Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) optimistis industri sepatu nasional tetap tumbuh dan mampu berkontribusi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Aprisindo Firman Bakrie mengatakan, target tersebut memungkinkan untuk tercapai selama pemerintah baru memberikan dukungan kebijakan yang kompetitif bagi iklim usaha.

"Saya rasa masih achievable untuk alas kaki, kemarin terganggu Covid-19, perang, sempet rem, tapi kami masih on the track 4,5%. Jadi untuk 8% untuk alas kaki masih memungkinkan," kata Firman saat ditemui di Kantor Kemenperin, dikutip Rabu (23/10/2024).

Dia melihat potensi pasar industri yang berorientasi ekspor saat ini masih terdampak ekonomi global dan kondisi geopolitik. Kendati demikian, Firman masih menargetkan pertumbuhan industri alas kaki mencapai 5% pada 2024.

Untuk mendukung optimisme pengusaha, menurutnya, pemerintah perlu menyelesaikan persoalan makro yang juga menantang bagi tumbuh kembang industri. Beberapa di antaranya seperti pemulihan daya beli masyarakat dan pengetatan impor ilegal.

"Sekarang mah terdampak ekonomi global maupun geopilitik estimasi kami masih tumbuh 5%, kami masih punya potensi besar, walupun kondisi belum baik," jelasnya.

Lebih lanjut, dari sisi ekspor, pihaknya meminta pemerintah untuk membuka akses pasar yang lebih luas utamanya ke pasar nontradisional seperti Afrika dan Eropa.

Sebelumnya, Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko mengatakan, selama 10 tahun terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ekspor alas kaki lndonesia meningkat pesat mencapai 64,5%.

"Meskipun seharusnya selama 1 dekade pertumbuhan ekspor alas kaki bisa mencapai dua kali lipat", ujar Eddy.

Capaian pertumbuhan ekspor 10 tahun terakhir ditopang kinerja pada 2022 yang mencapai US$7,7 miliar atau tumbuh 88% dibandingkan kinerja ekspor pada 2014 sebesar US$4,1 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) memberikan pandangan terkait kinerja industri sepatu, khususnya yang berorientasi ekspor selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko mengatakan selama 10 tahun terakhir kepemimpinan Presiden Jokowi, ekspor alas kaki lndonesia meningkat pesat mencapai 64,5%.

"Meskipun seharusnya selama satu dekade pertumbuhan ekspor alas kaki bisa mencapai dua kali lipat", ujar Eddy, dikutip Rabu (16/10/2024).

Capaian pertumbuhan ekspor 10 tahun terakhir ditopang kinerja pada 2022 yang mencapai US$7,7 miliar atau tumbuh 88% dibandingkan kinerja ekspor pada 2014 sebesar US$4,1 miliar.

Dia meyakini, ekspor Indonesia dapat tumbuh 2 kali lipat apabila pada pertengahan tahun 2022tidak terjadi penurunan global permintaan akibat adanya perang diEropa antara Rusia denganUkraina.

Pertumbuhan ekspor mulai menyusut hingga akhir tahun 2023 lalu, tahun ini pun pihaknya menilaiekspor alas kaki mulai stabil dan diproyeksikan tumbuh positif meskipun masih kecil.

"Estimasi kami pada tahun 2024 ekspor akan mencapai US$6,7 miliar atau tumbuh5% dibandingkan tahun 2023," jelasnya.

Di samping itu, Eddy menilai kinerja ekspor alas kaki dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tak lepas dari sejumlah kebijakan Jokowi yang dinilai berani, meskipun masih terdapat tantangan.

Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan dan Pembangunan infrastruktur secara massif khususnya jalur tol trans jawa menjadigame changerawal yang mampu menahan laju relokasi industri padat karya keluar dari Indonesia.

Menurut dia, PP 78 Tahun 2015 setidaknya berhasil memberikan jaminan keterukuran kenaikan upah minimum karena telah ditetapkan dalam sebuah formula perhitungan.

Tak hanya itu, pembangunan tol trans jawa telah mampu memangkas waktu tempuh antar daerah di Jawa. Hal ini membuka peluang pilihan daerahbaru di Jawa Barat dan Jawa Tengah bahkan hingga ke Jawa Timur sebagai tujuan investasiuntuk industri padat karya.

Lebih lanjut, saat pandemi Covid-19, pemerintah tetap dan masih membuka peluang untuk dapatmelakukan produksi dengan implementasi protokol kesehatan ketat.

Sejumlah Kementerian kemudian menerbitkan sejumlah regulasi pendukungnya, seperti Kementerian Perindustrian yang menerbitkan izin operasionaI dan mobilitas kegiatan industri (IOMKl).

"Sehingga industri orientasi ekspor tetap dapat menjaga komitemen terhadap kebutuhan demand dunia. Bahkan kemudian dapat merebut order dari negara-negara produsen alaskaki yang melakukan lockdown ketat," tuturnya.

Dia juga menyoroti penetapan Undang-undang Cipta Kerja yang salah satunya melakukan deregulasi perundangan bidang ketenagakerjaan.

Pengaturan pada bidang ketenagakerjaan dinilai mampu memberikan daya tarik yang kuat bagi industri alas kaki untuk berinvestasi di lndonesia.

Di sisi lain, meskipun industri alas kaki saat ini sedang berada dalam proses pertumbuhan, namun sejumlah kendala masih menjadi tantangan bagikemajuan investasi industry alas kaki lndonesia.

"Access to market ke pasar utama di Uni Eropa, ekspor Indonesia masih terbebani bea masuk yang tidak kompetitif," jelasnya.

Sebab, negara pesaing lndonesia yaitu Vietnam telah memiliki Free Trade Agreement dengan Uni Eropa, sehingga ekspor mereka bisa mendapatkan bebas tarif bea masuk.Tantangan bahan baku yang kompetitif masih menjadi penghambat dalam peningkatan ekspor alas kaki lndonesia.

Namun, dukungan fasilitas kemudahan impor untuk tujuan ekspor dalam bentuk Kawasan berikat telah mampu untuk memudahkan aksesibilitas terhadap impor bahan baku yang kompetitif untuk industri.

"Sayangnya tidak semua industri dapat mengakses fasilitas Kawasan berikat sehingga industri dalam negeri, khususnya yang merupakan Perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sulit bersaing untuk pasar ekspor dan domestik," tuturnya.

Selain itu permasalahan klasik birokratisasi perizinan usaha juga masih akan menjadihambatan investasi masuk. Kepastian dalam mendapatkan layanan perizinan mulai darikepastian dapat izin, kepastian waktu, kepastian jumlah untuk izin yang berbentuk kuota danbesarnya biaya mendapatkan izin masih menjadi kenadala.

"Misalnya hingga saat ini untukmendapatkan izin lingkungan masih perlu waktu lama bahkan bisa mencapai hingga duatahun dan dengan biaya yang sangat mahal," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sepatu Bata Tbk. (BATA) mencatatkan rugi Rp126,86 miliar sepanjang semester I/2024 seiring dengan pendapatan yang turun.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, BATA mencatatkan rugi bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar Rp126,86 miliar. Rugi ini membengkak 293,71% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp32,34 miliar.

BATA melaporkan penjualan bersih sebesar Rp260,29 miliar sepanjang semester I/2024. Penjualan tersebut turun 22,48% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar Rp335,76 miliar.

Penjualan BATA masih didominasi oleh penjualan domestik pihak ketiga yaitu sebesar Rp259,51 miliar atau setara 99,7% dari total penjualan. Sementara itu penjualan ekspor kepada pihak berelasi tercatat hanya sebesar Rp776,37 juta.

Seiring penjualan yang terkoreksi, beban pokok BATA juga turun 15,76% menjadi Rp166,97 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp198,21 miliar.

Meski begitu, laba kotor perseroan ikut menyusut menjadi sebesar Rp93,32 miliar dibandingkan dengan raihan semester I/2023 sebesar Rp137,54 miliar.

Adapun BATA mencatatkan peningkatan beban keuangan serta biaya usaha.

BATA mencatatkan total liabilitas sebesar Rp490,57 miliar dengan rincian liabiltas jangka pendek sebesar Rp442,44 miliar dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp48,12 miliar.

Adapun ekuitas BATA hingga akhir Juni 2024 tercatat sebesar Rp4,48 miliar susut tajam dibandingkan akhir 2023 senilai Rp131,35 miliar. Adapun total aset BATA mencapai Rp495,05 miliar turun dibandingkan posisi Desember 2023 senilai Rp585,73 miliar.

BATA Tututp Pabrik dan Berhentikan Karyawan

Pada pemberitaan Bisnis Sebelumnya, PT Sepatu Bata Tbk. (BATA) mengumumkan telah menutup pabrik Purwakarta dan memberhentikan karyawannya karena kerugian berulang dan permintaan produk yang turun.

Manajemen BATA dalam laporan keuangan menjelaskan keputusan pemberhentian sejumlah karyawan di pabrik Purwakarta dan penutupan pabrik dilakukan sebagai respons terhadap kerugian yang terus berulang selama empat tahun terakhir serta menurunnya permintaan untuk jenis produk yang diproduksi di pabrik tersebut.

“Karena kondisi-kondisi di atas, Perusahaan telah memutuskan untuk menghentikan produksi di pabrik Perusahaan di Purwakarta pada tanggal 30 April 2024. Keputusan ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris, berdasarkan keputusan sirkuler pada tanggal 29 April 2024,” tulis manajemen, dikutip Jumat (31/5/2024).

Sebagai langkah awal, BATA telah menyelesaikan proses pemutusan kontrak kerja dan membayar pesangon kepada karyawan yang terkena dampaknya sebesar Rp16,7 miliar hingga tanggal 15 Mei 2024.

Dampak finansial dari pemutusan kontrak ini akan dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024.

Selain itu, manajemen sedang mengevaluasi total dampak dari keputusan ini terhadap pelaporan keuangan Grup, menunjukkan keseriusan perusahaan dalam menangani konsekuensi dari langkah.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, SEMARANG -- Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia dengan Uni Eropa (IEU-CEPA) yang sedang didorong Kementerian Perdagangan diyakini bakal membawa dampak positif bagi sektor manufaktur di Jawa Tengah.

Hal tersebut disampaikan oleh Bara Krishna Hasibuan, Staf Khusus Kementerian Perdagangan untuk Perjanjian Perdagangan Internasional, saat meresmikan pabrik milik PT Yih Quan Footwear Indonesia di Kabupaten Batang. Bara menjelaskan bahwa Indonesia telah menjadi produsen alas kaki untuk beberapa jenama internasional, termasuk Nike.

"Saat ini, Indonesia adalah produsen terbesar kedua di dunia untuk produk Nike, menyumbang 30% dari keseluruhan produk yang dipasarkan, hanya kalah dari Vietnam," ungkapnya dikutip Senin (5/8/2024).

Bara menambahkan bahwa tarif impor sepatu dari Vietnam ke Uni Eropa sangat rendah, sementara tarif dari Indonesia masih tinggi, sehingga Indonesia kesulitan berkompetisi dengan Vietnam.

Lewat IEU-CEPA, Bara yakin Indonesia bisa semakin meningkatkan jangkauan pasar untuk produk alas kaki ke Uni Eropa. "Sepatu dari Nike yang dikirim [Vietnam] ke Uni Eropa tarifnya sangat rendah. Sedangkan kita tinggi. Itu yang buat kita susah berkompetisi dengan Vietnam," jelas Bara.

Industri alas kaki di Pulau Jawa, termasuk Jawa Tengah, telah lama menjadi salah satu sektor manufaktur unggulan. Nike, misalnya, memiliki 30 fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Tengah. "Kami berharap tren ini terus tumbuh dan mendorong brand asli Indonesia untuk ekspor. Jika perjanjian IEU-CEPA selesai, kami berharap akan ada lebih banyak pabrik di Indonesia untuk produksi Nike dan brand lainnya," ujar Bara.

Joseph Warren, Managing Director PT Nike Indonesia, menjelaskan bahwa jenama internasional itu telah memiliki tiga fasilitas produksi di Indonesia. "Satu di Salatiga, satu di Brebes, dan pabrik ketiga untuk alas kaki ini di Batang. Kami juga memiliki beberapa pabrik apparel dan equipment di Solo, Jepara, dan Kendal," katanya.

PT Yih Quan Footwear Indonesia merupakan proyek investasi dari kelompok usaha asal Taiwan dan menjadi produsen sepatu untuk beberapa brand internasional seperti Converse, Nike, dan Hoka. Joseph Warren menjelaskan bahwa kerja sama antara PT Nike Indonesia dan PT Yih Quan Footwear Indonesia dilakukan untuk memenuhi permintaan alas kaki global. "Ini merupakan antisipasi dari finalisasi perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Eropa yang membuat Indonesia semakin kompetitif," jelas Joseph Warren kepada wartawan.