Bisnis.com, JAKARTA - Jantung ekonomi digital Asia Tenggara berada di Indonesia. Laporan Google, Temasek, dan Bain&Company menunjukkan bahwa pasar ekonomi digital Indonesia bakal menembus US$210 miliar hingga US$360 miliar pada 2030.

Angka ini hampir dua hingga tiga kali lipat dari pasar ekonomi digital Filipina yang diperkirakan mencapai US$80 miliar hingga US$150 miliar pada tahun yang sama.

Nilai ekonomi digital yang besar tersebut sebagian besar berasal dari dagang elektronik (e-commerce) yang nilainya diperkirakan mencapai US$160 miliar, mengalahkan travel online yang hanya US$15 miliar pada tahun yang sama. Khusus untuk makanan dan transportasi serta media online, pasar ekonomi digital di Indonesia diperkirakan mencapai masing-masing US$20 miliar dan US$15 miliar.

Sejalan dengan data tersebut, Compas.co.id, platform penyedia data e-commerce Indonesia, mengungkapkan pertumbuhan e-commerce terjadi di berbagai wilayah termasuk di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) seperti di Maluku, Nusa Tenggara dan Papua.

Public Relations Lead Compas Bayu Wardhana mengatakan lokasi seller e-commerce pada sektor FMCG terjadi di wilayah Timur Indonesia, Namun, pada tahun semester I/2024, secara total jumlah produk terjual (sales quantity)turun 19,4% dibandingkan semester II/2023.

Penurunan jumlah produk terjual paling tinggi terjadi di provinsi Maluku Utara, dengan jumlah produk terjualnya turun 42,9% atau menurun dari 3.554 ke 2.031 produk. Sementara itu peningkatan tertinggi terjadi di Maluku, termasuk di dalamnya Kota Ambon.

“Peningkatan tertinggi terjadi di provinsi Maluku yang tumbuh 34% atau sejumlah 5.592 ke 7.491 produk,” kata Bayu kepada Bisnis, Jumat (13/9/2024).

Bayu mengatakan pada wilayah bagian timur di Indonesia, jenis paket kecantikan skincare untuk kulit berminyak yang dijual di Nusa Tenggara Barat menjadi produk FMCG yang paling laris di semester I/2024. Sayangnya, meskipun populer, produk ini mengalami penurunan jumlah produk terjual sebesar 17,6% dibandingkan semester sebelumnya.

“Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti persaingan yang makin ketat dan perubahan tren konsumen,” kata Bayu.

Bayu melanjutkan peningkatan penjualan justru ditemukan pada jenis produk lain. Maluku mencatatkan peningkatan jumlah produk terjual pada jenis produk cokelat sebesar 63,4% pada semester I/2024. Sementara itu, Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan penjualan produk sunscreen sebesar 33,7%.

Di Papua, hampir seluruh provinsinya mencatatkan pertumbuhan jumlah produk terjual. Papua dan Papua Tengah menjadi provinsi dengan pertumbuhan tertinggi, masing-masing 81,8% untuk produk vitamin dan 195,7% untuk produk kopi. Pertumbuhan yang signifikan ini menunjukkan potensi pasar yang besar untuk produk-produk FMCG di wilayah Papua.

Satu-satunya provinsi Papua yang mencatatkan penurunan produk terjual hanya Papua Barat Daya, dimana jenis produk vitamin menurun sejumlah 0.4%

Perbesar

Bayu memperkirakan pertumbuhan transaksi di wilayah Indonesia Timur, salah satunya didorong oleh kehadiran infrastruktur digital.

“Kami berharap dengan dibangun dan mulai meratanya infrastruktur digital di Indonesia dapat mendorong pertumbuhan penjualan e-commerce di wilayah timur Indonesia,” kata Bayu.

Diketahui, dalam 10 tahun terakhir pemerintah dan swasta bahu membahu membangun infrastruktur telekomunikasi. Alhasil, dalam satu dekade terakhir, penetrasi internet Indonesia melesat hingga 440 basis points (bps).

Dari total populasi sebanyak 275,5 juta orang, penetrasi internet di Tanah Air naik dari 34,9% pada 2014 menjadi 79,5% pada 2024.

Khusus untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) pembangunan internet salah satu program andalan BAKTI Kemenkominfo.

Melalui jaringan satelit, fiber optik dan Base Transceiver Station (BTS) 4G, pemerintah berupaya memastikan semua masyarakat di Indonesia merasakan manfaat kemajuan teknologi.

Bakti saat ini mengoperasikan Satelit Multifungsi Satria-1 dengan kapasitas bandwidth 150 Gbps yang menyasar ke 37.000 titik di seluruh Indonesia.

Mayoritas dari titik yang menjadi target layanan Bakti adalah kesehatan dan pendidikan.

Kemudian, pada Juni 2024, sebanyak 4.990 BTS 4G dari target 5.618 BTS telah beroperasi, dengan lebih dari 70% BTS berada di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua.

Bakti juga mengoperasikan Jaringan Tulang Punggung Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut (SKKL) Palapa Ring yang membentang sepanjang 12.148 kilometer menghubungkan 90 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan 57 kabupaten/kota layanan dan 33 kabupaten/kota interkoneksi.

Dalam 5 tahun terakhir, utilisasi Palapa Ring meningkat 22% per tahun, dengan total bandwidth terpakai di Palapa Ring saat ini mencapai 762 Gbps. Keseluruhan infrastruktur tersebut mayoritas hadir di wilayah Indonesia Timur.

Perbesar

Khusus untuk e-commerce, pada 2020 Bakti bekerja sama dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyelenggarakan rangkaian edukasi untuk UMKM dalam mengembangkan usahanya menggunakan teknologi digital. Ada 60 puluh tema edukasi digital yang akan dijabarkan dalam rangkaian edukasi secara daring atau online.

Bisnis.com, JAKARTA - Pratik jual kembali internet secara ilegal melalui jaringan RT/RW atau RT/RW Net ilegal telah menyebar hingga daerah rural. Praktik ini menjadi ancaman bagi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang hendak menjajakan paket internet resmi dan sesuai dengan aturan.

Sekretaris dan Pengelola Layanan Akses Internet Bumdes Bedono Sejahtera Rendi Setiawan mengatakan salah satu tantangan dalam mendorong layanan internet di pedesaan adalah bersaingan dengan RT/RW Net ilegal.

Para reseller tak berizin itu menjual kembali layanan internet yang telah ‘dipotong-potong’ dengan harga sangat murah. Tidak hanya itu, para reseller internet

“Mereka masih ilegal (RT RW net) mereka menjual lebih murah dan sering merusak infra struktur kami. ODP (Optical Distribution Point) kami hilang, kabel putus beberapa kali,” kata Rendy kepada Bisnis, Sabtu (31/8/2024).

Untuk diketahui, ODP merupakan tempat terminasi kabel yang memiliki sifat tahan korosi, dan tahan cuaca. Alat ini sulit mengalami kerusakan kecuali karena faktor manusia. ODP berfungsi sebagai tempat instalasi sambungan terutama untuk menghubungkan kabel distribusi dan kabel drop.

Dia menjelaskan dari sisi harga, RT/RW Net ilegal menjual layanan hingga Rp75.000-Rp100.000 per bulan. Jauh di bawah harga Bumdes yang juga sudah murah, yang seharga Rp150.000 per bulan. Dengan kondisi ini, Bumdes kesulitan untuk menjual internet ke para pelanggan.

Bumdes Bedono Sejahtera berada di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Semarang, Jawa Tengah. Bumdes Bedono merupakan satu dari puluhan Bumdes yang terlibat dalam program maturasi desa melalui digitalisasi yang digalakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti).

Dalam program tersebut, Bakti bekerja sama dengan penyedia jasa internet (ISP) dan badan usaha bekerja sama dalam menyebarkan internet ke daerah rural. Internet yang dihadirkan tersebut digunakan untuk berbagai hal seperti menjalankan tata kelola pemerintahan berbasis digital, edukasi, hingga berjualan secara daring.

Khusus untuk Bumdes Bedono, total kapasitas bandwidth yang digunakan sebesar 1 Gbps, yang telah melayani 412 pelanggan rumah, 4 pelanggan sekolah, hingga 2 instansi pemerintahan.

Selain Bumdes Bedono, keresahan yang sama juga dialami oleh Bumdes Serdam Maju Bersama di Kalimantan Barat. Praktik RT/RW Net ilegal telah membuat bisnis internet bumdes terganggu karena pasar lebih memilih berlangganan internet murah meskipun tidak memiliki izin resmi.

“Secara harga mereka lebih rendah. Ini juga yang dikeluhkan oleh provider-provider karena mereka ilegal,” kata Sekretaris Bumdes Serdam Maju Bersama Hermansyah.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan kepolisian bekerja sama dalam memberantas praktik RT/RW Net ilegal. Keduanya bakal melakukan penertiban.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo Wayan Toni Supriyanto bahwa Kemenkominfo telah membentuk tim untuk memberantas praktik RT/RW Net ilegal yang marak terjadi di tengah masyarakat.

“Teman-teman sudah membentuk tim, dengan direktur pengendalian [Kemenkominfo] dengan teman-teman kepolisian, sudah mempersiapkan untuk melakukan penertiban,” kata Wayan saat ditemui di Ballroom Pondok Indah Golf Course, Jakarta, Minggu (25/8/2024).

Wayan mengatakan bahwa secara pembinaan, Kemenkominfo sudah turun lapangan mengingatkan para operator penyelenggara jasa internet atau Internet Service Provider (ISP) yang berizin untuk melihat kembali database pelanggan.

“Karena kadang-kadang pelanggan ini main sendiri,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Wayan menjelaskan bahwa pada prinsipnya, praktik RT/RW Net ilegal merupakan reseller yang secara mandiri berjualan namun tidak mengajukan izin sesuai dengan Peraturan Menteri.

Dia pun mengaku bahwa keberadaan RT/RW Net ilegal sedang dalam pemantauan dari Direktorat Pengendalian Kemenkominfo. Menurut Wayan, sejauh ini sudah ada ratusan RT/RW Net ilegal yang ditindak oleh Kemenkominfo.

Wayan menambahkan bahwa jika ditemukan adanya reseller yang tidak berizin, maka bisa ditindak oleh kepolisian.

“Tetapi kalau dari sisi Kemenkominfo itu harus dihentikan dan tidak boleh berlangganan dengan operator legal,” tandasnya.