Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat daya beli masyarakat di sektor perumahan mengalami perlambatan pertumbuhan pada kuartal III/2024 secara tahunan. Padahal, pemerintah sudah memberikan insentif pajak untuk pembelian properti sejak November 2023.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia A. Widyasanti mengakui terjadi perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara tahunan. Pada kuartal III/2023, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,05%, sedangkan itu pada kuartal III/2024, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,91%.

Amalia menjelaskan hal tersebut karena adanya perlambatan pertumbuhan di sejumlah komponen yang mendukung konsumsi rumah tangga, salah satunya sektor perumahan.

"Komponen konsumsi rumah tangga yang mengalami perlambatan pertumbuhan year-on-year [tahunan] kalau kita bandingkan adalah antara lain perumahan dan perlengkapan rumah tangga, transportasi dan komunikasi serta restoran, dan hotel," kata Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Hanya saja, dia tidak mendetailkan berapa persen perlambatan pertumbuhan masing-masing komponen tersebut.

Lesunya daya beli di sektor perumahan tersebut menjadi anomali karna pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk pembelian rumah selama November 2023—Juni 2024.

Kemudian, pada Juli—Oktober 2024 PPN DTP untuk pembelian rumah menjadi 50%. Pemerintah kembali memperpanjang dan menaikkan insentif PPN DTP menjadi 100% untuk perumahan selama 1 September hingga 31 Desember 2024.

Padahal, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan alasan pemerintah terus memperpanjang insentif PPN DTP sektor perumahan tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Airlangga beralasan data yang dimilikinya menunjukkan bahwa pengeluaran terbesar kedua dari kelas menengah berasal dari sektor perumahan.

"Diharapkan ini juga mendorong kemampuan daripada kelas menengah, mendorong sektor konstruksi. Kita tahu sektor konstruksi itu dan perumahan itu multipliernya [efek bergandanya] tinggi," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Selasa (27/8/2024).

Bahkan, usai rapat koordinasi terbatas Kemenko Perekonomian, Airlangga mengunakan pemerintah berencana kembali memperpanjang insentif PPN DTP sektor perumahan untuk tahun depan atau 2025.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatat pertumbuhan kredit pemilikan (KPR) rumah sebesar 13% hingga periode 9 bulan 2024 dibandingkan periode yang sama tahun lalu, atau lebih tinggi di atas rata-rata industri sebesar 10,8% (YoY).

Mengutip data uang beredar Bank Indonesia, hingga akhir September 2024, realisasi penyaluran kredit properti tumbuh sebesar 7,6% (YoY), terutama berasal dari Kredit KPR/KPA yang tumbuh sebesar 10,8%.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo mengatakan realisasi penyaluran KPR yang tumbuh positif turut menopang pertumbuhan kredit sektor konsumer secara keseluruhan yang mencapai 15% year on year (YoY).

"Pertumbuhan kredit di sektor konsumer telah menjadi salah satu mesin pertumbuhan kredit BNI yang ditopang oleh kredit pemilikan rumah dan payroll loan," kata Okki dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).

Okki melanjutkan, pertumbuhan KPR BNI ini sejalan dengan beragam stimulus pemerintah di sektor perumahan. Terbaru, pemerintah menyetujui perpanjangan kebijakan pemberian insentif PPN DTP sebesar 100% untuk pembelian rumah mulai 1 September hingga akhir Desember 2024, menggantikan aturan sebelumnya dengan insentif 50% untuk periode Juli-Desember 2024.

Ke depan, BNI melihat prospek penyaluran kredit sektor perumahan yang lebih baik seiring dengan program 3 juta rumah yang digalakkan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

"Inisiatif pemerintah ini diharap bisa berkontribusi positif pada penyaluran kredit di sektor properti yang pada akhirnya bisa mendongkrak kinerja kreditBNI secara keseluruhan. Di

mana, kami membidik per pertumbuhan kredit sekitar 10-12% di akhir 2024," imbuh Okki.

Wondr by BNI Terima Penghargaan Strategi Komunikasi Aplikasi Perbankan Paling Kreatif dan Inovatif

Wondr by BNI Terima Penghargaan Strategi Komunikasi Aplikasi Perbankan Paling Kreatif dan Inovatif

IDXChannel - Ketua Satgas Perumahan sekaligus adik kandung Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan ada tiga negara yang siap membiayai sektor perumahan di Indonesia.

Tiga negara tersebut yaitu Uni Emirate Arab (UEA), Qatar, dan China. Negara-negara tersebut, sudah sempat ditemui Hashim dan berkomitmen membiayai pembangunan program 3 juta rumah Prabowo-Gibran.

"Kita tarik investasi dari beberapa negara. Untuk perumahan, saya bisa melaporkan bahwa saya sudah bertemu dengan pemerintah UEA yang tertarik untuk membiayai perumahan. Kemudian ada Qatar dan dari China," ujar Hashim di Menara Kadin, Rabu (23/10/2024).

Hashim menjelaskan sejauh ini skema yang ditawarkan berbentuk investasi langsung. Harapannya dengan adanya bantuan pembiayaan ini bisa mendorong percepatan penyediaan hunian di Indonesia.

"So, ada tiga penyandang dana bisa membiayai perumahan, ini inflow investment untuk perumahan, bisa jadi stimulus untuk ekonomi," tuturnya.

Hashim yakin sektor perumahan memiliki kontribusi besar untuk mendongkrak perekonomian nasional karena berkaitan dengan banyak industri pendukung.

Mulai dari furniture, hingga material yang akan dibeli dari para pengusaha dalam negeri.

China, kata Hashim, menjadi salah satu percontohan di mana sektor perumahan menjadi kontributor terbesar terhadap GDP negara tirai bambu tersebut. Bahkan, 35 persen GDP China disumbang dari sektor properti.

"Di China, sebelum mereka crash ketika ada Evergrande dan lain-lain, China mengalami peningkatan pesat selama 35 tahun, dan sektor perumahan di China 35 persen dari GDP, kita baru 14 persen," kata Hashim.

(NIA DEVIYANA)

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menjadikan sektor perumahan dan properti menjadi program prioritas untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang sudah dijanjikan minimal 8% per tahun.

Tak tanggung-tanggung, pemerintah menargetkan akan membangun 3 juta rumah per tahun untuk masyarakat berpengahsilan rendah. Itu rinciannya 1 just di perkotaan dan 2 juta di pedesaan.
Program ini menggerakkan sektor riil dan pada akhirnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta masyarakat akan mempunyai banyak kesempatan untuk punya rumah layak.

"Program prioritas Pak Prabowo adalah pengentasan kemiskinan yang salah satu instrumennya mengandalkan sektor perumahan. Efek berantai proyek ini akan menggerakkan sektor riil, membuka lapangan kerja dan meningkatkan perputaran uang di daerah,” kata Bonny Z. Minang, anggota tim satgas perumahan yang diketuai Hashim Djojohadikusumo, belum lama ini.

Potensi dana bergulir dari program tersebut sangat besar. Menurut kajian internal Bank BTN, rumah subsidi di perkotaan memiliki nilai jual rata rata Rp 200 juta dan rumah di pedesaan di kisaran Rp 75 juta -Rp 100 juta. Jika program 3 juta rumah berjalan maksimal maka estimasi volume transaksinya bisa mencapai sekitar Rp 400 triliun per tahun.

Dana sebesar itu bakal mengalir ke para pengembang, terutama para pengembang kelas menengah kecil yang akan membangun hunian layak untuk MBR di pedesaan. Tim Satgas menegaskan bawah pembangunan rumah subsidi di pedesaan akan diserahkan ke UMKM lokal, Bumdes, atau Koperasi agar terjadi pemerataan dan memperbanyak aliran modal ke daerah.

Proyek properti tercatat memberi multiplier effect terhadap 183 sub sektor usaha lainnya, sepertii produsen semen, batu bata, rangka baja atau rantai pasok paling hilir seperti toko bangunan, pemasok tukang serta pelaku UMKM penyangga kebutuhan proyek.

Bila Menteri Perumahan nantinya bisa bergerak cepat menjalankan program 3 juta rumah tersebut maka target pertumbuhan ekonomi 8% bakal dapat sokongan signifikan dari sektor properti dan ekosistemnya.

Namum, Bonny menegaskan bahwa program tersebut akan berjalan optimal apabila mendapatkan dukungan penuh dari sektor perbankan dan pelaku usaha lainnya. Pasalnya, anggaran belanja pemerintah (APBN) terbatas, sedangkan pengadaan rumah dan pembiayaannya membutuhkan modal kerja besar.

Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu menyatakan, pihaknya siap mendukung program tersebut. Ia bilang, BTN punya kapabilitas sebagai pemimpin pasar KPR nasional, serta pengalaman sebelumnya mendukung Program Sejuta Rumah pemerintahan Presiden Joko Widodo. BTN menguasai lebih dari 80% pangsa pasar KPR subsidi setiap tahunnya yang mencapai 300.000-400.000 unit

Dari sisi pendanaan, BTN juga siap untuk mencari sumber dana dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk dengan mendorong sekuritisasi aset KPR, sehingga tersedia dana murah secara jangka panjang.

“BTN mendukung di sisi supply dengan cara memberikan pendanaan kepada developer berupa kredit konstruksi, baik untuk landed house (rumah tapak) maupun high rise (rumah vertikal). Selama ini, pemberian kredit tersebut sudah berjalan, sehingga bukan menjadi hal yang baru bagi BTN,” kata Nixon.

Skema subsidi KPR yang diajukan oleh BTN untuk pemerintahan baru dibagi menjadi tiga jenis, yakni Subsidi Angsuran, Subsidi Selisih Bunga, dan Premi Asuransi. Keseluruhan sumber dana atau insentifnya berasal dari dana belanja Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dana lainnya.

Subsidi Angsuran ditujukan untuk masyarakat miskin atau pra-sejahtera dengan kisaran penghasilan hingga maksimal Rp3,1 juta, dengan tujuan mengentaskan kemiskinan di desa. Untuk subsidi selisih bunga, penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yakni mereka yang berpenghasilan antara Rp3,1 juta hingga Rp8 juta. Dalam jenis subsidi ini, program pembiayaan bisa berbentuk KPR, Kredit Bangun Rumah, dan Kredit Renovasi Rumah.

Sementara Subsidi Premi Asuransi target penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT), yakni mereka yang memiliki penghasilan lebih dari Rp8 juta. MBT dapat menerima subsidi melalui premi asuransi untuk KPR yang mereka ajukan. “Saat ini belum diputuskan skema mana yang akan diambil oleh pemerintahan baru, namun BTN terus berdiskusi dengan Satgas Perumahan.” pungkas Nixon.

Jakarta, Investor.id- PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) memberi perhatian luas terhadap sisi pasokan (supply) dan sisi permintaan (demand) di sektor perumahan.

Sisi supply dan demand perumahan harus terpenuhi dan saling melengkapi.

Hal ini dinilai penting, termasuk ketika mendukung Program Tiga Juta Rumah yang akan digulirkan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurut Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, sisi supply adalah produksi dan ketersediaan rumah serta lahan, sedangkan sisi permintaan yang terkait dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen atau end-user.

Di sisi supply, jelas Nixon, BTN mendukung dengan cara memberikan pendanaan kepada developer berupa kredit konstruksi, baik untuk landed house (rumah tapak) maupun high rise (rumah vertikal).

Lalu, untuk sisi demand, BTN menyalurkan kredit kepada konsumen, baik untuk membeli rumah, membangun rumah di lahan yang sudah ada, maupun merenovasi rumah.

“Jadi, jika masyarakat di desa, misalnya, sudah punya rumah namun tidak layak huni, BTN memiliki pembiayaan untuk renovasi,” ujar Nixon dalam keterangan tertulis dikutip Senin (14/10/2024).

Dalam konteks sektor perumahan lebih luas, Nixon mengatakan, BTN turut memberikan masukan kepada Satgas Perumahan dengan skema yang sama agar pemerintah dapat mewujudkan programnya.

Di sisi supply, BTN menyarankan agar sejumlah masalah di lapangan yang terkait dengan tata ruang serta sertifikasi tanah dan rumah selama ini dibereskan terlebih dahulu karena terkait dengan beragam institusi dan tumpang-tindih peraturan.

Untuk sisi demand, masyarakat perlu diberikan edukasi terus-menerus bahwa memiliki rumah tidak selalu berupa rumah tapak (landed house), melainkan juga hunian vertikal (vertical housing).

Selain itu, di sisi demand, BTN juga telah mengusulkan skema pembiayaan subsidi yang baru kepada Satgas Perumahan agar subsidi yang disalurkan dapat lebih tepat sasaran, efisien, dan tidak membebani keuangan negara.

Penyesuaian skema subsidi tersebut dikelompokkan berdasarkan desil (pemeringkatan kesejahteraan) pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).

Berdasarkan rencana pemerintahan Prabowo, program Tiga Juta Rumah terdiri atas pembangunan dua juta unit rumah di pedesaan dan satu juta unit apartemen di kota-kota besar.

Pemerintahan Prabowo memprioritaskan pembangunan rumh di pedesaan karena proyek perumahan akan menggerakkan perekonomian di desa dan menyerap tenaga kerja lokal.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta, Investor.id- Penerapan teknologi digital di sektor perumahan diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan.

"Penerapan teknologi digital pada sektor perumahan sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan dalam manajemen dan pengelolaan properti perumahan serta dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dalam siaran pers, Sabtu (24/8/2024).

Dia menegaskan, digitalisasi diperlukan untuk membangun ekosistem perumahan yang lebih efektif dan efisien serta dalam upaya mengintegrasikan seluruh proses penyelenggaraan perumahan.

Basuki menuturkan, Pemerintah terus mendorong pemanfaatan teknologi dalam pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat.

Selain teknologi rumah tahan gempa, kata dia, pihaknya juga ingin teknologi digital digunakan untuk memantau kegiatan pembangunan ataupun memantau rumah yang ditempati.

“Digitalisasi diperlukan untuk membangun ekosistem perumahan yang lebih efektif dan efisien serta dalam upaya mengintegrasikan seluruh proses penyelenggaraan perumahan, mulai dari penyiapan lahan, perencanaan dan perancangan, perizinan, pemasaran, pelaksanaan kontruksi, jual beli, pemanfaatan, hingga pengelolaan," jelas Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto.

Menurut Sean Reno, president director Teknika Proptech Hub, teknologi properti sangat luas. Berbagai macam sistem telah di adopsi oleh berbagai stakeholder.

“Perkembangan PropTech sangat luas dan akan terus berkembang. Kita berharap PropTech ini bisa terhubung antara satu dan lainnya. Harapannya bisa terkoneksi, dan ini akan menjadi peluang bagi industri properti,” kata Reno.

Sementara itu, Soelaeman Soemawinata, board of director Member FIABCI (Federation Internationale des Administrateurs de Biens Conseils Immobiliers ) menegaskan bahwa PropTech di negara maju sudah digunakan sejak lama.

Penggunaan PropTech dimulai dari perencanaan, pemasaran hingga pengelolaan.

“Di Indonesia juga cukup signifikan mulai dari pembiayaan hingga untuk kontruksi dan pengelolaan. Bahkan, sampai ke dalam unit rumah dengan adanya produk smart home,” kata Soelaeman.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta, Investor.id- Penerapan teknologi digital di sektor perumahan diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan.

"Penerapan teknologi digital pada sektor perumahan sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan dalam manajemen dan pengelolaan properti perumahan serta dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dalam siaran pers, Sabtu (24/8/2024).

Dia menegaskan, digitalisasi diperlukan untuk membangun ekosistem perumahan yang lebih efektif dan efisien serta dalam upaya mengintegrasikan seluruh proses penyelenggaraan perumahan.

Basuki menuturkan, Pemerintah terus mendorong pemanfaatan teknologi dalam pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat.

Selain teknologi rumah tahan gempa, kata dia, pihaknya juga ingin teknologi digital digunakan untuk memantau kegiatan pembangunan ataupun memantau rumah yang ditempati.

“Digitalisasi diperlukan untuk membangun ekosistem perumahan yang lebih efektif dan efisien serta dalam upaya mengintegrasikan seluruh proses penyelenggaraan perumahan, mulai dari penyiapan lahan, perencanaan dan perancangan, perizinan, pemasaran, pelaksanaan kontruksi, jual beli, pemanfaatan, hingga pengelolaan," jelas Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto.

Menurut Sean Reno, president director Teknika Proptech Hub, teknologi properti sangat luas. Berbagai macam sistem telah di adopsi oleh berbagai stakeholder.

“Perkembangan PropTech sangat luas dan akan terus berkembang. Kita berharap PropTech ini bisa terhubung antara satu dan lainnya. Harapannya bisa terkoneksi, dan ini akan menjadi peluang bagi industri properti,” kata Reno.

Sementara itu, Soelaeman Soemawinata, board of director Member FIABCI (Federation Internationale des Administrateurs de Biens Conseils Immobiliers ) menegaskan bahwa PropTech di negara maju sudah digunakan sejak lama.

Penggunaan PropTech dimulai dari perencanaan, pemasaran hingga pengelolaan.

“Di Indonesia juga cukup signifikan mulai dari pembiayaan hingga untuk kontruksi dan pengelolaan. Bahkan, sampai ke dalam unit rumah dengan adanya produk smart home,” kata Soelaeman.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta, Investor.id- Penerapan teknologi digital di sektor perumahan diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan.

"Penerapan teknologi digital pada sektor perumahan sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan dalam manajemen dan pengelolaan properti perumahan serta dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dalam siaran pers, Sabtu (24/8/2024).

Dia menegaskan, digitalisasi diperlukan untuk membangun ekosistem perumahan yang lebih efektif dan efisien serta dalam upaya mengintegrasikan seluruh proses penyelenggaraan perumahan.

Basuki menuturkan, Pemerintah terus mendorong pemanfaatan teknologi dalam pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat.

Selain teknologi rumah tahan gempa, kata dia, pihaknya juga ingin teknologi digital digunakan untuk memantau kegiatan pembangunan ataupun memantau rumah yang ditempati.

“Digitalisasi diperlukan untuk membangun ekosistem perumahan yang lebih efektif dan efisien serta dalam upaya mengintegrasikan seluruh proses penyelenggaraan perumahan, mulai dari penyiapan lahan, perencanaan dan perancangan, perizinan, pemasaran, pelaksanaan kontruksi, jual beli, pemanfaatan, hingga pengelolaan," jelas Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto.

Menurut Sean Reno, president director Teknika Proptech Hub, teknologi properti sangat luas. Berbagai macam sistem telah di adopsi oleh berbagai stakeholder.

“Perkembangan PropTech sangat luas dan akan terus berkembang. Kita berharap PropTech ini bisa terhubung antara satu dan lainnya. Harapannya bisa terkoneksi, dan ini akan menjadi peluang bagi industri properti,” kata Reno.

Sementara itu, Soelaeman Soemawinata, board of director Member FIABCI (Federation Internationale des Administrateurs de Biens Conseils Immobiliers ) menegaskan bahwa PropTech di negara maju sudah digunakan sejak lama.

Penggunaan PropTech dimulai dari perencanaan, pemasaran hingga pengelolaan.

“Di Indonesia juga cukup signifikan mulai dari pembiayaan hingga untuk kontruksi dan pengelolaan. Bahkan, sampai ke dalam unit rumah dengan adanya produk smart home,” kata Soelaeman.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News