JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa komitmen investasi dari pihak swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai Rp 58,6 triliun.

Investasi tersebut berasal dari berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri.

"Ya, sebenarnya ada beberapa investasi yang sudah masuk. Dari swasta, sudah ada komitmen kurang lebih Rp 58,6 triliun. Kalau pemerintah sendiri sudah Rp 85 triliun," ujar Rosan setelah bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (9/10/2024).

Pada Rabu sore, Rosan bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menemani Presiden Jokowi untuk bertemu dengan 16 pengusaha tambang yang menyatakan minat untuk berinvestasi di IKN.

Para pengusaha tersebut berencana melakukan investasi yang beragam, termasuk pembangunan theme park, komunitas lokal, serta tempat lifestyle dan restoran.

"Dan investasi ini bervariasi, rencananya dari mereka akan membentuk konsorsium. Jadi ini adalah suatu kerja sama dari para pengusaha tambang untuk membangun IKN bersama-sama," tutur Rosan.

Sebelumnya, Otorita IKN terus berupaya menarik investor dengan menerapkan strategi yang efektif.

Plt Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa pemerintah membuka semua sektor investasi, terutama dalam bidang logistik, untuk mendorong kerumunan investasi.

"Masih banyak calon investor yang masuk ke IKN. Mereka sudah mulai tertarik karena sudah melihat perkembangan IKN. Di sini sudah dibuka ruang-ruang komersial," kata Basuki menanggapi Kompas.com pada Minggu (6/10/2024).

Menteri Investasi Rosan Roeslani buka-bukaan soal realisasi investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Investasi yang masuk ada yang dari investor swasta asing dan lokal, serta investasi pemerintah untuk membangun infrastruktur dasar dan kawasan inti pemerintahan.

Rosan memaparkan investasi pemerintah jumlahnya masih jauh lebih besar daripada swasta. Investasi pemerintah sudah mencapai Rp 85 triliun, sementara itu dari pihak swasta baru Rp 58,6 triliun.

"Ya sebenarnya ada beberapa investasi yang sudah masuk ya, yang kalau dari swasta sudah ada komitmen kurang lebih Rp 58,6 triliun, kalau pemerintah sendiri sudah Rp 85 triliun," ungkap Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Bicara investasi di IKN, sejauh ini sebetulnya investasi swasta yang masuk masih jauh dari target yang ditetapkan. Targetnya sendiri investasi swasta yang bisa masuk mencapai Rp 100 triliun di 2024, namun sampai saat ini baru Rp 58 triliun.

Ketika ditanya soal hal, Rosan tak mau banyak bicara. Termasuk ketika ditanya soal apa strategi Kementerian Investasi untuk mengejar target tersebut. "Ya nanti ya mas ya," katanya singkat.

Jokowi Sebut Duit Gede

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sudah bicara soal realisasi yang masih jauh dari target tersebut. Jokowi sendiri masih mengapresiasi total investasi yang sudah masuk Rp 58 triliun di IKN. Menurutnya, investasi itu sudah cukup besar, meskipun sebenarnya masih jauh dari target Rp 100 triliun di akhir 2024.

"Tapi angkanya udah gede banget kok. Duit gede lho Rp 58 triliun," tegas Jokowi ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Meski masih cukup jauh dari target, Jokowi bilang optimisme harus tetap digaungkan agar target investasi Rp 100 triliun bisa dicapai.

Yang jelas, Jokowi bilang urusan investasi di IKN memang tak bisa buru-buru, pemerintah harus tetap melakukan seleksi terhadap minat investasi yang masuk. Dia mengatakan tidak semua bisa masuk IKN. Investasi yang berkualitas lah yang dicari pemerintah di IKN.

"Serius ndak? Kalau serius baru diberi peluang. Kita memang memilih, jadi nggak semua boleh masuk semua boleh investasi. Harus diseleksi, sehingga memang bener baru Rp 58 triliun," ungkap Jokowi.

Simak: Rosan Dapat Tugas dari Jokowi: Investasi IKN Jangan Cuma Investor Lokal

[Gambas:Video 20detik]

Investasi swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur sudah menyentuh Rp 58 triliun. Itu merupakan akumulasi dari total 8 kali rangkaian groundbreaking proyek swasta.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi total investasi yang sudah masuk Rp 58 triliun di IKN. Menurutnya, investasi itu sudah cukup besar, meskipun sebenarnya masih jauh dari target Rp 100 triliun di akhir 2024.

"Tapi angkanya udah gede banget kok. Duit gede lho Rp 58 triliun," tegas Jokowi ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Meski masih cukup jauh dari target, Jokowi bilang optimisme harus tetap ditegakkan agar target investasi Rp 100 triliun bisa dicapai. Namun, menurutnya urusan investasi di IKN memang tak bisa buru-buru, pemerintah harus tetap melakukan seleksi terhadap minat investasi yang masuk.

Dia mengatakan tidak semua bisa masuk IKN. Investasi yang berkualitas lah yang dicari pemerintah di IKN.

"Serius ndak? Kalau serius baru diberi peluang. Kita memang memilih, jadi nggak semua boleh masuk semua boleh investasi. Harus diseleksi, sehingga memang bener baru Rp 58 triliun," ungkap Jokowi.

Angka realisasi investasi Rp 58 triliun sendiri diungkapkan langsung sebelumnya oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang juga merupakan Plt. Kepala Otorita IKN. Tepatnya, dia memaparkan hingga saat ini sudah ada investasi senilai Rp 58,4 triliun masuk ke IKN. Jumlah sebesar itu dikumpulkan dari total 8 kali rangkaian groundbreaking yang dilakukan di IKN sejak setahun yang lalu.

"Yang ke-7 kemarin kan ada Rp 56 triliun kan? Nah ini dengan ke-8 terakhir kemarin jadi Rp 58,4 triliun," ujar Basuki di Kawasan IKN, Kalimantan Timur, Minggu (6/10/2024).

Simak juga Video 'Jokowi Sebut Investasi ke IKN Sudah 56,2 T, 55 Bangunan Groundbreaking':

[Gambas:Video 20detik]

Pembangunan infrastruktur tetap akan menjadi prioritas pemerintahan era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Untuk menggenjotnya, pemerintah merilis dua skema pembiayaan baru untuk mendorong partisipasi swasta dan mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Guna mendorong pembangunan infrastruktur, pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi melalui kebijakan alternatif pembiayaan kreatif yang mengurangi beban APBN dan mendorong partisipasi swasta," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Kamis (29/8/2024).

Skema pembiayaan pertama yakni Hak Pengelolaan terbatas (HPT), yang merupakan skema optimalisasi Barang Milik Negara (BMN) dan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur.

Skema pembiayaan kedua yakni Pengelolaan Peningkatan Perolehan Nilai Kawasan (P3NK) atau Land Value Capture (LVC), yang merupakan skema pendanaan berbasis kewilayahan dengan pemanfaatan peningkatan perolehan nilai tanah yang dihasilkan dari adanya investasi, aktivitas, dan kebijakan pemerintah di suatu kawasan.

"Kebijakan tersebut memiliki dua basis penerapan yakni berbasis pajak dan berbasis pembangunan," jelas Airlangga.

Adapun skema HPT pertama kali dicanangkan oleh Australia pada tahun 2014 dan telah diimplementasikan pada infrastruktur Pelabuhan Melbourne dan Bandara Sydney. Selain itu, untuk skema P3NK juga sebelumnya telah berhasil diterapkan di beberapa negara seperti Inggris, Hongkong dan Jepang.

Oleh karena itu, inovasi dalam skema pembiayaan dinilai menjadi sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional. Regulasi pembiayaan kreatif dibentuk sebagai katalisator untuk menarik investasi swasta yang diperlukan.

Dengan memberikan kepastian hukum dan insentif yang menarik, diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif para pelaku usaha dalam membiayai dan mengelola proyek-proyek infrastruktur. Selain itu, diharapkan juga dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mendorong investasi pada proyek-proyek infrastruktur yang ramah lingkungan dan berdaya tahan terhadap perubahan iklim.

"Untuk dua perpres ini masih dibutuhkan beberapa aturan turunan sehingga nanti di dalam pelaksananya bisa betul-betul sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan harapkan bersama. Kemudian kita nanti juga akan melakukan berbagai diskusi dan pembahasan, khususnya mengenai hal-hal teknis implementasinya supaya kedua skema pembiayaan ini baik yang melalui HPT, P3NK betul-betul bisa kita dorong pelaksanaannya," tutur Plt Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Susiwijono Moegiarso.

Berdasarkan RAPBN Tahun 2025, pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp 400,3 triliun terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Anggaran yang telah dicanangkan tersebut didorong untuk mendukung Visi Indonesia Maju 2045 dalam mencapai rasio infrastructure stock sebesar 49% dari PDB pada 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang dilakukan secara bertahap menelan investasi swasta senilai Rp 60 triliun sampai dengan saat ini. Pembangunan IKN difokuskan pada penyelesaian prasarana dasar.

"Investasi dari swasta itu hampir Rp 60 triliun. Jangan banyak lihat yang hoaks-hoaks bahwa ini akan mangkrak, ini pembangunan tidak ada, investasi tidak ada. Jadi semua itu saya pastikan tidak benar," kata Deputi Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Alimudin pada ASN Festival 2024 di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Dia menyampaikan pada tahap awal hingga 2024, pembangunan IKN difokuskan kepada penyelesaian prasarana dasar seperti air minum, jalan tol, pusat perbelanjaan, dan beberapa fasilitas umum lainnya seperti rumah sakit dan pendidikan.

"Investasi swasta yang terlibat di antaranya pembangunan hotel, perumahan, mal dan lain-lain termasuk sekolah," ujarnya.

Dia juga menyampaikan dalam waktu dekat akan dilakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) yang mana perbankan juga ikut. "Informasi ini perlu saya sampaikan, karena kalau orang nyinyir-nyinyir seolah-olah IKN itu harus selesai di tahun ini. Enggak tahun ini adalah penyelesaian prasarana dasar," tegasnya.

Dia juga mengungkapkan OIKN segera menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mempercepat pembangunan IKN. Menurutnya, regulasi harus disesuaikan dengan kebutuhan agar percepatan pembangunan bisa tercapai sesuai target pada 2045.

Alimudin menjelaskan proses pembangunan IKN masih panjang dan memerlukan waktu. Menurutnya, manfaat hasil pembangunan ibu kota negara akan dapat dirasakan ketika sudah 20 tahun berlalu.

Dia menambahkan pembangunan IKN adalah bagian dari sejarah besar yang sedang dibentuk. Ia mengaku bangga bisa menjadi bagian dari sejarah pembangunan Ibu Kota Negara di IKN.

"Ini prosesnya masih panjang, menurut teori rohnya ibu kota suatu negara itu akan terasa nanti setelah 20 tahun. Teman-teman semua nanti akan menikmati, kami hanya menjadi bagian history the makingnya Ibu Kota Nusantara," ucapnya.

Alimudin juga mengungkapkan pada 17 Agustus akan diadakan upacara HUT Ke-79 RI pertama di IKN. Selain itu, sistem transportasi lokal yang akan digunakan di IKN akan berbasis tanpa awak, dan digitalisasi menjadi aspek penting dalam pengembangan kota.