JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan bahwa nilai aset industri jasa keuangan syariah terus mengalami peningkatan secara tahunan (year on year/yoy) hingga Agustus 2024.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara menyatakan, total asetindustri keuangan syariah mencapai Rp 2.742 triliun pada periode tersebut.

"Capaian tersebut meningkat sebesar 12,9 persen dari tahun sebelumnya," ungkap Mirza dalam pertemuan tahunan Dewan Pengawas Syariah 2024 di Jakarta, Jumat (11/10/2024).

Mirza merinci bahwa total aset tersebut terdiri dari beberapa sektor, yaitu aset perbankan syariah sebesar Rp 902 triliun, industri keuangan non-bank syariah sebesar Rp 163 triliun, dan sektor pasar modal syariah yang mencapai Rp 1.676 triliun.

"Perkembangan positif ini menunjukkan bahwa sektor keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional," tuturnya.

Lebih lanjut, Mirza menjelaskan bahwa di sektor perbankan syariah, total aset, dana pihak ketiga (DPK), dan pinjaman yang disalurkan mengalami peningkatan.

Total aset perbankan syariah tercatat meningkat 10,4 persen, dengan DPK mencapai Rp 705 triliun, meningkat 11,4 persen, dan pinjaman sebesar Rp 620 triliun, meningkat 11,6 persen.

"Market share perbankan syariah saat ini adalah 7,33 persen," kata Mirza.

"Dengan adanya penguatan melalui Undang-undang P2SK, diharapkan perbankan syariah akan terus mengalami pertumbuhan positif," sambungnya.

Sementara di bidang pasar modal, aset pasar modal syariah, yang terdiri dari saham syariah, sukuk negara, sukuk korporasi, dan reksadana syariah, tumbuh 9 persen dibandingkan tahun lalu.

"Alhamdulillah saat ini mayoritas saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, termasuk saham syariah, memiliki market share sebesar 53 persen," tutur Mirza.

Selanjutnya, aset di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP) syariah juga mengalami pertumbuhan sebesar 1,2 persen secara tahunan, mencapai Rp 56,3 triliun.

Market share PPDP syariah dibandingkan dengan seluruh aset PPDP konvensional adalah sebesar 2,1 persen.

Sementara itu, di bidang lembaga pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan lainnya (PVML) syariah, piutang pembiayaan syariah tumbuh 9,7 persen dan 21,3 persen. "Dengan market share PVML syariah sekitar 10 persen," ucap Mirza.

Jakarta: Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Deden Firman menegaskan bahwa konsolidasi perbankan syariah memiliki tujuan untuk memperkuat ekosistem perbankan syariah yang efektif, sehat, efisien, berdaya saing, serta memberikan daya dukung bagi perekonomian nasional.

Baca juga: Panduan OJK Bakal Bikin Bank Lebih Tegar Hadapi Gangguan Siber

Hal itu, jelas Deden, sesuai dengan amanah Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang tertuang dalam pasal 68 ayat 2.

“Di dalam UU P2SK sudah diamanatkan mengenai pengembangan dan penguatan industri keuangan syariah, salah satunya melalui konsolidasi,” kata Deden dikutip dari Antara, Sabtu, 24 Agustus 2024.

Sebagai tindak lanjut dari UU tersebut, Deden mengatakan bahwa OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12 Tahun 2023 yang antara lain memuat kebijakan tentang konsolidasi.

Baca juga: OJK Canangkan Gencarkan, Apa Itu?

Deden mengakui, struktur industri perbankan syariah nasional masih belum seimbang. Oleh sebab itu, dibutuhkan struktur yang lebih berkembang salah satunya dengan menghadirkan bank-bank syariah yang lebih besar.
Pertumbuhan tersebut bisa ditempuh secara organik maupun anorganik, sehingga diharapkan perbankan syariah atau secara umum ekonomi syariah dapat berkembang ideal, lebih kuat dan efisien.

"Ending-nya dapat men-support ekosistem ekonomi syariah yang memiliki potensi masih sangat besar,” ujar dia.

OJK miliki road map peta keuangan syariah

OJK, yang merupakan salah satu anggota Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dituntut memiliki road map (peta jalan) keuangan syariah sebagai penopang pengembangan ekonomi syariah untuk jangka pendek, menengah dan panjang. Konsolidasi perbankan syariah melalui spin off unit usaha syariah (UUS) dan merger merupakan bagian dari roadmap tersebut.

Adapun roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia 2024-2027 mencakup Penguatan Struktur dan Ketahanan Industri Perbankan; Akselerasi Digitalisasi Perbankan Syariah; Penguatan Karakteristik Perbankan Syariah; Peningkatan Kontribusi Ekonomi Syariah Terhadap Perkambembangan Nasional; dan Penguatan Pengaturan Perijinan dan Pengawasan Perbankan Syariah.

"Mengacu pada enam pilar tersebut, ke depan kami berharap ada perbankan syariah yang mampu mencapai asset lebih dari Rp100 triliun. Sehingga, persaingan sehat antara bank syariah yang mendorong efisiensi akan tercipta. Dengan begitu, industri keuangan syariah nasional akan lebih kuat menghadapi persaingan global,” kata Deden.

(SAW)