Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Jokowi dalam 10 Tahun terakhir ini telah berhasil melakukan Pembangunan Infrastruktur yang sangat masif.

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur ini sejalan dengan 4 tema Pembangunan untuk mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, yaitu tema peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas, Kedaulatan Pangan, Ketahanan Energi dan Hilirisasi Industri.

Untuk mendorong peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, melansir data dari Kementerian PUPR dan dari KPPIP Kemenko Perekonomian, telah dilakukan pembangunan Jalan/ Jembatan yang sangat masif berupa Jalan Tol sepanjang 2.432 Km, Jalan Nasional yang baru sepanjang 5.999 Km dan Pembangunan Jembatan sepanjang 125.904 M, serta Pembangunan Flyover/ Underpass: sepanjang 27.673 M. Juga telah dilakukan Pembangunan 11 Pelabuhan Laut, 20 Bandara dan 7 Proyek Kereta Api.

Untuk penguatan kedaulatan pangan, telah diselesaikan Pembangunan SPAM sebanyak 36.380 Titik, pembangunan Bendungan sebanyak 53 Unit, pembangunan Jaringan Irigasi baru seluas 1,2 Juta Ha dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi seluas 4,6 Juta Ha, serta pembangunan Embung sebanyak 1.371 Unit. Untuk mendukung ketahanan energi, telah dilakukan Pembangunan Program Kelistrikan yang berbasis energi terbarukan yang ramah lingkungan dengan total 21,7 GW, dan Gas Bumi 23,3 MTPA.

Sedangkan untuk mendukung pengembangan Hilirisasi Industri, telah dikembangkan 22 Kawasan Ekonomi Khusus yang tersebar di seluruh Indonesia, lebih dari 100 Kawasan Industri dan pengembangan 3 Food Estate baru di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Merauke di Papua.

Untuk mendorong perekonomian dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi bari di daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) juga telah dilakukan Pembangunan dan Pengembangan PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Terpadu di Kalimantan, Papua dan NTT sebanyak 15 Kawasan.

Sedangkan untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi Masyarakat, juga telah dilakukan Pembangunan dan pengembangan berbagai Sarana Pendidikan (Sekolah dan Pesantren), Olahraga (Stadion Olahraga) dan Pasar sebanyak 5.939 Unit. Selain infrastruktur fisik, juga dikembangkan infrastruktur digital seperti Proyek Palapa Ring Backbone untuk mendukung koneksi Internet di 480 Kabupaten/ Kota yang sebagian besar berada di wilayah 3T.

Melalui Pembangunan dan pengembangan berbagai proyek dan program yang dimasukkan dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN), selama 8 tahun pelaksanaannya (2016-2024) PSN telah berhasil menyelesaikan 210 Proyek yang merata di seluruh pulau di Indonesia dengan Total Investasi Rp1.855 Triliun, yang sejalan dengan tema pembangunan nasional yang “Indonesia-centris”, di mana jumlah PSN di luar Jawa sebanyak 128 PSN, di Pulau Jawa sebanyak 74 PSN, dan sebanyak 8 PSN yang cakupannya nation-wide (seluruh wilayah Indonesia).

Dampak ekonomi dari Pembangunan berbagai proyek PSN tersebut, menurut hasil studi yang dilakukan LPEM UI, pembangunan yang telah dilakukan sejak 2016 s/d 2023 saja telah berhasil menciptakan nilai perekonomian sekitar Rp 3.344 Triliun secara nasional, dengan estimasi penyerapan Tenaga Kerja secara langsung sebanyak 2,71 Juta Orang. Dan secara rata-rata, sebanyak 63% dari Tenaga Kerja langsung tersebut berasal dari Tenaga Kerja Lokal di daerah tersebut.

Demikian juga Pembangunan 15 PLBN, terbukti mampu mendongkrak perekonomian lokal di wilayah tersebut. PLBN Skouw Wutung di Jayapura, pada Kuartal 1 Tahun 2024 sudah berhasil mencatatkan perdagangan (ekspor) sebesar Rp12,68 Miliar. Yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lokal di wilayah perbatasan.

PLBN Mota’ain di Nusa Tenggara Timur, mendorong tumbuhnya berbagai macam industri lokal seperti Industri Mebel, dan kebutuhan sehari-hari yang dapat dijual langsung ke wilayah Timor Leste.

Untuk mendorong keberlanjutan program infrastruktur, telah disiapkan konsep optimalisasi pemanfaatan dari proyek infrastruktur yang telah berhasil diselesaikan. Misalnya dari penyelesaian 53 Bendungan dan 8 Bendungan yang masih proses penyelesaian, didorong untuk pembangunan Jaringan Irigasi yang lebih luas, melengkapi yang sudah dibangun selama 10 tahun (1,2 Juta Ha Irigasi baru dan 4,6 Juta Ha rehabilitasi).

Demikian juga untuk mendukung konektivitas dan akses ke Jalan Tol yang telah menyelesaikan lebih dari 2.400 Km Jalan Tol baru sebagai backbone konektivitas, juga telah mulai dilakukan Pembangunan berbagai Program Akses Exit Tol sebagai fishbone konektivitas dan akses jalan, khususnya untuk mengurangi bottleneck akses jalan ke Jalan Tol.

Dari sisi penyediaan anggaran, untuk mendukung keberlanjutan berbagai program infrastruktur, pemerintah telah mengalokasikan Anggaran Infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebanyak Rp400,3 Triliun di dalam APBN 2025. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengembangan Layanan Dasar dan Pangan: Rumah Susun 3.884 Unit dan Rumah Khusus 596 Unit, Sarana Prasarana Pendidikan 80 Unit, Jaringan Irigasi baru 2.000 Ha dan Rehabilitasi Irigasi 15 Ribu Ha.

Untuk mendukung konektivitas juga akan dibangun Jalan Tol 207,8 Km dan Jalan Nasional 1.591,1 Km, Jembatan baru 4.993 M dan Flyover/ Underpass 1.552 Meter, 5 Bandara 39 Pelabuhan Laut. Selain itu, untuk Infrasturktur TIK juga dibangun Digital Broadcasting System (DBS) sebanyak 6 lokasi, penyediaan akses Internet di 36.830 lokasi dan operasionalisasi Satelit Multifungsi SATRIA-1 sebesar 150 Gbps.

Mengingat kebutuhan pembiayaan dan investasi untuk Pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang tidak sedikit, maka untuk mendorong pembiayaan Non-APBN, selalin mendorong skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) yang telah digunakan untuk berbagai pembiayaan proyek Infrastruktur, Pemerintah juga mendorong terwujudnya dua alternatif skema pembiayaan baru.

Yaitu dengan skema Hak Pengelolaan Terbatas (HPT)/ Limited Concession Scheme (LCS) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2024, dan skema Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) / Land Value Capture (LVC) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2024. Diharapkan dengan 2 skema baru (LCS dan LVC) ini akan dapat memberikan kemudahan dan keleluasaan untuk mendukung investasi proyek-proyek baru, terutama untuk sektor transportasi publik (MRT, LRT dan Jalan Tol) serta berbagai proyek energi terbarukan (EBT).

Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang masif dan dalam skala besar, memberikan dampak signifikan dan pengaruh positif terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hal ini tercermin dari tren peningkatan Jumlah Orang Bekerja, dan tren penurunan yang konsisten atas Tingkat Pengangguran Terbuka dan angka persentase Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim selama 1 dekade ini.

1. Peningkatan Jumlah Orang Bekerja

Pembangunan berbagai proyek infrastruktur, berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan Jumlah Orang Bekerja. Setelah sempat turun selama masa Pandemi Covid-19 di tahun 2021, jumlah orang bekerja mengalami peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2022-2024. Bahkan pada tahun 2024 terjadi penambahan jumlah orang bekerja sebanyak 3,6 Juta Orang, meningkat dibanding tahun 2023 yang terjadi penambahan sebanyak 3.0 Juta Orang.

2. Penurunan Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran juga mengalami penurunan yang sangat signifikan, setelah mengalami kenaikan yang sangat tinggi pada masa Pandemi Covid-19 di tahun 2021, maka terjadi penurunan yang konsisten dan signifikan di tahun 2022 s/d 2024. Bahkan di tahun 2024 berhasil mencapai angka 4,82% dari populasi, level yang lebih rendah dibandingkan masa pra-pandemi Covid-19.

3. Penurunan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim

Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim juga mengalami tren penurunan yang konsisten, terutama angka Kemiskinan Ekstrim yang konsisten terus menurun selama 10 tahun terakhir, walaupun terjadi Pandemi Covid-19. Bahkan pada tahun 2024 sudah mencapai 0,83% atau sesuai dengan target Pemerintah untuk menekan angka Kemiskinan Ekstrim ”mendekati 0%” pada tahun 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Jokowi dalam 10 Tahun terakhir ini telah berhasil melakukan Pembangunan Infrastruktur yang sangat masif.

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur ini sejalan dengan 4 tema Pembangunan untuk mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, yaitu tema peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas, Kedaulatan Pangan, Ketahanan Energi dan Hilirisasi Industri.

Untuk mendorong peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, melansir data dari Kementerian PUPR dan dari KPPIP Kemenko Perekonomian, telah dilakukan pembangunan Jalan/ Jembatan yang sangat masif berupa Jalan Tol sepanjang 2.432 Km, Jalan Nasional yang baru sepanjang 5.999 Km dan Pembangunan Jembatan sepanjang 125.904 M, serta Pembangunan Flyover/ Underpass: sepanjang 27.673 M. Juga telah dilakukan Pembangunan 11 Pelabuhan Laut, 20 Bandara dan 7 Proyek Kereta Api.

Untuk penguatan kedaulatan pangan, telah diselesaikan Pembangunan SPAM sebanyak 36.380 Titik, pembangunan Bendungan sebanyak 53 Unit, pembangunan Jaringan Irigasi baru seluas 1,2 Juta Ha dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi seluas 4,6 Juta Ha, serta pembangunan Embung sebanyak 1.371 Unit. Untuk mendukung ketahanan energi, telah dilakukan Pembangunan Program Kelistrikan yang berbasis energi terbarukan yang ramah lingkungan dengan total 21,7 GW, dan Gas Bumi 23,3 MTPA.

Sedangkan untuk mendukung pengembangan Hilirisasi Industri, telah dikembangkan 22 Kawasan Ekonomi Khusus yang tersebar di seluruh Indonesia, lebih dari 100 Kawasan Industri dan pengembangan 3 Food Estate baru di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Merauke di Papua.

Untuk mendorong perekonomian dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi bari di daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) juga telah dilakukan Pembangunan dan Pengembangan PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Terpadu di Kalimantan, Papua dan NTT sebanyak 15 Kawasan.

Sedangkan untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi Masyarakat, juga telah dilakukan Pembangunan dan pengembangan berbagai Sarana Pendidikan (Sekolah dan Pesantren), Olahraga (Stadion Olahraga) dan Pasar sebanyak 5.939 Unit. Selain infrastruktur fisik, juga dikembangkan infrastruktur digital seperti Proyek Palapa Ring Backbone untuk mendukung koneksi Internet di 480 Kabupaten/ Kota yang sebagian besar berada di wilayah 3T.

Melalui Pembangunan dan pengembangan berbagai proyek dan program yang dimasukkan dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN), selama 8 tahun pelaksanaannya (2016-2024) PSN telah berhasil menyelesaikan 210 Proyek yang merata di seluruh pulau di Indonesia dengan Total Investasi Rp1.855 Triliun, yang sejalan dengan tema pembangunan nasional yang “Indonesia-centris”, di mana jumlah PSN di luar Jawa sebanyak 128 PSN, di Pulau Jawa sebanyak 74 PSN, dan sebanyak 8 PSN yang cakupannya nation-wide (seluruh wilayah Indonesia).

Dampak ekonomi dari Pembangunan berbagai proyek PSN tersebut, menurut hasil studi yang dilakukan LPEM UI, pembangunan yang telah dilakukan sejak 2016 s/d 2023 saja telah berhasil menciptakan nilai perekonomian sekitar Rp 3.344 Triliun secara nasional, dengan estimasi penyerapan Tenaga Kerja secara langsung sebanyak 2,71 Juta Orang. Dan secara rata-rata, sebanyak 63% dari Tenaga Kerja langsung tersebut berasal dari Tenaga Kerja Lokal di daerah tersebut.

Demikian juga Pembangunan 15 PLBN, terbukti mampu mendongkrak perekonomian lokal di wilayah tersebut. PLBN Skouw Wutung di Jayapura, pada Kuartal 1 Tahun 2024 sudah berhasil mencatatkan perdagangan (ekspor) sebesar Rp12,68 Miliar. Yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lokal di wilayah perbatasan.

PLBN Mota’ain di Nusa Tenggara Timur, mendorong tumbuhnya berbagai macam industri lokal seperti Industri Mebel, dan kebutuhan sehari-hari yang dapat dijual langsung ke wilayah Timor Leste.

Untuk mendorong keberlanjutan program infrastruktur, telah disiapkan konsep optimalisasi pemanfaatan dari proyek infrastruktur yang telah berhasil diselesaikan. Misalnya dari penyelesaian 53 Bendungan dan 8 Bendungan yang masih proses penyelesaian, didorong untuk pembangunan Jaringan Irigasi yang lebih luas, melengkapi yang sudah dibangun selama 10 tahun (1,2 Juta Ha Irigasi baru dan 4,6 Juta Ha rehabilitasi).

Demikian juga untuk mendukung konektivitas dan akses ke Jalan Tol yang telah menyelesaikan lebih dari 2.400 Km Jalan Tol baru sebagai backbone konektivitas, juga telah mulai dilakukan Pembangunan berbagai Program Akses Exit Tol sebagai fishbone konektivitas dan akses jalan, khususnya untuk mengurangi bottleneck akses jalan ke Jalan Tol.

Dari sisi penyediaan anggaran, untuk mendukung keberlanjutan berbagai program infrastruktur, pemerintah telah mengalokasikan Anggaran Infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebanyak Rp400,3 Triliun di dalam APBN 2025. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengembangan Layanan Dasar dan Pangan: Rumah Susun 3.884 Unit dan Rumah Khusus 596 Unit, Sarana Prasarana Pendidikan 80 Unit, Jaringan Irigasi baru 2.000 Ha dan Rehabilitasi Irigasi 15 Ribu Ha.

Untuk mendukung konektivitas juga akan dibangun Jalan Tol 207,8 Km dan Jalan Nasional 1.591,1 Km, Jembatan baru 4.993 M dan Flyover/ Underpass 1.552 Meter, 5 Bandara 39 Pelabuhan Laut. Selain itu, untuk Infrasturktur TIK juga dibangun Digital Broadcasting System (DBS) sebanyak 6 lokasi, penyediaan akses Internet di 36.830 lokasi dan operasionalisasi Satelit Multifungsi SATRIA-1 sebesar 150 Gbps.

Mengingat kebutuhan pembiayaan dan investasi untuk Pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang tidak sedikit, maka untuk mendorong pembiayaan Non-APBN, selalin mendorong skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) yang telah digunakan untuk berbagai pembiayaan proyek Infrastruktur, Pemerintah juga mendorong terwujudnya dua alternatif skema pembiayaan baru.

Yaitu dengan skema Hak Pengelolaan Terbatas (HPT)/ Limited Concession Scheme (LCS) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2024, dan skema Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) / Land Value Capture (LVC) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2024. Diharapkan dengan 2 skema baru (LCS dan LVC) ini akan dapat memberikan kemudahan dan keleluasaan untuk mendukung investasi proyek-proyek baru, terutama untuk sektor transportasi publik (MRT, LRT dan Jalan Tol) serta berbagai proyek energi terbarukan (EBT).

Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang masif dan dalam skala besar, memberikan dampak signifikan dan pengaruh positif terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hal ini tercermin dari tren peningkatan Jumlah Orang Bekerja, dan tren penurunan yang konsisten atas Tingkat Pengangguran Terbuka dan angka persentase Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim selama 1 dekade ini.

1. Peningkatan Jumlah Orang Bekerja

Pembangunan berbagai proyek infrastruktur, berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan Jumlah Orang Bekerja. Setelah sempat turun selama masa Pandemi Covid-19 di tahun 2021, jumlah orang bekerja mengalami peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2022-2024. Bahkan pada tahun 2024 terjadi penambahan jumlah orang bekerja sebanyak 3,6 Juta Orang, meningkat dibanding tahun 2023 yang terjadi penambahan sebanyak 3.0 Juta Orang.

2. Penurunan Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran juga mengalami penurunan yang sangat signifikan, setelah mengalami kenaikan yang sangat tinggi pada masa Pandemi Covid-19 di tahun 2021, maka terjadi penurunan yang konsisten dan signifikan di tahun 2022 s/d 2024. Bahkan di tahun 2024 berhasil mencapai angka 4,82% dari populasi, level yang lebih rendah dibandingkan masa pra-pandemi Covid-19.

3. Penurunan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim

Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim juga mengalami tren penurunan yang konsisten, terutama angka Kemiskinan Ekstrim yang konsisten terus menurun selama 10 tahun terakhir, walaupun terjadi Pandemi Covid-19. Bahkan pada tahun 2024 sudah mencapai 0,83% atau sesuai dengan target Pemerintah untuk menekan angka Kemiskinan Ekstrim ”mendekati 0%” pada tahun 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming berencana membentuk kementerian baru, yakni Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur.

Berdasarkan informasi yang Bisnis terima, rencananya Kemenko Infrastruktur mengoordinasikan berbagai proyek infrastruktur lintas kementerian, termasuk Kementerian PUPR, Perhubungan, dan ESDM. Tujuannya, untuk memastikan proyek-proyek infrastruktur strategis berjalan lebih terintegrasi dan efisien.

Pembentukan kementerian baru ini diharapkan dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan koordinasi antarkementerian dan mempercepat pembangunan.

Hal tersebut pun dibenarkan oleh Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) sekaligus Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira.

“Iya [sudah masuk pembicaraan rencana pembentukan Kemenko Infrastruktur],” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (6/10/2024).

Melihat Visi, Misi, dan Program Kerja Prabowo-Gibran, infrastruktur bahkan menjelaskan dua dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat.

Pertama, membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.

Kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan

Anggaran Kementerian Baru

Meski demikian, belum ada info lebih lanjut mengenai pembentukan kementerian baru tersebut menjelang pelantikan presiden pengganti Jokowi pada 20 Oktober 2024.

Begitu pula dengan anggaran untuk birokrasi penambahan kementerian, belum diketahui besarannya. Melihat anggaran Kemenko yang ada saat ini, berkisar antara Rp200 miliar hingga Rp500 miliar.

Berbeda dengan lembaga baru berupa Badan Gizi Nasional yang telah mendapatkan porsi anggaran senilai Rp71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Meski demikian, Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Wahyu Utomo menyampaikan pemerintah terus mencermati dan mengantisipasi dinamika reorganisasi di kelembagaan.

Jika terjadi pemisahan K/L atau munculnya K/L baru, pemerintah memastikan defisit anggaran tidak akan melabar dan tetap di angka 2,53% sebagaimana tercantum dalam APBN 2025.

“Tapi sudah kita hitung bahwa itu memungkinkan ditampung dari belanja nonK/L. Jadi, sekarang overall defisit tetap 2,53%,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Sebagaimana program Quick Win Prabowo, pemerintah telah mengalokasikan Rp121 triliun untuk makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, hingga pembentukan lumbung pangan nasional yang seluruhnya diambil dari anggaran nonK/L.

Tercatat belanja K/L tahun 2025 mencapai Rp1.160,1 triliun. Sementara Rp1.541,4 triliun belanja nonK/L pada belanja pemerintah pusat.

Sebelumnya pun, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengungkapkan bahwa APBN telah menyiapkan porsi khusus bagi K/L baru bila mana benar terjadi penambahan jumlah instansi.

"Itu sudah dilakukan supaya apapun yang akan diputuskan oleh presiden terpilih atau presiden nanti akan bisa dilakukan secara anggaran," ungkapnya dalam Media Briefing di kantor Kemenkeu, Rabu (11/9/2024).

Anggaran Kemenko dalam APBN 2024/2025

Sumber: Peraturan Presiden No. 76/2023 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 dan Kementerian Keuangan, diolah

JAKARTA, investor.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa infrastruktur merupakan kunci untuk menarik investasi ke Indonesia. Sebab, infrastruktur dipercaya dapat meningkatkan tingkat daya saing suatu negara.

“Daya saing itu yang ingin kita raih dari pembangunan-pembangunan yang ada, selain tentu saja pemanfaatan dari infrastruktur itu untuk rakyat. Karena kita memang, saat ini berkompetisi, bersaing dengan negara-negara lain,” ungkap Jokowi di acara Refleksi & Catatan 10 Tahun Pemerintahan Jokowi di Bidang Konstruksi, Infrastruktur, dan Investasi, Rabu (31/7/2024).

Dia bilang, infrastruktur akan membuat konektivitas menjadi jauh lebih baik. Ini yang turut menjadi pertimbangan para investor untuk menempatkan dananya pada suatu negara. “Karena infrastruktur jadi kunci bagi datangnya investasi,” kata Kapala Negara.

Jokowi mengatakan, sejak awal, pemerintah fokus membangun infrastruktur, baik untuk konektivitas, layanan dasar, pangan, energi, dan untuk industri. Tidak sia-sia, dampak pembangunan disebutnya dapat mengurangi biaya logistik yang dulunya 24% menjadi 14%, sehingga harga-harga bisa ditekan lebih murah. Dampak baik lainnya juga terlihat dari angka inflasi yang pada bulan lalu di angka 2,58%.

Kendati demikian, Jokowi mengakui dalam proses pembangunan infrastruktur saat ini, ia masih harus mengkhawatirkan soal kualitas material bangunan. Padahal, ia berharap sudah saatnya membahas peningkatan landskap, lingkungan, hingga estetika bangunan.

“Jadi kalau sudah anggarannya di bawah, HPS (harga perkiraan sendiri) di bawah 80%, jangankan soal estetika, jangankan soal lanskap, jangankan soal lingkungan, menjadi (bangunan yang) baik saja belum tentu. Karena anggarannya ditangkap terlalu banyak, makanya yang penting jadi. Itu yang berbahaya. Karena memang tidak ada anggaran untuk mempercantik bangunan itu. Kita harus mulai dengan estetika, keindahan, lanskap, lingkungan,” keluh Jokowi.

Ia pun berharap, para asosiasi jasa konstruksi akan memastikan kualitas bangunan agar menjadi lebih baik.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News