Jakarta -

Badan usaha adalah sebuah kesatuan organisasi yang melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Bentuknya bisa koperasi, pelayanan publik, atau organisasi lain yang menjalankan aktivitas bisnis.

Badan usaha berperan penting dalam bidang ekonomi. Ruang lingkup badan usaha bisa disebut lebih luas daripada perusahaan.

Pengertian Badan Usaha

Dikutip dari Modul Ekonomi Kemdikbud kelas X yang disusun oleh Anna Monalita de Fretes, badan usaha merupakan suatu kesatuan yuridis dan ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat.

Bisa terdiri atas seorang atau kelompok orang yang bekerja sama. Tujuan kegiatan badan usaha adalah untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Fungsi badan usaha meliputi fungsi komersial, sosial, dan pembangunan ekonomi.

Apa bedanya dengan perusahaan? Badan usaha adalah lembaga, sedangkan perusahaan merupakan tempat di mana badan usaha itu mengelola berbagai faktor produksi yang menghasilkan barang/jasa untuk dipasarkan. Di dalam perusahaan, dijalankan kegiatan operasional badan usaha.

Fungsi Badan Usaha

Mengutip Buku Ajar Pengantar Manajemen Bisnis oleh Milla Permata Sunny, dkk, badan usaha memiliki dua fungsi dalam melaksanakan kegiatannya, yaitu fungsi operasional dan manajemen.

1. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengarahan, pengoordinasian, dan pengawasan. Ini merupakan tugas-tugas yang harus dimiliki oleh seorang atasan, agar kegiatan-kegiatan dalam suatu badan usaha bisa berjalan dengan lancar.

2. Fungsi Operasional

Fungsi operasional berfokus pada pelaksanaan suatu kegiatan badan usaha, dalam rangka menghasilkan laba. Aspek-aspeknya meliputi bidang produksi, bidang pembelanjaan, bidang administrasi, bidang personalia, dan bidang pemasaran.

Ciri-ciri Badan Usaha

Berikut merupakan ciri badan usaha secara umum:

• Tujuannya untuk mencari keuntungan.
• Menggunakan modal dan tenaga kerja.
• Bersifat resmi dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu.
• Kegiatan operasionalnya di bawah pimpinan seorang usahawan.

Jenis-jenis Badan Usaha dan Contoh

Berdasarkan lapangan usahanya, jenis badan usaha terbagi menjadi:

1. Badan Usaha Agraris

Badan usaha yang melakukan pengolahan dari bahan alam. Contohnya, peternakan, perikanan, perkebunan, dan pertanian.

2. Badan Usaha Ekstraktif

Kegiatan badan usaha ekstraktif yaitu mengambil hasil alam, sehingga bisa memiliki manfaat tertentu. Contohnya, penambangan kayu, pendulangan emas, pertampangan, atau perikanan laut.

3. Badan Usaha Perdagangan

Jenis badan usaha yang kegiatannya meliputi kegiatan jual beli atau penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Contohnya, supermarket, perusahaan ekspor impor, grosir, atau pedagang eceran.

4. Badan Usaha Jasa

Sesuai namanya, badan usaha jasa merupakan jenis badan usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa. Contohnya, seperti bengkel, akuntan, salon, bengkel, notaris, hingga asuransi.

5. Badan Usaha Industri

Kegiatan badan usaha ini adalah mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Contoh badan usahanya berupa perusahaan tekstil, industri logam, hingga kerajinan tangan.

Dilihat dari kepemilikan modal, jenis badan usaha digolongkan menjadi 3 jenis yaitu:

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

BUMN adalah badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki negara. Contohnya, Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perseroan Terbatas (Persero).

2. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

BUMS merupakan badan usaha modalnya dimiliki oleh swasta. Bentuknya bisa perseorangan maupun persekutuan. Contohnya, perseroan terbatas, firma, persekutuan komanditer, atau koperasi.

3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

BUMD adalah badan usaha yang modalnya dipunyai pemerintah daerah. Contohnya, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), hingga layanan transportasi darat daerah (angkot/bus).

4. Badan Usaha Campuran

Modal badan usaha campuran dimiliki bersama pemerintah dan swasta/investor.Contoh badan usaha campuran di Indonesia di antaranya PT Angkasa Pura.

Badan usaha berdasarkan jumlah tenaga kerjanya, digolongkan menjadi:

1. Badan Usaha Kecil

Badan usaha yang memiliki tenaga kerja kurang dari 5 orang.

2. Badan Usaha Sedang

Badan usaha yang jumlah tenaga kerjanya di atas 5-50 orang.

3. Badan Usaha Besar

Badan usaha yang memiliki tenaga kerja melebihi 50 orang.

Tidak hanya mendukung perekonomian lewat kegiatan produksi dan distribusi, badan usaha juga menjadi pendorong penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat.

(khq/fds)

Jakarta -

PT Kereta Api Indonesia (Persero) melaksanakan Penandatanganan Kontrak Kegiatan Perawatan Berkala dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Infrastructure Maintenance and Operation/IMO) dengan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta. Penandatanganan dilakukan sebagai bagian dari program menjaga keandalan prasarana kereta api.

Vice President Public Relations KAI Anne Purba menjelaskan penandatanganan kontrak ini merupakan langkah strategis yang penting dalam mendukung pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur perkeretaapian di wilayah Daerah Operasi 1 Jakarta. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan, kualitas, dan kelancaran operasional layanan kereta api.

Adapun setiap harinya, di wilayah KAI Daop 1 Jakarta beroperasi 1.636 perjalanan KA yang terdiri dari 128 KA Jarak Jauh, 1.048 Commuter Line, 50 KA Barang, 32 KA Lokal, 82 KA Bandara, 308 KA Dinas Lok / Rangkaian dan 8 KLB Dinas.

"Penandatanganan kontrak ini adalah bagian dari komitmen KAI dalam memastikan bahwa prasarana perkeretaapian di Indonesia khususnya wilayah Daerah Operasi 1 Jakarta tetap terawat dengan baik dan dapat dioperasikan dengan aman serta efisien. Kami mengapresiasi dukungan finansial yang diberikan oleh pemerintah selama ini, yang turut memperkuat upaya kami dalam menjaga kualitas layanan kereta api sebagai transportasi publik," ujar Anne dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

Anne mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk menyediakan prasarana yang andal dengan melibatkan personel yang tersertifikasi sesuai ketentuan guna mendukung kelancaran dan keselamatan perjalanan kereta api.

"Semua petugas yang terlibat dalam perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan melalui sertifikasi yang sesuai, sehingga memastikan bahwa semua proses perawatan dan pengoperasian dapat dilakukan dengan aman dan sesuai prosedur," tambah Anne.

Anne menambahkan, KAI terus berupaya menjalankan kegiatan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Dengan begitu, pengoperasian kereta api dapat berjalan secara optimal dan aman dengan dukungan prasarana andal.

"KAI berkomitmen melakukan pemeriksaan serta melakukan perawatan prasarana perkeretaapian secara berkala guna memastikan seluruh fasilitas yang diperlukan untuk pengoperasian kereta api tetap dalam kondisi yang laik operasi. KAI berharap bahwa dengan dukungan ini, komitmen pemerintah dan KAI dalam meningkatkan kualitas operasional perkeretaapian dapat terus berjalan dengan baik demi memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia," pungkas Anne.

Sebagai informasi, penandatangan dilakukan di Ruang Rapat Lt. 14 Gedung Karya, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada Jumat (8/11). Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal, Direktur Keselamatan DJKA Hengki Angkasawan, Direktur Pengelolaan Prasarana KAI Heru Kuswanto, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Arif Anwar beserta jajaran terkait.

(prf/ega)

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengimbau ke seluruh kepala daerah agar membuat kebijakan yang langsung menyentuh rakyat dengan anggaran yang tepat.

Gibran optimistis jika kebijakan yang dibuat kepala daerah sudah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, maka target pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa segera tercapai sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto.

"Kuncinya itu adalah buat kebijakan yang langsung menyentuh rakyat dan juga anggaran yang tepat sasaran," tuturnya di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Gibran juga mengingatkan agar program makan bergizi gratis terus dilanjutkan di setiap daerah. Pasalnya, program tersebut, kata Gibran merupakam program Presiden Prabowo Subianto langsung.

"Jadi sekali lagi Bapak-Ibu, target dari Pak Presiden Prabowo sudah jelas. Jadi bapak dan ibu harus kerja keras semua," katanya.

Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis selama ini sudah ditunggu oleh masyarakat Indonesia.

"Bahkan sebelum saya dilantik, tiap orang nagih kapan makan siang gratis," ujarnya.

JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali memperluas jangkauan layanan pembiayaan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk ibu-ibu pelaku usaha ultra mikro di Merauke, Papua Selatan. Langkah ini merupakan komitmen dalam memberdayakan ibu-ibu prasejahtera di wilayah 3T di Indonesia.

Melalui pembukaan unit Mekaar di Rimba Jaya, Merauke, PNM memberikan pembiayaan serta pemberdayaan pada kelompok ibu-ibu prasejahtera khususnya bagi mereka yang ingin membangu usaha, telah memiliki usaha, atau ingin kembali membuka usaha yang sempat terhenti.

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi berharap kehadiran PNM Mekaar di Merauke dapat diterima dengan baik dan menjadi harapan bagi ibu-ibu prasejahtera meningkatkan kehidupan yang lebih baik.

"Hadirnya PNM di wilayah 3T menjadi langkah strategis untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya ibu-ibu prasejahtera. Kami percaya dengan adanya akses pembiayaan yang lebih dekat, mereka akan lebih mudah mengembangkan usaha dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik," ujar dia dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (8/11/2024).

Dia berharap kehadiran unit Mekaar di Merauke dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian keluarga dan komunitas lokal, sekaligus mendukung target pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan di seluruh Tanah Air.

Bagi ibu-ibu yang tergabung sebagai nasabah, PNM juga memberikan pendampingan usaha dan berbagai pelatihan agar usaha mereka naik kelas. Arief menjelaskan, PNM memahami pentingnya pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya memberikan modal finansial tetapi juga modal intelektual dan sosial.

"Sebelumnya PNM juga telah membuka unit Mekaar di Natuna. Dan masih akan ada titik 3T lainnya yang kami bukakan unit Mekaar," jelas Arief.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa pemerintah akan menetapkan tanggal 27 November 2024 sebagai hari libur nasional.

Penetapan ini berkaitan dengan pelaksanaan pencoblosan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang dijadwalkan pada hari tersebut.

"Iya, rencananya begitu (27 November libur nasional)," ujar Prasetyo saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusumah, Jumat (8/11/2024).

Prasetyo menjelaskan, dalam waktu dekat, ia akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Menteri Dalam Negeri Jenderal (Purn) Tito Karnavian.

"Saya berencana memang dalam hari-hari dekat ini akan berkoordinasi dengan teman-teman KPU dan Pak Mendagri," imbuhnya.

Pilkada 2024 akan diselenggarakan di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota

Seluruh masyarakat Indonesia yang telah ditetapkan sebagai pemilih akan memiliki kesempatan untuk mencoblos atau memilih calon wali kota, bupati, dan gubernur pilihan mereka.

Calon yang terpilih akan memimpin pada periode 2024-2029.

Perlu dicatat bahwa penetapan hari libur nasional untuk pelaksanaan Pilkada bukanlah hal baru.

Pada 2020, pemerintah juga menetapkan hari pemungutan suara Pilkada serentak, yang berlangsung pada 9 Desember 2020, sebagai hari libur nasional.

Penetapan tersebut dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres) nomor 22 tahun 2020.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengusulkan agar penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pimpinan Daerah 2025 dapat dilaksanakan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Dia meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar pembekalan terhadap Kepala Daerah dapat dilakukan seperti jajaran Kabinet Merah Putih pada tempo lalu.

Hal ini dia sampaikan saat menutup agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

“Ini mungkin Pak Mendagri mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja [Rakornas Kepala Daerah] ke Akmil, Akmil Magelang,” ucapnya dalam forum itu.

Bahkan, mantan Wali Kota Solo itu menyebut apabila Kabinet Merah Putih menjalani Retreat selama tiga hari sejak Jumat (25/10) hingga Minggu (27/10), maka pemimpin daerah dapat melakukannya hingga 5 hari.

“Kami kemarin tiga hari, tetapi mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal lima hari. Penting ini Bapak-Ibu, sekali lagi, biar semuanya sinergi, satu visi, satu misi untuk Indonesia emas,” pungkas Gibran.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sudah mendapatkan sejumlah tanah untuk mendukung target pembangunan program 3 juta rumah per tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Salah satunya pasokan tanah dari 6 konglolmerat di Indonesia.

"Sudah ada 6 perusahaan yang besar, yang super kaya di Indonesia, konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis, inilah gotong royong," ujar pria yang disapa Ara itu, di sela-sela Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Namun Ara enggan mengungkap siapa saja 6 konglomerat itu. Ara hanya mengatakan sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait keterlibatan pihak swasta dalam ikut berpartisipasi membangun 3 juta rumah bagi masyarakat membutuhkan.

"Kalau nggak begitu gimana caranya, yang penting kita tidak korupsi dan semua transparan," katanya.

Ara mengatakan pihaknya gencar mencari tanah hibah karena tidak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Alokasi anggaran Kementerian PKP sendiri hanya Rp 5,07 triliun pada 2025, turun dari anggaran 2024 yang masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan di bawah Kementerian PUPR senilai Rp 14,68 triliun.

"Jadi anggaran kami bukan dinaikkan, tapi turun. Pertanyaannya apakah kami menolak untuk menyerah atau menolak untuk kalah? Menolak untuk pasrah? Saya rasa tidak" tegasnya.

(aid/hns)

Jakarta: Independensi dan objektivitas dewan etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) dipertanyakan. Pernyataan muncul usai beberapa lembaga survei keluar dari keanggotaan perhimpunan.

“Yang menjadi pertanyaan saya bagaimana tingkat independensi dan obyektifitas dewan etik. Apakah dewan etik keanggotannya itu terbebas dari kepentingan lembaga survei atau tidak?" kata Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia Karim Suryadi, dalam keterangan yang diterima, Kamis, 7 November 2024.

Menurut dia, publik juga bertanya-tanya atas dewan etik yang menyoal perbedaan hasil survei Pilkada Jakarta. Sebab, ada juga perbedaan yang mengemuka dalam survei di Pilkada Jawa Tengah.
"Mengapa misalnya Jakarta yang dicermati, yang Jawa Tengah tidak. Ada urusan apa? Kan sama-sama melibatkan kepentingan publik. Jangan ada tebang pilih, kemudian independensi keanggotaan dewan etik itu mutlak harus dimiliki,” pungkasnya.

Sebanyak 3 lembaga survei keluar dari Persepi. Pertama, yakni Poltracking Indonesia mempertanyakan integritas himpunan tersebut,

"Poltracking pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas, pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas," ungkap Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi.

Keluarnya Poltracking sisusul Parameter Politik Indonesia (PPI). Hengkangnya PPI disertai surat pernyataan pengunduran diri. Alasannya, mundur secara sukarela.

"Kami sampaikan bahwa Parameter Politik Indonesia, menyatakan diri mundur dan keluar secara sukarela dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi)," demikian pernyataan melalui surat yang ditandatangani Direktur Parameter Politik Indonesia, Sadam Husen Falahuddin.

Kemudian Voxpol Center Research and Consulting menyatakan mundur. Voxpol menyatakan mundur dari keanggotaan melalui surat ke Persepi.

"Melalui surat ini, kami Voxpol Center Research and Consulting menyatakan keluar dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi)," demikian bunyi surat itu.

Pengunduran ini dibenarkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago. Ia mengatakan Voxpol tidak lagi menjadi bagian dari PERSEPI.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II Komarudin Watubun mengimbau Penjabat (Pj) kepala daerah dan jajaran aparatur sipil negara (ASN) untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis selama Pilkada 2024.

Dia menekankan pentingnya para Pj kepala daerah dan ASN untuk fokus pada tugas mereka dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Jadi, para Penjabat (Pj) kepala daerah itu (saya imbau) sudahlah kerja dengan baik bahwa mereka ini ASN yang diatur oleh UU (soal) netralitasnya. Itu harus terjaga dengan baik,” ujar Komarudin saat kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kendari, Sulawesi Tenggara, dikutip dari siaran pers, Kamis (7/11/2024).

Ketua DPP PDI-P juga meminta kepada Pj kepala daerah dan ASN yang ingin terlibat dalam pemenangan pasangan calon tertentu untuk segera mengundurkan diri.

Dengan begitu, tidak ada lagi konflik kepentingan ataupun penyalahgunaan kewenangan ketika para ASN ingin mengkampanyekan kandidat kepala daerah.

"Jangan sampai mereka jadi tim sukses. Kalau mau jadi tim sukses, keluar saja dari pegawai, cari uang jadi tim sukses, itu lebih enak kan jadi lebih fair. Jadi, jangan buat pemilu yang berpura-pura, supaya pilkada besok itu dipastikan betul-betul pesta rakyat,” tegas Komarudin.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Demokrat Rusda Mahmud mendorong agar Pj kepala daerah menerapkan sanksi tegas bagi ASN yang terlibat dalam pemenangan pasangan calon di Pilkada serentak 2024.

Menurutnya, ketegasan dalam penerapan aturan perundang-undangan sangat diperlukan untuk memberikan efek jera bagi ASN yang melakukan pelanggaran.

“Sehingga kami nantinya memberikan himbauan kepada PJ Gubernur untuk menerapkan aturan yang sebenar-benarnya, sehingga bisa mengurangi pelanggaran-pelanggaran,” kata Rusda.

Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menyebut sukses pembangunan daerah akan sulit diwujudkan tanpa perencanaan yang baik. Sementara perencanaan yang baik, tidak mungkin dihasilkan dari data yang hanya menyalin data..

Sumber data yang akurat kata Akmal akan menentukan akurasi pengambilan kebijakan para kepala daerah.

"Ketika datanya tidak akurat pasti kebijakannya juga tidak akan akurat. Jadi kuncinya adalah data presisi, data yang akurat," tegas Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik usai menerima Penghargaan Bhumandala untuk Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Predikat Rajata di Grand Studio Metro TV, Senin, 4 November 2024.
Sejak diberi amanah menjadi Penjabat Gubernur Kaltim, pada awal Oktober 2023, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu langsung tancap gas untuk segera melakukan pemetaan data presisi melalui survei langsung ke desa-desa.

Kabupaten pertama yang menjadi percontohan adalah Penajam Paser Utara (PPU). Kabupaten ini dipilih karena bersentuhan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang gencar dibangun di akhir masa jabatan mantan Presiden RI, Joko Widodo.

Akmal ingin pembangunan PPU berjalan selaras dengan kemajuan IKN. Lebih jauh dijelaskan Akmal, proyek percontohan berbasis data desa presisi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Kabupaten PPU sendiri dipilih karena merupakan daerah penyangga IKN.

Akmal ingin agar PPU tumbuh bersama dengan IKN. “Daerah-daerah penyangga harus tumbuh bersama IKN. Karena itu, data yang akurat harus disiapkan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan,” sebutnya.

Perencanaan pembangunan yang tidak berbasis data presisi akan menyebabkan penggunaan anggaran tidak efisien. Intervensi pemerintah juga tidak akan tepat sasaran.

Dengan data presisi akan diketahui jumlah angka stunting, warga miskin, bangunan sekolah kurang layak, rumah tidak layak huni, sanitasi, potensi pertanian dan lain sebagainya.

Di era kepemimpinan Akmal Malik, Pemerintah Provinsi Kaltim menunjukkan komitmen sangat serius untuk menjadikan data geospasial sebagai basis pembuatan peta perencanaan pembangunan.

Untuk pengolahan data presisi ini, Pemprov Kaltim menggandeng Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Mulawarman (Unmul).

Melalui data geospasial ini, berbagai informasi dari setiap desa dapat diakses dan diketahui secara cepat. Sehingga pengambilan kebijakan dan intervensi pemerintah bisa dilakukan lebih tepat sasaran dan efisien.

Atas terobosan tersebut, Pemprov Kaltim pun diganjar penghargaan Bhumandala untuk Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Predikat Rajata.

Akmal mengungkapkan capaian ini merupakan kolaborasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur yang terus membangun infrastruktur untuk mendukung penyediaan data geospasial.

"Kami bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi seperti Institut Pertanian (IPB) dan Universitas Mulawarman (Unmul) untuk menyiapkan sebuah terobosan baru yaitu data desa presisi. Ini merupakan data berbasis geospasial," jelas Akmal.

“Tinggal kita klik, informasi itu akan muncul,” tambahnya.

Dengan data desa presisi ini, pemerintah akan lebih mudah merencanakan intervensi pembangunan sesuai kondisi setempat.

Pada 2016, Kalimantan Timur pernah menempati peringkat pertama penghargaan ini. Terakhir pada 2022, Kalimantan Timur berada di peringkat ketiga.

"Alhamdulillah tahun 2023 Kalimantan Timur menempati peringkat kedua. Kami optimis tahun depan peringkat satu,” tutup Akmal.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Bogor -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sumber tanah untuk mendukung target pembangunan program 3 juta rumah per tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Pria yang akrab disapa Ara itu menyebut tanah yang akan dimanfaatkan untuk program 3 juta rumah yakni dari sitaan koruptor hingga eks obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Dari mana tanahnya? Sitaan dari koruptor. Setuju nggak kita, tanah koruptor itu untuk rakyat Indonesia terutama rakyat kecil? Setuju nggak aset BLBI yang ada di KPK dan di tempat lain itu juga diberikan kepada rakyat Indonesia?" kata Ara dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Ara mengatakan untuk tanah yang berasal dari koruptor terdapat 1.000 hektare (Ha) di Banten yang telah diberikan oleh Kejaksaan Agung ke Kementerian PKP. Lalu, ada tanah dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid seluas 151 Ha di Mojokerto dan 6,7 Ha di Tangerang.

Adapula tanah dari Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari seluas 1,4 Ha di Palangkaraya.

"Jadi ada tanah dari koruptor, konglomerat, KPK, tanah dari DJKN masa kurang. Ada tanah dari Pak Nusron, ini ada juga Wakil Kepala KSP Qodari, udah kebanyakan duit dia jadi konsultan kasih tanahnya," tegas Ara.

Selain itu, Ara menyebut sebanyak 6 konglomerat di Indonesia telah berkomitmen untuk menyumbangkan tanahnya guna mendukung program 3 juta rumah Prabowo.

"Sudah ada 6 perusahaan yang besar, yang super kaya di Indonesia, konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis, inilah gotong royong," ucap Ara.

Ia mengaku sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait keterlibatan pihak swasta dalam ikut berpartisipasi membangun 3 juta rumah bagi masyarakat membutuhkan. "Kalau nggak begitu gimana caranya, yang penting kita tidak korupsi dan semua transparan," ucapnya.

Ara mengatakan pihaknya gencar mencari tanah hibah karena tidak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi anggaran Kementerian PKP sendiri hanya Rp 5,07 triliun pada 2025, turun dari anggaran 2024 yang masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan di bawah Kementerian PUPR senilai Rp 14,68 triliun.

"Jadi anggaran kami bukan dinaikkan, tapi turun. Pertanyaannya apakah kami menolak untuk menyerah atau menolak untuk kalah? Menolak untuk pasrah? Saya rasa tidak" tegasnya.

(aid/hns)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menargetkan kemiskinan ekstrem 0% dapat terjadi di 2029. Hal itu disampaikan Cak Imin dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Hari ini kita belum bisa mencapai kemiskinan ekstrem 0%. Pada 2029 kita upayakan itu terjadi," kata Cak Imin.

Cak Imin optimistis hal itu bisa terjadi apabila semua bisa berdaya mengatasi keadaan. Ia mengatakan, salah satu tugas diemban adalah memastikan seluruh bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

"Ini lah tugas yang dipercayakan kepada Kemenko Bidang Pemberdayaan khususnya kepada saya untuk memastikan seluruh bantuan sosial, pertama tempat sasaran, yang kedua produktif mengubah masyarakat yang menerima menjadi berdaya sekaligus akhirnya menjadi pribadi dan masyarakat yang mandiri," ucapnya.

Menurut Cak Imin, ada beberapa cara untuk memakmurkan masyarakat salah satunya dengan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan pemerataan. Kemudian sistem perlindungan sosial yang kuat dan pembangunan manusia.

"Tiga kunci ini yang akan menjadi jalan menuju Indonesia Maju tahun 2045 Indonesia Emas sesuai dengan Asta Cita," tuturnya.

Cak Imin menyebut kehadiran Kemenko Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas untuk mengurangi kemiskinan ekstrem hingga 0% dan kemiskinan relatif menjadi 5% pada 2029.

"Dengan memberikan bantuan langsung ke masyarakat, akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita hingga 6-8%. Tentu saja kita ingin mengurangi jumlah pengangguran kita, terutama pengangguran terbuka," imbuhnya.

Sebagai informasi, persentase penduduk miskin ekstrem Indonesia pada Maret 2024 sebesar 0,83%. Sementara itu, persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03%.

(acd/acd)