Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) dan PT Intiland Development Tbk. (DILD) menyambut positif penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait perpanjangan insentif fiskal untuk sektor properti.

Kementerian Keuangan resmi memperpanjang masa berlaku insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100% untuk rumah tapak dan rumah susun. Perpanjangan ini termuat dalam PMK 61/2024 yang ditetapkan pada 11 September 2024.

PPN DTP awalnya berlaku pada November 2023 hingga Desember 2024 dengan syarat harga rumah maksimum Rp5 miliar. Skemanya, pemerintah menanggung 100% PPN pembelian rumah selama November 2023 – Juni 2024, sementara Juli – Desember 2024 ditanggung 50%.

Namun, pemerintah akhirnya memperpanjang masa berlaku insentif PPN DTP sebesar 100% hingga akhir 2024. Fasilitas tersebut diberikan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui stimulasi daya beli pada sektor perumahan.

Terkait hal itu, Sekretaris Perusahaan Intiland Theresia Rustandi mengapresiasi langkah pemerintah atas diterbitkannya PMK perpanjangan insentif PPN DTP 100%. Menurutnya, hal ini akan menggairahkan industri properti karena daya beli meningkat.

“Insentif PPN DTP sangat membantu konsumen untuk meningkatkan daya beli agar mampu membeli rumah,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (19/9/2024).

Untuk strategi pemasaran ke depan, Theresia menuturkan bahwa DILD akan memacu penjualan stok unit yang sesuai dengan kriteria insentif. Dia juga berharap konsumen dapat memanfaatkan stimulus tersebut di kuartal akhir tahun ini.

Dihubungi terpisah, Direktur Ciputra Development Harun Hajadi juga menyambut positif perpanjangan insentif PPN DTP. Namun, insentif ini dinilai memiliki batasan karena produk harus selesai terbangun dan diserahterimakan ke konsumen sebelum 31 Desember.

“Jadi, lebih banyak menjual stok,” ucapnya saat dihubungi Bisnis.

Hingga semester I/2024, baik DILD maupun CTRA kompak membukukan kinerja laba bersih. DILD membukukan Rp366,85 miliar, melesat 827,27% year-on-year (YoY). Adapun CTRA meraih laba bersih Rp1,02 triliun atau naik 32,12% secara tahunan.

Kenaikan laba bersih DILD terjadi di tengah pendapatan susut 45,46% YoY atau dari posisi Rp2,49 triliun menjadi Rp1,36 triliun pada semester I/2024. Capaian pendapatan ini ditopang segmen penjualan kawasan industri yang berkontribusi Rp381,96 miliar.

Sementara itu, kenaikan laba CTRA didorong oleh kinerja penjualan dan pendapatan usaha yang meraih Rp5,03 triliun hingga akhir Juni lalu, tumbuh 12,71% secara tahunan.

Perolehan tersebut didorong kinerja penjualan kavling, rumah hunian, dan ruko yang berkontribusi sebesar Rp3,57 triliun pada semester I/2024. Perolehan ini mencerminkan peningkatan 25,12% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Kebijakan ini akan mendorong peningkatan pemasaran hunian, terutama produk-produk yang dikembangkan di berbagai lokasi strategis

Jakarta (ANTARA) - Perum Perumnas menyebut perpanjangan insentif pajak berupa pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) 100 persen untuk pembelian rumah hingga Desember 2024 akan menjadi stimulus signifikan untuk mendorong pertumbuhan sektor properti di Indonesia.

Wakil Direktur Utama Perum Perumnas Tambok Setyawati mengatakan insentif pajak tersebut dapat meringankan masyarakat berpendapatan rendah (MBR), juga dari segmen milenial dan generasi Z atau gen Z untuk memiliki rumah.

"Perpanjangan insentif pajak bebas PPN 100 persen untuk pembelian rumah tidak hanya memberikan keuntungan langsung bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah, tetapi juga berperan penting sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor properti secara keseluruhan," ujarnya melalui keterangan di Jakarta, Rabu.

Tambok optimistis kebijakan ini akan mendorong peningkatan pemasaran hunian, terutama produk-produk yang dikembangkan di berbagai lokasi strategis, seperti pada hunian Samesta dari Perumnas berkonsep terintegrasi dengan transportasi umum atau transit oriented development (TOD).

Lebih lanjut, insentif ini dapat mendorong minat dan keinginan masyarakat agar segera memiliki rumah, hingga akhirnya dapat mengurangi backlog perumahan di Indonesia yang kini tercatat di angka 9,9 juta unit sebagaimana data dari Susenas BPS 2023.

Oleh karenanya, adanya relaksasi PPN ini menjadi momentum baik bagi Perumnas untuk semakin masif membidik masyarakat muda membeli hunian berkonsep TOD garapan Perumnas.

Dalam rangka menyambut peluang ini, Perumnas juga melengkapinya dengan beragam promo menarik lainnya untuk semakin memudahkan masyarakat dalam memiliki hunian.

Promo-promo ini dirancang agar masyarakat dapat menikmati berbagai kemudahan dalam skema pembayaran, diskon khusus, serta penawaran menarik lainnya yang semakin memudahkan masyarakat dalam kepemilikan hunian.

"Kami percaya bahwa langkah pemerintah ini akan memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya bagi para pelaku industri properti, tetapi juga bagi perekonomian nasional secara keseluruhan," katanya.

Tambok juga menyampaikan Perumnas berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat sektor properti sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Pemerintah berencana melanjutkan pemberian insentif bagi sektor perumahan. Anggaran untuk tambahan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan kuota subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sudah disiapkan.

“Itu sudah disiapkan dan sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Presiden Joko Widodo,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu saat ditemui di Kompleks Parlemen di Jakarta.

Namun, Febrio tidak merinci nilai anggaran untuk tambahan insentif PPN DTP dan kuota FLPP.
Untuk PPN DTP, Pemerintah menambah insentif dari yang sebelumnya 50 persen untuk semester II 2024, menjadi 100 persen sampai bulan Desember 2024. Insentif ini mayoritas diarahkan untuk kelas menengah karena menyasar rumah komersial.

“Kita lihat kelas menengah terus membutuhkan topangan, khususnya perumahan,” tambah dia.
Sementara untuk program FLPP, Pemerintah menambah target dari 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit mulai 1 September 2024.

“Jadi, kita memberikan dukungan sektor perumahan, yaitu PPN DTP untuk melanjutkan dan memperkuat, kemudian FLPP,” jelas dia.

Baca juga: Kuota FLPP Tahun Depan Disesuaikan dengan Program Presiden Terpilih

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Pemerintah sepakat untuk menambah insentif PPN DTP properti dari yang sebelumnya 50 persen untuk semester II-2024, menjadi 100 persen sampai Desember 2024. Kemudian, target kuota FLPP juga ditambah dari 166 ribu unit, menjadi 200 ribu unit mulai 1 September 2024.

"Jadi dengan dua kebijakan tersebut yang berlaku nanti untuk 1 September (2024), diharapkan ini juga mendorong kemampuan kelas menengah untuk mendorong sektor konsumsi. Kita tahu sektor konsumsi dan perumahan itu multiplier effect-nya tinggi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga mengatakan kedua program tersebut ditujukan untuk memperkuat kelas menengah yang dinilai sebagai motor penggerak perekonomian. Ia mendefinisikan masyarakat kelas menengah sebagai masyarakat dengan pola konsumsi di mana pengeluaran terbesar biasanya dari segi sektor untuk makanan minuman, diikuti dengan perumahan, kesehatan, pendidikan, hingga hiburan atau sektor jasa.

Saat ini, sektor perumahan menjadi salah satu pengeluaran kedua terbesar bagi masyarakat kelas menengah sehingga kebijakan pemerintah di sektor ini menjadi penting.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu meyakini kebijakan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada kuartal III dan IV/2024.

Febrio mengungkapkan pemerintah telah melakukan evaluasi atas kebijakan insentif PPN DTP tersebut yang dimulai pada kuartal IV/2023. Menurutnya, hasil positif sehingga akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini.

"Kita lanjutkan kebijakan itu di tahun 2024, sampai bulan Juni 100% dari PPN-nya DTP, lalu kemudian dari Juli sampai akhir tahun nanti 50%," jelasnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).

Dia menjelaskan evaluasi pemerintah mengungkapkan bahwa investasi sepanjang tahun ini didominasi oleh sektor konstruksi yang mencapai 70%-75%. Artinya, insentif PPN DTP tersebut mendorong pembangunan dan penjualan rumah sehingga mendorong sektor konstruksi.

"Sehingga kalau banyak konstruksi, pembangunan rumah, kantor, jembatan, dan sebagainya itu terlihat di dalam performance investasi kita. Makanya kalau kita lihat nanti sampai akhir tahun, kita harapkan sisi konstruksi, kalau kita lihat dari sektornya itu, tumbuhnya cukup tinggi juga," ungkapnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi ada pada angka 5,11% pada kuartal I/2024 dan 5,05% pada kuartal II/2024. Oleh sebab itu, pemerintah meyakini masih ada peluang mencapai pertumbuhan 5,1%-5,2% pada tahun ini.

Menurutnya, angka tersebut harus diapresiasi karena perekonomian negara masih bisa stabil di tengah ketidakpastian global. Dia mengatakan banyak negara pertumbuhan ekonominya di bawah Indonesia.

"Dibandingkan dengan situasi yang kita hadapi, dan banyak negara yang mengalami kesulitan, pertumbuhan kita di 5,1% sampai 5,2% itu prestasi yang luar biasa," kata Febrio.

Dia meyakini, kestabilan ekonomi pada akhir masa jabatan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menjadi aset kuat untuk pemerintah presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa ekonomi Indonesia relatif melambat apabila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya atau kuartal I/2024, yang mencapai 5,11%.

Meski tumbuh di atas 5%, nyatanya angka pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih rendah dari sejumlah negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam yang masing-masing tumbuh 5,8% dan 6,93% .

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 5,05%, meski lebih rendah secara tahunan dan kuartalan, lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi negara-negara maju seperti China dan Singapura yang lebih rendah.

"Ini dibandingkan dengan China kita masih lebih tinggi, China 4,7%; sedangkan Singapura sendiri 2,9%; Korea Selatan 2,3%; dan juga terkait dengan Meksiko kira-kira 2,24%," jelas Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).