Provinsi Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 1,73% secara year to year (y-on-y) pada September 2024. Hal ini masih dipicu oleh kenaikan berbagai harga komoditas, termasuk harga beras.

Kepala BPS Jatim Dr Ir Zulkipli mengatakan, perkembangan harga berbagai komoditas pada September 2024 secara umum menunjukkan kenaikan.

Sebagaimana pengamatan BPS dari kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang terjadi di 11 kabupaten/kota.

"Terjadi inflasi y-on-y sebesar 1,73 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,40 pada September 2023 menjadi 106,21 pada September 2024," ujar Zulkipli dalam keterangan resminya, Rabu (3/10/2024).

Indeks kelompok pengeluaran yang dominan memberikan andil inflasi y-on-y kali ini antara lain kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang menyumbang 2,33 persen dari total IHK.

Beberapa komoditas yang mendominasi penyumbang inflasi antara lain beras sebesar 0,24 persen; Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 0,09 persen; kopi bubuk dan gula pasir masing-masing 0,06 persen; dan minyak goreng sebesar 0,05 persen.

Sementara itu jika ditinjau dari cakupan kabupaten/kota, inflasi tertinggi masih terjadi di Kabupaten Sumenep dan inflasi terendah yakni di Kota Kediri.

"Inflasi tertinggi sebesar 2,45 persen terjadi di Sumenep dengan IHK sebesar 108,58 dan inflasi terendah terjadi di Kota Kediri sebesar 0,88 persen dengan IHK sebesar 105,37," ujar Zulkipli.

Kendati demikian, inflasi year-on-year pada September 2024 ini mengalami penurunan jika dibandingkan periode sebelumnya. Seperti pada Agustus 2024 yang inflasinya sebesar 2,05% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 106,34.

Video: Respons Jokowi soal Beras RI Disebut Paling Mahal di Asia Tenggara

Video: Respons Jokowi soal Beras RI Disebut Paling Mahal di Asia Tenggara

Bisnis.com, MALANG — Upaya pengendalian inflasi ada tantangan berupa penurunan luas lahan dan anomali cuaca sehingga perlu terus dicermati.

Kepala Departemen Regional Bank Indonesia, Arief Hartawan, menyampaikan wilayah Jawa berperan strategis sebagai sentra produksi pangan utama nasional seperti beras, aneka cabai, dan bawang merah.“Inflasi tahunan wilayah Jawa pada periode Juli 2024 tercatat sebesar 2,10% (yoy), masih di bawah inflasi nasional yang sebesar 2,13% (yoy), dan tetap terjaga dalam kisaran target 2,5±1% (yoy),” katanya dalam keterangan resminya, Kamis (15/8/2024).

Pernyataannnya itu disampaikan pada Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Semarang, Rabu (14/8/2024).

Berdasarkan data BPS, kata dia, penurunan luas lahan pertanian di Indonesia mencapai sekitar 238 ribu ha, dan sekitar 60%-nya terjadi di wilayah Jawa. Kondisi ini perlu diatasi dengan sinergi dan pemanfaatan data terintegrasi seperti yang dihasilkan aplikasi SENOPATI dan SEMAR, untuk memetakan lahan-lahan potensial, merumuskan strategi penguatan hilirisasi, dan keseimbangan pasokan sehingga ketahanan pangan yang berkelanjutan dapat terwujud.

Dia menegaskan, Bank Indonesia meyakini sinergi dan kolaborasi dari seluruh TPID di wilayah Jawa maupun nasional yang adaptif dan inovatif, mampu mewujudkan stabilitas inflasi yang terjaga sesuai target inflasi pada rentang 2,5%±1%.

Upaya pengendalian inflasi yang ditempuh Bank Indonesia bersama Pemerintah, dia menilai, masih menghadapi berbagai tantangan antara lain peningkatan alih fungsi lahan, anomali cuaca akibat La Nina, disparitas rantai pasok, dan berbagai risiko global.

Merespons hal tersebut, kata dia, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah menyelenggarakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) wilayah Jawa Tahun 2024 dengan fokus digitalisasi sebagai program unggulan pengendalian inflasi daerah dalam bentuk aplikasi Sistem Pemantauan Pasokan dan Harga Pangan untuk Jawa yang Terkendali (SENOPATI) dan dashboard Sistem Pengelolaan Transaksi Keuangan Badan Usaha Milik Petani/Daerah (BUMP/BUMD) dengan nama SEMAR.

Aplikasi SENOPATI ditujukan untuk membangun konektivitas data dan informasi guna memantau produksi dan harga pangan secara real-time. Sementara aplikasi SEMAR akan mengoptimalkan manajemen keuangan petani dan efektivitas rantai pasok komoditas pangan.

Kedua aplikasi tersebut diharapkan dapat memperkuat manajemen usaha tani BUMD dan BUMP, optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) serta hilirisasi pangan. Program unggulan ini dicanangkan dalam GNPIP wilayah Jawa dengan tema "Memperkuat Sinergi Pengendalian Inflasi guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas", di Semarang, Rabu(14/8/2024).

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan. mengapresiasi langkah sinergi dan kolaborasi TPID Wilayah Jawa yang berfokus dalam penanganan inflasi pangan.Namun demikian, ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah masih menjadi tantangan utama dalam stabilisasi harga pangan.

Optimalisasi produktivitas perlu didorong dengan langkah-langkah quick win seperti program IP 300 untuk komoditas padi, penggunaan Proliga Cabai untuk komoditas aneka cabai, dan true shallot seed (TTS) untuk bawang merah diyakini dapat memitigasi dampak anomali cuaca pada ketersediaan pasokan.

Ada beberapa program penguatan produktivitas pangan lain juga diusung dalam gelaran GNPIP wilayah Jawa seperti fasilitasi bantuan sarana prasarana kepada 28 gapoktan/pelaku usaha di wilayah Jawa dan program dukungan pembiayaan. Sebanyak 13 KAD baru intra Jawa berhasil disepakati malelui peningkatan peran BUMD/BUMP yang pada gilirannya BUMP/BUMD tersebut diharapkan dapat mendorong nilai tambah komoditas pangan melalui program hilirisasi.(K24)