JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengungkapkan sejumlah topik yang dibahas dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Jawa Barat.

Salah satu topik utama adalah pembentukan badan pengelola investasi, Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Pertama, kalau bocoran dari Pak Sufmi Dasco Ahmad (Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR) terkait dengan Danantara, ini bagus. Ini akan menjadi lembaga investasi yang sangat kuat," ujar Khaeron kepada wartawan di Gedung DPR RI, Rabu (6/11/2024).

Khaeron menilai. pembentukan Danantara tersebut sebagai langkah yang baik dan berpotensi menjadi salah satu lembaga investasi terbesar di dunia.

Menurut jadwal, Prabowo direncanakan akan meresmikan Danantara pada Kamis (7/11/2024) di Kantor Danantara, Gedung Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), Jalan Soeroso, Menteng, Jakarta Pusat.

"Bisa jadi terbesar kelima di dunia. Hitung-hitungan asetnya sangat besar, mencapai Rp 14.000 triliun kurang lebih. Oleh karenanya, ini harus dibicarakan sebaik-baiknya dan pasti didiskusikan," kata Khaeron.

Selain membahas Danantara, pertemuan tersebut juga mencakup rencana Prabowo untuk melakukan kunjungan ke luar negeri dan bertemu dengan sejumlah kepala negara.

Khaeron beranggapan bahwa Prabowo kemungkinan meminta masukan dari SBY, yang memiliki pengalaman dalam proses diplomasi.

"Pak SBY tentu sebagai presiden sebelumnya berpengalaman dalam proses diplomasi dengan negara-negara asing di dunia internasional. Tentu bagaimana komunikasi politik internasional juga pasti didiskusikan," tambah Khaeron.

Khaeron menegaskan, pertemuan Prabowo dan SBY juga mencerminkan hubungan baik di antara keduanya.

Selama ini, mereka selalu menjalin komunikasi yang baik sebagai sahabat.

"Saya kira pertemuan kemarin juga silaturahmi sebagai sahabat. Mereka seangkatan dan juga berdiskusi tentang hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian bersama," jelas Khaeron.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengunjungi SBY.

Pertemuan itu berlangsung di kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pada Senin (4/11/2024) malam.

"Pak SBY lagi makan malam dengan Pak Presiden di Cikeas," kata AHY usai membuka kegiatan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) untuk Fraksi Partai Demokrat DPRD se-Indonesia di Jakarta.

Menurut AHY, keduanya hanya ingin saling bercerita dan bertukar pikiran.

Namun demikian, dia mengaku tidak mengetahui lebih detail tentang topik pembahasan dalam pertemuan itu, mengingat keduanya adalah tokoh yang telah bersahabat selama puluhan tahun.

"Saya selalu terharu melihat persahabatan beliau yang sudah puluhan tahun dan mereka sama-sama ingin menuntaskan pengabdian," ujar AHY.

Dalam wawancara terpisah, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pertemuan SBY dan Prabowo membahas pembentukan lembaga investasi.

"Pak Prabowo melakukan pertemuan dengan Pak SBY antara lain membicarakan tentang pembentukan lembaga investasi yang akan dibentuk," ujar Dasco ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa (5/11/2024).

Dasco menambahkan, pertemuan ini penting mengingat SBY memiliki pengalaman memimpin Indonesia selama satu dekade, sehingga wajar jika Prabowo dan SBY bertukar pikiran sebagai sahabat.

Namun demikian, Dasco tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai lembaga investasi tersebut, mengingat Prabowo telah membentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.

"Biarkan nanti, itu bukan kewenangan saya, saya di eksekutif, eh legislatif, biar eksekutif yang menjelaskan. Nanti ditanya ke pemerintah," katanya.

Sebelum bertemu SBY, Presiden Prabowo juga diketahui bertemu dengan Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, pada 3 November 2024.

Kedua pemimpin tersebut bahkan menghabiskan waktu makan malam bersama di sebuah warung angkringan khas Solo.

Sumber: Fox Business | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mantan Presiden Donald Trump telah membuat janji untuk mengakhiri apa yang ia sebut sebagai "pajak berganda" bagi warga Amerika yang tinggal di luar negeri.

Langkah ini menjadi bagian dari rangkaian janji pemotongan pajak yang ia ajukan baru-baru ini dalam upayanya untuk menarik simpati pemilih menjelang pemilihan presiden mendatang.

Saat ini, warga Amerika yang tinggal di luar negeri diharuskan membayar pajak penghasilan baik kepada Amerika Serikat maupun negara tempat mereka tinggal.

Beberapa fitur dari kode pajak AS dirancang untuk mengurangi dampak dari apa yang disebut Trump sebagai pajak berganda, namun Amerika Serikat tetap unik di antara negara maju lainnya yang mengenakan pajak kepada ekspatriatnya dengan cara ini.

Janji untuk Mengakhiri Pajak Berganda

Dalam pernyataannya kepada FOX Business, Trump menegaskan dukungannya untuk mengakhiri pajak berganda bagi warga Amerika yang tinggal di luar negeri. "Saya mendukung PENGHAPUSAN Pajak Berganda untuk orang Amerika di luar negeri," kata Trump.

"Mari kita prioritaskan Amerika, bersama-sama. Daftarkan diri untuk memilih, dan pilih Partai Republik untuk, MEMBUAT AMERIKA HEBAT LAGI!"

Namun, Trump tidak memberikan rincian mengenai proposalnya, termasuk apakah akan ada batasan bagi para miliuner dan triliuner yang mungkin pindah ke negara-negara dengan pajak rendah untuk menghindari kewajiban pajak kepada IRS (Internal Revenue Service).

Dia juga tidak menguraikan bagaimana ia akan menutup kemungkinan kerugian pendapatan pajak dengan pemotongan pengeluaran atau sumber pendapatan alternatif.

Sambutan Positif dari Komunitas Warga Amerika di Luar Negeri

Meskipun rincian proposal belum jelas, rencana baru Trump disambut baik oleh Solomon Yue, CEO Republicans Overseas, sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak warga Amerika yang tinggal di luar negeri. Yue menyatakan bahwa kelompok tersebut telah lama memperjuangkan penghapusan pajak berganda yang memberatkan warga Amerika di luar negeri.

"Republicans Overseas telah berjuang untuk hak-hak warga Amerika di luar negeri sejak didirikan sepuluh tahun yang lalu," kata Yue.

"Kami telah berbicara dengan banyak politisi selama bertahun-tahun, dan meskipun mereka bersimpati dengan beban pajak berganda, sangat sedikit yang bersedia bertindak. Presiden Trump berjuang untuk kebebasan ekonomi pekerja Amerika, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri," tambahnya.

Janji Pemotongan Pajak yang Lain

Dalam beberapa minggu terakhir, Trump juga telah berjanji untuk memotong pajak atas upah tip, manfaat Jaminan Sosial, dan, yang terbaru, membuat bunga pinjaman mobil dapat dikurangkan dari pajak.

Janji-janji ini tampaknya ditujukan untuk menarik kelompok pemilih tertentu, mengingat Trump dan Wakil Presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris bersiap menghadapi pemilihan dalam waktu kurang dari tiga minggu.

Pemotongan pajak ini merupakan perluasan dari Undang-Undang Pemotongan Pajak dan Pekerjaan (Tax Cuts and Jobs Act) yang disahkan pada tahun 2017, undang-undang yang menurunkan tarif pajak individu dan korporasi, meningkatkan pengurangan standar, kredit pajak keluarga, serta menghilangkan beberapa pengecualian pribadi bagi mereka yang mengajukan pengurangan itemized.

Beberapa bagian penting dari undang-undang tersebut akan berakhir pada tahun 2025, yang telah memicu perdebatan di Kongres dan jalur kampanye tentang apakah pemotongan pajak harus diperpanjang.

Dampak Terhadap Defisit Anggaran

Analisis ekonomi terhadap ide pemotongan pajak Trump sebelumnya memperkirakan bahwa rencana tersebut akan menambah hampir $6 hingga $10 triliun ke dalam defisit selama 10 tahun, menurut laporan The Associated Press.

Trump bersikeras bahwa kerugian pendapatan ini dapat diimbangi dengan tarif yang luas atas barang-barang asing. Namun, banyak ekonom memperingatkan bahwa tarif balasan dari negara-negara yang ditargetkan dapat meningkatkan harga bagi bisnis dan konsumen Amerika.

Marc Goldwein, wakil presiden senior di Komite untuk Anggaran Federal yang Bertanggung Jawab, memperkirakan bahwa proposal Trump untuk warga Amerika di luar negeri dan peminjam pinjaman mobil dapat mengurangi pendapatan pajak sebesar $100 miliar dalam dekade berikutnya.

Skeptisisme dari Kelompok Demokrat

Kelompok Democrats Abroad, yang mewakili warga Amerika di luar negeri, merespons proposal pajak ganda Trump dengan skeptisisme. Mereka mengkritik bahwa selama menjabat sebagai presiden, Trump tidak mengambil tindakan nyata untuk mendukung warga Amerika yang tinggal di luar negeri.

"Trump memiliki empat tahun sebagai Presiden untuk mendukung warga Amerika di luar negeri dan masalah yang penting bagi kami. Namun, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia menciptakan rezim pajak yang merugikan bagi warga Amerika di luar negeri, yang membuat pemilik usaha kecil bangkrut melalui pajak Repatriation dan GILTI," kata Democrats Abroad dalam sebuah pernyataan.

Selain itu, kelompok ini juga menuduh Trump berusaha mengintimidasi dan mengancam pemilih, dengan mengaitkan suara dari warga Amerika di luar negeri dengan klaim tidak berdasar tentang kecurangan pemilu.

JAKARTA, investor.id - Peneliti Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Muhammad Anwar mengatakan, transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto memiliki sejumlah kelebihan yang membedakannya dari transisi-transisi sebelumnya. 

Salah satu aspek paling mencolok dari transisi pemerintahan kali ini adalah kuatnya konsolidasi kekuasaan di bawah koalisi politik yang hampir tanpa oposisi. Koalisi besar yang terbentuk antara partai-partai pendukung Jokowi dan Prabowo memberikan stabilitas politik yang sangat signifikan. 

“Bahkan, sinyal bahwa PDI-P, partai terbesar yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, kemungkinan akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo, memperkuat dominasi koalisi tersebut,” kata Anwar kepada Investor Daily di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Menurut dia, situasi ini berbeda dari transisi-transisi sebelumnya yang seringkali diwarnai oleh ketegangan antara kubu pemerintah dan oposisi. Dengan hampir seluruh kekuatan politik utama berada di barisan yang sama, potensi konflik politik dalam negeri bisa ditekan, memungkinkan proses transisi berjalan lebih mulus dan efisien.

Selanjutnya, peran kunci “Orang-Orang Prabowo” dalam Pemerintahan Jokowi. Kelebihan lain yang membuat transisi ini unik adalah adanya banyak sosok yang dekat dengan Prabowo yang telah dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam kabinet Jokowi. 

Mereka telah terlibat dalam perumusan dan implementasi kebijakan strategis pemerintah, yang menciptakan kesinambungan antara kebijakan Jokowi dan visi Prabowo.

“Tokoh-tokoh ini memainkan peran penting dalam bidang-bidang seperti pertahanan, ekonomi, dan infrastruktur, sehingga transisi kebijakan tidak akan mengalami disrupsi besar,” katanya.

hal ini memberikan kepercayaan bahwa program-program pro-rakyat, termasuk pembangunan infrastruktur dan kebijakan kesejahteraan sosial, akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan di bawah pemerintahan baru.

Anwar juga menyoroti di masa transisi ini, kondisi keamanan nasional juga terbilang stabil. Tidak ada ketegangan politik yang signifikan atau ancaman besar terhadap keamanan dalam negeri yang dapat mengganggu proses pergantian pemerintahan. 

Keamanan yang  relatif stabil ini sangat berbeda dari beberapa transisi sebelumnya yang diwarnai oleh protes, demonstrasi besar-besaran, atau ketidakpastian politik.

“Stabilitas ini memberikan ruang bagi proses transisi yang lebih terencana dan terkoordinasi, serta memastikan bahwa pemerintah dapat terus berfungsi dengan baik meskipun berada di ambang pergantian kepemimpinan,” katanya.

Kesinambungan Pembangunan Ekonomi

Dia berpendapat proses transisi ini akan menjadi krusial dalam memastikan kelangsungan kebijakan ekonomi yang sudah berjalan, terutama yang berdampak pada rakyat kecil. Pemerintahan Jokowi dikenal dengan proyek infrastruktur besar-besaran dan berbagai program bantuan sosial yang penting bagi masyarakat miskin. 

“Jika Prabowo melanjutkan arah kebijakan tersebut dengan beberapa penyesuaian yang sesuai dengan visi dan misinya, ada potensi positif bagi kesinambungan pembangunan ekonomi,” ujarnya.

Namun, beberapa hal perlu diawasi, seperti bagaimana Prabowo akan menangani masalah ketimpangan ekonomi dan bagaimana ia akan memperlakukan subsidi serta program-program yang bersifat pro-rakyat kecil.

Keberlanjutan dan perluasan program kesejahteraan sosial akan menjadi tanda komitmen pemerintah untuk tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat miskin.

“Jadi, transisi ini bukan hanya soal perubahan pemimpin, tetapi lebih pada arah kebijakan yang akan diambil, terutama apakah bisa memperbaiki keadaan masyarakat bawah atau malah terjadi pergeseran fokus yang bisa mengesampingkan kebutuhan mereka,” jelasnya.

Anwar mengingatkan meskipun transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo tampak berjalan mulus di permukaan, kelancaran proses tersebut tidak serta merta menjamin kesinambungan program-program pro-rakyat tanpa kendala. Tantangan utama yang dihadapi adalah kejatuhan kelas menengah, yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

Penurunan daya beli dan ketidakstabilan ekonomi yang menghantam kelompok ini memicu kekhawatiran akan menurunnya dukungan publik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah yang baru. *Tanpa langkah pemulihan yang jelas dan cepat, dampak buruk terhadap konsumsi domestik bisa memperburuk situasi.*

Selain itu, isu-isu kerawanan yang sering muncul menjelang Pilkada juga berpotensi menggoyahkan stabilitas politikdi berbagai daerah. Keretakan sosial dan dinamika politik lokal dapat memperlambat pelaksanaan kebijakan, termasuk program pro-rakyat yang membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah. 

Oleh karena itu, meskipun transisi kekuasaan berjalan tanpa hambatan berarti, faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi kelas menengah dan ketegangan politik lokal menjelang pilkada dapat menjadi hambatan serius dalam menjaga kelanjutan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Peneliti dari IDEAS, Muhammad Anwar mengatakan, ada beberapa negara yang dapat dijadikan role model dalam memanfaatkan jembatan udara untuk meningkatkan konektivitas dan perekonomian di wilayah terpencil.

Kanada memiliki sistem transportasi udara yang sangat berkembang untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil, terutama di wilayah utara yang sulit diakses.

Program Air Canada dan First Air menyediakan layanan penerbangan reguler ke komunitas-komunitas kecil yang tidak memiliki akses jalan darat. 

Pemerintah Kanada juga mendukung penerbangan ke daerah terpencil dengan memberikan subsidi untuk rute-rute yang tidak menguntungkan secara komersial. Hal ini memastikan bahwa masyarakat di daerah terpencil dapat mengakses barang-barang kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan pendidikan dengan lebih mudah. 

“Keberhasilan sistem jembatan udara di Kanada tidak hanya meningkatkan konektivitas tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sosial di komunitas-komunitas yang terisolasi,” kata Anwar kepada Investor Daily di Jakarta, baru-baru ini.

Australia, kata dia juga memiliki program yang sukses dalam menghubungkan daerah-daerah terpencil melalui transportasi udara. Melalui Remote Air Services Subsidy Scheme, pemerintah Australia memberikan subsidi kepada maskapai penerbangan yang menyediakan layanan ke wilayah-wilayah terpencil.

Program ini memastikan bahwa komunitas di pedalaman Australia mendapatkan akses reguler ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh, maskapai seperti Skytrans dan QantasLink melayani rute-rute yang penting bagi masyarakat di daerah terpencil, memungkinkan pengiriman barang dan mobilitas penduduk yang lebih efisien. 

“Keberhasilan Australia dalam memanfaatkan jembatan udara sebagai solusi transportasi mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil,” ujarnya.

Keberadaan infrastruktur yang mendukung jembatan udara sangatlah penting dan krusial, terutama untuk meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas di wilayah-wilayah yang secara geografis terisolasi seperti pulau-pulau terpencil atau daerah pegunungan.

Tanpa akses transportasi yang memadai, masyarakat di daerah-daerah tersebut sering kali terhambat dalam hal akses terhadap pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan distribusi barang kebutuhan pokok.

Infrastruktur jembatan udara membuka peluang baru bagi wilayah-wilayah ini dengan memfasilitasi pengiriman barang dan mobilitas penduduk, sehingga mengurangi ketergantungan pada jalur darat atau laut yang sering kali lambat dan tidak efisien.

Jembatan udara dapat meningkatkan konektivitas. Hal ini berarti membuka jaringan yang lebih luas antara wilayah-wilayah yang terisolasi dengan pusat-pusat ekonomi, sosial, dan administrasi.

Konektivitas udara memungkinkan transportasi yang lebih cepat dan efisien, memungkinkan masyarakat untuk terhubung dengan lebih baik ke kota-kota besar.

Konektivitas ini memiliki dampak langsung pada distribusi barang dan jasa, serta mempermudah perpindahan orang. Misalnya, wilayah-wilayah terpencil di Papua yang sulit diakses melalui jalur darat dapat mengandalkan jembatan udara untuk mengirimkan barang-barang kebutuhan pokok dan layanan penting lainnya, seperti obat-obatan dan bahan pangan.

Selain itu, konektivitas juga mempercepat pengiriman layanan pemerintah dan penanganan situasi darurat. Dalam banyak kasus di wilayah terpencil, akses udara menjadi satu-satunya solusi untuk memberikan bantuan cepat dalam keadaan bencana alam atau krisis kesehatan.

Adanya infrastruktur udara, lanjut dia, produk-produk lokal dari daerah terpencil, seperti hasil bumi, kerajinan tangan, atau perikanan, bisa lebih mudah didistribukan ke luar daerah, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi

Infrastruktur transportasi udara memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan berbagai dampak positif. Setidaknya ada tiga dampak dari pembangunan jembatan udara, yaitu:

Pertama, penurunan biaya logistik dan stabilitas harga barang. Jembatan udara secara langsung menurunkan biaya logistik dengan mempercepat distribusi barang ke daerah-daerah terpencil yang sulit diakses melalui jalur darat atau laut.

Sebelum adanya jembatan udara, daerah seperti pedalaman Papua atau wilayah pegunungan di Sulawesi sering menghadapi harga barang yang sangat tinggi karena biaya transportasi yang mahal. 

Misalnya, harga bahan pangan seperti beras atau gula bisa jauh lebih mahal dibandingkan di kota-kota besar. Dengan adanya jembatan udara, barang-barang kebutuhan pokok dapat diangkut lebih cepat dan efisien, yang pada akhirnya menstabilkan harga di pasar lokal. 

Sebagai contoh, program jembatan udara di Papua memungkinkan penurunan harga bahan pokok, Beras ukuran 25 kilogram yang semula harganya Rp 800 ribu kini bisa didapat dengan harga Rp 500 ribu. 

Begitu pun kebutuhan pokok lain seperti minyak, garam, gula, tepung terigu, daging sapi, daging ayam, kopi, mie instan, sampai ikan sarden, sabun mandi, dan pampers.

Kedua, peningkatan aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi lokal. Jembatan udara membuka akses wilayah terpencil ke pusat-pusat ekonomi nasional. Sebelum adanya jembatan udara, banyak wilayah terpencil yang terisolasi dari pasar nasional, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi lokal terhambat.

Jembatan udara membantu membuka akses bagi produk-produk lokal, seperti hasil pertanian, perikanan, atau kerajinan tangan, untuk dijual ke pasar yang lebih luas. Akses yang lebih baik ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah terpencil.

Ketiga, pengembangan infrastruktur dan investasi. Adanya jembatan udara mendorong pengembangan infrastruktur lainnya di daerah-daerah terpencil. Ketika jembatan udara beroperasi, kebutuhan akan infrastruktur pendukung, seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan layanan pendidikan, juga meningkat. 

“Pemerintah dan investor swasta cenderung lebih tertarik untuk berinvestasi di daerah yang memiliki akses transportasi udara yang baik, karena hal ini menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih besar,” ujarnya.

Sebagai contoh, setelah dibangunnya jembatan udara di daerah terpencil di Kalimantan, beberapa investor mulai berinvestasi dalam pengembangan fasilitas pertambangan dan agribisnis, yang menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan ekonomi lokal. 

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Penerbangan easyJet dari Yunani ke Inggris gagal terbang dan para penumpang dievakuasi melalui tangga darurat. Sebabnya, ada vape dan power bank yang meledak di tas jinjing penumpang.

Melansir Independent, Senin (22/9/2024), penerbangan EZY8261 dari Heraklion, Yunani, dijadwalkan berangkat menuju London Gatwick, Inggris pada Selasa (17/9) pukul 13.55 waktu setempat. Tetapi, situasi berubah mengerikan saat terjadi bunyi letupan dan muncul asap memenuhi kabin.

Saksi mata mengatakan sumber asap langsung ditemukan. Ternyata dari tas salah satu penumpang.

Dengan sigap penumpang terdekat langsung menjatuhkan tas itu di lorong saat asap memenuhi kabin. Penumpang lain panik dan mulai berteriak. Sebagian penumpang menyangka ada bom di dalam tas itu.

Beruntung, tidak ada penumpang terluka akibat insiden kebakaran tersebut. Namun, seorang penumpang dilaporkan mengalami luka akibat gesekan saat evakuasi pesawat melalui perosotan darurat.

Sementara itu, layanan darurat mendatangi pesawat di landasan pacu dan penerbangan ditunda hingga pukul 23.00.

Seluruh penumpang yang berjumlah 236 orang pun mesti dievakuasi menuju landasan pacu dalam beberapa menit.

"easyJet dapat mengonfirmasi bahwa penerbangan EZY8216 dari Heraklion ke London Gatwick diamankan pada saat boarding sebelum keberangkatan pada tanggal 17 September, karena adanya kebakaran di dalam tas kabin penumpang," jata juru bicara dalam sebuah pernyataan.

Ia menyebut, petugas pemadam kebakaran langsung datang ke pesawat dan para penumpang dievakuasi sesuai prosedur.

Menurut otoritas, asap itu diakibatkan oleh sebuah rokok elektrik (vape) dan power bank penumpang meledak saat boarding tersebut.

"(ada) kilatan dan nyala api berwarna merah yang sangat besar diikuti dengan asap hitam yang pekat," ujar penumpang yang berada di dalam pesawat Airbus A321 tersebut.

"Para penumpang dirawat di terminal sementara pesawat dan awak pesawat pengganti disiapkan untuk menerbangkan para penumpang pulang ke rumah mereka pada hari yang sama. Keselamatan adalah prioritas utama kami," keterangan ditambahkan.

Kondisi serupa bukan kali pertama terjadi. Pada Juli lalu, pesawat American Airlines pun dievakuasi di Bandara Internasional San Francisco setelah terjadi kebakaran di dalam kabin.

Saat itu, tiga orang dalam penerbangan menuju Miami mengalami luka ringan dan satu penumpang terluka saat keluar dari pesawat dengan perosotan darurat.

Sesal Jennie BLACKPINK Ngevape di Dalam Ruangan

Sesal Jennie BLACKPINK Ngevape di Dalam Ruangan

SOLO, iNews.id- Polresta Solo melarang kegiatan geng San Andreas. Polisi juga memburu sejumlah anggota geng ini terkait pembacokan terhadap dua suporterPersis Solo berinisial M dan E beberapa waktu lalu.
 
Penyataan itu disampaikan oleh Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi saat jumpa pers di Mako Polresta Solo, Jumat (9/8/2024). Geng San Andreas dinilai otak di balik kasus pembacokan tersebut. 

"Jadi setelah kejadian ini, saya nyatakan kelompok atau geng ini terlarang. Jika masih kami dapati aktivitas seperti itu akan kami tindak tegas," ujarnya.

Dia mengungkapkan, tiga orang, yakni CP (31) warga Pucang Sawit, Jebres, Solo, AAM (23) alias Kampret warga Gandekan, Jebres, Solo dan RRN (19) warga Pancang Sawit Jebres Solo yang merupakan pelaku juga terafiliasi dengan geng tersebut.  

"Saya minta melalui media ini, saya nyatakan dengan tegas. Barang siapa yang masih berafiliasi dengan kelompok ini dan kami dapati setelahnya hukum yang akan berbicara," ucapnya. 

Menurutnya, geng San Andreas baru berumur sekitar lima bulan. Mereka total memiliki 51 anggota yang terekrut melalui media sosial.

Aktivitas geng ini, kata dia hanya kumpul-kumpul dilanjutkan minum miras ditambah obat-obatan lalu mencari orang secara acak untuk dianiaya. Saat melakukan aksi penganiayaan mereka memiliki kode 'Mainkan'.

"Mainkan itu mereka secara acak keluar kemudian cari siapa saja korbannya. Inikan sangat meresahkan jika kelompok ini tidak kami korbankan," katanya.

Dia menuturkan, kasus pembacokan dua suporter Persis juga hanya berlandaskan motif pelampiasan karena ketiga tersangka memiliki masalah dengan salah seorang mekanik di bengkel. 

"Sebenarnya bukan dendam, dia hanya mencari bengkel karena mencari motor. 3 pelaku memang dalam pengaruh miras dan bukan pikiran orang normal. Hanya urusan bengkel dia menyasar orang lain yang tidak ada urusan," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Pembuat film dinilai perlu meningkatkan literasi terkait landasan hukum. Menurut Ketua Subkomisi Penyensoran Lembaga Sensor Film (LSF) RI Tri Widyastuti Setyaningsih mengatakan, sineas perlu meningkatkan pemahaman landasan hukum terkait perfilman.

"Perlu ditingkatkan bagaimana bukan hanya membuat film saja, tapi juga terkait landasan hukum karena kebanyakan film maker belum memahami hukum guna melandasi pembuatan film itu," ujarnya di Medan, Kamis (1/8/2024).

Pada kesempatan itu pihaknya melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, PP No 18 Tahun 2014 Pasal 6 dan 8 butir a, dan Permendikbud Nomor 14. Di antara isi undang-undang dan peraturan itu yakni meliputi wewenang penyensoran guna melindungi masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari pertunjukan dan peredaran film. Setiap film dan iklan yang telah dinyatakan lulus sensor diterbitkan surat tanda lulus sensor.

"Agar setiap insan film membaca dulu tiga peraturan itu sebelum membuat film," kata Tri Widyastuti.

Menurut dia, sosialisasi literasi bagi pembuat film ini juga memiliki tanggung jawab agar bersama-sama menjaga masyarakat dari dampak negatif menonton film yang diproduksi. "Jadi biar tidak sembarangan dalam memahami dan mengategori usia, diharapkan masyarakat bisa melihat memilah yang pantas untuk ditonton," kata Tri Widyastuti.

Kegiatan sosialisasi ini juga dilakukan di 23 daerah yakni Palu, Mamuju, Bandung, Labuan Bajo, Surabaya, Merauke, Batusangkar, Samarinda, Ternate, Yogyakarta, Banda Aceh, Kebumen, Ambon, Medan, Badung, Banjarmasin, Batam, Jakarta (dua lokasi), Depok, Tangerang, Lebak, dan Surakarta. "Kami menjaga dari hulu yakni pembuat film, jadi yang dikeluarkan aman untuk ditonton masyarakat Indonesia," kata Tri Widyastuti.

Vientiane: Menteri luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa Indo-Pasifik merupakan kawasan yang sedang menghadapi banyak tantangan. Jalan panjang kita, lanjut dia, penuh dengan riak dan ombak besar.

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Retno dalam Pertemuan tingkat Menteri KTT Asia Timur atau East Asia Summit (EAS) ke-14 di Vientiane, Laos pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Menlu Retno menyampaikan bahwa sesungguhnya kawasan Indo-Pasifik adalah pusat pertumbuhan global, saat ini dan juga di masa depan. Namun konflik-konflik di dunia, telah memperparah kondisi krisis global, yang menghalangi kita untuk dapat menyelesaikan tantangan tersebut dengan baik.

“Di mana-mana, kita melihat tren kekuatan besar menguasai yang lebih kecil (hegemonic tendencies), yang seharusnya telah kita tinggalkan di masa lalu. Kita menyaksikan terjadinya peningkatan rivalitas, saling tidak percaya dan kemungkinan terjadinya miskalkulasi,” tutur Menlu Retno, dalam keterangan di situs Kemenlu RI.

Karena itu, lanjut dia, EAS sebagai salah satu forum terkemuka di kawasan diharapkan dapat menjadi ajang untuk meningkatkan saling percaya, kerja sama dan kolaborasi.

“Mari gunakan energi kita untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan dunia saat ini", Kata Menlu. Lebih lanjut Menlu Retno menekankan bahwa diperlukan komitmen untuk menghormati hukum internasional secara konsisten. “Kita harus walk the talk,” ujar Menlu Retno.

Ia menyampaikan bahwa dalam semua pertemuan bilateral, Indonesia telah mengangkat isu keadilan dan kemanusiaan untuk Palestina dan Menlu ingin ulangi lagi seruan ini dalam pertemuan EAS. “Ini bukan hanya mengenai Palestina, tapi mengenai keadilan dan kemanusiaan," ucapnya.

Menlu Retno memahami bahwa banyak negara anggota EAS telah melakukan berbagai upaya sesuai kapasitasnya, untuk bicara dengan Israel, dengan berbagai faksi di Palestina dengan satu tujuan, yaitu untuk mendorong gencatan senjata permanen dan segera di Gaza, mendorong masuknya bantuan kemanusiaan dan mendorong terciptanya lingkungan kondusif bagi terciptanya perdamaian yang langgeng di Timur Tengah.

Lebih lanjut Menlu Retno menyampaikan pentingnya semua negara untuk bersuara lebih keras bahwa Solusi Dua Negara merupakan satu-satunya solusi yang memungkinan. Kita semua harus mencegah terus berlanjutnya upaya untuk mewujudkan solusi satu negara. “Ide yang mengarah pada 'one state solution' harus dihapuskan," tambahnya.

Menlu Retno menyampaikan beberapa langkah penting yang perlu diambil dalam rangka mewujudkan solusi dua negara, antara lain: keanggotaan penuh Palestina di DK PBB; dan pengakuan Negara Palestina. Menlu menyerukan agar negara-negara segera melakukan langkah-langkah ini.

Ia juga menyampaikan semua upaya untuk melabel UNRWA sebagai organisasi teroris harus dihentikan. “Melabel UNRWA sebagai organisasi teroris sama sekali tidak dapat diterima," tegas Menlu.

Selanjutnya Menlu Retno mengajak negara-negara anggota EAS untuk bersatu, dan dalam kapasitasnya masing-masing, membantu mendorong:

• dihentikannya perang di Gaza;
• dihentikannya perang di Ukraina;
• mendorong terciptanya pedamaian dan stabilitas di Laut China Selatan;
• mendorong terciptanya pedamaian dan stabilitas di kawasan Indo Pasifik;
• mencegah dan menghentikan perang di dunia; dan
• secara konsisten memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan.

Perjuangan Palestina

Terkait arah ke depan EAS, Menlu mengajak negara-negara EAS untuk memperkuat kerja sama EAS, termasuk melalui penguatan peran para Dubes EAS (the EAS Group of Ambassadors).

“Penguatan peran para Dubes EAS sangat penting bagi upaya-upaya menciptakan rasa saling percaya (CBM). Tidak hanya untuk membahas hal-hal teknis dan praktis, mereka juga bisa membahas has-hal yang bersifat substantif,” sebut Menlu Retno.

Isu Palestina mendominasi pembahasan pertemuan EAS kali ini. Negara-negara yang mengangkat isu Palestina selain Indonesia antara lain: Malaysia, Brunei, India, Amerika Serikat, Singapura, Australia, Vietnam, Rusia, Selandia Baru, Tiongkok.

Isu lainnya yang dibahas antara lain: isu Laut China Selatan, penghormatan terhadap hukum internasional, perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo Pasifik, ketahanan energi, ketahanan pangan, lingkungan, kesehatan, isu Ukraina, isu Myanmar, penggunaan senjata nuklir, konektivitas, ekonomi digital, dan isu kejahatan lintas batas.

Dalam pertemuan ini juga beberapa negara mitra kembali sampaikan dukungannya terhadap AOIP antara lain Amerika Serikat dan India.

Pertemuan EAS menghasilkan Chairman's Statement yang memuat kembali komitmen negara-negara anggota EAS untuk lebih memperkuat EAS sebagai leaders-led forum untuk berdialog dan bekerja sama dalam isu-isu strategis, politik, dan ekonomi yang menjadi kepentingan dan perhatian bersama dengan tujuan untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran ekonomi di Asia Timur.

Pertemuan juga sepakat mendorong EAS Leaders' Statement on Enhancing Connectivity and Resilience yang diharapkan dapat diadopsi pada pertemuan para Pemimpin EAS di KTT bulan Oktober mendatang.

EAS adalah salah satu mekanisme kerja sama di ASEAN yang beranggotakan seluruh negara anggota ASEAN dan delapan mitranya, yakni Australia, Amerika Serikat, India, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Rusia, dan Selandia Baru.

Baca juga: Menlu RI : ASEAN Plus Three Harus Jadi Jangkar Stabilitas Kawasan

(WIL)

JAKARTA, Investor.id – Mantan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menilai, pengelolaan ekosistem kelautan membutuhkan kerja sama regional. Itu sebabnya, semasa menjabat Bupati, Ahmed aktif di organisasi Partnership in Environmental Management for the Seas of East Asia (Pemsea).

Atas dedikasinya itu, Pemsea memberikan penghargaan prestisius Humans of East Asian Seas ke Ahmed Zaki bersama sejumlah figur dari seluruh dunia yang berkontribusi terhadap perbaikan ekosistem kelautan.

"Saya dengan senang hati memberitahu Anda, bahwa Anda telah terpilih sebagai salah satu dari 30 penerima Humans of East Asian Seas," ungkap Aimee T. Gonzales, direktur eksekutif Pemsea dan Ketua Sekretariat Kongres East Asian Seas (EAS) 2024 dalam surat resmi, dikutip Jumat (26/7).

Penghargaan ini, kata dia, diberikan sebagai pengakuan atas kontribusi luar biasa dan inovasi yang telah dilakukannya dalam penataan dan pengelolaan kawasan pesisir di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang.

Terkait dengan hal ini, Bang Zaki, sapaan akrab Ahmed Zaki, merasa bersyukur atas penghargaan yang diterima ini. Zaki Iskandar sebelumnya pernah menjabat vice president Pemsea serta berperan menjadi tuan rumah Pemsea Network of Local Government (PNLG) Meeting Summit 2022 ketika menjabat sebagai bupati Tangerang. Inisiatif unggulan yang dilakukan adalah berupa penataan kawasan konservasi mangrove dan ekowisata di Ketapang Aquaculture, Desa Ketapang, Kecamatan Mauk.

"Kawasan ini telah menjadi model pengelolaan lingkungan pesisir yang efektif dan ramah lingkungan," ungkap Bang Zaki.

Selain itu, di bawah kepemimpinannya, berbagai program pembangunan di wilayah pesisir telah dilaksanakan dengan sukses, di antaranya pembangunan kawasan permukiman nelayan yang lebih layak dan berkelanjutan. Program bedah rumah ini dilakukan dan telah memberikan dampak positif bagi banyak keluarga nelayan yang tinggal di kawasan tersebut.

Untuk mendukung ekonomi lokal, Bang Zaki juga fokus pada pengembangan infrastruktur pasar ikan. Dia memprakarsai pembangunan tempat lelang ikan dan revitalisasi pasar ikan yang lebih modern dan higienis.

"Fasilitas itu tidak hanya meningkatkan daya jual hasil laut, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan pedagang lokal," tutur Zaki yang juga Ketua DPD Golkar DKI Jakarta itu.

Selain itu, dia memperhatikan kebutuhan praktis para nelayan dengan menyediakan tempat parkir perahu yang lebih aman dan terorganisir. Dia juga memperbaiki sistem sanitasi di kawasan pesisir, sebuah langkah penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar.

Melalui berbagai inovasi ini, Bang Zaki tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan laut. Penghargaan Humans of East Asian Seas yang diterimanya merupakan pengakuan atas dedikasi dan upaya berkelanjutan dalam mempromosikan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan inklusif.

"Penghargaan ini tidak hanya mengakui prestasi di bidang lingkungan, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama regional dalam mengelola dan melindungi laut dan pesisir untuk generasi mendatang," pungkas Bang Zaki.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memberikan pemberdayaan seluas-luasnya bagi pelaku usaha ultra mikro. Salah satunya adalah kelompok perempuan disabilitas.

Optimalisasi pemberdayaan nasabah disabilitas yang digalakkan oleh PNM dikemas dalam program Disabilitas Tanpa Batas.

Program ini mendapatkan apresiasi Bronze Winner dalam ajang The 3rd Indonesia DEI & ESG Awards (IDEAS) 2024 kategori DEI, Sub kategori Keberpihakan terhadap Disabilitas yang digelar oleh PR Indonesia.

Sekretaris Perusahaan PNM L. Dodot Patria Ary menjelaskan program ini bertujuan untuk membantu nasabah untuk menggali potensinya, memiliki usaha yang lebih variatif hingga mampu mandiri secara finansial.

Klasterisasi Batik Tulis adalah contoh nasabah yang PNM tampilkan untuk penjurian IDEAS 2024 dimana PNM bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mendesain kain batik hasil karya nasabah tuli yang dibina PNM dan dijadikan busana untuk peragaan busana.

“Potensi mereka kami kenalkan kepada publik, lewat bazar dan pameran bahkan fashion show untuk memberi pesan kepada masyarakat bahwa mereka juga mampu berkarya dan bersaing di pasar yang lebih luas,” kata Dodot dalam keterangan resmi, Jumat (26/7/2024).

Dodot menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh nasabah disabilitas PNM dan Account Officer yang turut berperan besar dalam memberikan pendampingan dan pemberdayaan.

Ia meyakini bahwa komitmen keberpihakan terhadap disabilitas yang telah dilakukan oleh PNM inilah yang membawa PNM sukses mendapatkan penghargaan dan apresiasi bergengsi tersebut. Apalagi dengan karakteristik nasabah ultra mikro yaitu ibu-ibu prasejahtera yang memiliki keterbatasan.

“Keterbatasan tidak akan membatasi siapapun untuk terus berkarya jika didukung dengan semangat juang. Itu lah filosofi kami membawa program Disabilitas Tanpa Batas,” kata Dodot.

(SLF)

IDXChannel - PT PLN (Persero) siap memenuhi kebutuhan listrik hijau untuk sektor industri di Indonesia. Upaya ini terwujud dalam layanan Green Energy as a Service (GEAS) sebagai komitmen penyediaan listrik bersih dari pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) bagi industri.

Dukungan PLN untuk penyediaan listrik bersih bagi industri tersebut disampaikan dalam agenda 'Green Energy Buyers Dialogue' yang mempertemukan segenap pemangku kepentingan dalam Just Energy Transition Partnership (JETP), termasuk perwakilan Pemerintah Indonesia, perwakilan International Partners Group (IPG), Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), perbankan swasta internasional dan domestik, serta pelaku usaha di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN terus berkomitmen merespons perubahan industri dunia yang mengarah ke nol emisi. Langkah ini selaras dengan upaya Pemerintah memenuhi target Net Zero Emissions (NZE) di 2060.

”Sejalan dengan tingginya komitmen sektor industri untuk mendukung dekarbonisasi di Indonesia, PLN menyediakan listrik hijau lewat Renewable Energy Certificate (REC) sebagai produk GEAS yang diakui secara internasional. Setiap sertifikat REC membuktikan bahwa listrik per megawatt hour (MWh) yang digunakan berasal dari pembangkit EBT atau non-fosil,” ujar Darmawan.

Guna memastikan listrik hijau itu terpenuhi, PLN terus meningkatkan kapasitas pembangkit EBT di tanah air. Hingga 2023, pengembangan pembangkit EBT PLN telah mencapai 8.786 megawatt (MW).

Dengan rincian pembangkit berbasis hidro (PLTA/PLTMH) sebesar 5.777 MW, pembangkit berbasis panas bumi (PLTP) sebesar 2.519 MW, dan sisanya berasal dari surya (PLTS), angin (PLTB) dan biomassa.

Tidak berhenti di situ, PLN bersama pemerintah tengah melakukan finalisasi peningkatan bauran EBT dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penambahan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru. Targetnya, penambahan kapasitas pembangkit di Indonesia ke depan akan ditopang oleh EBT.

”Jadi, mulai hari ini hingga tahun 2040, penambahan kapasitas sebesar 21 Gigawatt (GW) berasal dari pembangkit listrik tenaga gas, 28 GW dari tenaga surya dan angin, 31 GW dari tenaga air dan panas bumi, 2,4 GW dari energi baru,” kata Darmawan.

Salah satu pelanggan REC PLN, PT Hindo (H&M Group Indonesia) yang diwakili oleh Stakeholder Engagement and Sustainability Manager, Anya Sapphira menyampaikan layanan listrik hijau PLN telah mampu menjawab kebutuhan H&M sebagai perusahaan fashion global yang berkomitmen untuk mencapai NZE. Ia merasa dukungan PLN tersebut membuat H&M dapat menjalankan proses produksi secara berkelanjutan.

”Kami membutuhkan banyak bantuan dalam regulasi dan infrastruktur terkait EBT. Karena H&M memiliki komitmen untuk mengatasi perubahan iklim. Sehingga, emisi dalam rantai pasok menjadi penting bagi kami yang bekerja sama dengan 58 pabrik independen di Indonesia dan melibatkan tak kurang 90 ribu pekerja,” kata Anya.

Kepala Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) Paul Butarbutar mengungkapkan, JETP bersama mitra global lain mendukung penuh pengembangan ekosistem EBT di Indonesia. Dalam hal ini, JETP bersama dengan International Partners Group (IPG) siap menyokong pendanaan untuk proyek hijau yang dikembangkan PLN.

”Inilah daftar proyek prioritas yang telah kami diskusikan dengan rekan kami dari IPG dan juga dari PLN. Jadi, kami dengan senang hati jika rekan-rekan dari industri, dari asosiasi atau pengembang yang ingin proyeknya dibiayai,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Director of the Southeast Asia Energy Division at the Asian Development Bank (ADB), Andrew Jeffries mengatakan bahwa berbagai upaya PLN meningkatkan pemanfaatan EBT telah sejalan dengan agenda transisi energi global. Ia berharap PLN tidak hanya mampu menyuplai listrik bersih untuk industri, tetapi sekaligus meningkatkan perekonomian.

”Kami punya sejarah panjang bekerja sama dan mendukung PLN di sektor energi. Kami berkomitmen untuk membantu Indonesia dan negara berkembang lainnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” kata Andrew.

(YNA/ADV)

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Anggaran DPR dan pemerintah menyepakati tingkat pertumbuhan ekonomi dalam asumsi dasar makro Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) tahun 2025 sebesar 5,1 hingga 5,5 persen.

Menurut Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono, target tersebut cukup moderat, namun menimbulkan sejumlah konsekuensi. "Target yang ditetapkan dalam asumsi dasar makro ini cukup realistis di tengah ketidakpastian perekonomian global," kata Yusuf kepada Tempo, Selasa, 9 Juli 2024.

Menurut Yusuf, target pertumbuhan ekonomi pada 2025 tidak akan jauh dari kisaran 5 persen. Namun demikian, ia melihat pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun terakhir stagnan dan tidak bisa lepas dari jebakan angka 5 persen.

"Tren ini menunjukkan bahwa visi menuju Indonesia Emas 2045 semakin sulit diraih," katanya. Pada 2045, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menyentuh angka 7 persen.

Dia mengatakan dengan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen itu, maka penerimaan negara diprediksi stagnan, terutama penerimaan dari sektor pajak. Ia melandasi penilaian tersebut dari besaran tax ratio yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2024 di kisaran 10 persen dari PDB. Hal itu akan berdampak pada kesenjangan pendapatan dan belanja negara.

Ia mengatakan secara keseluruhan pendapatan negara hanya diproyeksikan 12,30 - 12,36% dari PDB. Namun di sisi lain, kata dia, belanja negara ditetapkan ekspansif demi mengakomodasi janji politik presiden terpilih. Terutama program makan siang gratis sekaligus melanjutkan program warisan Presiden Jokowi, terutama IKN dan PSN yang belum selesai.

"Dengan ambisi tersebut maka kebutuhan belanja negara mencapai 14,59 - 15,18% dari PDB," kata dia.

Ia menilai konsekuensi lainnya terlihat dari target defisit anggaran mencapai 2,29 - 2,82% dari PDB. Target defisit ini secara jelas tidak mencerminkan kehati-hatian fiskal karena batas atas target defisit ini sangat dekat dengan batas atas defisit anggaran yang ditetapkan UU yaitu maksimal 3,0 persen dari PDB. "Sedikit guncangan ekonomi akan menaikkan defisit melebihi batas 3 persen dari PDB," ujarnya.

Ia mengatakan kemungkinan tersebut sudah terjadi sepanjang semester I 2024. Tahun ini pemerintah menargetkan defisit anggaran 2,29 persen dari PDB. Namun, kata Yusuf, diproyeksikan menembus 2,80 persen dari PDB pada akhir tahun.

"Ini terjadi karena tambahan belanja yang signifikan untuk bansos dan subsidi di awal tahun 2024. Target defisit 2024 adalah 2,29 persen dari PDB, namun proyeksi realisasinya diperkirakan akan menembus 2,80 persen dari PDB pada akhir 2024. Karena itu jika defisit 2025 ditetapkan hingga 2,82 persen dari PDB maka hal ini berpotensi besar akan melanggar batas atas defisit 3 persen dari PDB," kata dia.