REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menegaskan pentingnya Forum Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership (IPPP) dalam mempererat ikatan antara parlemen Indonesia dengan parlemen negara-negara kepulauan Pasifik.

Ia berharap Forum IPPP juga dapat menjadi media untuk memberikan informasi dan meningkatkan kerja sama yang erat antara kedua belah pihak.

"Forum IPPP adalah wadah yang kami rasakan perlu untuk memberikan informasi dan mempererat hubungan antara parlemen Indonesia dan parlemen negara-negara kepulauan Pasifik," kata Putu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Hal itu disampaikan Putu Supadma dalam diskusi yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8).

Dia mengatakan melalui forum IPPP, DPR berusaha melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalin hubungan dengan negara-negara kepulauan Pasifik.

"Pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalin hubungan dengan negara-negara kepulauan Pasifik merupakan bagian dari tugas DPR. Kami berusaha memastikan bahwa pemerintah melakukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan," tuturnya.

Forum IPPP juga menjadi wadah untuk mendiskusikan dan mencari solusi bersama atas berbagai masalah yang dihadapi oleh negara-negara Pasifik.

Selain itu, dia menekankan pentingnya Indonesia meningkatkan hubungan dengan negara-negara nontradisional lainnya, selain hubungan kuat yang sudah dimiliki dengan negara-negara tradisional, seperti China, Jepang, dan Korea. Misalnya, peningkatan hubungan kerja sama dengan Papua Nugini sebagai salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia.

"Pemerintah berikutnya harus segera membangun hubungan yang lebih intensif dengan negara-negara Pasifik. Jangan sampai kita hanya fokus pada Asia, tetapi juga harus memperhatikan negara-negara Pasifik yang merupakan bagian penting dari kedaulatan dan integritas teritorial kita," katanya.

Dia pun berharap pemerintah periode berikutnya dapat melanjutkan upaya Indonesia dalam meningkatkan pengaruhnya melalui pendekatan diplomasi dan kerja sama yang lebih intensif, serta memberikan perhatian lebih pada negara-negara Pasifik.

"Kami berharap pemerintah berikutnya dapat lebih fokus pada pembangunan hubungan dengan negara-negara Pasifik," ujar dia.

Sidang ke-2 IPPP digelar di Jakarta pada 24-26 Juli dengan mengusung temaPartnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development.

Delegasi parlemen Pasifik yang hadir dalam forum tersebut adalah Negara Kepulauan Cook, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Papua Nugini, Tuvalu, Kiribati, dan Republik Fiji.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengajak sejumlah delegasi peserta Forum Kedua Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership (IPPP) berkunjung ke pusat perbelanjaan bernuansa seni dan budaya, yakni Sarinah Thamrin, Jakarta. Menurut dia, Sarinah merupakan satu sejarah yang patut diketahui oleh berbagai negara.

Dia mengatakan, Sarinah menampilkan komitmen BUMN dalam menghadirkan produk seni budaya dan produk lokal dari berbagai provinsi di Indonesia. "Jika kita lihat memang banyak di sana ada kain tenun, batik, baju-baju batik, belum lagi kerajinan tangan, banyak ukiran, kerajinan besi dan suvenir lainnya yang menunjukkan kekayaan seni budaya Indonesia," kata Putu dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Selain itu, menurut dia, Sarinah yang telah didirikan sejak tahun 1963 merupakan mal yang bersejarah karena diprakarsai oleh Bapak Proklamator Kemerdekaan, Presiden Soekarno. Sarinah yang berlokasi di Jalan Thamrin, Jakarta, itu pun menjadi pusat perbelanjaan pertama di Indonesia.

Dalam kunjungan itu, dia juga menunjukkan batik sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia dan justru banyak pihak memakainya, baik tokoh-tokoh Indonesia maupun para tokoh di dunia. Misalnya tokoh dari Afrika Selatan, Nelson Mandela, menurutnya sangat cinta menggunakan batik Indonesia.

“Presiden Nelson Mandela hadir mengenakan batik dalam berbagai acara kenegaraan di forum nasional maupun internasional, termasuk di forum PBB," kata dia.

Dengan adanya gelaran IPPP itu, Putu memastikan parlemen Indonesia bersama parlemen negara kepulauan pasifik berkomitmen untuk terus mengawal perdamaian dan keamanan kawasan.

​​​​​

​​​​​​Dia juga mendorong perdagangan dan kerja sama ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif sesuai dengan konsep ekonomi hijau, termasuk investasi hijau demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Berikutnya adalah hubungan sosio-kultural, di mana kita ingin masyarakat kedua kawasan meningkatkan hubungan people-to-people, salah satunya melalui budaya maupun pariwisata,” katanya.

JAKARTA, investor.id - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengajak sejumlah delegasi Forum Kedua Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership (IPPP) ke pusat perbelanjaan bernuansa seni dan budaya di Sarinah, Jakarta pada Sabtu, (27/7/2024).

Salah satunya Ketua Parlemen dari Tonga yaitu Lord Fatafehi Fakafanua. Diplomasi itu tidak selalu dilakukan dalam ruang pertemuan formal tapi melalui kultural dialog bisa mempererat hubungan antar bangsa.

“Mereka, saya ajak berkunjung ke salah satu pusat perbelanjaan atau mal bersejarah di Indonesia yaitu Sarinah. Mal ini adalah prakarsa proklamator kita Bung Karno, di mana beliau memprakarsai pusat perbelanjaan Sarinah,” kata Putu melalui keterangannya pada Kamis, (1/8/2024).

Di mana, kata dia, Sarinah ini adalah sosok yang penting bagi Presiden pertama RI Soekarno karena yang mengasuhnya saat beliau masih usia kecil. Tentu, kehadiran Sarinah ini merupakan satu sejarah yang patut diketahui oleh berbagai negara, khususnya Lord Fakafanua. Sebab, kata dia, Sarinah menampilkan komitmen sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menghadirkan produk seni budaya dan produk lokal dari berbagai provinsi di Indonesia.

“Kita ingin menampilkan bahwa komitmen Sarinah sebagai Badan Usaha Milik Negara ingin menghadirkan produk-produk lokal, produk budaya dan produk seni di Indonesia, jika kita lihat memang banyak di sana ada kain tenun, batik, baju-baju batik, belum lagi kerajinan tangan, banyak ukiran, kerajinan besi dan souvenir lainnya yang menunjukkan kekayaan seni budaya Indonesia,” jelas Legislator asal Bali ini.

Pada saat itu, Putu menunjukkan batik sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia dan justru banyak pihak memakainya baik tokoh-tokoh Indonesia maupun para tokoh di dunia. Misalnya di Afrika Selatan Nelson Mandela sangat cinta menggunakan batik Indonesia. 

“Saat itu kita melihat dan memilih batik, dia (Lord Fakafanua) juga membeli batik. Dia sungguh sangat senang karena bahan batik ini bisa digunakan di kawasan tropis termasuk di negara kepulauan Pasifik. Kalau kita di Indonesia, kita berada di Katulistiwa dengan suhu yang sepanjang tahun panas,” ujarnya.

“Jadi pakaian batik ini juga sangat tepat digunakan disini. Pada tahun 1990, Presiden Soeharto memberikan cinderamata batik kepada Nelson Mandela sebanyak 6 setel. Momen tersebut menjadi perkenalan Mandela dengan batik saat ia masih menjabat sebagai wakil ketua Kongres Nasional Afrika. Sejak saat itu, Presiden Nelson Mandela hadir mengenakan batik dalam berbagai acara kenegaraan di forum nasional maupun internasional, termasuk di forum PBB," lanjutnya.

Seperti diketahui, pada 2 Oktober 2009, Badan PBB untuk Pendudukan, Keilmuan, dan Kebudayaan (UNESCO) menetapkan batik sebagai Masterpieces of the Oral and the Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi dari Indonesia.

Putu yang merupakan Anggota Biro Inter-Parliamentary Union (IPU) di komite Pembangunan Berkelanjutan mengatakan untuk memperkuat hubungan khususnya dengan negara-negara pasifik, Parlemen Indonesia bersama parlemen negara kepulauan pacifik berkomitmen untuk terus mengawal perdamaian dan keamanan (peace and security) kawasan, juga mendorong perdagangan dan kerja sama ekonomi yang sustainable dan inklusif sesuai dengan konsep green economy, termasuk investasi hijau dalam pencapaian sustainable development goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Kemudian berikutnya adalah hubungan socio-cultural, di mana kita ingin masyarakat kedua kawasan meningkatkan hubungan people-to-people, salah satunya melalui budaya maupun pariwisata,” jelas Ketua Asosiasi Museum Indonesia ini.

Selanjutnya, Putu juga mengajak Lord Fakafanua makan siang Bebek Bali Bumbungan di Sarinah. Tentu, Putu menyampaikan hal ini dilakukan sebagai komitmen untuk membangun hubungan baik dengan mereka. Sebab, kata dia, diplomasi itu tidak selalu dilakukan dalam ruang pertemuan formal tapi melalui kultural dialog bisa mempererat hubungan antar bangsa.

“Kita ingin menunjukkan bahwa diplomasi tidak hanya sekedar di ruang pertemuan formal, tapi justru diplomasi juga menghadirkan atau menunjukkan kepada mereka kekayaan seni budaya Indonesia, kuliner untuk mempererat hubungan," katanya.

"Jika kita kenal, kita semakin sayang. Jika pada ujungnya kita bisa menunjukkan budaya kita, justru respek akan terbangun. Setelah respek terbangun, hubungan antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik itu akan menemukan mutual respek, akhirnya mereka juga akan memberikan penghormatan yang tinggi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan memberikan komitmennya untuk terus menjaga keutuhan NKRI,” pungkasnya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan Sidang Kedua Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership (IPPP) di Senayan, Jakarta Pusat, menjadi momentum untuk mendorong konsep blue economy karena kedua negara ini merupakan negara kepulauan yang dikeliling oleh lautan.

Untuk itu, kata dia, tema yang diusung dalam forum ini ‘Partnership for Prosperity:Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development’.

“Kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, Pasific juga negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan. Indonesia 2/3 wilayahnya adalah lautan. Potensi maritim, potensi dari blue economic sangat besar. Marine mega-biodiversity karena begitu luasnya. Kedua, segala potensi dan richness kekayaan. Keindahan alam karena laut kita sangat luar biasa kaya. Jadi potensi pertama hubungannya dengan food security kita. Kita harus merawat laut kita, memang blue economic menjadi penting karena perikanan potensinya disitu,” kata Putu melalui keterangannya pada Sabtu (27/7/2024).

Putu mengatakan pertanian pesisir dan potensi kepariwisataan penting juga untuk dibuatkan format kerja sama blue economy. Kata dia, ekonomi yang dibangun dengan konsep blue economy akan menjadi sangat luar biasa. Karena, biasanya negara yang dikelilingi oleh lautan itu sangat indah.

“Bayangkan, Indonesia memiliki Raja Ampat, Labuan Bajo, Pulau Komodo, dan Bali serta pulau lainnya. Di Pasifik juga begitu indahnya. Jadi destinasi dan potensi pariwisata begitu besar. Potensi laut juga tidak kalah pentingnya, baik dari sisi food security. Di mana kita ketahui, laut ini begitu banyak spesies ikan yang dapat dikonsumsi untuk kebutuhan food security kita. Makanya, kedepan harus dijaga keberlangsungan potensi laut kita ini,” ujarnya.

Selanjutnya, Putu mengatakan ekonominya juga ke depan harus didapatkan secara sustainable atau berkelanjutan. Potensi ini harus mampu digali untuk kebutuhan peningkatan (growth) dan ekonomi daripada masyarakatnya.

“Terakhir, laut juga harus kita jaga preservasinya (pemeliharaan atau perawatan) dan menjaganya agar tetap berkesinambungan, lestari sepanjang masa bagi genearsi berikutnya,” jelas Anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Keberlanjutan ini.

Oleh karenanya, Putu mengatakan konsep blue ekonomy adalah konsep mendasar negara-negara kepulauan dan memang harus di-mainstreaming. Memang, kata dia, pemerintah sudah berusaha melakukan ini sehingga dari parlemen ingin terus mendorong perannya. Misalnya, peran parlemen membangun regulasi untuk meningkatkan konsep blue economy.

“Bagaimana afirmasi anggaran, pengawasan kita agar pemerintah betul-betul yakin bahwa konsep blue economy akan memberikan kesejahteraan pada setiap masyarakat, baik Indonesia maupun negara-negara Pasifik. Tentu blue economy ini menjadi konsep ke depan yang patut kita kawal, tapi tidak bisa hanya kita gunakan konsep harus ada capacity building, harus ada peningkatan bagaimana kita memaping laut kita,” ungkapnya.

Terpenting, lanjut dia, menjaga isu-isu climate change, karena potensi laut juga dapat memetakan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan alam. Jadi, ada plate disitu yang bersinggungan bisa memahami rencana ke depan bagaimana melihat potensi alam laut. “

Tentu harus ada satu konsep mainstrem untuk melakukan penelitian terhadap laut Indonesia dan laut-laut Pasifik, ini menjadi sangat penting,” kata Legislator asal Bali ini.

Menurut dia, isu climate chane atau perubahan iklim, mitigasi dan adaptasi climate change. Kata dia, negara maju dan negara kaya komitmennya yang sudah disampaikan pada 2020 itu harusdiwujudkan 100 miliar Dollar per tahun. Kalau dihitung sampai sekarang, lanjutnya, mungkin sudah hampir US$ 500 miliar.

“Pada saat COP28 di Dubai, kebutuhannya bukan billion US Dollar lagi tapi trilion US Dollar. Jadi bayangkan, betapa besarnya kebutuhan dana untuk mitigasi dan adaptasi climate change. Sehingga negara-negara maju wajib berkomitmen, karena Negara Pasifik langsung nyata dampaknya terjadi. Mungkin kenaikan suhu bumi, kenaikan permukaan air laut. Tentu ini kita perjuangkan bersama,” ujarnya lagi.

Dalam forum ini, Putu mengatakan Parlemen Indonesia-Pasifik ingin menemukan satu kesamaan komitmen sama-sama memperjuangkan isu climate change dalam forum internasional, salah satunya COP29 nanti yang membahas masalah climate finance, climate found. 

“Kita bawa Forum IPU (Inter-Parliamentary Union) agar resolusi di IPU membahas tentang bencana ini, mitigasi ini agar negara maju punya komitmen konkret untuk mendeliver janji-janji mereka dan kita bawa juga ke PBB. Dan di PBB dipastikan dalam UN GA (United Nation General Assembly) memutuskan bahwa isu penting adalah isu climate change yang harus ditekel bersama, ini urgent dan harus nyata segera diselesaikan,” pungkasnya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) kembali dihelat di DPR RI, Jakarta. Sidang ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik.

IPPP merupakan forum parlemen Indonesia dengan negara-negara kepulauan di pasifik yang digagas oleh DPR RI. Sidang IPPP ke-2 digelar pada 24–26 Juli 2024.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan, parlemen selalu mendukung first track diplomacy yang dilakukan oleh pemerintah. Di saat yang bersamaan, menurutnya parlemen terus melakukan second track diplomacy untuk terus mengawal hubungan baik dengan negara-negara kepulauan Pasifik.

“Ini untuk membangun hubungan baik antara Indonesia dan negara di Kepulauan Pasifik. Parlemen di sini memiliki satu komitmen untuk mendukung dan membantu first track diplomacy yang dilakukan pemerintah,” kata Putu di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Ke depannya, interaksi itu menurutnya harus diakselerasi dan ditingkatkan lagi agar tidak hanya membahas isu-isu yang berhubungan dengan kondisi dan tantangan yang terjadi, tapi lebih produktif pada peningkatan konektivitas, peningkatan pendukungan pembangunan infrastruktur.

"Yang pada ujungnya akan memberikan manfaat dan pertumbuhan antar negara, sehingga masyarakat mendapatkan kesejahteraan," katanya.

Dia menilai forum pertemuan yang dihadiri 13 negara ini, termasuk Indonesia serta satu negara teritori Prancis, dapat membangun kembali kebersamaan dan hubungan yang baik antara Indonesia dengan negara-negara kepulauan Pasifik.

"Bagaimana kita harus terus saling mendukung dan meningkatkan kerja sama di bidang investasi pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, perdagangan, transisi energi, pariwisata, serta pendidikan," katanya.

Sidang IPPP ke-2 ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya Presiden menyebut kerja sama antar-parlemen dapat dimanfaatkan untuk mencari solusi bersama atas berbagai persoalan yang terjadi di kawasan Asia-Pasifik. Jokowi sangat menghargai dan mengapresiasi kemitraan parlemen Indonesia-Pasifik sebagai inisiatif strategis memperkuat kemitraan di Pasifik.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa Sidang IPPP kali ini turut menghadirkan acara dialog bersama negara-negara rumpun Melanesia. "Ada delapan ketua parlemen yang hadir dari 12 negara dan satu organisasi regional, yaitu Melanesian Spearhead Group, yang hadir pada pertemuan kedua IPPP ini," kata Puan.

Forum inisiatif dari DPR RI itu digelar sebagai wadah diplomasi untuk melibatkan parlemen-parlemen negara-negara kepulauan di Samudera Pasifik yang selama ini belum banyak dieksplorasi.

Menurut Puan, tujuan utama dari penyelenggaraan Sidang IPPP untuk memperkuat diplomasi parlemen dalam membangun kerja sama dengan negara-negara Pasifik pada bidang yang menjadi prioritas bersama, seperti maritim, ekonomi biru, konektivitas dan pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) atau tujuan pembangunan berkelanjutan.

JAKARTA, investor.id - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang Kedua Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership (IPPP) di Senayan, Jakarta Pusat pada 25-26 Juli 2024. Adapun, tema yang diusung ‘Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development’.

“Kita sebetulnya merasa bersyukur karena setelah 6 tahun, Forum Indonesia-Pasifik Parliamentary Partnership bisa kembali digelar atau diselenggarakan. Karena terakhir dilakukan tahun 2018,” kata Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana di Jakarta pada Kamis, (25/7/2024).

Putu menjelaskan, bahwa dirinya mendukung pemerintah untuk terus melakukan diplomasi dengan Negara-negara Pasifik, agar kedepannya Indonesia maupun Negara-negara Kepulauan di Pasifik memiliki mutual respek atau sama-sama menghormati dan menghargai satu sama lain.

Putu berharap ke depan Engagement (interaksi) ini harus diakselerasi dan ditingkatkan lagi, tidak hanya membahas isu-isu  yang berhubungan dengan kondisi dan tantangan yang terjadi, tapi lebih produktif pada peningkatan konektivitas, peningkatan pendukungan pembangunan infrastruktur.

“Bagaimana kita harus terus saling mendukung dan meningkatkan kerja sama di bidang investasi pertumbuhan ekonomi, infrastruktur,  perdagangan, transisi energi, pariwisata, serta pendidikan. Yang pada ujungnya akan memberikan manfaat dan pertumbuhan antar negara, sehingga masyarakat mendapatkan kesejahteraan," ujar Anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Berkelanjutan ini.

Kata Putu, diharapkan forum pertemuan yang dihadiri 13 negara ini, termsuk Indonesia serta 1 negara teritori Prancis, dapat membangun kembali kebersamaan antara Indonesia dengan Negara-negara Kepulauan Pasifik, membangun suatu hubungan yang baik.

“Mereka bisa melihat berbagai pembangunan yang sudah kita capai di Indonesia, secara khusus di Jakarta. Mereka memahami bahwa pembangunan di Indonesia juga dibangun secara inklusif dan merata di seluruh indonesia, tidak hanya di barat Indonesia tapi sampai ke ujung timur,” jelas dia.

Maka dari itu, lanjut Putu, Parlemen selalu mendukung first track diplomacy yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan, parlemen terus melakukan second track diplomacy untuk terus mengawal hubungan baik dengan kepulauan Pasifik. 

“Ini untuk membangun hubungan baik antara Indonesia dan negara di Kepulauan Pasifik. Parlemen di sini memiliki satu komitmen untuk mendukung dan membantu first track diplomacy yang dilakukan pemerintah,” ucapnya.

Dengan hadirnya forum kedua ini, Putu berharap ada satu akselerasi yang dilakukan oleh negara-negara Pasifik dan Indonesia. Dalam arti, kata dia, forum ini tidak hanya membahas isu-isu tradisional seperti yang berhubungan dengan perbatasan.

“Tapi lebih jauh bagaimana meningkatkan perdagangan, meningkatkan investasi di negara tersebut, dan meningkatkan kerja sama people to people, atau justru memberikan kontribusi peningkatan dalam capacity building,” kata Legislator asal Bali ini.

Sebagai Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu ingin memastikan ada satu afirmasi yang dilakukan pemerintah dan tugas DPR RI melakukan pengawasan terhadap pemerintah. bahwa negara-negara pasifik patut diberikan support atau dukungan baik secara capacity building.

“Kita harus terlibat dalam investasi di negara tersebut, dan pada ujungnya kita harus mampu memastikan apa yang kita lakukan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat negara-negara Pasifik tersebut. Sehingga, parlemen di sini komitmen membantu first track diplomacy yang dilakukan pemerintah,” ungkapnya.

Di sisi lain, Putu juga ingin memastikan hubungan yang berhubungan antara people to people dan bagaimana sama-sama mengawal isu climate change. Sebab, diketahui dampak isu climate change juga dirasakan oleh masyarakat Pasifik.

“Salah satunya berhubungan dengan sea (laut), yaitu bagaimana peningkatan tingkat ketinggian air laut juga dirasakan karena peningkatan suhu bumi atau global warming tersebut,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI ini. 

Selain itu, Putu mengatakan dalam forum meeting Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership ini akan dibahas tentang konektivitas agar ditingkatkan lagi karena memang dibutuhkan sekali oleh negara-negara Pasifik. Selama ini, lanjut dia, mereka memang sangat jarang dalam konektivitasnya udara, hubungan langsung dengan Indonesia. 

“Konektivitas ini harus lebih diperluas lagi dengan melibatkan baik state airlines atau airlines swasta, untuk bisa menjangkau kawasan Pasifik atau negara-negara Pasifik lainnya. Karena memang afirmasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa keberpihakan kita juga untuk Negara-negara Pasifik agar mereka juga memberikan respek yang tinggi,” pungkasnya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon mengatakan DPR RI akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2 yang akan digelar di Indonesia pada 24-26 Juli 2024 mendatang di Jakarta.

“Acara ini bertujuan untuk membangun konektivitas antara DPR RI dengan parlemen negara-negara pasifik dalam berbagai kerja sama. Sementara ini sudah terdapat 7 (tujuh) parlemen negara pasifik yang mengonfirmasi akan hadir,” kata Fadli usai menerima Dubes Papua Nugini (H.E) Simon Namis, di Jakarta.

Fadli Zon jelaskan pertemuan IPPP akan bahas isu-isu yang berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) untuk kehidupan Indonesia, negara-negara Asia Pasifik, bahkan dunia ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan.

“Ini dalam rangka menyelesaikan tantangan seperti perubahan iklim (climate change), ketahanan pangan (food security), dan sebagainya, meskipun kita juga punya tema, yaitu Partnership for prosperity: fostering regional connectivity and inclusive development. Jadi, kerja sama untuk kesejahteraan, terutama bagaimana konektivitas regional di pasifik ini, termasuk juga bagaimana membuka pembangunan yang lebih inklusif ke depan,” jelas Fadli.

Fadli menambahkan bahwa pertemuan ini juga akan merumuskan konsep pemeliharaan Sumber Daya Alam (SDA) di masing-masing negara untuk saling berbagi demi kepentingan bersama.

“Pihaknya memberi perhatian pada perkembangan ekonomi hijau yang fokus pada kesejahteraan masyarakat supaya ada peningkatan skill (ketrampilan) SDM dan pemanfaatan SDA berkelanjutan,” imbuhnya.

Kepala Biro BKSAP dan Organisasi Internasional Setjen DPR RI, Endah Tjahjani Dwirini mengatakan penyelenggaraan IPPP merupakan inisiatif Indonesia, karena kita bagian dari Kepulauan Pasifik, dan hanya Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara-negera Pasifik. Indonesia juga berkepentingan untuk menjaga agar kawasan menjadi aman, damai dan sejahtera guna membangun Pasifik sebagai epicentrum of growth.

“Ini merupakan forum yang sangat baik, dan akan membahas sejumlah isu. Seperti bagaimana menghubungkan laut dengan masyarakat dan bagaimana membuka potensi maritim. Pada isu tersebut, kita juga ingin melihat bagaimana perempuan dapat memanfaatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Pasifik,” pungkasnya

Sebagai informasi, IPPP pertama kali pada 2018. IPPP merupakan gerbang pembuka jalinan relasi antara Parlemen Indonesia dengan negara-negara pasifik. Diharapkan hasil dari IPPP dapat menjadi masukan bagi menjadi masukan bagi The 53rd Pacific Islands Forum (PIF) Leaders Meeting atau KTT PIF akan diselenggarakan pada 26-30 Agustus 2024 di Tonga.