Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - BRUSSELS. Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, pada Senin mengonfirmasi bahwa pasukan Korea Utara telah dikerahkan ke wilayah Kursk, Rusia.

Rutte menyatakan bahwa pengerahan ini menunjukkan peningkatan kerja sama militer antara Rusia dan Korea Utara, yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan di kawasan Indo-Pasifik dan Euro-Atlantik.

“Pengerahan pasukan ini merupakan eskalasi signifikan keterlibatan Korea Utara dalam perang ilegal Rusia di Ukraina, sekaligus pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB,” ujar Rutte kepada wartawan setelah pertemuan dengan delegasi Korea Selatan.

Pasukan Ukraina telah melancarkan serangan besar di Kursk sejak Agustus dan masih aktif di wilayah tersebut. Menurut Rutte, keterlibatan Korea Utara menunjukkan semakin besar rasa putus asa Presiden Rusia Vladimir Putin.

Ia juga mengungkapkan bahwa lebih dari 600.000 tentara Rusia tewas atau terluka dalam perang tersebut, dan Putin tidak dapat mempertahankan serangannya tanpa bantuan asing.

Kremlin membantah laporan tentang pengerahan pasukan Korea Utara, menyebutnya sebagai "berita palsu". Namun, pada Kamis lalu, Putin tidak secara tegas menyangkal keberadaan pasukan tersebut di Rusia, dan menyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian kemitraan dengan Pyongyang adalah urusan internal Moskow.

Perwakilan Korea Utara untuk PBB di New York juga menepis laporan itu, menyebutnya sebagai "rumor tak berdasar".

Sementara itu, pejabat tinggi Ukraina, Andriy Yermak, mendesak respons lebih tegas dari negara-negara Barat terhadap keterlibatan Korea Utara. Ia menyatakan bahwa sanksi saja tidak cukup, dan menyerukan peningkatan pasokan senjata untuk Ukraina guna menghadapi eskalasi tersebut.

"Kami membutuhkan senjata dan strategi yang jelas untuk menghentikan keterlibatan Korea Utara dalam perang di Eropa," ujar Yermak.

Jakarta: Pengamat ketahanan nasional dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Armaidy Armawi, menyoroti pentingnya kesiapan Indonesia menghadapi ancaman geopolitik yang kian intens di kawasan Indo-Pasifik. Ancaman bukan hanya ancaman militer, tetapi juga melibatkan perebutan pengaruh politik dan ekonomi.

“Kawasan Indo-Pasifik ini akan menjadi perebutan dan Indonesia harus siap menghadapi tantangan yang muncul, terutama terkait kedaulatan wilayah dan pertahanan nasional. Filosofi ‘seribu kawan masih sedikit, satu musuh terlalu banyak’ tetap relevan, tetapi harus diiringi dengan kehati-hatian dalam menentukan langkah ke depan,” jelas Armaidy dikutip dari laman ugm.ac.id, Kamis, 24 Oktober 2024.

Armaidy menyebut kawasan yang mencakup Laut Natuna Utara hingga perbatasan selatan dengan Australia, telah menjadi wilayah strategis yang diperebutkan oleh kekuatan global terutama karena sumber daya alam yang melimpah dan lokasinya yang strategis. Armaidy menilai pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan hubungan persahabatan dengan negara-negara tetangga, tetapi juga harus waspada terhadap perebutan pengaruh yang terjadi secara perlahan namun nyata.
Pemerintahan baru diharapkan mampu memanfaatkan situasi global yang tidak menentu untuk memperkuat posisi Indonesia. Sebab, pada akhirnya yang akan terdampak adalah masyarakat Indonesia sendiri.

“Transformasi geopolitik ini mungkin tidak terlihat jelas, tetapi perebutan pengaruh dan kekuatan adalah hal yang harus kita waspadai. Ini bukan hanya soal menjaga batas wilayah, tetapi juga mempertahankan sumber daya alam kita dari eksploitasi oleh pihak-pihak luar,” kata dosen Fakultas Filsafat ini.

Ia mengungkapkan Indonesia memiliki tantangan besar dalam menjaga wilayahnya yang luas. Sistem pertahanan Indonesia seharusnya berlandaskan pada pemahaman Indonesia adalah negara archipelago.

Indonesia juga harus memastikan kekuatan alutsista dan jumlah pasukan cukup memadai untuk menjaga kedaulatan dengan belasan negara yang berbatasan langsung. “Jika dihitung dengan luas wilayah, jumlah pasukan kita masih kurang,” tutur dia.

Di tingkat domestik, Armaidy menggarisbawahi pentingnya mengembalikan kepercayaan rakyat sebagai fondasi dari ketahanan nasional. Ia menyebutkan beberapa tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia selama dekade terakhir, seperti pandemi covid-19 dan krisis ekonomi, yang berimbas pada kesejahteraan rakyat, termasuk akses pekerjaan dan pendidikan.

“Ketahanan itu bermata dua, yaitu kesejahteraan dan keamanan. Rakyat perlu lebih diperhatikan karena mereka adalah tumpuan dari ketahanan negara,” jelas dia.

Armaidy menekankan keberhasilan kabinet baru dalam menghadapi tantangan ini sangat bergantung pada kekompakan, visi kebangsaan yang kuat, serta upaya nyata menegakkan hukum dan mewujudkan konstitusi sebagai landasan dasar ketahanan nasional. Indikator keberhasilan suatu pemerintahan adalah sejauh mana pemerintah mampu mewujudkan konstitusi itu dan berpegang pada konstitusi itu dengan baik dan konsisten.

Dia menuturkan di dalam konstitusi tugas pemerintahan negara sangat sederhana, yaitu cara pemerintah negara mampu melindungi segenap warga negaranya. Tidak terdapat jurang antara kaya dan miskin, tetapi seluruh rakyat Indonesia yang sejahtera.

"Selanjutnya, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari tiga ini nanti akhirnya bangsa ini dapat bersaing secara global, bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di tengah pergaulan antarbangsa,” papar dia.

Baca juga: KTT BRICS dan Indo-Pasifik: RI Siap Ambil Peran Penting di Panggung Global

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Profesional Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi Lembaga Ketahanan Nasional Edy Prasetyono meyakini, presiden terpilih Prabowo Subianto akan melanjutkan langkah Presiden Joko Widodo dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia dan kawasan Indo-Pasifik.

Salah satu keyakinan itu, dilihat Edy, dari berbagai kunjungan negara-negara kawasan yang telah dilakukan Prabowo selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

"Dan saya kira beberapa indikasi yang sudah disampaikan, even before sebelum secara resmi menjabat sebagai presiden, (Prabowo) sudah melakukan kunjungan yang sangat seimbang. Ya ke US, ke Rusia, ke Perancis, ke seluruh negara Asia," kata Edy ditemui di Jakarta, Rabu (25/9/2024) usai mengikuti acara "Jakarta Geopolitical Forum VIII/2024".

Edy berpendapat, langkah tersebut sangat baik dan menunjukkan kesiapan Indonesia tampil dalam berbagai forum dunia, dalam rangka memperjuangkan kepentingan kawasan.

Meski demikian, diakuinya bahwa terdapat perbedaan pendekatan yang akan dilakukan oleh Prabowo nantinya terhadap posisi Indonesia dalam konstelasi geopolitik yang tetap bebas aktif.

Perbedaan yang dimaksud adalah, Prabowo menggunakan pendekatan kosmopolitan, sedangkan Jokowi pendekatan berbasis budaya.

"Jadi menurutku (akan berbeda) dari segi gaya, ya," tambah Edy.

Adapun sebelumnya, Edy menilai bahwa Presiden Jokowi telah memperjuangkan pertumbuhan ekonomi nasional atau economic growth sepanjang 10 tahun kepemimpinannya.

Hal ini disampaikan Edy usai ditanya awak media apakah Presiden Jokowi sudah menempatkan posisi geopolitik Indonesia di mata dunia.

Edy menyoroti bahwa 10 tahun kepemimpinannya, Presiden Jokowi melihat pertumbuhan ekonomi menjadi yang terpenting untuk diperjuangkan.

"Saya kira Pak Jokowi sudah sangat balance di dalam menempatkan posisi geopolitik di Indonesia. Dan berusaha untuk selalu mengakomodasi beberapa kepentingan," kata Edy.

"Tapi yang paling utama, yang beliau sampaikan selama 10 tahun adalah kepentingan Indonesia. Kepentingan Indonesia yang paling utama adalah economic growth," sambungnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Panglima Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat (AS) Laksamana Samuel J. Paparo mengunjungi Indonesia pada 30 Agustus 2024 hingga 1 September 2024.

Mengutip keterangan resmi kedutaan besar AS untuk Indonesia pada Selasa (3/8/2024), Paparo akan bertemu dengan Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia Laksamana Muhammad Ali, dan Duta Besar AS untuk Indonesia Kamala S. Lakhdhir.

Dalam diskusi dengan mitra Indonesia, Paparo menyoroti komitmen AS dalam beberapa hal. Pertama,AS mendukung modernisasi kekuatan pertahanan dan kemampuan pertahanan Indonesia, peningkatan kerjasama dalam keamanan maritim, dan bantuan kemanusiaan/penanggulangan bencana.

"Kami juga ingin memelihara perdamaian, melakukan latihan militer bilateral atau multilateral, dan menekankan pentingnya tahun 2024 lantaran menjadi peringatan hubungan kedua negara yang menyentuh 75 tahun," ujar Paparo dalam keterangan resmi, Selasa (4/9/2024).

Dalam kunjungan tersebut, Paparo akan mengamati Latihan Super Garuda Shield 2024, latihan militer terbesar antara AS dan Indonesia yang melibatkan negara-negara tambahan sejak 2022.

Paparo nantinya juga akan meninjau peluncuran langsung sistem roket artileri mobilitas tinggi dalam serangan gabungan. Dia mengaku bangga atas berbagai pekerjaan yang telah dilakukan.

Dalam pidatonya, Paparo mengatakan bahwa kedua negara dapat saling belajar satu sama lain, saling bermitra, dan dapat membayangkan masa depan antara AS dan Indonesia.

“Darat, udara, laut, siber, informasi, semuanya sekaligus. Kami tidak melakukan ini untuk memproyeksikan kekuatan, kami melakukan ini untuk menunjukkan kemauan. Sebuah upaya agar kita tidak perlu berperang,” ucap Paparo.

Bisnis.com, JAKARTA - Panglima Komando Indo-PasifikAmerika Serikat (AS) Laksamana Samuel J. Paparo mengunjungi Indonesia dari 30 Agustus hingga 1 September 2024.

Mengutip keterangan resmi Kedutaan Besar AS untuk Indonesia dikutip Selasa (3/8/2024), Paparo mengamati Latihan Super Garuda Shield 2024, latihan militer terbesar antara AS dan Indonesia.

Paparo bertemu dengan Wakil Menteri Pertahanan Indonesia Muhammad Herindra, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia Laksamana Muhammad Ali, dan Duta Besar AS untuk Indonesia Kamala S. Lakhdhir.

Dalam diskusinya dengan mitra-mitra Indonesia, Paparo menyoroti komitmen AS yang berkelanjutan untuk mendukung modernisasi kekuatan pertahanan dan kemampuan pertahanan Indonesia; peningkatan kerja sama dalam keamanan maritim, bantuan kemanusiaan/penanggulangan bencana, pemeliharaan perdamaian, dan latihan militer bilateral atau multilateral.

"Tahun 2024 sangat penting karena menjadi penanda peringatan 75 tahun hubungan bilateral AS-Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (3/9/2024).

Selama kunjungannya, Paparo meninjau peluncuran langsung sistem roket artileri mobilitas tinggi dalam serangan gabungan dan menghadiri latihan staf operasional serta latihan siber untuk Super Garuda Shield 2024.

Hal ini merupakan pertama kalinya komponen siber diikutsertakan dalam latihan, memungkinkan peserta untuk lebih siap menghadapi potensi ancaman siber.

Pada tahun ini, terdapat personal militer dari AS, Indonesia, Australia, Kanada, Prancis, Jepang, Singapura, Korea Selatan, Inggris, dan Selandia Baru berpartisipasi.

Terdapat juga pengamat dari Brasil, Brunei, Fiji, Jerman, India, Malaysia, Belanda, Papua Nugini, Filipina, Thailand, Timor-Leste, dan Vanuatu.

“Latihan ini tidak hanya menyediakan peluang yang sangat baik untuk pertukaran profesional dan budaya melalui pembelajaran dan pelatihan bersama, namun juga terus memperkuat Perjanjian Kerja Sama Pertahanan Utama AS-Indonesia,” tulis keterangan resmi tersebut.

Nantinya Paparo juga akan ikut dalam upacara peletakan karangan bunga bersama personel militer lokal di Monumen Naggala. Perhelatan ini dilakukan untuk mengenang 53 pelaut Angkatan Laut Nasional Indonesia yang gugur di kapal selam serang diesel-listrik kelas Cakra KRI Nanggala pada 2021.

Dalam keterangan resmi tersebut, AS mengklaim mendukung upaya militer Indonesia untuk melindungi hak dan kepentingannya.

Negeri Paman Sam juga mendorong Indonesia untuk mempromosikan stabilitas internasional untuk mencapai kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Vientiane: Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi bersama Menlu Amerika Serikat (AS) Antony Blinken memimpin jalannya pertemuan tingkat menlu ASEAN-AS di Vientiane, Laos pada Jumat, 26 Juli. Indonesia dalam pertemuan ini bertindak sebagai Koordinator Kemitraan ASEAN-AS periode 2021-2024.

Membuka pertemuan ASEAN-AS, Menlu Retno memaparkan capaian-capaian utama kerja sama ASEAN-Amerika Serikat dalam tiga tahun terakhir, antara lain:

1. Meningkatnya status kemitraan menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif (Comprehensive Strategic Partnership).
2. Suksesnya penyelenggaraan KTT ASEAN – AS pada Mei 2022 dan menghasilkan Joint Vision statement.
3. Komitmen untuk memajukan kerja sama ekosistem kendaraan listrik di kawasan, yang merupakan inisiatif baru bagi kawasan.
4. Dukungan AS untuk ASEAN Outlook on the Indo-Pacific sebagaimana tertera dalam kesepakatan ASEAN - US Leaders' Statement on Cooperation on the AOIP, untuk majukan isu-isu penting termasuk maritim, konektivitasm SDGs dan ekonomi.
5. Pembentukan ASEAN-US Center di Washington DC untuk mendorong kerja sama untuk public-private partnership. Ini adalah kerja sama sektoral baru.

Selanjutnya, Menlu Retno mengangkat mengenai pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional.

“Kemitraan ASEAN dan Amerika Serikat harus berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dan stabilitas dunia. Hukum internasional harus ditegakkan di mana pun, di Ukraina, di Laut China Selatan dan tentunya di Palestina", tegas Menlu Retno.
“Kita tidak bisa menutup mata akan kondisi krisis kemanusiaan di Gaza. Saat kita bicara di sini, lebih dari 40 ribu orang dibunuh. Gencatan senjata harus segera dilakukan untuk hentikan kekejaman ini", lanjutnya.

Menlu Retno mengajak Amerika Serikat dan ASEAN untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan.

Mitra Perdamaian dan Pertumbuhan

Sementara itu, dalam pernyataan nasionalnya, Menlu Retno menyampaikan dua hal. Pertama, Amerika Serikat sebagai mitra untuk perdamaian.

“Sebagai mitra, penting bagi kita untuk menghormati hukum internasional. Menciptakan budaya dialog juga penting," tegas Menlu Retno.

Karenanya, Indonesia menyambut baik komitmen AS untuk melanjutkan dialog dengan Tiongkok. Selain itu, sentralitas ASEAN juga harus terefleksi dalam berbagai kerja sama antara ASEAN dan AS.

Kedua, Amerika Serikat sebagai mitra untuk pertumbuhan.

Menlu Retno menyampaikan pentingnya negara-negara ASEAN meningkatkan kapasitas industrinya, termasuk untuk sektor mineral kritis. Terkait ini, Indonesia berharap AS sebagai negara anggota dari Minerals Security Partnership untuk berkontribusi membantu negara-negara di kawasan untuk bisa memenuhi standar ESG (Environmental, Social and Governance) untuk mineral.

Selain itu, Menlu Retno menyampaikan bahwa kemitraan ASEAN dan AS harus menjadi faktor utama dan penentu dalam menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang stabil dan menguntungkan bagi semua.

Pertemuan ASEAN-AS membahas isu-isu penting kawasan maupun global, antara lain, perdamaian dan stabilitas kawasan, isu Palestina, perubahan iklim, peningkatan kapasitas, perdagangan, ekonomi digital, infrastruktur, artificial intellegence, keamanan siber, energi bersih, kendaraan listrik, konektivitas, dan keamanan maritim.

Pertemuan ASEAN-AS kali ini merupakan pertemuan yang terakhir di bawah koordinasi Indonesia. Untuk periode 2024-2027, Indonesia akan menjadi Koordinator Kemitraan ASEAN-Australia.

Baca juga: Kolaborasi ASEAN-AS Lewat USAID Hasilkan Rp407,6 Miliar dalam 5 Tahun

(WIL)

Vientiane: Menteri luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa Indo-Pasifik merupakan kawasan yang sedang menghadapi banyak tantangan. Jalan panjang kita, lanjut dia, penuh dengan riak dan ombak besar.

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Retno dalam Pertemuan tingkat Menteri KTT Asia Timur atau East Asia Summit (EAS) ke-14 di Vientiane, Laos pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Menlu Retno menyampaikan bahwa sesungguhnya kawasan Indo-Pasifik adalah pusat pertumbuhan global, saat ini dan juga di masa depan. Namun konflik-konflik di dunia, telah memperparah kondisi krisis global, yang menghalangi kita untuk dapat menyelesaikan tantangan tersebut dengan baik.

“Di mana-mana, kita melihat tren kekuatan besar menguasai yang lebih kecil (hegemonic tendencies), yang seharusnya telah kita tinggalkan di masa lalu. Kita menyaksikan terjadinya peningkatan rivalitas, saling tidak percaya dan kemungkinan terjadinya miskalkulasi,” tutur Menlu Retno, dalam keterangan di situs Kemenlu RI.

Karena itu, lanjut dia, EAS sebagai salah satu forum terkemuka di kawasan diharapkan dapat menjadi ajang untuk meningkatkan saling percaya, kerja sama dan kolaborasi.

“Mari gunakan energi kita untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan dunia saat ini", Kata Menlu. Lebih lanjut Menlu Retno menekankan bahwa diperlukan komitmen untuk menghormati hukum internasional secara konsisten. “Kita harus walk the talk,” ujar Menlu Retno.

Ia menyampaikan bahwa dalam semua pertemuan bilateral, Indonesia telah mengangkat isu keadilan dan kemanusiaan untuk Palestina dan Menlu ingin ulangi lagi seruan ini dalam pertemuan EAS. “Ini bukan hanya mengenai Palestina, tapi mengenai keadilan dan kemanusiaan," ucapnya.

Menlu Retno memahami bahwa banyak negara anggota EAS telah melakukan berbagai upaya sesuai kapasitasnya, untuk bicara dengan Israel, dengan berbagai faksi di Palestina dengan satu tujuan, yaitu untuk mendorong gencatan senjata permanen dan segera di Gaza, mendorong masuknya bantuan kemanusiaan dan mendorong terciptanya lingkungan kondusif bagi terciptanya perdamaian yang langgeng di Timur Tengah.

Lebih lanjut Menlu Retno menyampaikan pentingnya semua negara untuk bersuara lebih keras bahwa Solusi Dua Negara merupakan satu-satunya solusi yang memungkinan. Kita semua harus mencegah terus berlanjutnya upaya untuk mewujudkan solusi satu negara. “Ide yang mengarah pada 'one state solution' harus dihapuskan," tambahnya.

Menlu Retno menyampaikan beberapa langkah penting yang perlu diambil dalam rangka mewujudkan solusi dua negara, antara lain: keanggotaan penuh Palestina di DK PBB; dan pengakuan Negara Palestina. Menlu menyerukan agar negara-negara segera melakukan langkah-langkah ini.

Ia juga menyampaikan semua upaya untuk melabel UNRWA sebagai organisasi teroris harus dihentikan. “Melabel UNRWA sebagai organisasi teroris sama sekali tidak dapat diterima," tegas Menlu.

Selanjutnya Menlu Retno mengajak negara-negara anggota EAS untuk bersatu, dan dalam kapasitasnya masing-masing, membantu mendorong:

• dihentikannya perang di Gaza;
• dihentikannya perang di Ukraina;
• mendorong terciptanya pedamaian dan stabilitas di Laut China Selatan;
• mendorong terciptanya pedamaian dan stabilitas di kawasan Indo Pasifik;
• mencegah dan menghentikan perang di dunia; dan
• secara konsisten memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan.

Perjuangan Palestina

Terkait arah ke depan EAS, Menlu mengajak negara-negara EAS untuk memperkuat kerja sama EAS, termasuk melalui penguatan peran para Dubes EAS (the EAS Group of Ambassadors).

“Penguatan peran para Dubes EAS sangat penting bagi upaya-upaya menciptakan rasa saling percaya (CBM). Tidak hanya untuk membahas hal-hal teknis dan praktis, mereka juga bisa membahas has-hal yang bersifat substantif,” sebut Menlu Retno.

Isu Palestina mendominasi pembahasan pertemuan EAS kali ini. Negara-negara yang mengangkat isu Palestina selain Indonesia antara lain: Malaysia, Brunei, India, Amerika Serikat, Singapura, Australia, Vietnam, Rusia, Selandia Baru, Tiongkok.

Isu lainnya yang dibahas antara lain: isu Laut China Selatan, penghormatan terhadap hukum internasional, perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo Pasifik, ketahanan energi, ketahanan pangan, lingkungan, kesehatan, isu Ukraina, isu Myanmar, penggunaan senjata nuklir, konektivitas, ekonomi digital, dan isu kejahatan lintas batas.

Dalam pertemuan ini juga beberapa negara mitra kembali sampaikan dukungannya terhadap AOIP antara lain Amerika Serikat dan India.

Pertemuan EAS menghasilkan Chairman's Statement yang memuat kembali komitmen negara-negara anggota EAS untuk lebih memperkuat EAS sebagai leaders-led forum untuk berdialog dan bekerja sama dalam isu-isu strategis, politik, dan ekonomi yang menjadi kepentingan dan perhatian bersama dengan tujuan untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran ekonomi di Asia Timur.

Pertemuan juga sepakat mendorong EAS Leaders' Statement on Enhancing Connectivity and Resilience yang diharapkan dapat diadopsi pada pertemuan para Pemimpin EAS di KTT bulan Oktober mendatang.

EAS adalah salah satu mekanisme kerja sama di ASEAN yang beranggotakan seluruh negara anggota ASEAN dan delapan mitranya, yakni Australia, Amerika Serikat, India, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Rusia, dan Selandia Baru.

Baca juga: Menlu RI : ASEAN Plus Three Harus Jadi Jangkar Stabilitas Kawasan

(WIL)

Vientiane: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta Tiongkok ikut serta menjaga perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasan. Hal itu disampaikan Menlu Retno Marsudi dalam pertemuan ASEAN-China Post-Ministerial Conference (PMC) di Vientiane, Laos Jumat 26 Juli 2024.

Menlu Retno ungkap kemitraan ASEAN-Tiongkok telah dan terus tumbuh, saling memberikan manfaat selama lebih dari tiga dekade. Tahun lalu, angka perdagangan mencapai hampir 20 persen dari total perdagangan ASEAN dan sepertiga dari total investasi yang masuk ke Asia Tenggara.

Menlu Retno juga mengutip “Laporan Survei Asia Tenggara" dari ISEAS Yusof Ishak tahun 2024, yang menyatakan persepsi masyarakat Asia Tenggara terhadap Tiongkok sebagai mitra ekonomi paling berpengaruh dan sebagai kekuatan politik yang strategis di kawasan.
Dalam pernyataannya, Menlu RI mengangkat tiga hal yang dapat berkontribusi bagi kawasan.

Pertama, pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas.

Menlu sampaikan apresiasi kepada Tiongkok yang menjadikan Bandung Spirit sebagai rujukan. Spirit ini sangat diperlukan sampai saat ini, terutama di dunia yang sedang terbelah saat ini. Rasa curiga dan saling tidak percaya adalah faktor utama yang membuat upaya membangun saling pemahaman jadi sulit dilakukan.

“karena itu, komitmen kita bersama untuk mempertahankan dialog untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan sangatlah penting,” tambah Retno, dikutip dari Kemlu.go.id.

“ASEAN telah menjadi kontributor positif terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan, dan kemakmuran bersama. Karena itu, saya mengajak Tiongkok untuk terus mendukung sentralitas ASEAN serta mendukung berbagai mekanisme ASEAN,” tambah Retno.

Kedua, terkait Laut China Selatan.

Laut China Selatan adalah urat nadi kawasan. Namun demikian, isu di Laut China Selatan terus menjadi batu sandungan dalam hubungan ASEAN-Tiongkok. Para Menlu ASEAN menggarisbawahi pentingnya mengimplementasikan Declaration of Conduct (DOC) dan penyelesaian Code of Conduct (COC) secepatnya.

“Posisi Indonesia konsisten, yakni segala klaim, harus diselesaikan secara damai melalui dialog langsung antara pihak yang berkepentingan,” ujar Retno.

Ketiga, terkait ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

Tahun lalu, Tiongkok telah menyampaikan komitmen kuatnya mendukung AOIP, termasuk melalui komitmen 25 proyek konkret senilai USD 28,75 miliar yang disampaikan pada saat pelaksanaan ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF).

“ASEAN siap terus bekerja sama dengan Tiongkok untuk memastikan realisasi seluruh proyek konkret tersebut, dan mengembangkan berbagai kolaborasi lainnya di empat pilar prioritas AOIP,” ucap Menlu Retno.

Pertemuan ASEAN-China PMC mengadopsi pernyataan bersama peningkatan kerja sama aksi ranjau kemanusiaan (Humanitarian Mine Action).

(FJR)

Jakarta: Sebagai negara Indo-Pasifik, Prancis ingin kawasan ini tetap bebas dan terbuka. Negeri Menara Eiffel ingin terlibat dalam upaya menjaga keamanan dan kebebasan navigasi di wilayah ini.

Hal ini menjadi salah satu tujuan Prancis meluncurkan Misi Pegasus 2024. Komandan Misi Pegase 2024, Brigadir Jenderal Guillaume Thomas mengatakan, komitmen Prancis adalah menjadikan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang bebas dan terbuka.

"Kami berkomitmen penuh untuk menjaga keamanan dan juga kebebasan navigasi," kata Thomas di Apron Selatan Halim Perdanakusumah, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024.
"Menurut saya, kami punya pandangan yang mendalam terkait hukum internasional. Untuk lebih jelasnya, yang ingin saya katakan adalah bahwa kami sepenuhnya berkomitmen pada keamanan wilayah tersebut (Indo-Pasifik)," sambung dia.

Di sisi lain, Thomas menyebut bahwa ada sejumlah tantangan yang dihadapi salah satunya adalah kehadiran Tiongkok. Karenanya, mereka memiliki komitmen untuk menjaga kawasan ini tetap aman dan damai.

"Kami menyadari masalah keamanan di area tersebut karena Prancis adalah bagian dari Indo-Pasifik. Kami berkomitmen penuh untuk menjaga keamanan dan juga kebebasan navigasi," seru Thomas.

"Dan saya berasumsi bahwa Prancis berbagi pandangan ini dengan mitra strategis seperti Indonesia," lanjutnya.

Thomas menambahkan, negaranya bersama mitra mereka menentang adanya 'gangguan' yang datang dari kekuatan yang ingin memecah belah.

"Misalnya, menggangu kebebasan navigasi atau hukum internasional, dan kami sangat terikat pada penghormatan terhadap hukum internasional," ujar Thomas.

"Sekali lagi, Prancis terikat pada risiko hukum internasional dan sangat fokus pada wilayah Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," tuturnya.

Misi Pegase 2024 membawa tujuan memperkuat kerja sama pertahanan Prancis dengan negara-negara mitra di kawasan Indo-Pasifik. Misi ini membawa pesawat A-400 M, Rafale dan MRTT.

Pesawat-pesawat ini menunjukkan kemampuan Prancis untuk dengan cepat mengerahkan dan bertindak di seluruh dunia dalam spektrum dampak yang luas (mulai dari intensitas tinggi hingga dukungan kemanusiaan) dengan mengandalkan jaringan kekuatan kedaulatan bersama sekutu dan mitra.

Misi ini dilakukan sejak 27 Juni dan akan kembali ke Prancis pada 15 Agustus mendatang. Setelah dari Indonesia Filipina dan Singapura sebelum kembali ke Prancis.

Baca juga: Misi Pegasus 2024: Prancis Unjuk Kekuatan di Kawasan Indo-Pasifik

(FJR)