JAKARTA, investor.id - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan saat ini pendapatan per kapita Jakarta sudah mencapai US$ 22 ribu. Oleh karena itu Jakarta sudah menjadi kota yang termasuk dalam kota dalam level high economy.

“Jadi kalau kita mau lihat Indonesia Maju Tahun 2045, kita lihat Jakarta.  Saat ini Jakarta bukan lagi middle income trap. Sekarang itu threshold-nya dari upper middle income ke high economy sekitar US$ 14.440, di Jakarta sudah US$ 22 ribu,” ucapnya.

Jika ditelaah lagi, saat ini Indonesia masih berada di kelompok negara berpendapatan menengah atas. Jika dirinci negara pendapatan menengah atas memiliki pendapatan per kapita di kisaran US$ 4.466-13.845. Kriteria negara pendapatan tinggi adalah memiliki pendapatan per kapita di atas US$ 13.845.

Dia mengatakan, pendapatan per kapita di Jawa Tengah baru U$$ 3 ribu. Hal ini menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi. Kondisi tersebut juga berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat kelas menengah. Oleh karena itu dibutuhkan penciptaan lapangan pekerjaan dan pasokan pangan memadai.

“Saya sampaikan, problemnya bukan di ketersediaan tetapi permasalahannya lebih dari sisi permintaan. Lalu kita mengobati dari sisi suplai,” tutur Suharso.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus melakukan pemerataan sumber pertumbuhan ekonomi untuk keluar dari middle income trap.  Saat ini pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di pulau Jawa dan belum tersebar secara menyeluruh di seluruh Indonesia.

Untuk bisa keluar dari middle income trap dan mencapai Visi Indonesia Emas 2045 maka pertumbuhan ekonomi sebesar 5% belum cukup, sehingga harus bisa didorong di kisaran 6-7% disertai investasi yang tumbuh 6,8% hingga dua dekade mendatang.

“Kita melihat berbagai daerah Indonesia ada yang pendapatannya tinggi, seperti Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, sebagian Sumatera Selatan. (Sumber pertumbuhan ekonomi) itu harus kita ratakan,” ucap Airlangga.

Dia mengatakan, pemerataan ekonomi di setiap daerah bisa dihadirkan dengan mengoptimalkan UMKM dan sektor jasa.  Dengan adanya pemerataan ekonomi diharapkan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

“Tentu sektor ekonomi harus didorong terutama untuk UMKM kemudian sektor jasa harus didorong,” tutur Airlangga.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan akan membuat National Medical Council dengan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna mendorong transparansi industri kesehatan dan asuransi.

Budi melihat banyak perusahaan asuransi yang terbebani inflasi medis dan terancam tutup. Padahal pemerintah juga sangat membutuhkan asuransi swasta untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam mengendalikan inflasi kesehatan.

Terlebih secara individual, masyarakat tidak mempunyai kekuatan negosiasi (negotiating power) baik dari segi harga dan fasilitas kesehatan (faskes).

“Kalau asuransi punya (negotiating power), itu yang saya butuhkan. Di sisi lain, saya butuh asuransi untuk protect my people kalau ada accident, disaster atau kesehatannya deteriorate, dia enggak jatuh miskin karena dicover oleh asuransi,” tutur dia dalam paparannya di Investor Daily Roundtable (IDRT) ke-12, Hotel Westin Jakarta, Selasa (6/8/2024).

National Medical Council akan diisi oleh senior-senior di bidang kesehatan yang bisa menilai, sehingga dapat mendukung coordination of benefit antara asuransi dan BPJS Kesehatan.  Adanya lembaga tersebut akan mendorong transparansi data exchange sekaligus perubahan grup INA-CBG’S-nya.

Sejauh ini  di BPJS terdapat komite kendali mutu dan biaya sehingga sudah ada beberapa rumah sakit terjaring kegiatan abnormal.

“Loh, kok orangnya usus buntu kenapa masih di CT scan gitu kan. Kok usus buntu masih di CT scan-nya gitu kan. Apalagi CT scan-nya kepala, bukan perut apa hubungannya,” kata Budi.

Dengan demikian, kolaborasi antara OJK, BPJS, asuransi, pakar dan unsur Kemenkes dalam National Medical Council ini diharapkan mampu menghindarkan pasien dari praktik-praktik di luar kebiasaan normal. Selain itu juga mengendalikan tarif baik untuk obat, faskes dan lainnya sehingga tidak ada excessive treatment dari rumah sakit yang ‘nakal’.

“Karena ada Kemenkes, kita punya regulatory power. Jadi kalau nakal, kita peringatin. Kalau enggak, kita turunin akreditasinya. Kita berhentikan hubungannya dengan BPJS. Kita punish ownernya, itu kita bisa. Tapi intinya adalah supaya jangan abusive. Jadi asuransi swasta, semangat,” jelasnya.

B-Universe kembali menggelar Investor Daily Round Table (IDRT) bertajuk Kemenkes Dobrak Industri Kesehatan di Indonesia yang digelar di Hotel The Westin Jakarta pada Selasa (6/8/2024) pukul 09.00 WIB. Dalam diskusi ekonomi ini, Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita berbincang bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membahas tantangan dan potensi industri kesehatan Tanah Air.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News