Donald Trump yang diusung Partai Republik dan Kamala Harris yang diusung Partai Demokrat saat ini tengah memperebutkan kursi presiden dalam Pilpres Amerika Serikat 2024.

Terlepas dari siapapun yang terpilih, sejumlah kebijakan Indonesia diperkirakan bakal terdampak hasil Pilpres AS 2024, mulai dari perdagangan, target penurunan emisi, hingga "potensi ketegangan geopolitik" di Laut China Selatan, menurut akademisi dan pengamat hubungan internasional.

Berikut analisis dari akademisi, pengusaha, diplomat, dan pengamat hubungan internasional mengenai dampak Pilpres AS bagi Indonesia.

Siapa yang diinginkan menang oleh ekonom dan pengusaha Indonesia?

Kalangan pengusaha Indonesia mengaku tidak memiliki ekspektasi tinggi terhadap hasil Pilpres AS.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani, menuturkan merujuk pada rekam jejak pergantian presiden AS, siapa pun yang terpilih tidak banyak berdampak terhadap perdagangan dan investasi antara Indonesia-AS.

"Dalam parameter pertumbuhan ekspor Indonesia ke AS dan pertumbuhan investasi AS di Indonesia selama ini tidak berubah signifikan antara era Trump dengan era Biden," ujar Shinta kepada Nurika Manan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Kamis (04/11).

"Keduanya hanya menciptakan pertumbuhan aktivitas ekonomi bilateral secara modest, pertumbuhan kurang lebih 5% - 10% per tahun, dan konsentrasi kerja sama ekonomi pun tak banyak berubah," kata perempuan yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Getty Images

Shinta memprediksi perbedaan yang kentara kemungkinan akan terjadi pada cara pendekatan hubungan bilateral antara Trump dengan Harris. Selebihnya, menurut Shinta, "akan relatif sama".

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengamini pendapat kalangan pengusaha.

Menurut peneliti INDEF, Andry Satrio Nugroho, pendapat tersebut berkaca pada rekam jejak beberapa tahun belakangan dan ketika Trump menjabat Presiden AS.

"Para pelaku usaha kan maunya biaya untuk ketidakpastian itu bisa ditekan. Tapi untuk kedua pasangan sih menurut saya, berkaca pada yang kemarin dan sebelum-sebelumnya, masih belum begitu besar dampaknya ke Indonesia," kata dia.

Getty Images

Akan tetapi, Direktur Pusat Kajian Wilayah Amerika di Universitas Indonesia (UI), Suzie Sudarman, mengingatkan kebijakan ekonomi Indonesia sama-sama berisiko mengalami kendala, siapa pun pemenang Pilpres AS nanti.

"Kita akan terkendala dalam berdagang karena aturan Biden bahwa jangan sampai perusahaan China di Indonesia memiliki saham lebih [dari] 25%," jelas Suzie, dengan asumsi Kamala Harris menang dan melanjutkan kebijakan perdagangan pendahulunya, Joe Biden.

"Kalau Trump sudah mengatakan, anggota BRICS akan terkendala, dalam berdagang ada tarif tinggi."

Trump, lanjut Suzie, pernah melontarkan ancaman bakal mempersulit perdagangan dengan siapa pun yang mengecilkan nilai tukar mata uang AS.

Sementara situasi tersebut, menurutnya, kemungkinan tak akan terjadi jika Harris yang menang.

"Harris tetap menaruh perhatian pada potensi Indonesia dan akan mendisiplinkan jika memang Indonesia tidak good governance dan akuntabel," kata dia.

Apa dampak Pilpres AS pada perdagangan Indonesia?

Andry Satrio Nugroho dari INDEF mengatakan, selama ini kebijakan ekonomi dan perdagangan Indonesia "masih berkiblat pada China".

Perdagangan Indonesia, menurut Andry, langsung terdampak ketika permintaan domestik dari China menurun.

Indonesia kesulitan melarikan produk ekspor mengingat ketergantungan yang tinggi terhadap China.

Andry menekankan, perlu antisipasi jika kelak Trump yang memenangi Pilpres AS.

Ia menduga kebijakan pembatasan produk-produk China yang diterapkan Trump berpotensi "lebih ekstrem dan akan cukup berdampak bagi Indonesia".

"Kalau Harris terpilih, kita akan melihat business as usual saja gitu. Tapi kalau Trump yang terpilih, siap-siap saja."

Baca juga:

• Pilpres Amerika 2024: Kamala Harris vs Donald Trump, kapan kita tahu siapa pemenangnya?
• Bagaimana nasib Gaza, Ukraina, dan situasi global di tangan Kamala Harris atau Donald Trump?
• Pilpres Amerika 2024: Sisi lain Kamala Harris dan Donald Trump

Perang dagang antara AS dan China mempengaruhi sektor perdagangan global sejak 2018saat Donald Trump menjabat presiden Amerika Serikat.

Andry mengatakan era Biden-Harris memang telah menaikkan tarif impor terhadap sejumlah produk China, namun dia memperkirakan jika Trump terpilih maka kebijakan pembatasan akan lebih ketat.

"China berpotensi lebih sulit menjual produknya dengan kondisi ketika Trump yang memimpin," jelas Andry.

Akibatnya, Indonesia diprediksi akan mendapatkan "limpahan produk-produk China lantaran kemungkinan besar sulit terserap di pasar Amerika".

BBC

BBC News Indonesiahadir diWhatsApp,TikTok,X,InstagramdanFacebook.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia.

BBC

Konsekuensinya, menurut Andry, industri dalam negeri akan kian tertekan.

"Sekarang kan dengan daya beli yang rendah ya, mereka akan banyak membeli produk-produk China. Karena harganya jauh lebih rendah. Produk-produk ini kan disupport kebijakan dumping," cetus Andry.

Dumping adalah praktik dagang eksportir dengan cara menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri.

Praktik ini dianggap sebagai hambatan lantaran merupakan praktik perdagangan yang tidak jujur dan tidak adil.

Praktik dumping dianggap akan membahayakan kelangsungan industri dalam negeri dari negara tujuan karena produsen lokal tidak dapat bersaing.

Getty Images

"Harus berhati-hati karena banyak negara kan sudah melakukan proteksionisme. Proteksionisme yang menurut saya belum terlihat juga di Indonesia," tambah Andry.

Shinta dari KADIN mengungkapkan, kedua kandidat memiliki agenda ekonomi yang sama-sama berpotensi bisa mendatangkan restriksi atau pembatasan ekspor dan impor bagi Indonesia.

Hanya saja, kepemimpinan Trump diduga akan lebih "mudah merestriksi atau lebih tepatnya mencari celah untuk mencegah produk Indonesia masuk ke AS".

Sementara pengamat hubungan internasional, Suzie Sudarman, memperkirakan jika Trump terpilih sebagai presiden, dia akan mudah melarang impor produk tertentu karena alasan "national security".

Apa dampak Pilpres AS terhadap konflik Laut China Selatan?

Suzie Sudarman menilai Kamala Harris diprediksi tidak akan banyak memedulikan geopolitik di Laut China Selatan.

Sementara pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, memprediksi Trump akan lebih "berani mengganggu kredibilitas dari nine dash line China".

"Dengan berani berlayar di situ [Laut China Selatan], karena ini adalah hukum internasional," terang dia.

Nine dash line atau sembilan garis putus-putus adalah klaim klasik China atas wilayah mereka di Laut China Selatan.

Pada saat yang bersamaan Trump, kata Rezasyah, diperkirakan bakal memperkuat aliansi bilateral, masing-masing dengan Filipina dan Vietnam.

Getty Images

Kemenangan Trump, menurut Rezasyah, akan berdampak pada ketegangan di kawasan, sebab China kemungkinan juga akan mencoba keberanian Trump.

"Misalnya dengan mengganggu Taiwan, dengan mengganggu aset-aset di Laut China Selatan. Memang suasana akan tegang, tapi untuk itu memang Trump membutuhkan coalition of the willing yang semakin banyak," tambah dia.

• Sugiono anak ideologis Prabowo jadi Menteri Luar Negeri Indonesia Karpet merah Prabowo tampil ke panggung internasional?
• Prabowo dan Gibran akan hadapi masalah Israel dan Palestina hingga Laut China Selatan 'Tidak ada bulan madu
• Mengapa Indonesia ingin bergabung dengan BRICS Barisan negara yang tidak puas dengan status quo?

Soal potensi ketegangan geopolitik jika Trump menang ini juga diutarakan mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, dengan asumsi Trump melanjutkan kebijakannya dalam periode pertama pemerintahannya.

Kemungkinan ketegangan itu muncul lantaran negara-negara sekutu di kawasan menghadapi ketidakpastian komitmen payung keamanan AS.

"Negara-negara sekutu di kawasan kemungkinan terdorong untuk mengembangkan kemandirian kemampuan pertahanannya, termasuk pada bidang ballistic missile technology dan maritim.

Ketegangan ini, menurut Marty, menganduk risiko "action-reaction".

Apa dampak Pilpres AS pada kebijakan iklim?

Direktur pusat kajian wilayah Amerika di Universitas Indonesia, Suzie Sudarman, memperkirakan Indonesia akan semakin sulit menerapkan kebijakan penanganan krisis iklim dan mencapai target penurunan emisi, jika Donald Trump menang.

Sebab, arah kebijakan Trump disebut Suzie "hanya mementingkan kebutuhan korporasi" dan tidak mempedulikan persoalan lingkungan.

Dengan begitu, perusahaan tidak bakal dibebankan tanggung jawab menangani krisis iklimtermasuk upaya menekan emisi, menurut Suzie.

"[Dampaknya] ke Indonesia kita akan kena climate change karena emisi dilakukan negara-negara kaya. Kita kena imbasnya," tukas Suzie.

• Panduan sederhana Pilpres AS 2024 Kapan digelar, siapa saja kandidat presiden dan bagaimana mekanismenya?
• Imigran memakan hewan piaraan, inflasi terparah, larangan aborsi Bagaimana hasil cek fakta debat capres AS?
• Apa saja kebijakan Kamala Harris dan Donald Trump soal ekonomi, imigrasi dan aborsi?

Sebaliknya, Suzie meyakini jika Harris terpilih sebagai presiden, dia akan cenderung menempuh langkah menanggulangi krisis iklim.

"Kita [Indonesia] akan mendapat perhatian karena rain forest ada di kita. Juga ada upaya-upaya mengajarkan teknologi energi baru terbarukan yang kita butuhkan," Suzie memprediksi.

Harris juga diyakini akan menjaga pola yang dibangun Obamadalam perjanjian Parisberlanjut melalui aturan-aturan dalam negeri yang membatasi ketamakan korporasi, menurut Suzie.

Beberapa di antaranya soal ketentuan tanggung jawab penurunan emisi dan kewajiban menyertakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Getty Images

Sebelumnya, ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, sempat mengingatkan upaya Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca berpotensi terhambat jika Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden AS.

Apalagi, Trump punya rekam jejak tidak percaya terhadap krisis iklim.

Indonesia sendiri berulang kali menyatakan komitmen untuk mengurangi emisi demi mengatasi krisis iklim. Salah satunya tertuang dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC).

Indonesia berkomitmen menurunkan target emisi dari semula 29 persen menjadi 31,89% pada 2030 melalui transisi energi terbarukan dan perdagangan karbon.

Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat tercapainya Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat dengan dukungan internasional.

Apa yang perlu disiapkan Indonesia?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah Indonesia memantau perkembangan Pilpres AS, yang diperkirakan bakal mengubah kebijakan pemerintahan negara itu jika berganti kepemimpinan.

Menurut Airlangga, penurunan jumlah kelas menengah di Amerika saat ini akan mengurangi permintaan sejumlah barang dan jasa di Indonesia. Sebab, Indonesia dan negara-negara ASEANmasih mengandalkan konsumsi di AS, Eropa, dan China.

"Itu makanya pekerjaan presiden terpilih itu penting untuk mengangkat kelas menengah. Nah, bagi Indonesia, tentu kelas menengah yang turun akan mengurangi demand terhadap produk-produk Indonesia," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (05/11), seperti dikutip dari Kompas.com.

Sementara itu, ketua asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengingatkan Indonesia perlu menavigasi relasi bilateral Indonesia-AS sesuai karakter dan fokus kebijakan presiden AS terpilih.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani. (Getty Images)

Sementara, mantan menteri luar negeri Marty Natalegawa menyarankan pemerintah menyusun rencana kebijakan yang jelas seraya mengingatkan tidak ada yang bisa menebak secara pasti arah kebijakan presiden AS terpilih ke depan.

"Yang hanya kita bisa lakukan adalah kita identifikasi exposure kita, keterpaparan Indonesia atau keterpaparan Asia Tenggara terhadap apa yang sedang terjadi di Washington, itu di bidang apa saja," ujar Marty.

"Setelah kita ada bidang-bidangnya, baru kita memberikan penilaian, kalau Presiden Trump bentuknya kayak gimana, kalau Presiden Harris seperti apa. Ada skenario, dengan berbagai opsi-opsinya," usul Marty.

"Jadi bagi negara seperti Asia, apa pun yang terjadi, apakah itu Presiden Trump atau apakah itu Presiden Harris, kita harus mengembangkan apa yang sebenarnya kita harapkan dan inginkan di kawasan," tutur Marty.

• Apa saja kebijakan Kamala Harris dan Donald Trump soal ekonomi, imigrasi dan aborsi?
• Pilpres Amerika 2024: Kamala Harris vs Donald Trump, kapan kita tahu siapa pemenangnya?
• Bagaimana nasib Gaza, Ukraina, dan situasi global di tangan Kamala Harris atau Donald Trump?

Hashim Djojohadikusumo ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus menghadiri perundingan mengenai iklim, yakni Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP29 UNFCCC). Perundingan itu akan diselenggarakan di Baku, Azerbaijan pada 11-22 November.

Menurut Hashim dirinya akan membawa beberapa misi dalam COP29 yang selama ini menjadi isu. Salah satunya terkait tudingan bahwa proyek food estate atau lumbung pangan merusak lingkungan.

"Dan juga untuk menangkis beberapa tuduhan-tuduhan mengenai deforestasi. Seolah-olah food estate itu akan menghancurkan, seolah-olah ya. Dan pemerintah Indonesia tidak setuju itu. Kita bisa bikin kawasan food estate tapi juga menjaga lingkungan hidup sekaligus," kata Hashim di kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Hashim juga akan menegaskan bahwa Prabowo siap melanjutkan komitmen Presiden ke-7, Joko Widodo terkait dengan iklim. Kemudian program carbon capture juga akan dipromosikan di sana.

"Yang penting adalah komitmen presiden baru untuk melanjutkan komitmen presiden lama. Apa yang sudah disetujui dan dikomit oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo akan lanjutkan. Terus ada hal-hal baru. Misalnya ada program carbon capture. Karbon dioksida itu diserap di dalam tanah di Indonesia," ujarnya.

Hashim akan memimpin sekitar 570 orang delegasi dari Indonesia yang terdiri dari perwakilan swasta, pemerintah, hingga LSM. Ia juga menjelaskan alasan Prabowo absen adalah karena menghadiri pertemuan internasional.

Prabowo disebut harus terbang ke Rio de Janeiro, Brazil untuk menghadiri perhelatan G20. Kemudian Prabowo juga harus datang ke Lima, Peru dalam penyelenggaraan APEC Leaders Meeting.

"Beliau kan harus ke Rio de Janeiro di Brazil untuk menghadiri G20. Beliau juga harus ke Lima di Peru untuk APEC Leaders Meeting. Beliau tugaskan, karena memang dari dulu saya prihatin dengan lingkungan hidup dan perubahan itu," tutupnya.

Lihat Video: Hashim Sebut Prabowo Sudah Nunggu 2 Tahun untuk Bertemu Megawati

[Gambas:Video 20detik]

Hashim Djojohadikusumo ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus menghadiri perundingan mengenai iklim, yakni Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP29 UNFCCC). Perundingan itu akan diselenggarakan di Baku, Azerbaijan pada 11-22 November.

Menurut Hashim dirinya akan membawa beberapa misi dalam COP29 yang selama ini menjadi isu. Salah satunya terkait tudingan bahwa proyek food estate atau lumbung pangan merusak lingkungan.

"Dan juga untuk menangkis beberapa tuduhan-tuduhan mengenai deforestasi. Seolah-olah food estate itu akan menghancurkan, seolah-olah ya. Dan pemerintah Indonesia tidak setuju itu. Kita bisa bikin kawasan food estate tapi juga menjaga lingkungan hidup sekaligus," kata Hashim di kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Hashim juga akan menegaskan bahwa Prabowo siap melanjutkan komitmen Presiden ke-7, Joko Widodo terkait dengan iklim. Kemudian program carbon capture juga akan dipromosikan di sana.

"Yang penting adalah komitmen presiden baru untuk melanjutkan komitmen presiden lama. Apa yang sudah disetujui dan dikomit oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo akan lanjutkan. Terus ada hal-hal baru. Misalnya ada program carbon capture. Karbon dioksida itu diserap di dalam tanah di Indonesia," ujarnya.

Hashim akan memimpin sekitar 570 orang delegasi dari Indonesia yang terdiri dari perwakilan swasta, pemerintah, hingga LSM. Ia juga menjelaskan alasan Prabowo absen adalah karena menghadiri pertemuan internasional.

Prabowo disebut harus terbang ke Rio de Janeiro, Brazil untuk menghadiri perhelatan G20. Kemudian Prabowo juga harus datang ke Lima, Peru dalam penyelenggaraan APEC Leaders Meeting.

"Beliau kan harus ke Rio de Janeiro di Brazil untuk menghadiri G20. Beliau juga harus ke Lima di Peru untuk APEC Leaders Meeting. Beliau tugaskan, karena memang dari dulu saya prihatin dengan lingkungan hidup dan perubahan itu," tutupnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hasil penelitian terbaru dari Asian Development Bank (ADB) mengungkapkan, dampak dari climate change atau perubahan iklim dapat mengurangi produk domestik bruto (PDB) negara berkembang di Asia dan Pasifik sebesar 17% pada tahun 2070.

Bahkan dalam skenario emisi gas rumah kaca yang tinggi dapat meningkat menjadi 41% pada tahun 2100.

Presiden ADB, Masatsugu Asakawa menjelaskan, penelitian terbaru ini merinci serangkaian dampak yang dapat merusak serta mengancam Kawasan Asia dan Pasifik.

Jika krisis iklim terus meningkat, hingga 300 juta orang di kawasan tersebut dapat terancam oleh banjir pesisir dari air laut. Serta triliunan dolar aset pesisir dapat rusak setiap tahunnya pada tahun 2070.

"Naiknya permukaan air laut dan menurunnya produktivitas tenaga kerja akan menyebabkan kerugian terbesar, dengan pendapatan yang lebih rendah dan ekonomi yang rapuh akan terkena dampak paling parah," jelas Masatsugu dalam keterangan resmi, Kamis (31/10).

Masatsugu mengatakan perubahan iklim telah meningkatkan kerusakan akibat badai tropis, gelombang panas, dan banjir di kawasan Asia Pasifik. Sehingga akan berdampak pada tantangan ekonomi dan masyarakat mengalami kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Menurutnya perlu adanya aksi nyata dalam menangani perubahan iklim yang mendesak. Hal itu guna mengatasi dampak-dampak yang akan ditimbulkan sebelum terlambat.

Dalam penelitian ABD juga ditemukan bahwa sentimen publik regional mendukung aksi peduli iklim.

Dalam studi persepsi perubahan iklim yang dilakukan ADB tahun ini, 91% responden di 14 negara di kawasan regional mengatakan bahwa mereka memandang pemanasan global sebagai masalah serius, dan banyak di antaranya menginginkan tindakan pemerintah yang lebih ambisius.

Respons adaptasi perlu dipercepat untuk mengatasi risiko iklim yang terus meningkat, bersamaan dengan keharusan untuk meningkatkan pendanaan iklim yang berfokus pada adaptasi.

Dalam penelitian ADB Masatsugu memperkirakan kebutuhan investasi tahunan bagi negara-negara di kawasan ini untuk beradaptasi terhadap pemanasan global mencapai US$ 102 miliar hingga US$ 431 miliar.

"Ini jauh melebihi US$ 34 miliar dari dana adaptasi yang telah diperkirakan di kawasan ini pada tahun 2021-2022," ujarnya.

Reformasi peraturan pemerintah dan peningkatan pengakuan atas risiko iklim membantu menarik sumber-sumber baru modal iklim swasta, tetapi masih diperlukan aliran investasi swasta yang jauh lebih besar.

Di bidang mitigasi, penelitian ABD menunjukkan bahwa kawasan Asia Pasifik berada pada posisi yang tepat untuk merangkul energi terbarukan dalam mendorong transisi menuju titik nol. Selain itu juga dapat mendorong pasar karbon domestik dan internasional untuk membantu mencapai tujuan aksi iklim dengan biaya yang efektif.

"ADB berkomitmen untuk mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, sembari terus berupaya memberantas kemiskinan ekstrem," ungkapnya.

"Saya telah ditunjuk oleh Bapak Presiden sebagai utusan khusus beliau, utusan khusus Presiden untuk Indonesia pada konferensi COP 29 ini," kata Hashim di Kementerian Kehutanan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Hari ini, dirinya telah mengadakan rapat persiapan untuk persiapan perundingan tersebut. Menteri yang hadir antara lain, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

"Saya kira semakin mateng, kita bikin masak-masak, dan saya optimis, tujuan dari Pemerintah Indonesia akan tercapai," terangnya.

Hashim mengatakan surat utusan itu baru ditandatangani Prabowo hari ini. "Saya dengar surat penunjukan saya hari ini ditandatangani pak Prabowo. (Akan dilantik?) Nggak ada, saya bekerja aja nggak usah upacaralah," lanjutnya.

Kemudian, terkait perdagangan karbon, Hashim mengatakan juga akan dipromosikan di dunia internasional. Menurutnya pendapatan negara dari perdagangan karbon berpotensi sangat besar.

"Dari 2018-2020 sudah dihitung, kita bisa dapat suatu menawarkan kepda dunia, kurang lebih 577 juta ton karbon dioksida. Untuk itu 3 tahun, sedang dihitung sekarang 2021-2023 kurang lebih 600 juta ton. Jadi ini nanti ditawarkan oleh Pak Menteri kepada dunia internasional. Kontribusi nilai lumayan US$ 10 per ton. Saya sampaikan potensi penerimaan negara tambahan di luar APBN Rp 190 triliun," terangnya.

Sementara, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan adapun tugas utama Indonesia menghadiri perundingan itu untuk membahas bagaimana konsen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca.

"Kemudian juga upaya-upaya kita kemudian memacu peningkatan semua sektor di dalam penurunan emisi gas rumah kaca, salah satunya dari karbon trading juga sedang kita bangun. Arahan Pak Hashim dan Bu Dirjen kemudian akan menjajaki beberapa negara potensial contributor untuk bicara hal ini, itu misi-misi yang kita bawa di antaranya," terangnya.

Selain itu, dalam perundingan tersebut juga akan menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam menekan kenaikan suhu pada 1,5 derajat celcius. Hanif mengatakan dokumen terkait komitmen Indonesia itu tertuang dalam dokumen iklim Second Nationally Determined Contribution (NDC).

"Second NDC telah maju ke Pak Presiden, nanti akan mendapatkan arahan dari pak Presiden untuk kemudian kami submit ke UNFCC. Jadi ini adalah komitmen kita 2030-2035," pungkasnya.

Sebagai informasi, COP adalah konferensi yang diselenggarakan oleh United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Konferensi itu mempertemukan negara-negara dari seluruh dunia untuk membahas isu-isu perubahan iklim dan mencari solusi bersama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. (ada/ara)

JAKARTA, investor.id - Sebagai upaya kolaboratif untuk mendorong tumbuhnya inovasi iklim di Indonesia, Ecoxyztem Venture Builder dan Greeneration Foundation dengan dukungan dari PT Bank HSBC Indonesia (“HSBC Indonesia”), mempersembahkan Climate Innovation Week 2024, acara puncak dari rangkaian program Climate Innovation Acceleration (CIA) yang telah berlangsung sejak bulan Januari tahun ini.

Acara yang diadakan pada 21-22 September 2024 di Creative Hall (M Bloc Space), menghadirkan 25 ecopreneurs, sebutan bagi para pelaku usaha di sektor lingkungan, yang memamerkan inovasi mereka dalam menghadapi dampak buruk dari perubahan iklim. Dengan tema #ActNowChangeChangeTomorrow, Climate Innovation Week bertujuan untuk menggaungkan inovasi iklim lokal yang dapat diterapkan dalam kegiatan masyarakat sehari-hari.

Terbagi menjadi beberapa klaster utama seperti ekonomi sirkular, energi terbarukan, bio teknologi dan sustainable fashion, ecopreneurs juga dipertemukan dengan para pelaku industri, media, akademisi, masyarakat luas, serta pemerintah selaku pembuat kebijakan.

Luckmi Purwandari, selaku Kepala Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PGLHK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam sambutannya menyatakan “Generasi muda merupakan pemimpin perubahan di masa depan. Dengan adanya Climate Innovation Week yang memunculkan inovasi dan solusi permasalahan iklim di tengah masyarakat akan menjadi harapan besar menuju target capaian nasional. Kami mengapresiasi kolaborasi antara Ecoxyztem, HSBC Indonesia, dan Greeneration Foundation dalam menyelenggarakan program Climate Innovation Acceleration sehingga dapat membuka peluang bertumbuhnya inovasi hijau di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) juga siap untuk berkolaborasi mendukung inovasi-inovasi hijau lainnya.”

Para ecopreneurs yang menunjukkan solusinya di acara Climate Innovation Week 2024, telah melewati berbagai fase program diantaranya yaitu fase mentorship, business matchmaking, dan fase implementasi proyek.

“Kami bangga menjadi bagian pendorong inovasi lokal dari anak muda yang berprestasi di Indonesia. Melalui Climate Innovation Acceleration Program, kami berharap dapat terus mendorong pertumbuhan perusahaan rintisan berbasis inovasi di Indonesia, terutama yang dapat mencetak berbagai inovasi yang berguna bagi kelestarian lingkungan, menciptakan lapangan kerja hijau (green jobs), serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia,” ungkap Nuni Sutyoko, Head of Corporate Sustainability, HSBC Indonesia HSBC Indonesia memberikan dukungan dana filantropi bagi para ecopreneurs untuk mengimplementasikan ide proyek dan menerapkan solusi nyata di tengah masyarakat. Indonesia dan Jepang Perkuat Kerja Sama Atasi Perubahan Iklim

Melalui perusahaan rintisan, di antaranya ada yang membangun panel surya di Riau, mengolah limbah sumpit menjadi bangku, serta membuat cat pelapis dengan Solar Reluctance Index yang tinggi sehingga dapat membuat atap dan ruangan terasa lebih dingin.

Selain menunjukkan inovasi dari para ecopreneurs, Climate Innovation Week 2024 akan menghadirkan berbagai diskusi panel, workshop, dan penampilan seni dari para komunitas anak muda yang berfokus pada pengembangan dan penerapan solusi berkelanjutan di berbagai sektor. Dengan partisipasi berbagai pihak dari sektor pemerintah, swasta, dan komunitas, acara ini menegaskan komitmen bersama dalam menghadapi tantangan global terkait perubahan iklim. “Climate Innovation Week bukan hanya tentang menciptakan teknologi baru yang keren, namun juga tentang membangun suatu ekosistem agar inovasi yang diciptakan menjadi tepat guna untuk menyelesaikan masalah yang ada. Perjalanan lebih dari 9 bulan bersama HSBC Indonesia dan Greeneration Foundation menjadi sangat bermakna karena kami menemui banyak sekali dukungan dari berbagai pihak termasuk berbagai universitas dan komunitas di 7 kota besar di Indonesia. Oleh karena itu, program CIA menjadi satu pondasi kokoh bagi kami untuk terus menghubungkan inovasi, talenta, dengan peluang investasi dan market agar sektor climate-tech semakin tumbuh dan berkelanjutan tidak hanya di level nasional namun bisa bertumbuh di level global,” ujar Jonathan Davy, Chief Executive Officer, Ecoxyztem.

Climate Innovation Acceleration merupakan sebuah rangkaian program akselerasi inovasi teknologi iklim (climate-tech) serta edukasi untuk memperbanyak talenta di bidang pekerjaan hijau (green jobs) yang merupakan inisiatif bersama antara Ecoxyztem Venture Builder dan Greeneration Foundation dengan dukungan dari HSBC Indonesia. Mengambil tema “Building Climate-Tech Ecosystem to Accelerate Ecopreneurs in Reaching ENDC Target by 2030”, program ini telah melibatkan lebih dari 3.000 mahasiswa dan civitas akademika di 7 kota besar di Indonesia serta memberikan pendampingan dan access to market kepada 30 High School & University dan Early-stage Startups atau yang biasa di sebut Ecopreneurs. Climate Innovation Acceleration diawali dengan dengan Roadshow ke beberapa kota besar di Indonesia seperti Medan, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makasar, dan Jakarta pada bulan Januari hingga Maret 2024, dilanjutkan dengan fase mentoring secara asinkronus melalui platform pembelajaran digital X-Seed (xseed.ecoxyztem.com) dan secara sinkronus bersama para mentor serta sharing session langsung di kantor Blibli dan HSBC Indonesia pada bulan April hingga Juni 2024. Para finalis juga mengikuti sesi Business Matchmaking (untuk Early-stage Startups) dan Demo Day (untuk memilih 5 High School & University Startups). Total 20 finalis dari tiap level berhasil mengimplementasikan solusinya selama 2 bulan mulai dari Juli sampai Agustus 2024 bersama para mitra yang dipilih.

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Real Estat Indonesia (REI) menggandeng Green Building Council Indonesia (GBCI) dalam kerja sama terkait sertifikasi GBCI bagi anggota REI.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara Ketua Umum DPP REI Joko Suranto dan Ketua GBCI Iwan Prijanto di Jakarta, Rabu (3/9/2024).

Joko mengungkapkan, perubahan iklim tidak dapat dihindari dampaknya hingga saat ini. Akibatnya, REI susah membangun properti dengan cepat karena tak dapat menerka kapan musim hujan maupun kemarau.

Namun, manusia pada dasarnya akan dididik untuk mengantisipasi dan adaptif terhadap perubahan tersebut.

Kedua, komitmen REI terhadap perubahan iklim tersebut adalah dengan melaksanakan kerja sama bersama GBCI yakni sertifikasi, pelatihan, tukar informasi, kerja sama lain, maupun tindakan apa yang nantinya harus dilakukan pada masa depan.

"Dan itu adalah bagian adaptif kita terhadap perubahan iklim secara bisnis harus selalu kontekstual ke sana," lanjut Joko.

Sementara yang terakhir, REI telah menjalankan inisiasi penanaman sejuta pohon yang dilaksanakan di 10 lokasi.

Untuk diketahui, ke-10 tempat tersebut yakni Jakarta, Batam, Kepri, Riau, Jawa Barat, Lampung, Kota Semarang (Jawa Tengah), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Bali, dan Yogyakarta.

"Setiap rumah yang direalisasikan REI itu harus tertanam dua pohon, satu di depan rumahnya, satu ditanam di fasum-fasosnya. Itu bagian dari cara kami untuk mengurangi pemanasan global, juga bagaimana kami menyediakan udara yang baik bagi semua," tuntas Joko.

JAKARTA, investor.id - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang Kedua Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership (IPPP) di Senayan, Jakarta Pusat pada 25-26 Juli 2024. Adapun, tema yang diusung ‘Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development’.

“Kita sebetulnya merasa bersyukur karena setelah 6 tahun, Forum Indonesia-Pasifik Parliamentary Partnership bisa kembali digelar atau diselenggarakan. Karena terakhir dilakukan tahun 2018,” kata Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana di Jakarta pada Kamis, (25/7/2024).

Putu menjelaskan, bahwa dirinya mendukung pemerintah untuk terus melakukan diplomasi dengan Negara-negara Pasifik, agar kedepannya Indonesia maupun Negara-negara Kepulauan di Pasifik memiliki mutual respek atau sama-sama menghormati dan menghargai satu sama lain.

Putu berharap ke depan Engagement (interaksi) ini harus diakselerasi dan ditingkatkan lagi, tidak hanya membahas isu-isu  yang berhubungan dengan kondisi dan tantangan yang terjadi, tapi lebih produktif pada peningkatan konektivitas, peningkatan pendukungan pembangunan infrastruktur.

“Bagaimana kita harus terus saling mendukung dan meningkatkan kerja sama di bidang investasi pertumbuhan ekonomi, infrastruktur,  perdagangan, transisi energi, pariwisata, serta pendidikan. Yang pada ujungnya akan memberikan manfaat dan pertumbuhan antar negara, sehingga masyarakat mendapatkan kesejahteraan," ujar Anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Berkelanjutan ini.

Kata Putu, diharapkan forum pertemuan yang dihadiri 13 negara ini, termsuk Indonesia serta 1 negara teritori Prancis, dapat membangun kembali kebersamaan antara Indonesia dengan Negara-negara Kepulauan Pasifik, membangun suatu hubungan yang baik.

“Mereka bisa melihat berbagai pembangunan yang sudah kita capai di Indonesia, secara khusus di Jakarta. Mereka memahami bahwa pembangunan di Indonesia juga dibangun secara inklusif dan merata di seluruh indonesia, tidak hanya di barat Indonesia tapi sampai ke ujung timur,” jelas dia.

Maka dari itu, lanjut Putu, Parlemen selalu mendukung first track diplomacy yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan, parlemen terus melakukan second track diplomacy untuk terus mengawal hubungan baik dengan kepulauan Pasifik. 

“Ini untuk membangun hubungan baik antara Indonesia dan negara di Kepulauan Pasifik. Parlemen di sini memiliki satu komitmen untuk mendukung dan membantu first track diplomacy yang dilakukan pemerintah,” ucapnya.

Dengan hadirnya forum kedua ini, Putu berharap ada satu akselerasi yang dilakukan oleh negara-negara Pasifik dan Indonesia. Dalam arti, kata dia, forum ini tidak hanya membahas isu-isu tradisional seperti yang berhubungan dengan perbatasan.

“Tapi lebih jauh bagaimana meningkatkan perdagangan, meningkatkan investasi di negara tersebut, dan meningkatkan kerja sama people to people, atau justru memberikan kontribusi peningkatan dalam capacity building,” kata Legislator asal Bali ini.

Sebagai Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu ingin memastikan ada satu afirmasi yang dilakukan pemerintah dan tugas DPR RI melakukan pengawasan terhadap pemerintah. bahwa negara-negara pasifik patut diberikan support atau dukungan baik secara capacity building.

“Kita harus terlibat dalam investasi di negara tersebut, dan pada ujungnya kita harus mampu memastikan apa yang kita lakukan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat negara-negara Pasifik tersebut. Sehingga, parlemen di sini komitmen membantu first track diplomacy yang dilakukan pemerintah,” ungkapnya.

Di sisi lain, Putu juga ingin memastikan hubungan yang berhubungan antara people to people dan bagaimana sama-sama mengawal isu climate change. Sebab, diketahui dampak isu climate change juga dirasakan oleh masyarakat Pasifik.

“Salah satunya berhubungan dengan sea (laut), yaitu bagaimana peningkatan tingkat ketinggian air laut juga dirasakan karena peningkatan suhu bumi atau global warming tersebut,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI ini. 

Selain itu, Putu mengatakan dalam forum meeting Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership ini akan dibahas tentang konektivitas agar ditingkatkan lagi karena memang dibutuhkan sekali oleh negara-negara Pasifik. Selama ini, lanjut dia, mereka memang sangat jarang dalam konektivitasnya udara, hubungan langsung dengan Indonesia. 

“Konektivitas ini harus lebih diperluas lagi dengan melibatkan baik state airlines atau airlines swasta, untuk bisa menjangkau kawasan Pasifik atau negara-negara Pasifik lainnya. Karena memang afirmasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa keberpihakan kita juga untuk Negara-negara Pasifik agar mereka juga memberikan respek yang tinggi,” pungkasnya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News