementara itu, dalam tuntuan jaksa disebutkan bahwa SYL menggunakan dana patungan untuk umrah selama 2020-2023 dengan total Rp 1.871.650.000.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dalam putusannya menyatakan tidak sependapat dengan pledoi atau nota pembelaan terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan penasehat hukumnya.

Di antaranya pendapat penasehat hukum terdakwa SYL yang menyebut bahwa terjadi kesesatan fakta terkait permintaan dan pembelian durian Musang King.

“Terkait dengan permintaan durian Musang King fakta di persidangan terbukti durian tersebut diterima dan dialamatkan ke rumah dinas Menteri Pertanian di Jalan Widya Candra meskipun terdakwa maupun keluarganya tidak pernah melakukan pesanan durian ataupun mengonsumsi buah durian,” kata Hakim anggota Ida Ayu Mustikawati dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Demikian juga, terkait pembelaan terjadi kesesatan fakta perihal pembayaran sejumlah barang yang ditegaskan menggunakan kartu kredit terdakwa yang bersumber dari gaji dan honor selama menjadi Mentan.

Menurut hakim, dalam persidangan terbukti bahwa pembayaran sejumlah barang tersebut menggunakan uang tunai.

“Namun, fakta di persidangan tagihan-tagihan untuk pebelian tersebut dibayar menggunakan uang tunai bukan melalui credit card sbagaimana diakui oleh saksi di persidangan,” ujar Ida.

“Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka majelis hakim tidaklah sependapat dengan nota pembelaan dari tim penasehat hukum terdakwa SYL maupun dari terdakwa SYL pribadi yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dan memohon untuk dibebaskan,” katanya melanjutkan.

Sebagaimana diketahui, dalam sidang tersebut, majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) SYL.

Tak hanya itu, terhadap SYL juga dibebankan membayar uang pengganti 14.147.144.786 dan 30.000 dollar AS.

SYL dinyatakan terbukti melakukan tidak pidana korupsi berlanjut dan bersama-sama dengan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subagyono dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan Muhammad Hatta.

Majelis Hakim menyatakan SYL dan anak buahnya melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Beda keterangan soal durian

Sebagaimana diketahui, adanya pembelian durian musang king itu terungkap dari kesaksian Sekretaris Badan Karantina Kementerian Pertanian (Kementan), Wisnu Haryana.

Badan Karantina Kementan disebut pernah beberapa kali mengirimkan buah durian Musang King ke rumah dinas SYL.

Bahkan, Wisnu mengonfirmasi bahwa nilainya sampai puluhan juta rupiah sekali mengirimkan durian tersebut.

Namun, SYL membantah keterangan tersebut dengan menegaskan bahwa keluarganya tidak menyukai buah durian.

“Saya punya keluarga itu, istri, anak, cucu tidak suka durian, bahkan enggak boleh masuk di rumah,” kata SYL dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 20 Mei 2024.

Eks Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) ini pun heran atas keterangan saksi yang menyebutkan bahwa Kementan kerap mengirimkan buah durian ke rumahnya.

“Saya kira ini perlu saya sampaikan yang makan durian cuma saya, demi Allah Rasulullah,” kata SYL.

“Oleh karena itu, kalau durian dengan jumlah seperti ini saya terheran-heran saja. Tidak ada (yang menyukai durian), bahkan muntah saya punya cucu dan anak-anak,” ujarnya lagi.

Pembelaan SYL itu belakangan secara tidak langsung dibantah oleh sang istri Ayun Sri Harahap.

Ayun mengatakan, dirinya menyukai buah durian. Padahal, SYL menyebut bahwa keluarganya tidak menyukai buah tersebut.

“Satu, dua biki suka tetapi di dalam rumah tidak boleh ada bau durian,” kata Ayun saat ditanya penasihat hukum terdakwa SYL dalam sidang soal buah durian, dalam sidang tanggal 29 Mei 2024.

Namun, Ayun mengatakan, dia harus ke luar rumah jika ingin makan buah durian. Sebab, anak-anaknya disebut tidak menyukai bau durian.

“Anak-anak ini muntah kalau ada bau durian. Kalau sedang pengin saya harus keluar. Musti di luar ruangan,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyebut bahwa Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyalahgunakan kewenangannya sebagai Menteri Pertanian (Mentan) untuk merekomendasikan cucunya, Andi Tenri Bilang Radisyah sebagai tenaga honorer di Kementerian Pertanian (Kementan).

Pernyataan itu disampaikan hakim anggota Ida Ayu Mustikawati saat membacakan pendapat majelis hakim atas pleidoi atau nota pembelaan penasihat hukum dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

“Terdakwa (SYL) telah melakukan kekuasaan dan kewenangan sebagai seorang menteri dan terdakwa merekomendasikan saksi Andi Tenri Bilang Radiansyah yang merupakan cucu sendiri menjadi pegawai tenaga honorer dengan dibayar honor oleh kementerian tanpa melalui prosedur yang semestinya,” kata Ida dalam sidang, Kamis.

“Karena bekerja sebagai tenaga honorer di Kementerian Pertanian bukanlah merupakan tugas belajar sebagaimana yang terdakwa utarakan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, dalam sidang tersebut, majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) SYL.

Tak hanya itu, terhadap SYL juga dibebankan membayar uang pengganti 14.147.144.786 dan 30.000 dollar AS.

SYL dinyatakan terbukti melakukan tidak pidana korupsi berlanjut dan bersama-sama dengan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subagyono dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan Muhammad Hatta.

Majelis Hakim menyatakan SYL dan anak buahnya melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Cucu SYL digaji Kementan

Dalam sidang terungkap bahwa cucu SYL yang kerap disapa Bibie ternyata mendapat jatah posisi sebagai tenaga ahli di Biro Hukum Kementan dan digaji sebesar Rp 10 juta per bulan.

Fakta itu terungkap dari kesaksian Protokol Menteri Pertanian Rininta Octarini dalam sidang yang digelar pada 22 Mei 2024.

Dalam kesaksiannya, Rini menyebut, Bibie menjadi tenaga ahli bidang hukum di Kementan sejak tahun 2022.

Cucu SYL tersebut juga mendapatkan fasilitas mobil dari Kementan. Sebagaimana kesaksian Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Fadjry Djufry dalam sidang tanggal 22 Mei 2024.

Menurut Fadjry, dia diminta oleh oleh Panji Harjanto selaku Aide de Camp (ADC) atau ajudan dari SYL, untuk menyediakan mobil untuk Bibie.

Fadjry mengatakan, mobil dinas Balitbangtan tersebut kemudian dipakai cucu SYL selama kurang lebih tiga tahun, yakni sejak 2020 sampai 2023.

Sementara itu, saat dihadirkan dalam sidang, Bibie mengaku bahwa dirinya tak pernah memohon untuk menjadi tenaga honorer di Kementan.

Menurut Bibie, dia hanya pernah diminta sang kakek untuk magang di Kementan.

Akan tetapi, Bibie mengakui mendapatkan surat keputusan (SK) dari Kementan yang diteken kakeknya. Dia juga mengaku dapat honor Rp 4 juta setiap bulan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyebut bahwa Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyalahgunakan kewenangannya sebagai Menteri Pertanian (Mentan) untuk merekomendasikan cucunya, Andi Tenri Bilang Radisyah sebagai tenaga honorer di Kementerian Pertanian (Kementan).

Pernyataan itu disampaikan hakim anggota Ida Ayu Mustikawati saat membacakan pendapat majelis hakim atas pleidoi atau nota pembelaan penasihat hukum dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

“Terdakwa (SYL) telah melakukan kekuasaan dan kewenangan sebagai seorang menteri dan terdakwa merekomendasikan saksi Andi Tenri Bilang Radiansyah yang merupakan cucu sendiri menjadi pegawai tenaga honorer dengan dibayar honor oleh kementerian tanpa melalui prosedur yang semestinya,” kata Ida dalam sidang, Kamis.

“Karena bekerja sebagai tenaga honorer di Kementerian Pertanian bukanlah merupakan tugas belajar sebagaimana yang terdakwa utarakan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, dalam sidang tersebut, majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) SYL.

Tak hanya itu, terhadap SYL juga dibebankan membayar uang pengganti 14.147.144.786 dan 30.000 dollar AS.

SYL dinyatakan terbukti melakukan tidak pidana korupsi berlanjut dan bersama-sama dengan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subagyono dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan Muhammad Hatta.

Majelis Hakim menyatakan SYL dan anak buahnya melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Cucu SYL digaji Kementan

Dalam sidang terungkap bahwa cucu SYL yang kerap disapa Bibie ternyata mendapat jatah posisi sebagai tenaga ahli di Biro Hukum Kementan dan digaji sebesar Rp 10 juta per bulan.

Fakta itu terungkap dari kesaksian Protokol Menteri Pertanian Rininta Octarini dalam sidang yang digelar pada 22 Mei 2024.

Dalam kesaksiannya, Rini menyebut, Bibie menjadi tenaga ahli bidang hukum di Kementan sejak tahun 2022.

Cucu SYL tersebut juga mendapatkan fasilitas mobil dari Kementan. Sebagaimana kesaksian Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Fadjry Djufry dalam sidang tanggal 22 Mei 2024.

Menurut Fadjry, dia diminta oleh oleh Panji Harjanto selaku Aide de Camp (ADC) atau ajudan dari SYL, untuk menyediakan mobil untuk Bibie.

Fadjry mengatakan, mobil dinas Balitbangtan tersebut kemudian dipakai cucu SYL selama kurang lebih tiga tahun, yakni sejak 2020 sampai 2023.

Sementara itu, saat dihadirkan dalam sidang, Bibie mengaku bahwa dirinya tak pernah memohon untuk menjadi tenaga honorer di Kementan.

Menurut Bibie, dia hanya pernah diminta sang kakek untuk magang di Kementan.

Akan tetapi, Bibie mengakui mendapatkan surat keputusan (SK) dari Kementan yang diteken kakeknya. Dia juga mengaku dapat honor Rp 4 juta setiap bulan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam sidang pembacaan putusan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta juga menjawab pleidoi atau nota pembelaan penasehat hukum terdakwa SYL.

Hakim anggota Ida Ayu Mustikawati membacakan pendapat majelis hakim atas pembelaan penasehat hukum SYL mengenai sejumlah kesesatan fakta dalam persidangan.

Di antaranya, pendapat yang menyebut terjadi kesesatan fakta terkait kebutuhan mobil untuk anak SYL Indira Chunda Thita.

Menurut Ida, fakta di persidangan terungkap bahwa mobil tersebut dipakai oleh Indira Chunda cukup lama sehingga terdakwa SYL pasti sudah mengetahui keberadaan mobil tersebut.

“Tidak mungkin saksi Indira Chunda Thita belum menginformasikan adanya mobil tersebut kepada terdakwa karena mobil tersebut diterima oleh saksi dikarenakan keluhan kebutuhan mobil untuk aktivitas kegiatan saksi kepada terdakwa,” kata Ida dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Kamis (11/7/2024).

“Jika terdakwa tidak mengetahui mengenai keberadaan mobil tersebut mustinya terdakwa memerintahkan saksi Indira Chunda Thita untuk mengembalikan mobil tersebut ke Kementan karena itu bukan haknya,” ujarnya melanjutkan.

Demikian juga, terkait pembelaan yang menyebut terjadi kesesatan fakta dalam pembayaran dan pembelian tiket pesawat untuk keluarga terdakwa SYL.

Menurut hakim, seharusnya SYL selaku birokrat senior mengetahui mana fasilitas yang melekat pada jabatan menteri dan mana yang tidak termasuk fasilitas keluarga menteri.

“Mengingat terdakwa sudah berpengalaman dalam praktek sebagai aparatur sipil negara selama ini. Jadi suatu hal yang janggal apabila terdakwa tidak bisa membedakan mana fasilitas yang bisa dinikmati oleh keluarga dan mana fasilitas yang tidak bisa,” kata Ida.

Kemudian, terkait pembelaan yang menyebut tejadi kesesatan mengenai hak atas uang perjalanan, majelis hakim menegaskan bahwa perjalanan dinas pasti disesuaikan dengan anggaran dan pasti sudah diperhitungkan oleh kementerian.

Sebagaimana diketahui, majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan terhadap SYL.

Tak hanya itu, terhadap SYL juga dibebankan membayar uang pengganti 14.147.144.786 dan 30.000 dollar AS.

SYL dinyatakan terbukti melakukan tidak pidana korupsi berlanjut dan bersama-sama dengan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subagyono dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan Muhammad Hatta.

Majelis Hakim menyatakan SYL dan anak buahnya melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Pembelian mobil untuk anak SYL

Sebagaimana diketahui, perihal pembelian mobil untuk anak SYL, Indira Chunda Thita diketahui dari kesaksian pejabat Fungsional Barang Jasa Rumah Tangga Kementan, Arief Sopian dalam sidang pada 29 April 2024.

Dia mengatakan, Kementan juga pernah membayar pembelian mobil merek Toyota Innova milik anak perempuan SYL yang karib disapa Thita itu sebesar Rp 500 juta.

Menurut Arief, mobil Innova hasil kolekan pejabat Kementan itu dikirim ke rumah pribadi anak SYL di wilayah Limo, Jakarta Selatan.

Arief mengaku, mendapatkan uang untuk membeli mobil itu dari para eselon I di Kementan. Tetapi, hanya Inspektorat di Kementan yang tidak ikut iuran untuk membeli mobil anak SYL tersebut.

Namun, dalam sidang tanggal 24 Juni 2024, SYL mengaku hanya ingin meminjamkan mobil untuk anak sulungnya, Indira Chunda Thita Syahrul.

Dia menyebut, bukan memerintahkan untuk membelikan mobil baru dari anggaran Kementan.

SYL lantas menyampaikan, dia meminta kepada staf khususnya, Panji untuk memberikan Titha mobil. Sebab, mobil yang sering digunakan sang anak adalah mobil dinas menteri.

Oleh karena itu, SYL mengaku bahwa dirinya sempat marah kepada Panji karena membeli mobil baru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa pengabdian dan prestasi yang dicapai terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL) tidak bisa menjadi alasan pembenar melakukan tindakan korupsi.

Hal itu disampaikan hakim anggota Ida Ayu Mustikawati saat membacakan pertimbangan majelis hakim terhadap pleidoi atau nota pembelaan terdakwa SYL dalam perkara dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

“Terkait dengan jejak kehidupan pribadi dan riwayat pengabdian terdakwa yang syarat dengan prestasi dan integritas dan tidak berperilaku koruptif, hal-hal tersebut menurut majelis hakim bukanlah sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk melakukan perbuatan koruptif,” kata Ida dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

“Hal tersebut merupakan salah satu hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa,” ujarnya melanjutkan.

Terkait pembelaan SYL bahwa jajaran di Kementan yang memberikan sejumlah fasilitas pada keluarganya karena ada tujuan menyangkut jabatan, Ida menyebut, pengalaman SYL sebagai birokrat senior harusnya tahu mana fasilitas yang melekat pada jabatannya dan mana yang tidak.

Pasalnya, SYL disebut memulai karier sebagai birokrat dengan menjadi lurah hingga dua periode menjabat sebagai bupati dan Gubernur Sulawesi Selatan.

“Sejatinya terdakwa mengetahui apa yang merupakan fasilitas kedinasan dan bukan bagi dirinya sebagai seorang menteri atau di luar kedinasan apalagi untuk kepentingan keluarga,” kata Ida.

Sebagaimana diketahui, majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) SYL.

Tak hanya itu, terhadap SYL juga dibebankan membayar uang pengganti 14.147.144.786 dan 30.000 dollar AS.

SYL dinyatakan terbukti melakukan tidak pidana korupsi berlanjut dan bersama-sama dengan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan Muhammad Hatta.

Majelis Hakim menyatakan SYL dan anak buahnya melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Dalam pertimbangan hal meringankan, SYL disebut telah memberikan kontribusi positif selaku Mentan terhadap negara dalam penanganan krisis pangan pada saat pandemi Covid-19.

Kemudian, SYL disebut banyak mendapatkan penghargaan dari Pemerintah RI atas hasil kerjanya selama menjabat sebagai Mentan.

“Terdakwa dan keluarga terdakwa sudah kembalikan sebagian uang dan barang dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa,” kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh.

Pembelaan SYL

Diberitakan sebelumnya, SYL dalam pleidoi pribadinya menegaskan bahwa dia bukan penjahat atau pemeras sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

SYL juga membantah memiliki watak dan perilaku koruptif. Menurut dia, ketika menerima uang maupun pembiayaan dari mantan ajudan pribadinya Panji Hartanto dan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Sekjen Kementan) Kasdi Subagyono, dia selalu bertanya apakah sumbernya benar.

SYL pun menyebut bahwa para bawahannya tersebut selalu menyatakan penerimaannya merupakan hak seorang menteri.

"Kata khas yang selalu saya ingat, ‘Ini sudah dipertanggungjawabkan, Bapak. Ini sudah menjadi hak menteri, Bapak’,” katanya.

“Tidak jadi sembahyang saya, kalau dia tidak sebut itu,” ujar SYL melanjutkan.

Oleh karena itu, SYL menuding para pejabat di Kementan melakukan pendekatan hingga mencari muka di hadapan keluarganya.

“Berharap pamrih antara lain naik jabatan, punya akses ke menteri dan lain-lain," kata SYL.

Dia menyebut, tindakan itu dilakukan para pejabat Kementan dengan menawarkan pembelian tiket, barang, perbaikan, belanjaan dan lainnya. Dengan pernyataan seakan-akan merupakan tindakan yang sah.

Dalam kesempatan tersebut, SYL juga memutarkan video arahan Presiden Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021, guna membuktikan bahwa pertanian menjadi sektor sentral pada masa pandemi Covid-19.

Saat itu, menurut SYL, Jokowi menyoroti peringatan Food Agriculture Organization (FAO) terkait risiko krisis pangan sehingga pengolahan dan pertumbuhan pertanian harus dimaksimalkan.

“Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Joko Widodo juga dalam pidatonya pada pembukaan sensus pertanian pada tahun 2023, ‘mengingatkan kemungkinan krisis pangan besar yang diakibatkan cuaca ekstrim dan perang di eropa yang terus bergejolak,” ujarnya.

Saat itu, Jokowi menyebut bahwa 435 juta orang di dunia terancam krisis pangan dan kelaparan.

Setelah memutar video arahan Jokowi itu, SYL menyampaikan capaian nilai dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada sektor pertanian di Indonesia tahun 2020-2022.

Kemudian, nilai tukar atau nilai kesejahteraan petani yang meningkat, nilai tukar usaha petani, hingga nilai ekspor pertanian dan peningkatan angka serapan lapangan kerja di sektor pertanian.

“Adapun pencapain yang dibahas di atas sangat dipengaruhi oleh keadaan Pandemi Covid 19 serta kondisi Global dunia antara lain perang dagang,” kata SYL.

Dia juga menyampaikan sejumlah penghargaan yang diterima Kementan. Salah satunya dari KPK pada 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kerusuhan terjadi usai sidang pembacaan putusan perkara eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (12/7/2024).

SYL dijatuhi 10 tahun penjara denda Rp 14 miliar dan 30.000 dollar Amerika Serikat (USD) subsidair dua tahun kurungan setelah dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

Ia dipandang telah melanggar Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Kericuhan ini terjadi setelah sidang ditutup dan SYL beranjak dari kursi terdakwa keluar ruangan.

Wartawan pun berdesak-desakan untuk mengabadikan momen SYL itu keluar dari ruang sidang Prof Muhammad Hatta Ali, Pengadilan Tipikor Jakarta.

Di dalam ruang sidang, awak media sudah menunggu di luar pagar pembatas sidang untuk mengabadikan momen.

Namun, tim pengamanan, keluarga, dan simpatisan SYL juga berada di tempat yang sama ingin bertemu eks politikus Partai Nasdem itu.

Dorong-dorongan pun tak terhindari. Bahkan, pagar pembatas antara penonton sidang dan area terdakwa pun roboh.

Akan tetapi, SYL pun tetap dibawa keluar ruang sidang untuk kembali ke rumah tahanan negara (Rutan) di Salemba, Jakarta Pusat.

KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Situasi Chaos terjadi usai sidang putusan perkara Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Dorong-dorongan ini semakin menjadi-jadi lantaran organisasi masyarakat yang diduga mendukung SYL ingin eks Mentan itu diberi jalan. Padahal, awak media sudah bersiap berdiri di depan ruang sidang untuk wawancara.

Akibatnya, SYL pun ditarik mundur kembali ke ruang sidang. Sementara kisruh terjadi antara wartawan dan pendukung SYL. Juru Kamera Kompas TV Bodhiya Vimala misalnya. Ia mendapatkan kekerasan fisik dari oknum pendukung eks Gubernur Sulawesi Selatan itu.

Tiba-tiba, Bodhiya diserang oleh tiga orang. Ia pun lari ke lorong karena dikejar oleh pendukung yang berniat menendangnya. “Gue bertahan, mereka rame. Sudah ditendang, tapi enggak kena,” kata Bodhiya.

Selain Bodhiya Vimala, juru kamera TV One Firdaus juga disikut oleh polisi yang mengamankan jalannya sidang.

Dari peristiwa ini, sejumlah alat peliputan wartawan rusak akibat peristiwa itu, misalnya kamera Kompas TV dan TV One serta tripod iNews TV.

Ancam kemerdekaan pers

Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Herik Kurniawan mengecam aksi kekerasan yang dilakukan sejumlah orang pendukung SYL terhadap wartawan.

“Kami mengecam, kami mengutuk, tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan kepada jurnalis saat meliput sidang SYL hari ini,” kata Herik Kurniawan.

“Aksi tersebut merupakan bagian dari ancaman bagi jurnalis bukan hanya menyampaikan informasi yang baik kepada publik tapi juga ancaman kepada kemenerdekaan pers,” ucapnya.

Herik menilai, aksi pendukung SYL memukul dan menghalangi para jurnalis yang hendak mewawancarai serta mengambil gambar SYL merupakan bentuk ancaman bagi kemerdekaan pers.

Ia meminta aparat penegak hukum untuk menuntut secara hukum dan dipidanakan pelaku kerusuhan terhadap para jurnalis yang tengah bertugas.

“Aksi-aksi ini sangat tidak bertanggung jawab dan harus dihentikan tidak boleh di masa-masa mendatang tidak boleh kejadian lagi,” ujar Herik.

Usai peristiawa itu, Bodhiya pun melaporkan aksi kekerasan yang dilakukan pendukung SYL ke Polda Metro Jaya, Kamis sore. Laporan terkait dugaan pengeroyokan sebagaimana Pasal 170 Kitab Undang-Udang Hukum Pidana (KUHP) ini teregister dengan nomor LP/B/3926/VIl/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA.

“Sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya,” kata Bodhiya Vimala kepada Kompas.com Kamis malam.

Seusai menyampaikan pernyataan kepada wartawan, SYL sempat meminta maaf atas kerusuhan yang terjadi.

"Saya minta maaf kepada teman-teman pers kalau tadi ada seperti itu, tidak ada niat seperti itu," kata SYL.

“Maafkan saya sudah membuat kekacauan,” ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah melalui persidangan selama hampir lima bulan, Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo akhirnya dijatuhi vonis oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta.

SYL dinyatakan terbukti melakukan tidak pidana korupsi berlanjut dan bersama-sama dengan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan Muhammad Hatta.

Majelis Hakim menyatakan SYL dan anak buahnya melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Oleh karenanya terhadap SYL dijatuhi hukuman 10 tahun pejnjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo dengan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan," kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/7/2024).

"Dan pidana denda sebesar Rp 300 juta subsider pidana kurungan selama empat bulan,” ujarnya melanjutkan

1. SYL Divonis 10 Tahun Penjara

Tak hanya pidana badan, SYL juga dihukum membayar uang pengganti sebesar 14.147.144.786 ditambah 30.000 dollar AS.

Hukuman itu lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 12 tahun penjara. SYL juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan SYL terbukti memerintahkan pengumpulan uang patungan atau sharing dari para pejabat eselon I di lingkungan Kementan dengan cara menggunakan paksaan.

Selain itu, SYL juga meminta adanya jatah 20 persen dari anggaran di masing-masing sekretariat, direktorat, dan badan pada Kementan RI.

Hakim mengatakan, uang yang diperoleh SYL sejak tahun 2020-2023 dengan cara menggunakan paksaan dan menyalahgunakan kewenangan adalah sebesar total 44.269.770.204 dan 30.000 dollar AS.

Namun, hanya Rp 14.147.144.786 dan 30.000 dollar AS yang dipakai untuk keperluan pribadi, keluarganya, dan keperluan lainnya.

Hukuman tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta politikus Partai Nasdem tersebut dijatuhi hukuman 12 tahun penjara.

Besaran uang pengganti yang dibebankan kepada SYL juga jauh lebih ringan. Sebelumnya, jaksa meminta agar SYL dibebankan mengganti Rp 44.269.770.204 dan 30.000 dollar AS.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

2. Pegi Setiawan Mengaku Disiksa Penyidik, Polri Masih Bungkam

Polri masih bungkam soal pernyataan Pegi Setiawan yang mengaku sempat disiksa penyidik saat ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jawa Barat (Jabar).

"Ya tentu sejauh ini, itu yang bisa kami sampaikan ya, yang kami dapat jelaskan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Sebelumnya, Pegi mengatakan bahwa dia sempat mengalami pemukulan di sekitar mata oleh seorang penyidik.

Tak hanya itu, Pegi juga menuturkan pernah dibekap dengan menggunakan plastik.

"Sempat ada penyidik masukin kresek ke muka saya. Enggak lama, cuma saya enggak bisa napas. Saya berontak, mereka buka lagi,” kata Pegi.

Sebagaimana diketahui, gugatan praperadilan Pegi soal status tersangkanya sudah dikabulkan Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

Terkait putusan ini, Trunoyudo menyebut bahwa Polda Jawa Barat juga sudah menerima salinan pada putusan hakim PN Bandung.

"Tentunya menghargai apa yang menjadi hasil keputusan tersebut. Tindak lanjutnya telah ditindaklanjuti ya, kemudian selanjutnya tentu mencermati dan kemudian mempelajari apa yang menjadi putusan tersebut," ujar dia.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, dalam putusannya menyebut bahwa ibadah umrah yang dilakukan terdakwa kasus dugaan pemerasan Syahrul Yasin Limpo (SYL) adalah bagian akhir dari kunjungan kerja yang dilakukan eks Menteri Pertanian (Mentan) tersebut.

“Umrah sesungguhnya bukan kegiatan utama karena merupakan bagian akhir di hari terakhir dalam kunjungan menteri dalam rangka melakukan kerja sama internasional Kementerian Pertanian (Kementan) dengan negara Uni Emirat Arab dan Arab Saudi,” kata hakim anggota Fahzal Hendri dalam sidang putusan, Kamis (11/7/2024).

Namun, terhadap pihak-pihak di luar Kementan dan bukan pihak terkait yang ikut dalam umrah tersebut biayanya bukan menjadi tanggung jawab Kementan. Seperti, keluarga terdakwa dan kolega terdakwa SYL.

Oleh karenanya, menurut hakim, harus dikategorikan sebagai pengeluaran pribadi terdakwa.

“Terhadap pihak-pihak di luar pihak kementerian yang bukan pihak terkait dan bukan menjadi tanggungan kementerian, di antaranya keluarga dan kolega menteri dikategorikan menjadi pengeluaran pibadi terdakwa,” ujar Fahzal.

Sebelumnya, hakim telah mengkategorikan sejumlah pembayaran atau pengeluaran yang tidak bisa disebut untuk kepentingan kedinasan. Melainkan, kepentingan pribadi SYL.

Antara lain, keperluan istri, keperluan keluarga dan pribadi SYL. Lalu, pengeluaran untuk kado undangan, keperluan kolega dan partai politik.

“Keperluan haji dan umrah yang tidak berdasarkan SPJ (surat perjalanan dinas), yaitu untuk keluarga dan kolega serta operasional menteri dan pengeluaran lain yang tidak termasuk dalam kategori yang ada yang sudah ditentukan dalam anggaran kementerian,” kata hakim Fahzal.

Hakim dalam pertimbangannya menyebut bahwa SYL berhasil mengumpulkan uang dari para pejabat eselon I Kementan sejak tahun 2020-2023 dengan cara menggunakan paksaan adalah sebesar total 44.269.770.204 dan 30.000 dollar AS.

Namun, hanya Rp 14.147.144.786 dan 30.000 dollar AS yang dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa, keluarga terdakwa, dan keperluan lainnya yang didapat dari arahan terdakwa secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan.

Berikut kepentingan pribadi dan keluarga serta kolega SYL di luar kedinasan yang dinikmati SYL, keluarga, dan kolega yang tidak terkait dengan kedinasan sebagaimana dibacakan hakim dalam sidang:

1. Keperluah istri terdakwa berupa uang bulanan, perawatan kecantikan, pembelian perhiasan
2. Keperluan pribadi terdakwa untuk pembelian barang-barang seperti pakaian, sepatu, parfum, perhiasan, jam tangan, perawatan kecantikan, makan-makan di restoran, acara pesta keluarga, pembelian mobil dan sewa kendaraan dan lain-lain yang dinikmati keluarga dan pribadi terdakwa
3. Keperluaran pribadi terdakwa berupa pembelian barang-barang seperti pakaian, sepatu, parfum, perhiasan untuk pibadi yang tidak termasuk anggaran rumah tangga menteri
4. Kado undangan kepentingan terdakwa berupa pemberian kado, berupa perhiasan atau barang lain, pemberian atas nama pribadi terdakwa
5. Pemberian ke Partai Nasdem berupa bantuan dalam rangka kegiatan Partai Nasdem, antara lain dalam acara pendaftaran bacaleg ke KPU dalam Pemilu 2024
6. Keperluan lainnya yang tidak diuraikan

Namun, hakim tidak membacakan secara rinci nominal masing-masing dari pengeluaran tersebut.

Sebagaimana diketahui, SYL dijatuhi pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan. Serta, membayar uang pengganti sebesar Rp 14.147.144.786 dan 30.000 dollar Amerika Serikat (AS).

Minta biaya umrah Rp 1 miliar

Dalam sidang pemeriksaan saksi terungkap bahwa biaya umrah yang dilakukan SYL ketika melakukan kunjungan di Arab Saudi pada 2022 lalu berasal dari patungan pejabat Kementan.

Eks Bendahara Pengeluaran Ditjen (Ditjen) PSP, Kementan, Puguh Hari Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya mendapat arahan untuk mengumpulkan yang Rp 1 miliar untuk kegiatan Arab Saudi atau umrah.

Untuk memenuhi permintaan itu, Puguh mengatakan, lima direktorat Kementan yang diminta patungan.

Puguh menyebut bahwa sesungguhnya sekretariat tidak memiliki anggaran untuk kebutuhan umrah SYL. Tetapi, karena diminta, para pejabat akhirnya menyepakati masing-masing memberikan uang sebanyak Rp 200 juta.

Namun, SYL pernah membantah bahwa dirinya melakukan umrah atas keperluan pribadi. Politikus Partai Nasdem tersebut menyebut, umrah itu dilakukan karena kebetulan sedang melakukan perjalanan dinas di Arab Saudi.

Dalam tuntuan jaksa disebutkan bahwa SYL menggunakan dana patungan untuk umrah selama 2020-2023 dengan total Rp 1.871.650.000.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengeklaim, kasus yang menjeratnya menjadi terdakwa bukanlah tindak pidana korupsi seperti izin impor ataupun bagi-bagi proyek.

SYL berpandangan, jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaitkan pembelian barang-barang yang dibeli oleh dirinya dan keluarga bersumber dari hasil pemerasan.

"Saya ingatkan ini bukan proyek, ini bukan rekomendasi-rekomendasi dan izin-izin impor yang ratusan triliun, kalau saya mau korupsi ini, bukan yang ditarik adalah skincare, yang ditarik adalah pembelian parfum dan lain-lain," kata SYL seusai sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/7/2024).

SYL pun mengeklaim dirinya tidak pernah menerima uang dari patungan pejabat Kementan sebagaimana yang dituduhkan.

Ia menegaskan bahwa seluruh pengeluaran untuk keperluan pribadi bersumber dari pendapatan yang sah.

"Saya tidak pernah menerima atau megang uang yang dituduhkan untuk saya bayar-bayar sendiri," kata SYL.

Di sisi lain, SYL berharap tidak ada pejabat negara yang khawatir mengambil kebijakan lantaran takut dipenjara. Ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang diambilnya pasti memiliki risiko.

"Mudah-mudahan tidak ada pejabat yang takut mengambil kebijakan untuk kepentingan rakyat dan bangsa hanya karena persoalan saya,” kata SYL.

“Mungkin saya salah, tapi semua demi bangsa, demi negara, demi kepentingan rakyat, kamu adili saya di saat Indonesia normal, kau tidak melihat bagaimana Indonesia pada saat kondisi kerawanan pangan yang ada," ucap dia.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan kepada SYL.

SYL dinilai terbukti melakukan korupsi dengan memeras para pegawai Kementerian Pertanian.

Majelis hakim pun membebankan SYL untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 14,1 miliar dan 300 juta dollar AS.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru kamera Kompas TV Bodhiya Vimala melaporkan dugaan penganiayaan dirinya oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) saat meliput sidang vonis Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Pantauan Kompas.com, Bodhiya tiba di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya sekitar pukul 15.50 WIB. Ia didampingi beberapa orang rekan satu perusahaannya.

"Saya mau membuat laporan atas tindakan kurang mengenakkan saat meliput sidang vonis SYL di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)," ujar dia kepada awak media.

Ia menyebut, ada tiga orang oknum anggota ormas pendukung SYL yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya, usai persidangan. Ormas itu sendiri bernama Formasi.

Ketiga orang itu ada yang melayangkan pukulan, ada pula yang melayangkan tendangan ke beberapa bagian tubuhnya. Beruntung, Bodhiya sempat menghindarinya sehingga tidak sampai mengalami luka.

"Sebenarnya pas mereka memukul atau menendang, saya coba menghindar. Jadi enggak ada yang terluka kalau fisik," tutur dia.

Bodhiya menjelaskan, peristiwa itu bermula usai hakim menyatakan sidang itu ditutup. Petugas kemudian membawa SYL ke luar ruang sidang.

Sejurus kemudian, oknum ormas pendukung SYL itu berbaris membuat barikade agar mantan Menteri Pertanian itu mendapatkan jalan ke luar ruang sidang.

Aksi oknum anggota ormas itu pun menghalang-halangi kerja para jurnalis yang hendak mewawancarai SYL terkait vonis 10 tahun yang baru diterimanya.

Aksi dorong mendorong tidak terhindarkan sehingga membuat banyak jurnalis jatuh. Tak hanya itu, alat kerja para jurnalis juga terinjak-injak.

Alat kerja berupa kamera Bodhiya sendiri mengalami kerusakan karena ditekan oleh oknum anggota ormas.

Terpicu emosi, Bodhiya kemudian meneriakkan kata "koruptor" ke oknum itu. Rupanya hal itu membuat oknum mengejar Bodhiya dan melakukan penganiayaan.

"Awalnya memang ada teriakan dari saya. Saya teriak ‘koruptor’ gitu. Lalu, ormas itu datang ke saya, coba melakukan pemukulan dan penendangan," imbuh dia.

Kini, Bodhiya masih berkonsultasi dengan aparat kepolisian untuk membuat laporan polisi terkait dugaan pemukulan serta penendangan yang menimpanya.