Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat daya beli masyarakat di sektor perumahan mengalami perlambatan pertumbuhan pada kuartal III/2024 secara tahunan. Padahal, pemerintah sudah memberikan insentif pajak untuk pembelian properti sejak November 2023.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia A. Widyasanti mengakui terjadi perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara tahunan. Pada kuartal III/2023, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,05%, sedangkan itu pada kuartal III/2024, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,91%.

Amalia menjelaskan hal tersebut karena adanya perlambatan pertumbuhan di sejumlah komponen yang mendukung konsumsi rumah tangga, salah satunya sektor perumahan.

"Komponen konsumsi rumah tangga yang mengalami perlambatan pertumbuhan year-on-year [tahunan] kalau kita bandingkan adalah antara lain perumahan dan perlengkapan rumah tangga, transportasi dan komunikasi serta restoran, dan hotel," kata Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Hanya saja, dia tidak mendetailkan berapa persen perlambatan pertumbuhan masing-masing komponen tersebut.

Lesunya daya beli di sektor perumahan tersebut menjadi anomali karna pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk pembelian rumah selama November 2023—Juni 2024.

Kemudian, pada Juli—Oktober 2024 PPN DTP untuk pembelian rumah menjadi 50%. Pemerintah kembali memperpanjang dan menaikkan insentif PPN DTP menjadi 100% untuk perumahan selama 1 September hingga 31 Desember 2024.

Padahal, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan alasan pemerintah terus memperpanjang insentif PPN DTP sektor perumahan tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Airlangga beralasan data yang dimilikinya menunjukkan bahwa pengeluaran terbesar kedua dari kelas menengah berasal dari sektor perumahan.

"Diharapkan ini juga mendorong kemampuan daripada kelas menengah, mendorong sektor konstruksi. Kita tahu sektor konstruksi itu dan perumahan itu multipliernya [efek bergandanya] tinggi," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Selasa (27/8/2024).

Bahkan, usai rapat koordinasi terbatas Kemenko Perekonomian, Airlangga mengunakan pemerintah berencana kembali memperpanjang insentif PPN DTP sektor perumahan untuk tahun depan atau 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Pertumbuhan pasar properti sepanjang kuartal II/2024 tidak bergerak signifikan meskipun pemerintah telah mengguyurkan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan realestate pada kuartal II/2024 hanya sebesar 2,16% secara tahunan (year-on-year/yoy) berdistribusi sebesar 2,33% ke Produk Domestik Bruto (PDB).

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai insentif PPN DTP yang diberikan pemerintah belum efektif dalam mendorong minat pembelian rumah masyarakat.

“PPN DTP kelihatannya belum tentu efektif karena faktanya biaya-biaya yang cukup banyak itu dalam pembelian rumah terutama rumah primer itu biaya yang terkait dengan notaris gitu ya,” kata Bhima dalam konferensi per secara virtual, Senin (6/8/2024).

Alhasil, Bhima berpandangan wacana memperpanjang pemberian insentif PPN DTP perlu dikaji ulang. Bahkan dia menilai hal itu tidak perlu untuk dilanjutkan.

Pada kesempatan yang sama, Ekonom Celios, Nailul Huda, mengungkap faktor lain mengapa serapan PPN DTP tahun ini dinilai tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Huda menyebut, adanya tren pengembang menaikkan harga rumah pada pembeli yang menggunakan insentif PPN DTP.

“PPN DTP tak akan efektif, karena di situ ada praktik yang namanya dia [pengembang] meningkatkan dulu harganya sebelum dikasih diskon PPN DTP perumahan. Ini yang terjadi di lapangan ini yang menyebabkan insentif PPN DTP ini patut dikaji ulang,” tambahnya.

Atas dasar hal itu, Huda meminta pemerintah untuk dapat benar-benar mengkaji pemberian insentif pada sektor perumahan. Pasalnya, sektor perumahan memiliki efek ekonomi yang luas.

“Memang kalau perumahan multiplier effect bisa ke beberapa sektor, tapi satu sisi yang jadi pertanyaan realestate tumbuhnya hanya 2%,” pungkasnya.

Bisnis.com,JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp500 miliar pada semester II/2024 untuk insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa insentif tersebut diperuntukkan pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun.

“Untuk pajak yang ditanggung pemerintah, untuk fasilitas penjualan rumah tapak dan satuan rumah susun kita menambahkan anggaran Rp500 miliar," katanya dalam rapat kerja di Badan Anggaran DPR RI, dikutip Selasa (9/7/2024).

Pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan bahwa insentif tersebut untuk melanjutkan program PPN DTP perumahan yang berlaku hingga akhir 2024.

“Diestimasi semester II itu nilainya setengah triliun dan itu melanjutkan yang 50% PPN DTP. Kalau yang sampai Juni kemarin kan 100%, nah ini kita lanjutkan setengahnya,” katanya.

Febrio menjelaskan anggaran Rp500 miliar tersebut disiapkan untuk PPN DTP pembelian rumah hingga 10.000 unit pada semester II/2024.

“Sekitar di atas 10.000 unit untuk yang paruh kedua. Jadi itu memang salah satu yang kita harapkan untuk juga memberikan manfaat, itu terutama untuk kelas menengah,” jelasnya.

Febrio menambahkan, pemberian insentif DTP perumahan juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 5,2% tahun ini.

Untuk diketahui, pemerintah sebelumnya memberlakukan PPN DTP 100% untuk harga rumah Rp2 miliar hingga Rp5 miliar, berlaku bagi serah terima rumah mulai 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2024.

Sementara itu, mulai 1 Juli 2024 hingga akhir tahun ini, pemerintah hanya akan menanggung PPN terutang sebesar 50%.