Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - NUSA DUA. Perintah akuisisi sumber beras dari Kamboja yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Perum Bulog hingga kini belum terealisasi. Hal ini diakui oleh Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Bulog, Sonya Mamoriska.

Sonya menjelaskan bahwa Bulog saat ini masih menunggu arahan lebih lanjut dari Direktur Utama baru, Wahyu Suparyono.

"Beliau belum memberikan arahan tentang investasi ke depan. Beliau masih baru konsolidasi dulu," ujar Sonya saat ditemui usai acara Indonesia International Rice Conference (IIRC) di Nusa Dua, Bali, Jumat (20/9).

Ia juga menambahkan bahwa penugasan ini nantinya akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintahan yang akan datang, mengingat pergantian Presiden akan berlangsung pada Oktober mendatang.

"Sekarang masih kita tetap menjajaki dulu karena ada berbagai alternatif dan pilihan yang harus kita fikirkan," katanya.

Sonya menjelaskan, terdapat beberapa opsi dalam meningkatkan kerja sama dengan mitra global, di antaranya melalui perdagangan, ekspor-impor, akuisisi saham, hingga pembangunan penggilingan padi (rice milling). Namun, semua opsi tersebut memerlukan kajian mendalam terkait untung rugi.

"Itu tentunya kita harus melakukan kajian-kajian yang lebih mendalam dulu, supaya kita bisa mendapatkan benefit dan cost ratio-nya," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menugaskan Bulog untuk melakukan akuisisi beras dari Kamboja sebagai langkah menjaga ketersediaan stok cadangan beras pemerintah (CBP).

"Proses bisnis akan dilakukan oleh Bulog, sehingga memberikan kepastian stok CBP agar aman terus," jelas Jokowi di Jakarta, Senin (10/6).

Jokowi juga menekankan bahwa rencana ini telah dipertimbangkan secara matang, dan menurutnya, ekspansi ke luar negeri melalui investasi perusahaan pelat merah akan lebih menguntungkan dibandingkan hanya membeli beras dari Kamboja.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menyebut langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menutup akses internet Filipina dan Kamboja berisiko mengganggu hubungan kerja sama kedua negara dengan Indonesia, yang berisiko berdampak pada perekonomian RI.

Direktur Ekonomi Digital dan Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda Kamboja dan Filipina memiliki hubungan baik, salah satunya dari sisi ekonomi.

Dia berpendapat akses internet yang terputus total akan menggangu aliran ekonomi hingga informasi dari kedua negara. Alhasil, langkah ini tidak efektif dalam memberantas praktik judi online.

Bahkan, Huda menyebut, untuk membunuh tikus, maka tidak harus membakar lumbung. Dia pun memperkirakan adanya potensi kerugian saat pemerintah tidak berhasil menangkap para bandar judi online.

“Ada potensi kerugian juga di sana ketika pemerintah tidak berhasil menangkap ‘tikus’-nya. Maka pemerintah harus memikirkan cara lainnya untuk memutus rantai situs ataupun informasi mengenai judi online,” kata Huda kepada Bisnis, Kamis (25/7/2024).

Huda menuturkan jika para bandar judi online berpindah tempat server dari Kamboja ke negara lain, maka yang ada pemerintah hanya akan terus memutus jalur akses internet ke negara lain.

“Jadi jangan kepancing dengan mainan kucing-kucingan dengan para bandar judi online ini,” tuturnya.

Untuk itu, Huda menyarankan agar pemerintah membuat sistem penutup situs judi online dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dan menutup informasi di media sosial.

Hal lain yang harus dilakukan pemerintah adalah menangkap bandar judi dalam negeri, hingga menutup aliran uang yang terindikasi judi online.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan akses internet dari dan ke Kamboja serta Davao Filipina ditutup secara permanen hingga praktik perjudian online tidak lagi terjadi di negara tersebut.

“[Akses internet ditutup] selama-lamanya, sampai aktivitas perjudian online ini berhenti, dong. Karena ada 70.000 lebih orang Indonesia di Kamboja,” kata Budi seusai acara Sosialisasi Pencegahan Aktivitas Perjudian di Lingkungan Kemenkominfo, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Perlu diketahui, Menkominfo melalui surat B-1678/M.KOMINFO/PI.02.02/06/2024 tertanggal 21 Juni 2024 meminta seluruh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Layanan Gerbang Akses Internet (Network Access Point/NAP). Langkah ini dilakukan guna memutus akses internet yang diduga digunakan untuk judi online ke Kamboja dan Filipina.

Budi mengaku penutupan akses internet yang dilakukan Indonesia dari dan ke Kamboja dan Davao Filipina berjalan efektif. “Artinya tidak ada lagi jalur komunikasi dari Kamboja ke Indonesia, berkurang drastis. Ini sudah mengurangi 50% [akses masyarakat pada situs akses judi online] yang kami lakukan saat ini,” jelasnya.

Pada Juni 2024, Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kemenkominfo Teguh Arifiyadi mengungkap pemutusan akses internet terhadap Kamboja dan Filipina dilakukan lantaran kedua negara tersebut menjadi sarang pengoperasian rumah judi online.

“Kenapa menjadi pilihan Kamboja dan Filipina? Karena memang dari hasil riset dan laporan yang kami kumpulkan, mayoritas pengoperasian rumah judi online memang dari area Kamboja dan Davao di Filipina,” kata Teguh dalam agenda Ngopi Bareng di Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Pada 25 Juni 2024, kata Teguh, Menkominfo Budi Arie Setiadi telah memerintahkan untuk menutup jalur koneksi internet ke dan dari Kamboja dan Filipina.

Sejalan dengan pemutusan akses internet, Teguh menyampaikan bahwa Kemenkominfo juga berkirim surat dengan Kementerian/Lembaga untuk memastikan keberlangsungan hubungan internasional masih tetap berjalan.

Teguh menuturkan bahwa Kemenkominfo akan melakukan penyaringan konten atau whitelist terhadap alamat internet protocol (IP) yang diblokir jika Kementerian/Lembaga merasa hubungan luar negeri terganggu dengan pemutusan jalur internet ini.

“Tapi syaratnya mereka [Kementerian/Lembaga] ngasih tahu ke kita, kita whitelisting,” jelasnya..

Menurut Teguh, pemutusan akses internet ke dan dari Kamboja dan Filipina ini bisa menjadi atensi bagi pemerintah setempat untuk tidak mudah memfasilitasi pembuatan atau pengoperasian judi online dari negara-negara sekitar, termasuk Indonesia.