Jakarta -

Calon Wakil Gubernur (Cagub) DKI Jakarta Nomor Urut 3 Rano Karno alias Doel berencana akan menggratiskan tarif penggunaan moda transportasi umum di DKI Jakarta untuk 15 golongan masyarakat.

Hal ini disampaikan Rano Karno dalam acara Debat Cagub-Cawagub DKI Jakarta 2024. Menurutnya, langkah ini bisa menjadi salah satu kunci dalam menurunkan inflasi daerah.

"Kita akan memberikan gratis terhadap 15 golongan masyarakat yang bisa menggunakan seluruh transportasi publik yang ada di Jakarta seperti MRT, LRT, Busway, dan JakLingko," kata Rano Karno, di Beach City Internasional Stadium, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

Rano Karno mengatakan, hal ini menjadi bagian dari rencana besar pengembangan transportasi di Jakarta. Selain itu ke depan, pihaknya juga berencana untuk mengembangkan Transjabodetabek, menambah rute, sertajumlah transportasi publik seperti bus.

"Transjabodetabek, kita akan lakukan pembuatan transportasi untuk jarak 500 meter dari rumah, dijangkau transportasi publik, menambah rute dan jumlah bus. Headway harus dilakukan 3 menit," ujarnya.

Strategi lainnya ialah melalui pembentukan super apps Jakarta Kini (JAKI) untuk mendekatkan pelayanan public kependudukan, pengaduan, sampai perizinan dalam satu genggaman dan tanpa pungutan liar (pungli).

Berikutnya, Cagub Nomor Urut 3 ini juga membidik optimalisasi pembangunan hunian berbasis transit oriented development (TOD) menjadi strategi kedua untuk menekan inflasi.

Selanjutnya ialah melahirkan Jakarta jernih dengan air bersih dan sanitasi menuju layanan perpipaan hingga 100%. Lalu strategi terakhir dalam mengendalikan inflasi ialah dengan menciptakan pangan murah.

"Kita harus menciptakan pangan murah seperti saya sampaikan tadi. Dan kita juga harus memperpendek rantai pasok dengan sistem contract farming," kata dia.

Dikutip dari situs web Jakarta Smart City, ada 15 golongan penerima layanan Gratis Transjakarta. Berikut adalah rinciannya.

Penerima Layanan Gratis dengan kartu Jakcard Combo meliputi golongan-golongan berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya;
2. Tenaga Kontrak yang bekerja di Pemprov DKI;
3. Pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP);
4. Karyawan Swasta tertentu/Pekerja (Gaji sesuai UMP melalui Bank DKI);
5. Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa;
6. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Sementara itu, berikut penerima Layanan Gratis dengan TJ Card:

1. Lanjut usia 60 tahun ke atas (lansia);
2. Penyandang disabilitas;
3. Anggota Veteran Republik Indonesia;
4. Penerima Raskin (pemilik Kartu Keluarga Sejahtera);
5. Penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu;
6. Pengurus masjid (marbot);
7. Pendidik dan tenaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Larva monitor;
9. Anggota TNI/Polri.

(shc/rrd)

Jakarta -

Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dan kegiatan nasional, termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan publik. Seluruh warga negara dan badan usaha yang memenuhi syarat diwajibkan membayar pajak.

Selain itu, pemerintah turut memungut retribusi sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Namun retribusi tidaklah sama dengan pajak, jadi apa perbedaan keduanya? Simak bedanya pajak dan retribusi di bawah ini.

Perbedaan Pajak dan Retribusi

Meski sama-sama sumber pendapatan negara, pajak dan retribusi berbeda. Dikutip dari buku Administrasi Pajak oleh Binti Chomsiatin dan Dasar-Dasar Hukum Pajak karya Moh. Taufik, berikut sederet perbedaannya:

1. Subjek Pajak dan Retribusi

Pajak berlaku bagi semua warga negara dan badan usaha yang memenuhi kriteria, tanpa memandang latar belakang pribadi atau status sosial. Berdasarkan prinsip ini, tiap-tiap orang atau badan yang berada dalam kondisi serupa maka dikenakan kewajiban pajak yang sama.

Sementara retribusi lebih khusus, sebab kewajibannya hanya ditujukan kepada orang tertentu yang menggunakan fasilitas atau jasa yang disediakan negara.

2. Sifat Pemungutan

Pemungutan pajak bersifat yuridis, disandarkan pada dasar hukum jelas berupa undang-undang yang disahkan oleh badan legislatif. Sehingga pembayarannya bersifat wajib dan memaksa lantaran diatur oleh hukum.

Pemerintah memiliki wewenang untuk menegakkan pemungutan pajak. Karena itu, jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya alias enggan membayar maka akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai mekanisme yang berlaku.

Di sisi lain, retribusi bersifat ekonomis. Bagi orang yang memanfaatkan jasa tertentu dari pemerintah, diharuskan membayar retribusi. Sementara mereka yang tidak menggunakannya maka tidak akan ditagih pembayaran.

3. Manfaat yang Diperoleh

Subjek tidak merasakan manfaat langsung dari pemungutan pajak. Sebab pajak dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan negara.

Namun wajib pajak akan mendapatkan manfaat secara tidak langsung. Karena nantinya pajak akan digunakan, antara lain untuk mengadakan sarana dan prasarana publik yang dapat dinikmati semua orang seperti jalan, pasar, pendidikan, layanan kesehatan, serta fasilitas umum lainnya.

Sedangkan pembayar retribusi akan memperoleh manfaat langsung yang senilai dengan apa yang mereka bayarkan. Manfaat yang dirasakan di sini berupa layanan, jasa, atau fasilitas tertentu yang ditawarkan negara.

4. Lembaga Pemungut

Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik melalui pemerintah pusat maupun daerah. Adapun retribusi umumnya dikumpulkan oleh pemerintah daerah saja.

Contoh Pajak dan Retribusi

Agar lebih memahami kedua sumber pendapatan negara ini, berikut contoh pajak dan retribusi:

Contoh Pajak

Jenis pajak yang secara berkala dibayarkan, contohnya pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor (PKB), dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Dengan membayar sederet pajak tersebut, warga negara bisa dibilang tidak mendapatkan apapun. Namun secara tidak langsung, masyarakat sudah membantu pemasukan negara yang nantinya diperuntukkan dalam penyediaan sarana dan prasarana serta pelayanan pemerintah.

Contoh Retribusi

Contoh retribusi yang kerap dipungut, seperti: retribusi kebersihan dengan membayar jasa tukang sampah, retribusi area parkir berupa karcis kendaraan, retribusi tempat rekreasi berupa tiket masuk ke objek wisata.

Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perorangan maupun umum

Nah, itu tadi perbedaan pajak dan retribusi beserta masing-masing contohnya. Semoga dapat dipahami!

(azn/inf)

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan masih mengkaji besaran penetapan tarif awal cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang disebut-sebut 2,5 persen.

Adapun Kemenkeu membidik target cukai MBDK sebesar Rp3,8 triliun pada 2025, lebih kecil dari target tahun 2024 yang mencapai Rp4,3 triliun.

?Kenapa kok lebih rendah? Kemarin kami setelah berdiskusi dengan DPR melihat penerapan cukai MBDK ini tentunya harus dikaji sesuai perkembangan perekonomian," ujar Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Ditjen Bea Cukai M. Aflah Farobi dalam media gathering APBN 2025 di Anyer, Kamis (26/9/2024).

Aflah menegaskan target pendapatan sektor MBDK ini dibuat dengan simulasi tarif 2,5 persen. Usulan itu didapatkan setelah berdiskusi dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI.

?Kemarin ada masukan tarif 2,5 persen. Namun karena masih proses pengkajian, tarif 2,5 persen masuk ke kajian kita jadi belum kita putuskan,? kata Aflah.

Kemudian Aflah juga belum bisa berbicara banyak terkait produk apa saja yang akan terkena cukai ini. Baik persoalan tarif maupun produk tersebut akan dibahas lebih lanjut dikaitkan dengan kebijakan pemerintahan baru di bawah Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

?2,5 persen masuk ke kajian kita jadi belum kita putuskan. Ini pengaruh nantinya bagaimana policy pemerintah baru. Jadi mengenai tarif, apa yang akan dikenakan masih intensif dikaji," ujar Aflah.

Sudah setahun, Peraturan Presiden (Perpres) No 76/2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 mencantumkan target cukai MBDK senilai Rp4,39 triliun. Pada realisasinya, cukai MBDK gagal diimplementasikan tahun ini dan bergulir pada tahun depan.

SAYA ingin mengawali tulisan ini dari bait-bait lagu God Bless,Balada Sejuta Wajah, yang liriknya ditulis oleh Theodore KS Hutagalung. Lagu ciptaan Ian Antono itu berbicara para manusia urban yang resah karena impitan ekonomi. Lirik lagu itu senapas dengan kondisi kelas menengah kita, kini.

Theodore KS menulis:

'Denyut di jantungmu kota
Pusat gelisah dan tawa
Dalam selimut debu dan kabut
Yang hitam kelam warnanya
Sejuta janjimu kota
Menggoda wajah-wajah resah
Ada di sini dan ada di sana
Menunggu di dalam tanya
Tanya
Mengapa semua berkejaran dalam bising?
Mengapa oh mengapa
Sejuta wajah engkau libatkan
Dalam himpitan kegelisahan?
Adakah hari esok makmur sentosa
Bagi wajah-wajah yang menghiba?
Sejuta janjimu kota
Menggoda wajah-wajah resah
Ada di sini dan ada di sana
Menunggu di dalam tanya.'

Pertanyaan paling krusial dari lirik itu, jika dihubungkan dengan kondisi kelas menengah hari ini, ialah: 'apakah hari esok makmur sentosa bagi wajah-wajah yang mengiba?' Sikap skeptis, cenderung pesimistis, memang menggelayuti kelas menengah kita, hari-hari ini. Rupa-rupa impitan membuat jumlah mereka menciut dalam kurun lima tahun terakhir, dari 57,3 juta orang pada 2019 menjadi 47,8 juta orang. Lebih dari 9 juta orang kelas menengah itu turun kelas menjadi kaum MKM (menuju kelas menengah). Beragam musabab, dari soal global hingga masalah domestik, membuat mereka gagal bertahan, alih-alih naik kelas. Pandemi covid-19 diyakini menjadi penyebab utama. Residunya terasa hingga kini. Banyak pabrik bangkrut. PHK merajalela. Pekerjaan formal menyusut, tinggal sekitar 40%. Sisanya, 'berkejaran dalam bising' di trek pekerjaan informal yang serbatidak pasti.

Realisasi investasi memang naik. Namun, kebanyakan investasi itu padat modal. Nilai investasi saat ini tidak sama lagi ketimbang masa lampau dalam soal penyerapan tenaga kerja. Saat ini, investasi yang padat modal itu tidak terlalu banyak lagi menyerap tenaga kerja.

Maka itu, para kelas menengah, baik yang masih bertahan maupun yang sudah turun kelas, berada pada impitan kegelisahan yang sama. Uang mereka kian hari kian menipis. Sialnya, aksi 'mantab' (makan tabungan) itu bukan dipakai untuk memenuhi kebutuhan sekunder, apalagi tersier, lazimnya kelas menengah, melainkan 'mantab' demi membeli bahan pokok dan membayar cicilan.

Impitan bakal kian menjadi-jadi bila pemberlakuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 jadi direalisasikan. Maka itu, pelemahan ekonomi sudah di ambang pintu. Pasalnya, penaikan itu akan kian menekan daya beli masyarakat dan berpeluang menghambat tingkat konsumsi rumah tangga. 'Bisa-bisa perekonomian kita bakal terkontraksi lagi', begitu hasil analisis para ahli ekonomi negeri ini.

Hasil analisis Indef sejalan dengan analisis itu. Argumen itu dilandaskan pada hitungan Indef tiga tahun lalu mengenai wacana penaikan tarif PPN menjadi 12,5%. Hasilnya, didapati pendapatan riil masyarakat akan menurun, konsumsi rumah tangga tersendat dan bermuara pada pelambatan pertumbuhan ekonomi.

Karena sifatnya yang melekat pada objek barang dan jasa, penaikan tarif PPN tidak hanya menambah beban di golongan masyarakat tertentu. Kelompok miskin, menengah, dan atas, semua terkena dampak. Itu yang mengkhawatirkan lantaran masyarakat miskin dan menengah juga memikul beban kenaikan harga yang sama dengan masyarakat kaya.

Jika demikian, mengapa kebijakan fiskal seperti itu tidak ditinjau dan dikaji lebih lanjut oleh pemerintah? Apakah data-data dan hasil analisis dari para cerdik cendekia tidak ada gunanya? Saat ini, kemampuan konsumsi masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, sudah berada dalam tekanan hebat.

Bila skenario penaikan tarif PPN tetap dilaksanakan, pendapatan masyarakat akan turun, pendapatan riil turun, dan konsumsi masyarakat jelas turun. Situasi itu tidak hanya terjadi pada masyarakat perkotaan, tapi juga perdesaan.

Memang sudah muncul kebijakan lanjutan berupa pemberian insentif pajak sektor properti. Insentif itu berupa PPN sektor properti yang ditanggung pemerintah (singkatan resminya PPN DTP). Beleid itu dimaksudkan untuk mendongkrak sektor properti yang banyak dibutuhkan kelas menengah. Akan tetapi, kini, kebijakan itu diyakini tidak banyak menolong kelas menengah.

Apa pasal? Karena, ya, seperti banyak saya tulis di alinea sebelumnya: kelompok masyarakat kelas menengah kita tidak memiliki cukup uang. Boro-boro untuk kredit rumah, untuk meng-cover kebutuhan harian saja mereka mulai kelimpungan. Maka itu, beleid PPN DTP sektor properti itu dinilai hanya akan menolong segelintir kelas menengah. Sebagian besar kelas menengah tetap saja ngos-ngosan.

Sejumlah kalangan pun mengusulkan agar ada kebijakan yang lebih progresif. Misalnya, kebijakan moneter dari Bank Indonesia melalui pemangkasan suku bunga acuan, BI rate yang saat ini masih relatif tinggi, 6,25%. Apalagi momentumnya cukup tersedia. Penurunan itu akan membuat sektor riil menggeliat, bahkan bisa ekspansif. Dampak lanjutannya, ada ruang untuk memupuk kembali daya beli.

Parade kebijakan kombinasi fiskal dan moneter yang progresif itu akan membuat badai yang menerjang kelas menengah cepat berlalu. Agar tidak selalu muncul pertanyaan: 'adakah hari esok makmur sentosa bagi wajah-wajah yang mengiba?'

SEMARANG, iNews.id – Kasus kematian dr Aulia Risma Lestari, mahasiswa PPDS Anestesi Undip Semarang karena bullying mengungkap fakta baru. Fakultas Kedokteran Undip mengakui terjadinya pungutan uang terhadap mahasiswa PPDS Anestesi yang dilakukan dokter senior.

Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Undip dr Yan Wisnu Prajoko mengungkapkan, mahasiswa PPDS diminta senior membayar iuran berkisar natara Rp20 juta hingga Rp40 juta.

Pungutan dibebankan kepada mahasiswa baru, waktunya selama 6 bulan atau 1 semester. Dia mengatakan pungutan disebabkan kesalahan sistem kerja yang berat, pungutan dari para junior digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri termasuk para senior mereka selama menjalani PPDS di RSUP dr Kariadi.  

“Untuk gotong royong konsumsi, tapi nanti ketika sudah semester 2 (tidak lagi), gantian yang semester 1 (yang iuran), terus begitu,” kata dr. Yan Wisnu di Undip, Jumat (13/9/2024).

Uang itu, selain digunakan untuk makan, ternyata juga digunakan untuk membayar operasional lainnya, mulai dari bayar kos di dekat RSUP dr Kariadi hingga sewa mobil. Mereka yang iuran berasal dari 7 hingga 11 mahasiswa semester 1.  

“Mereka menyampaikan ke tim investigasi seperti itu, temuan yang signifikan itu,” katanya.  

Dia mengakui iuran terbesar ada di prodi anestesi. Di prodi lain, ada iuran seperti itu namun tidak sebesar di anestesi. Dia menjelaskan, apapun alasannya iuran itu, pungutan seperti itu tidak bisa dibenarkan.

“Saya sampaikan, di balik rasionalisasi apapun orang luar melihatnya kurang tepat. Jadi perundungan tidak selalu penyiksaan, tetapi by operationalnya ya, konsekuensi dari pekerjaan mereka,” ujar Yan Wisnu.  

Hal sama juga dikatakan Direktur Layanan Operasional RSUP dokter Kariadi, Mahabara Yang Putra. Dia berkomitmen akan melakukan pembenahan sistem pendidikan di internal masing-masing. Undip dan RSUP Kariadi juga mempercayakan hasil penyelidikan kepada Polda Jawa Tengah.

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pungutan pajak dari kegiatan usaha ekonomi digital sebesar Rp 25,88 triliun sampai dengan Juni 2024.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mengatakan, pungutan tersebut berasal dari pungutan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 20,8 triliun, pajak kripto Rp 798,84 miliar, pajak fintech lending Rp 2,19 triliun.

"Serta pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) sebesar Rp 2,09 triliun," kata dia, dalam keterangannya, dikutip Selasa (23/7/2024).

Dwi merinci, dari kegiatan PMSE pemerintah telah menunjuk 172 pelaku usaha untuk menjadi pemungut PPN, di mana tidak terdapat penunjukan, pembetulan/perubahan data maupun pencabutan pemungut PPN PMSE.

Dari kegiatan PMSE, pemerintah telah menghimpun PPN sebesar Rp 731,4 miliar pada 2020, kemudian Rp 3,90 triliun pada 2021, lalu Rp 5,51 triliun pada 2022, selanjutnya Rp 6,76 triliun pada 2023, dan pada tahun ini sebesar Rp 3,89 triliun.

Kemudian, dari pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp 798,84 miliar sampai Juni lalu, terdiri dari penerimaan tahun 2022 sebesar Rp 246,45 miliar, penerimaan sebesar Rp 220,83 miliar pada tahun 2023, dan Rp 331,56 miliar penerimaan pada 2024.

"Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp 376,13 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp 422,71 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger," kata Dwi.

Pajak fintech (P2P lending) yang nilainya telah mencapai Rp 2,19 triliun terdiri dari penerimaan pajak Rp 446,40 miliar penerimaan pada 2022, Rp 1,11 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp 635,81 miliar penerimaan tahun 2024.

Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp 732,34 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp 270,89 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp 1,19 triliun.

Sementara itu, penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan pajak SIPP secara rinci terdiri dari penerimaan tahun 2022 sebesar Rp 402,38 miliar, sebesar Rp 1,1 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp 572,17 miliar penerimaan tahun 2024.

Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh sebesar Rp 141,23 miliar dan PPN sebesar Rp 1,95 triliun.

"Pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, dan pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah," ucap Dwi.

TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) berharap pengaturan baru soal pengelolaan pungutan ekspor kakao dan kelapa oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dapat efektif sesuai dengan tujuannya.

Ketua Umum GAPMMI Adhi S. Lukman mengatakan, industri berharap pengaturan ini mampu menjamin ketersediaan bahan baku dan mendorong penghiliran atau hilirisasi.

“GAPMMI mengapresiasi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang telah menginisiasi pembentukan kelembagaan kakao dan kelapa ini. Kami berharap, pengaturan ini bisa menjamin ketersediaan bahan baku serta mendorong hilirisasi sesuai program pemerintah," kata Adhi dalam keterangan resmi pada Selasa, 16 Juli 2024.

Adhi meyakini, pengelolaan dana pungutan ekspor kakao dan kelapa akan memperkuat sektor hulu. "Sehingga pertumbuhan sektor hulu bisa mendukung pesatnya pertumbuhan sektor hilir."

GAPMMI yang beranggotakan 475 anggota industri skala besar, menengah, hingga kecil meminta agar pengaturan baru tersebut dapat dibahas bersama. Adhi menekankan, program penghiliran perlu dikedepankan dan ketersediaan bahan baku bagi industri makanan-minuman perlu dijamin. "Serta tidak menimbulkan tambahan beban bagi industri,” kata dia.

Sebelumnya, Kemenperin menginisiasi kelembagaan kakao dan kelapa. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, rapat tersebut menyepakati pengelolaan kakao dan kelapa dilimpahkan ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melalui pembentukan dua kedeputian baru. Keduanya adalah Deputi Kakao dan Deputi Kelapa.

Tiga tujuan utama pembentukannya adalah menjamin ketersediaan bahan baku industri, menjaga kelangsungan industri dan daya saing, serta meningkatkan nilai tambah. Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga telah melaksanakan rapat terbatas mengenai ini di Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.

Penghimpunan dana tetap dilakukan melalui skema pungutan ekspor yang dikelola langsung oleh BPDPKS. ”BPDPKS sudah mempunyai dana besar yang bisa dipakai untuk sektor kakao dan kelapa, sehingga bisa berjalan segera,” kata Agus Gumiwang dalam keterangan resmi pada Rabu.

Agus Gumiwang menjelaskan, Indonesia pernah menduduki peringkat ke-3 sebagai negara penghasil biji kakao hingga tahun 2015. Namun, kini Indonesia berada pada peringkat ke-7. Dari sisi industri, Indonesia sejauh ini menjadi salah satu produsen dan pengekspor ke-4 produk olahan kakao di dunia pada 2023.

Selama rentang 2015-2023, produksi kakao Indonesia menurun sebesar 8,3 persen per tahun. Impor pun meningkat dari 239.377 ton menjadi 276.683 ton. Menurut Agus Gumiwang, pertumbuhan industri pengolahan kakao belum dibarengi dengan ketersediaan bahan baku, sehingga sembilan dari 20 perusahaan berhenti beroperasi. "Industri pengolahan kakao saat ini harus mengimpor 62 persen bahan baku biji kakao," katanya.

Di samping itu, penghiliran kelapa masih terbatas karena pemanfaatan bahan baku yang belum optimal dan masih adanya ekspor kelapa bulat. Hal ini, kata Agus Gumiwang, mengakibatkan utilisasi industri pengolahan kelapa masih sekitar 55 persen. "Indonesia memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan global, sehingga masih terdapat ruang peningkatan hilirisasi kelapa yang sangat besar."

TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) berharap pengaturan baru soal pengelolaan pungutan ekspor kakao dan kelapa oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dapat efektif sesuai dengan tujuannya.

Ketua Umum GAPMMI Adhi S. Lukman mengatakan, industri berharap pengaturan ini mampu menjamin ketersediaan bahan baku dan mendorong penghiliran atau hilirisasi.

“GAPMMI mengapresiasi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang telah menginisiasi pembentukan kelembagaan kakao dan kelapa ini. Kami berharap, pengaturan ini bisa menjamin ketersediaan bahan baku serta mendorong hilirisasi sesuai program pemerintah," kata Adhi dalam keterangan resmi pada Selasa, 16 Juli 2024.

Adhi meyakini, pengelolaan dana pungutan ekspor kakao dan kelapa akan memperkuat sektor hulu. "Sehingga pertumbuhan sektor hulu bisa mendukung pesatnya pertumbuhan sektor hilir."

GAPMMI yang beranggotakan 475 anggota industri skala besar, menengah, hingga kecil meminta agar pengaturan baru tersebut dapat dibahas bersama. Adhi menekankan, program penghiliran perlu dikedepankan dan ketersediaan bahan baku bagi industri makanan-minuman perlu dijamin. "Serta tidak menimbulkan tambahan beban bagi industri,” kata dia.

Sebelumnya, Kemenperin menginisiasi kelembagaan kakao dan kelapa. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, rapat tersebut menyepakati pengelolaan kakao dan kelapa dilimpahkan ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melalui pembentukan dua kedeputian baru. Keduanya adalah Deputi Kakao dan Deputi Kelapa.

Tiga tujuan utama pembentukannya adalah menjamin ketersediaan bahan baku industri, menjaga kelangsungan industri dan daya saing, serta meningkatkan nilai tambah. Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga telah melaksanakan rapat terbatas mengenai ini di Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.

Penghimpunan dana tetap dilakukan melalui skema pungutan ekspor yang dikelola langsung oleh BPDPKS. ”BPDPKS sudah mempunyai dana besar yang bisa dipakai untuk sektor kakao dan kelapa, sehingga bisa berjalan segera,” kata Agus Gumiwang dalam keterangan resmi pada Rabu.

Agus Gumiwang menjelaskan, Indonesia pernah menduduki peringkat ke-3 sebagai negara penghasil biji kakao hingga tahun 2015. Namun, kini Indonesia berada pada peringkat ke-7. Dari sisi industri, Indonesia sejauh ini menjadi salah satu produsen dan pengekspor ke-4 produk olahan kakao di dunia pada 2023.

Selama rentang 2015-2023, produksi kakao Indonesia menurun sebesar 8,3 persen per tahun. Impor pun meningkat dari 239.377 ton menjadi 276.683 ton. Menurut Agus Gumiwang, pertumbuhan industri pengolahan kakao belum dibarengi dengan ketersediaan bahan baku, sehingga sembilan dari 20 perusahaan berhenti beroperasi. "Industri pengolahan kakao saat ini harus mengimpor 62 persen bahan baku biji kakao," katanya.

Di samping itu, penghiliran kelapa masih terbatas karena pemanfaatan bahan baku yang belum optimal dan masih adanya ekspor kelapa bulat. Hal ini, kata Agus Gumiwang, mengakibatkan utilisasi industri pengolahan kelapa masih sekitar 55 persen. "Indonesia memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan global, sehingga masih terdapat ruang peningkatan hilirisasi kelapa yang sangat besar."

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno buka suara menanggapi temuan pungli oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di kawasan wisata Raja Ampat dengan nilai mencapai Rp18,25 miliar per tahun. Menurutnya, aksi pungli tersebut harus ditindak tegas.

Menteri Sandiaga mengungkapkan, bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) merupakan sektor yang memerlukan integritas. Dengan begitu, agar sektor parekraf bisa maju maka dibutuhkan kepercayaan antara pelaku dan juga wisatawan.

"Itu harus ditindak tegas karena parekraf itu adalah urusan integritas. Jadi kami harapkan segera ditindaklanjuti, kalau ada tindak pidana korupsi, kekerasan, atau hal hal melanggar hukum itu harus segera dibawa ke ranah hukum," katanya dalam agenda penandatanganan MoU antara Kemenparekraf dengan PT Samuel Sekuritas, Rabu (10/7/2024).

Menparekraf mengimbau masyarakat setempat untuk memastikan reputasi destinasi wisata lokal agar perekonomian terus berjalan. Ia kemudian mencontohkan wisata Bali yang terus eksis sampai saat ini karena narasi positif yang dijaga.

"Bali itu sampai sekarang masih jadi top of mind karena kita bekerja keras seluruh pihak. Baik dari masyarakat untuk menjaga narasi yang positif sehingga Bali ini adalah destinasi berbasis budaya, berkearifan lokal, yang menjadi destinasi unggulan," ujar Menparekraf.

"Saya yakin ini hanya satu atau dua oknum, bukan masyarakat Raja Ampat yang saya kenal, saya cukup rutin ke Raja Ampat," lanjutnya.

Untuk diketahui, KPK menerima adanya laporan dari pelaku usaha tentang beberapa permasalahan di lapangan saat bertandang ke Raja Ampat. Permasalahan tersebut meliputi pungutan liar oleh oknum masyarakat kepada wisatawan hotel.

Ironisnya, Setiap kali kapal wisatawan menuju lokasi diving, terdapat oknum masyarakat yang memungut biaya yang mencapai Rp100 ribu - Rp1 juta per kapal.

"Di wilayah Wayag sendiri, minimal ada 50 kapal datang, sehingga potensi pendapatan dari pungutan liar ini mencapai Rp 50 juta per hari dan Rp18,25 miliar per tahun," kata Kepala Satgas Direktorat Koordinasi Supervisi (Korsup) KPK, Dian Patria.

Tak hanya itu, KPK juga mendapat laporan adanya pungutan liar berupa pembayaran tanah yang ditagih oknum masyarakat kepada hotel yang berdiri di pulau-pulau, serta ketidakjelasan regulasi terkait pengelolaan sampah hotel.

JAKARTA - Penerapan gerbang otomatis (auto gate) di pelabuhan -pelabuhan milik PT Pelindo (Persero) akan selesai pada tahun 2024. Sejak awal tahun, Pelindo secara bertahap menerapkan gerbang otomatis di 29 pelabuhan.

?Dengan otomatisasi gerbang, pembayaran yang sebelumnya dilakukan secara tunai berubah menjadi non tunai (cashless),? ungkap Direktur Pengelola PT Pelindo (Persero), Putut Sri Muljanto di Jakarta.

Pada tahun 2023, Pelindo telah mengimplementasikan gerbang otomatis di 13 pelabuhan di Indonesia, menyusul 5 pelabuhan yang sudah menerapkan sistem cashless sebelumnya, yaitu Banten, Tanjung Pandan, Sunda Kelapa, Banjarmasin dan Gresik, serta 12 Pelabuhan yang sebagian besar berada di wilayah Indonesia Timur.

Pelabuhan yang mengoperasikan gerbang otomatis pada 2023 di antaranya Tanjung Pinang (Kepulauan Riau) di Regional 1; Pangkal Balam (Bangka-Belitung), Jambi, Panjang (Lampung), dan Pontianak (Kalimantan Barat) di Regional 2. Selain itu ada pelabuhan Celukan Bawang dan Benoa di Bali, Lembar di Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kupang di Nusa Tenggara Timur (NTT) di Regional 3.

Lebih lanjut diterangkan terkait dengan perluasan pengoperasian gerbang otomatis. Mulai Juli 2024 hingga akhir tahun, katanya, Pelindo akan mengoperasikan gerbang otomatis di empat pelabuhan di Regional 1, tiga pelabuhan di Regional 2, empat belas pelabuhan di Regional 3 dan delapan pelabuhan di Regional 4.

Dengan demikian sampai akhir 2024 ditargetkan 59 pelabuhan mengoperasikan gerbang otomatis. Empat pelabuhan yang akan mengoperasikan gerbang otomatis di Regional 1 yaitu Gunung Sitoli, Sibolga, Tanjung Balai Asahan, dan Lhokseumawe.

Tiga Pelabuhan di Regional 2 yaitu Cirebon, Bengkulu, dan Palembang. Lalu 14 Pelabuhan berada di wilayah Regional 3 mulai dari Pelabuhan Tanjung Intan di Cilacap, Jawa Tengah, Tanjung Tembaga di Probolinggo, Jawa Timur, Waingapu (Sumba), Maumere (Flores) di NTT, Bima, Ende-Ippi, Kalabahi, Labuan Bajo, Kotabaru, Batulicin, Sampit, Kalianget, Tegal, dan Tanjung Wangi.

Hingga akhir tahun, gerbang otomatis juga akan dioperasikan di delapan pelabuhan di Regional 4, yakni Manokwari, Jayapura, Biak, Fakfak, dan Merauke di Papua, Tolitoli dan Pantoloan di Sulawesi Tengah, serta Gorontalo.

Menurut Putut, pengoperasian gerbang otomatis dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan trafik kendaraan di pelabuhan yang akan diterapkan sistem autogate. ?Kita juga melihat hasil evaluasi atas penerapan autogate di pelabuhan-pelabuhan terdahulu yang dapat dijadikan best practices,? kata Putut.

Selain bertujuan melakukan standardisasi operasi pelabuhan, kata Putut, gerbang otomatis juga untuk mewujudkan pelabuhan yang bersih dari pungutan liar (pungli) .