Jakarta -

Lombok menjadi tuan rumah acara Seminar Nasional ke-10 Pengabdian Kepada Masyarakat-Corporate Social Responsibility (PKM-CSR 2024). Acara ini mengusung tema Kolaborasi Hexahelix dalam Optimalisasi Potensi Pariwisata di Indonesia: A Glance from the Village to the World.

Hadir sebagai pembicara dalam acara ini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Abdul Azis, Head of Corporate Communication PT Gunbuster Nickel Industry Mellysa Tanoyo, dan Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Anggota Fakultas di Departemen Teknik Biomedis Swiss German University Kholis Abdurachim Audah.

Dalam sambutannya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan pentingnya membangun sinergitas dalam pembangunan berkelanjutan khususnya untuk memajukan sektor pariwisata Indonesia.

"Konsep Hexahelix mencakup ABCGM (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, dan Media) ditambah aktor wisatawan adalah dasar membangun sinergitas yang harus dioptimalisasikan, mulai dari hulu ke hilir melalui regeneratif tourism," ungkap Sandiaga dalam keterangan tertulis, Kamis (10/10/2024).

"Konsep ini sejalan dengan paradigma pariwisata saat ini yang lebih melibatkan wisatawan sehingga memberikan pengalaman yang berkualitas sekaligus menyumbang manfaat sosial budaya dan lingkungan," imbuhnya.

Seminar Nasional ke-10 Pengabdian Kepada Masyarakat-Corporate Social Responsibility (PKM-CSR 2024). Foto: dok. PT GNI

Acara yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari sektor pemerintahan, swasta, akademisi, serta komunitas lokal ini diharapkan memberi kontribusi untuk mengembangkan model maupun program pengabdian kepada masyarakat dan CSR untuk tujuan pembangunan masyarakat berkelanjutan.

Sebagai salah satu pembicara, Head of Corporate Communication PT GNI Mellysa Tanoyo memberikan pandangan mendalam bagaimana industri hilirisasi dapat berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya integrasi dan kolaborasi antara sektor industri dan pemerintah, serta bagaimana kegiatan perusahaan tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga pada tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal.

Seminar Nasional ke-10 Pengabdian Kepada Masyarakat-Corporate Social Responsibility (PKM-CSR 2024). Foto: dok. PT GNI

"Pembangunan berkelanjutan dapat tercapai melalui kerja sama dan kolaborasi harmonis antara pemerintah pusat, daerah, sektor pendidikan, pariwisata, dan swasta. Sinergi ini penting untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan yang berdampak luas bagi masyarakat, serta mendukung peningkatan SDM, ekonomi, dan pelestarian lingkungan," ungkap Mellysa.

Mellysa menambahkan PT GNI terus berkomitmen menjadi jembatan antara industri, pemerintah, hingga komunitas lokal. Hal ini dilakukan guna memastikan kegiatan hilirisasi akan menciptakan multiplier effect yang akan mendukung pengembangan pariwisata serta ekonomi, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk meraih Indonesia Emas 2045.

"Dengan adanya industri, khususnya PT GNI di Morowali Utara, sebagai salah satu peluang agar wilayah dapat ber-transform, sehingga perekonomian akan semakin berkembang seperti hadirnya UMKM, dan sektor-sektor lainnya yang akan berdampak positif juga seperti pariwisata," pungkasnya.

Sebagai informasi, acara ini menjadi momen penting untuk mendorong diskusi lebih lanjut tentang bagaimana sektor industri, sektor ekonomi, hingga pariwisata dapat berjalan beriringan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia.

Simak: PT GNI Beroperasi Besok, Kapolri Minta Karyawan Tak Mudah Terprovokasi

[Gambas:Video 20detik]

(prf/ega)

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Konsumsi katoda tembaga di industri dalam negeri masih rendah. Alhasil, produksi katoda tembaga Indonesia harus dijual ke pasar ekspor.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengungkapkan konsumsi katoda tembaga oleh industri dalam negeri masih kecil. Hal ini berimbas pada stok katoda tembaga yang lebih tinggi dari permintaan dalam negeri, sehingga harus diekspor.

Seperti diketahui, PTFI telah membangun dua fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga. Smelter pertama, PT Smelting, yang sudah beroperasi sejak 1996, hampir setengah produksi katoda tembaganya masih diekspor sekitar 150.000 ton dan sisanya 200 ribu ton dikonsumsi dalam negeri. Kedua, smelter katoda di Gresik yang baru diresmikan pada September 2024.

"Pekerjaan rumah kita semuanya adalah bagaimana supaya itu dikonsumsi di dalam negeri," kata Tony dalam BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta, Selasa (8/10).

Menurut Tony, persoalannya adalah penyerapan katoda tembaga yang minim ini bukan karena permintaan tembaga yang sedikit, namun karena pengembangan industri hilir yang membutuhkan katoda tembaga belum terintegrasi dengan baik.

Tony menuturkan sejauh ini pemerintah Indonesia masih mengizinkan impor produk utuh yang mengandung kadar tembaga tinggi. Contohnya ducting AC dan electronic processor unit pada kendaraan roda empat.

Tony berharap pengembangan industri baterai kendaraan listrik juga bisa terealisasi di Indonesia karena 10% komponen baterai butuh katoda tembaga.

"Tembaga ini juga akan sangat bermanfaat bagi pembangunan new renewable energy kalau PLN seandainya jadi bangun 47.000 km transmisi bawah laut dan menggunakan katoda tembaga dalam negeri, ini akan sangat pas," pungkasnya.

JAKARTA - Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyampaikan perlunya pengetatan impor produk barang jadi plastik dari negara lain untuk memproteksi industri hilir plastik dalam negeri, sehingga sektor ini bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pemajuan ekonomi Indonesia.

Sekretaris Jenderal Aphindo Henry Chevalier mengatakan masifnya barang jadi plastik tersebut secara langsung mengganggu kinerja industri hilir plastik domestik, hal itu dikarenakan produk impor lebih diminati karena memiliki harga yang lebih murah.

"Karena produk-produk yang impor itu barang-barang jadi yang masuk ke Indonesia jauh lebih murah dibandingkan dengan produk dalam negeri," kata dia, di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Henry mencontohkan, salah satu negara pemasok barang impor yang lebih murah ke Indonesia yaitu China. Disampaikannya, alasan barang yang dijual oleh negara tersebut lebih murah dikarenakan upah pekerja (labour cost) di sana bisa lebih rendah, serta tingginya ketersediaan bahan baku.

"Kenapa kita lebih mahal? Karena impor bahan bakunya, kemudian biaya listrik, upah buruh, kemudian biaya birokrasi seperti perizinan, cukai, pajak," ujarnya.

Oleh karena itu dirinya mendorong supaya pemerintah menerapkan pengetatan impor khususnya untuk barang jadi plastik di setiap regulasi yang diterapkan, terlebih apabila produk tersebut sudah diproduksi oleh industri domestik. Hal itu bertujuan supaya produk yang dihasilkan di dalam negeri bisa lebih terserap oleh pasar.

"Salah satu contoh yang dikeluarkan Permendag 36/2024, saya kira itu salah satu tools yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka proteksi industri dalam negeri. Tapi tidak cukup hanya sebatas lartas (larangan dan pembatasan), tapi harus diatur tata impornya," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan selain menerapkan pengetatan impor di setiap regulasi yang diterapkan, pemerintah dalam hal ini Bea Cukai mesti menindak dengan tegas dan menolak barang plastik impor yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Misalnya spesifikasi yang masuk dari barang-barang impor jadi plastik itu tidak sesuai dengan spesifikasi SNI yang ada di Indonesia, nah itu tentunya peran dari Bea Cukai harus menolak itu, dan Bea Cukai harus paham SNI itu apa aja," katanya.

Di sisi lain Sekretaris Jenderal Industri Olefin, Aromatik, dan Plasik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyampaikan, pihaknya mencatat sudah ada penurunan utilisasi di industri plastik hilir hingga di bawah 50 persen, sehingga apabila masifnya barang impor di pasar domestik dibiarkan bisa berdampak kepada industri hulu yakni petrokimia.

"Itu sudah mulai terasa juga di beberapa pabrik hulu, ada yang sudah mematikan/shut down mesinnya, mereka wait and see," kata dia.

Pihaknya sepakat dengan Aphindo supaya pemerintah melakukan pengetatan impor khususnya untuk barang jadi plastik di regulasi apapun, mengingat kebijakan yang kontraktif berpotensi melemahkan iklim investasi di Tanah Air yang berujung pada menurunnya kontribusi industri hulu.

Ia menjelaskan dampak positif industri petrokimia berdasarkan studi kasus investasi Naptha Cracker Terintegrasi bisa memberikan output langsung pada kontribusi perekonomian sebesar Rp41,04 triliun, menyerap tenaga kerja hingga 3,22 juta orang, peredaran upah hingga Rp8,56 triliun, serta manfaat fiskal berupa pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp2,67 triliun.

JAKARTA - Ikatan Perusahaan Gas Indonesia (IPGI) meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi program harga gas bumi tertentu (HGBT).

Ketua Umum IPGI Eddy Asmanto mengatakan, program HGBT hanya menguntungkan industri hilir saja. "Tidak memberikan keuntungan bagi yang di hulunya," ujarnya di kawasan Otista, Jakarta Timur, Rabu, 3 Juli 2024.

Bahkan, HGBT juga memberatkan keuangan negara. Negara mengalami penurunan pendapatan akibat ketentuan HGBT sebesar Rp29,39 triliun di tahun 2021 dan 2022. Selain itu, tidak terjadi kenaikan penyerapan tenaga kerja dan daya saing industri akibat penerapan kebijakan HGBT.

Pihaknya sudah memberikan masukan agar dilakukan evaluasi terhadap program HGBT sebelum pemerintah, dalam hal ini melalui Kementerian ESDM benar-benar melanjutkan program ini.

"HGBT ini mulai dilaksanakan tahun 2020 dan akan berakhir pada akhir Desember 2024,? ucapnya.

Eddy mengungkapkan kenapa pihaknya mendukung pemberian HGBT saat dicetuskan karena semata-mata bentuk dukungan agar industri Tanah Air maju, khususnya pada 7 sektor. Namun pada pelaksanaannya melenceng dan tidak tepat sasaran.

Mengenai wacana pembentukan panitia kerja (panja) HGBT oleh Komisi VII DPR, pihaknya sudah bertemu dengan Komisi VII, namun hingga kini belum ada realisasinya.

Sekjen IPGI Andi Rahman menambahkan program HGBT selama ini juga tidak memberikan manfaat. Misalnya harga pupuk mahal dan tarif listrik tidak turun, padahal kedua sektor yang termasuk mendapat manfaat HGBT.

"Padahal harga gas sudah murah, tapi tarif listrik tidak pernah turun. Begitu juga pupuk langka dan mahal bagi petani," ucapnya.