IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, masih menunggu ketetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengalokasikan anggaran lebih untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar di IKN pada 2025.

Sebagaimana diketahui, alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2025 sekitar Rp4,19 triliun dari Pagu Anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp75,63 triliun.

"IKN kita alokasikan Rp4 triliun tahun 2025 yang akan datang, tapi tentunya kita menunggu afirmasi dari Presiden terpilih untuk nanti tentunya melanjutkan program pembangunan IKN ini," kata Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja dalam diskusi virtual 'Mengawal 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur', Jakarta, Senin (2/9/2024).

Lebih lanjut, Endra menjelaskan, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp75,63 triliun pada 2025. Nantinya, akan digunakan untuk beberapa program di sektor Sumber Daya Air untuk meningkatkan ketahanan pangan, Cipta Karya meningkatkan kualitas perkotaan, dan Bina Marga untuk meningkatkan konektivitas.

"Kemudian untuk apa saja yang Rp75 triliun itu. Saya kira yang krusial tentunya untuk ketahanan pangan kita. Kemudian di sektor konektivitas, tentunya kita pelihara jalan-jalan kita, kita bangun jalan-jalan baru yang belum selesai," kata Endra.

"Berikutnya di Cipta Karya tentunya kita membangun fasilitas air minum, kemudian sanitasi persampahan, yang ini juga kita tahu sampai jadi, masalah di banyak kota. Jadi, saya kira itu program-program utama (Kementerian PUPR 2025) di samping IKN," ujarnya.

Pada kesempatan yang berbeda, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan, pembangunan infrastruktur dasar di IKN pada 2025 mendatang akan diperluas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B dan 1C. Sedangkan yang belakangan dibangun baru di klaster 1A karena kaitannya dengan lapangan upacara Kemerdekaan 17 Agustus.

"Karena banyak investor yang sudah mulai pembangunan, kita (Kementerian PUPR) membangun jalan, air, listrik, MUT itu kita bikin tidak hanya di KIPP 1A, tapi juga 1B dan 1C," kata Basuki pada Selasa (20/8/2024).

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan pagu anggaran Rp 41,41 triliun untuk mendukung infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anggaran tersebut itu akan digunakan untuk infrastruktur Sumber Daya Air, infrastruktur bina marga, infrastruktur Cipta Karya sebesar, dan infrastruktur pembangunan perumahan.

“Untuk dukungan infrastruktur IKN tahun 2024 sebesar Rp 41,41 triliun. Ini akan digunakan untuk infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 1,54 triliun yang mencakup pengendalian banjir Sungai Sepaku hingga pembangunan embung KIPP,” ujarnya saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Pembangunan infrastruktur Bina Marga mendapatkan alokasi terbesar, yakni Rp 18,91 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN, dermaga logistik, pembangunan jalan tol Seksi 1 hingga Seksi 6C-1, serta jalan akses Bandara VVIP.

Selanjutnya, alokasi infrastruktur Cipta Karya sebesar Rp 12,91 triliun akan digunakan untuk pembangunan kantor-kantor kementerian, mulai dari Kantor Kementerian PUPR hingga kantor OIKN.

Adapun proyek pembangunan perumahan dialokasikan Rp 8,05 triliun akan dimanfaatkan untuk optimalisasi dan pengelolaan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN, dukungan Smart Technology Rusun ASN, hingga hunian modular TNI.

Progres Pembangunan IKN

Menteri Basuki juga membeberkan progres pembangunan IKN yang mencakup 108 paket pekerjaan, yang telah mencapai 50,4 persen.

Rinciannya, progres batch pertama pada 2023 untuk 40 paket pekerjaan mencapai 91,4 persen. Lalu batch kedua 31 paket, progresnya mencapai 56,3 persen. Serta batch ketiga 37 paket, dengan progres 14 persen.

Dari paket pekerjaan itu untuk pengendalian banjir DAS Sanggai 1A KIPP dengan progres selesai 100 persen, dan pembangunan 22 embung di KIPP progres 100 persen. Kemudian penanganan banjir Sungai Sepaku sudah mencapai 51 persen.

“Ini agak terlambat karena pembebasan lahan yang baru saja disepakati oleh masyarakat pada bulan lalu,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan pagu anggaran Rp 41,41 triliun untuk mendukung infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anggaran tersebut itu akan digunakan untuk infrastruktur Sumber Daya Air, infrastruktur bina marga, infrastruktur Cipta Karya sebesar, dan infrastruktur pembangunan perumahan.

“Untuk dukungan infrastruktur IKN tahun 2024 sebesar Rp 41,41 triliun. Ini akan digunakan untuk infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 1,54 triliun yang mencakup pengendalian banjir Sungai Sepaku hingga pembangunan embung KIPP,” ujarnya saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Pembangunan infrastruktur Bina Marga mendapatkan alokasi terbesar, yakni Rp 18,91 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN, dermaga logistik, pembangunan jalan tol Seksi 1 hingga Seksi 6C-1, serta jalan akses Bandara VVIP.

Selanjutnya, alokasi infrastruktur Cipta Karya sebesar Rp 12,91 triliun akan digunakan untuk pembangunan kantor-kantor kementerian, mulai dari Kantor Kementerian PUPR hingga kantor OIKN.

Adapun proyek pembangunan perumahan dialokasikan Rp 8,05 triliun akan dimanfaatkan untuk optimalisasi dan pengelolaan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN, dukungan Smart Technology Rusun ASN, hingga hunian modular TNI.

Progres Pembangunan IKN

Menteri Basuki juga membeberkan progres pembangunan IKN yang mencakup 108 paket pekerjaan, yang telah mencapai 50,4 persen.

Rinciannya, progres batch pertama pada 2023 untuk 40 paket pekerjaan mencapai 91,4 persen. Lalu batch kedua 31 paket, progresnya mencapai 56,3 persen. Serta batch ketiga 37 paket, dengan progres 14 persen.

Dari paket pekerjaan itu untuk pengendalian banjir DAS Sanggai 1A KIPP dengan progres selesai 100 persen, dan pembangunan 22 embung di KIPP progres 100 persen. Kemudian penanganan banjir Sungai Sepaku sudah mencapai 51 persen.

“Ini agak terlambat karena pembebasan lahan yang baru saja disepakati oleh masyarakat pada bulan lalu,” katanya.