Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi pembangunan Bendungan Jlantah garapan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) telah mencapai 93,25%. Salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) itu terletak di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan, keberadaan Bendungan Jlantah akan bermanfaat untuk kepentingan irigasi dan meningkatkan ketahanan pangan. Hal ini sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pencapaian swasembada pangan pada 2028 mendatang.

“Sesuai fokus Presiden, ketahanan pangan merupakan fondasi utama bagi kedaulatan negara. Pemerintah pun bertekad memastikan produksi pangan nasional agar mampu memenuhi kebutuhan rakyat tanpa harus impor, salah satunya didorong oleh keberadaan bendungan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (31/10).

Nantinya, bendungan ini dapat mengairi lahan persawahan seluas 1.494 hektar (ha) di Kecamatan Jatiyoso dan Jumapolo. Sebelum bendungan dibangun, pengairan sawah di sekitar Kabupaten Karanganyar mengandalkan tadah hujan.

“Maka ke depannya, melalui saluran irigasi dari Bendungan Jlantah, panen bisa dilakukan sebanyak tiga kali dalam setahun. Tidak lagi bergantung pada musim," tuturnya.

Ermy menjelaskan, bendungan yang didesain dengan tinggi 70 meter dari pondasi terdalam dan memiliki panjang 404 meter tersebut memiliki kapasitas tampung sebanyak 10,97 meter kubik (m3). Kemudian air baku yang bisa disuplai mencapai 150 liter per detik (l/dt) untuk Kecamatan Jumapolo, Kecamatan Jumantono, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar.

"Bendungan Jlantah pun mampu mereduksi banjir hingga 70,33 meter kubik per detik (m3/dt) dengan volume 1,436 juta m3. Bendungan ini berpotensi pula sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLMTH) sebesar 625 kilowatt (kw)," jelasnya.

Melihat lokasinya yang cukup strategis di antara Sungai Jlantah dan Sungai Puru di Desa Tlobo dan Karangsari, proyek ini diyakini juga bisa dikembangkan menjadi kawasan agrowisata. Dengan begitu, kehadiran bendungan dapat membuka semakin banyak kesempatan usaha serta lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat sekitar semakin sejahtera.

Ermy menegaskan, Waskita Karya terus berkomitmen menjaga kepercayaan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan berbagai proyek infrastruktur di Tanah Air. Apalagi, sebagai BUMN Konstruksi, WSKT memiliki peran ganda sebagai Agent of Development dan Value Creator, sehingga diharapkan bisa memberikan dampak pembangunan signifikan bagi bangsa dan negara.

"Di tengah upaya penyehatan kinerja melalui proses restrukturisasi, Waskita tetap fokus berkomitmen menyelesaikan berbagai proyek sesuai target. Perseroan pun berkomitmen mengembalikan Waskita ke core business sebagai kontraktor murni," tuturnya.

Sebagai informasi, Bendungan ini dikerjakan oleh Kerja Sama Operasional (KSO) Waskita-Adhi. Adapun total nilai kontrak Bendungan Jlantah sebesar Rp 956 miliar.

Asal tahu saja, Waskita Karya telah membangun 24 bendungan yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Sebanyak 15 di antaranya sudah selesai. Sementara, sembilan proyek lainnya, seperti Bendungan Jragung, Rukoh, Mbay, dan Bener, masih dalam tahap pengerjaan.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan Bendungan Jlantah dapat diresmikan pada bulan Januari 2025 mendatang. Adapun pembangunan bendungan yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, ini menelan anggaran Rp 1,02 triliun.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian konstruksi bendungan. Bendungan ini dibangun oleh kontraktor PT Waskita Karya (Persero) dan PT Adhi Karya KSO dengan progres fisik saat ini mencapai 93,25%.

"Kami berkomitmen untuk menyelesaikannya," kata Bob, dalam keterangan tertulis, Selasa (29/10/2024).

Bendungan Jlantah memiliki luas genangan 50,45 ha dan kapasitas tampung 10,97 juta m3 yang bersumber dari aliran Sungai Jlantah dan Sungai Puru. Konstruksi bendungan didesain dengan tinggi 70 m (dari dasar sungai), panjang puncak 404 m, lebar puncak 12 m, elevasi puncak bendungan +690 m.

Setelah rampung Bendungan Jlantah akan memiliki beberapa manfaat. Pertama sebagai penyediaan air baku sebesar 150 liter/detik untuk Kecamatan Jumapolo, Jumantono, dan Jatipuro di Kabupaten Karanganyar. Kedua, menyuplai area irigasi D.I. Jlantah seluas 1.494 ha di Kabupaten Karanganyar, mencakup 806 ha irigasi yang sudah ada dan 688 ha irigasi baru.

Manfaat ketiga, reduksi banjir sebesar 70,33 meter3/detik atau 51,26% dari debit banjir periode ulang 50 tahun. Keempat, potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebesar 0,625 mega watt. Terakhir, sebagai potensi pariwisata.

Direktur Bendungan dan Danau Ditjen SDA Adenan Rasyid mengatakan, sebagai negara agraris, Indonesia memerlukan banyak bendungan untuk memperkuat ketahanan pangan dan air. Bendungan Jlantah akan menambah kapasitas tampungan air di Jawa Tengah guna mendukung ketahanan pangan dan air yang berkelanjutan.

"Bendungan juga memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional," ujar Adenan.

Selain Bendungan Jlantah, Kementerian PU juga tengah membangun Bendungan Bener di Purworejo dan Bendungan Jragung di Semarang. Ketiganya akan melengkapi jaringan bendungan di Jawa Tengah, termasuk Bendungan Gondang di Karanganyar, Logung di Kudus, Pidekso di Wonogiri, dan Randugunting di Blora.

Bendungan Lausimeme yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini merupakan bendungan nomor 47 yang diresmikan Jokowi sejak menjabat jadi presiden di tahun 2014.

Pembangunan bendungan tersebut telah dimulai sejak 2018. Totalnya, Bendungan Lausimeme ini menghabiskan anggaran Rp1,76 triliun.

"Bendungan Lausimeme ini adalah bendungan yang ke-47 yang saya resmikan selama 10 tahun ini," ujar Jokowi saat meresmikan bendungan tersebut, dilansir dari keterangan resmi BPMI Setpres, Rabu (16/10/2024).

Jokowi menyebut Bendungan Lausimeme memiliki sejumlah manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Mulai dari mereduksi banjir, penyediaan air, dan melakukan irigasi sawah di Medan dan Deli Serdang.

Bendungan Lausimeme memiliki luas genangan mencapai 125 hektare tersebut memiliki kapasitas tampung 21 juta meter kubik. Jokowi pun berharap dengan beroperasinya bendungan ini, manfaatnya akan segera dirasakan oleh masyarakat Sumatra Utara secara luas.

"Kita harapkan ini bermanfaat bagi Provinsi Sumatra Utara," ujar Jokowi.

Kehadiran Bendungan Lausimeme merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia. Melalui peresmian ini, pemerintah terus menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal membangun 17 bendungan di era pemerintahan Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka pada 2025.

Kementerian PUPR menjelaskan bahwa pembangunan bendungan itu dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia.

“Untuk meningkatkan tampungan air yang dapat mendukung ketahanan pangan, pada 2025 Kementerian PUPR terus melanjutkan pembangunan 17 bendungan di sejumlah daerah,” demikian unggahan resmi Kementerian PUPR, @kemenpupr, di Instagram, dikutip pada Sabtu (5/10/2024).

Adapun, 17 titik bendungan itu terdiri dari Bendungan Rukoh di Aceh dan Bendungan Tiga Dihaji di Sumatra Selatan, sedangkan di Pulau Jawa, akan dibangun Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijurey di Jawa Barat.

Pemerintah juga akan membangun empat titik bendungan di Jawa Tengah. Perinciannya, Bendungan Cabean, Bendungan Karangnongko, Bendungan Bener, dan Bendungan Jragung.

Kemudian, juga ada Bendungan Bagong di Jawa Timur, sedangkan di Pulau Kalimantan, pemerintah akan membangun satu lokasi bendungan, yakni Bendungan Riam Kiwa di Kalimantan Selatan.

Beranjak ke Pulau Sulawesi, Kementerian PUPR akan membangun bendungan di empat wilayah. Perinciannya, Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo, Bendungan Budong-budong di Sulawesi Barat, Bendungan Jenelata di Sulawesi Selatan, dan Bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara

Lebih lanjut, Kementerian PUPR juga akan membangun Bendungan Mbay dan Bendungan Manikin di Nusa Tenggara Timur (NTT). Serta, Bendungan Way Apu di Maluku.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkap bahwa Kementerian PUPR telah merampungkan sebanyak 53 bendungan dari target 61 unit bendungan yang dibangun.

Dia menyampaikan bahwa bendungan yang telah selesai proses konstruksinya di antaranya Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Ameroro, Bendungan Leuwikeris, Bendungan Way Sekampung, dan Bendungan Kuningan.

Adapun, Basuki menjelaskan bahwa pembangunan sejumlah bendungan dilakukan untuk menyediakan pasokan air baku.

Kendati demikian, pembangunan bendungan tersebut perlu diikuti oleh pembangunan jaringan irigasi. Dengan demikian, air tampungan di bendungan tersebut dapat dimanfaatkan langsung ke masyarakat.

“Untuk itu, pada periode 2014-2024 Kementerian PUPR membangun 1.228.440 ha jaringan irigasi dan merehabilitasi 4.647.547 ha jaringan irigasi,” ujar Basuki.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) melakukan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI guna membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025.

Pagu Anggaran Ditjen SDA Tahun Anggaran 2025 senilai Rp26,53 triliun yang terbagi untuk Program Ketahanan SDA senilai Rp24,29 triliun dan Program Dukungan Manajemen senilai Rp2,23 triliun.

Target Kinerja Pagu Anggaran tahun 2015 meliputi pembangunan 17 unit bendungan serta revitalisasi danau dan situ; pembangunan atau peningkatan daerah irigasi seluas 2.000 Ha serta rehabilitasi jaringan irigasi seluas 15.000 Ha.

Kemudian, pengendali banjir dan pengaman pantai sepanjang 32,5 KM; penyediaan air baku 1,5 m3/detik, pengendalian lumpur Sidoarjo sebesar 21 juta m3; serta operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA, Tanggap Darurat Bencana, operasi modifikasi cuaca dan P3-TGAI di 2.000 lokasi.

JAKARTA, investor.id – Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Temef, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu, 2 Oktober 2024. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menekankan betapa vitalnya peran air dalam mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di NTT, terutama untuk sektor pertanian.

“Air merupakan barang yang sangat vital, yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di NTT, air begitu sangat pentingnya, sangat vital,” ujar Presiden Jokowi pada Rabu (2/10/2024).

Dia menerangkan, dengan adanya air, masyarakat NTT bisa menanam padi, jagung, singkong, dan komoditas lainnya. Ketersediaan air juga menjadi kunci kemakmuran di provinsi ini sehingga pemerintah telah membangun empat bendungan besar di NTT dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

“Pemerintah dalam 10 tahun ini telah membangun bendungan di NTT ada 4: satu: Rotiklot, dua: Raknamo, tiga: Napun Gete, dan yang sekarang Bendungan Temef di Timor Tengah Selatan,” ungkap Presiden Jokowi.

Bendungan Temef dibangun pada 2017 dengan total biaya Rp 2,7 triliun memiliki luas genangan mencapai 298 hektar dan mampu menampung hingga 45 juta meter kubik air. Bendungan ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi para petani, terutama untuk irigasi lahan pertanian seluas 4.200 hektare di wilayah tersebut.

“Ini nanti bisa menampung air sebanyak 45 juta meter kubik air, itu sangat besar sekali yang akan sangat bermanfaat bagi petani untuk menanam padi, jagung, ketela, dan lain-lain,” ucap Presiden Jokowi.

Selain mendukung sektor pertanian, bendungan ini juga akan membantu mereduksi banjir di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Malaka. Presiden juga meminta agar bendungan ini dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya titip Pak Bupati, manfaatkan betul Bendungan Temef ini untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan rakyat kita di Timor Tengah Selatan dan juga masyarakat sekitar,” pesan Presiden Jokowi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah merampungkan pembangunan Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT). Proyek ini menelan biaya senilai Rp 2,7 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan ketersediaan air menjadi kunci pembangunan di NTT yang memiliki curah hujan lebih rendah dibanding daerah lain. Katanya, pembangunan bendungan juga harus diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya.

"Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena air-nya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani," kata Basuki, dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (3/9/2024).

Bendungan Temef memiliki luas genangan 297,78 ha dengan volume tampung 45,79 juta m3. Kehadiran bendungan ini akan memberikan manfaat untuk irigasi seluas 4.500 ha yang terdiri dari daerah irigasi (DI.) Haekto dan DI. Malaka.

"Selain pemanfaatan layanan irigasi, bendungan juga diharapkan melayani kebutuhan air domestik masyarakat melalui pembangunan jaringan air baku dan IPA," ujarnya.

Bendungan ini mampu menyediakan air baku dengan debit 131 liter/detik untuk penduduk Kecamatan Polen, Kecamatan Noemuti Timur di Kabupaten TTS dan Kabupaten Malaka sebanyak 28.000 KK. Manfaat selanjutnya yakni pengendali banjir pada area hilir bendungan dengan reduksi banjir di Kabupaten Malaka sebesar 15%.

Pembangunan Bendungan Temef terbagi menjadi 4 paket pekerjaan yang dilaksanakan mulai 2017-2024. Paket I dikerjakan oleh PT Waskita-Bangunnusa (KSO). Paket II dam III dikerjakan oleh PT Nindya-Bina Nusa Lestari (KSO).

Sedangkan untuk Paket IV oleh Waskita-Bahagia-Guntur (KSO). Total anggaran pembangunan bendungan ini Rp 2,7 triliun. Status Bendungan Temef saat ini sudah selesai dan siap untuk diresmikan.

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) NTT II Fernando Rajagukguk mengatakan, kehadiran Bendungan Temef akan memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten TTS, NTT.

"Bendungan Temef akan menampung luapan banjir dari Kabupaten Maak dan wilayah sekitar Kabupaten TTS. Di samping itu ada potensi pembangkit listrik, mereduksi banjir, irigasi, pariwisata dan penyediaan air baku", kata Fernando.

Bendungan Temef merupakan satu dari tujuh bendungan yang dibangun Kementerian PUPR di Provinsi NTT pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dengan selesainya Bendungan Temef akan menambah jumlah tampungan air yang dapat mendukung ketahanan pangan dan air di NTT.

Sebelumnya terdapat tiga bendungan yang telah diresmikan di NTT yakni Bendungan Raknamo pada 2018, Bendungan Rotiklot pada 2019 dan Bendungan Napun Gete pada 2021. Sementara tiga bendungan lain yakni Bendungan Manikin, Bendungan Mbay dan Bendungan Kolhua masih dalam tahap konstruksi.

Sepanjang 10 tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia menambah 61 bendungan baru sehingga secara kumulasi jumlahnya mencapai 300 bendungan. Namun jumlah ini sangat jauh dibandingkan dengan bendungan-bendungan yang ada di negara maju seperti China.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja mengatakan, sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini, Indonesia membangun sebanyak 61 bendungan. Dari jumlah itu, 45 di antaranya sudah rampung, terakhir Bendungan Leuwikeris di Tasikmalaya dan Margatiga di Lampung.

"Total bendungan kita kurang lebih ada 300-an, ini jauh dibandingkan China yang punya 90.000 bendungan besar," kata Endra, dalam diskusi Mengawal 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur, dikutip dari Youtube FMB9ID_IKP, Senin (2/9/2024).

Menurutnya, apabila ditambah dengan tampungan alami, seperti danau dan embung-embung di Indonesia, masih jauh sekali jumlahnya untuk memastikan tampungan air bisa menyediakan air sepanjang musim kemarau, serta menjamin irigasi pertanian.

"Jadi tampungan kita dengan bertambahnya bendungan, tapi ini masih sangat kurang dibandingkan China, Korea, negara-negara maju lainnya," ujarnya.

Selain bendungan, dalam 10 tahun terakhir pemerintah juga telah membangun 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru, serta 4,4 juta hektare irigasi existing yang direhabilitasi.

"Ini kita juga harus mengetahui sawah-sawah kita yang jumlahnya sekitar 7,3 juta, baru 10% yang memiliki irigasi. Artinya sisanya masih sawah tadah hujan," imbuh dia.

Dengan demikian, menurutnya Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah (PR) besar untuk membangun jaringan irigasi. Harapannya, ke depan sawah-sawah di Indonesia terjamin pasokan airnya sepanjang tahun.

"Kita baru 10%, dengan tambahan 60 bendungan itu kita baru berhasil meningkatkan ke angka 19%, berarti 80% sawah kita masih tadah hujan," ujar Endra.

Endra menekankan, langkah pemerintah dalam menggenjot pembangunan infrastruktur di 10 tahun terakhir sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara maju.

"Infrastruktur keniscayaan persyaratan menjadi negara maju. Yang kita lakukan bukan untuk gagah-gagahan, untuk ambisi besar, tapi pada awal Kabinet Kerja 2014 betul-betul untuk mengejar ketertinggalan. Jadi kita tampak membangun banyak tapi kita belum cukup banyak kalau dibandingkan negara lain yang memang sudah masuk negara maju," tutup Endra.

Selama 10 tahun menjabat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat getol membangun infrastruktur. Salah satunya adalah pembangunan bendungan.

Hingga saat ini, sudah ada 45 bendungan yang dibangun dan diresmikan Jokowi sejak memimpin Indonesia dari 2014. Bendungan nomor 45 diresmikan Jokowi hari ini, tepatnya Bendungan Leuwikeris, di Jawa Barat.

Namun, Eks Gubernur DKI Jakarta itu bilang masih ada sekitar 8 bendungan lagi yang bakal dia resmikan dalam waktu dekat ini. Totalnya, dia menargetkan dirinya bakal meresmikan 53 bendungan selama menjabat.

"Jadi, ini adalah bendungan yang ke-45 yang sudah kita resmikan, dan masih ada 8 lagi yang segera kita resmikan. Berarti, totalnya ada 53," ungkap Jokowi usai meresmikan Bendungan Leuwikeris, Kamis (29/8/2024).

Pembangunan Bendungan Leuwikeris sendiri menghabiskan anggaran Rp 3,5 triliun. Daya tampung bendungan ini cukup besar yakni mencapai 81,44 juta meter kubik. Maka mampu menyediakan air baku sebesar 845 liter per detik bagi Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis.

"Daya tampung di bendungan Leuwikeris ini 81 juta meter kubik air ini, gede sekali, dikerjakan 8 tahun," beber Jokowi.

Manfaat lainnya, bendungan setinggi 84,9 meter itu dapat mereduksi banjir periode 25 tahunan dari 509,7 meter kubik per detik menjadi 450,2 meter kubik per detik atau sebesar 11,7%. Bendungan ini pun, sambungnya, berpotensi menjadi sumber daya listrik untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Orang nomor satu di Indonesia itu juga berpesan agar manajemen air menjadi perhatian semua pihak. Menurutnya, air merupakan sumber kehidupan yang harus dijaga dengan baik pengelolaannya agar bisa bermanfaat besar bagi masyarakat.

"Sekali lagi, air adalah sumber kehidupan. Oleh sebab itu, harus dikelola dengan baik untuk manfaat rakyat, untuk manfaat masyarakat, untuk manfaat petani," tegas Jokowi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bendungan Margatiga di Kabupaten Lampung Timur, Lampung yang baru diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibangun oleh PT Waskita Karya (Persero).

Jokowi menyampaikan, manajamen pengelolaan air di semua provinsi bakal menjadi fokus pemerintah, salah satunya melalui pembangunan bendungan.

“Fokus pertama untuk air baku bagi kehidupan kita, kedua irigasi bagi sawah-sawah yang kita miliki. Ketiga untuk reduksi banjir, kalau memang masih ada banjir di daerah (sekitar bendungan) itu,” ujar dia dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (26/8/2024).

DOK. Humas Adhi Karya PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) bersama Presiden RI Joko Widowo (Jokowi) meresmikan Bendungan Margatiga di Kabupaten Lampung Timur, Senin (26/8/2024).

“Sangat besar sekali (Bendungan Margatiga). Kita harapkan bendungan yang ke-44 saya resmikan dalam 10 tahun terakhir ini bisa berfungsi (dengan baik),” imbuh dia.

Sementara itu, Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengatakan, Bendungan Margatiga turut mendukung lumbung pangan nasional di kawasan Lampung.

Sebab, pasokan air yang berkelanjutan dari bendungan membuat petani bisa menanam dua sampai tiga kali dalam setahun.

Secara keseluruhan, bendungan tersebut akan mengairi Daerah Irigasi (DI) di provinsi Lampung seluas 16.588 Hektare (Ha).

“Daerah tersebut mencakup DI Jabung Kiri seluas 5.638 Ha dan DI Jabung Kanan sebesar 10.950 Ha,” tutur pria yang akrab disapa Oho itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bendungan Margatiga di Kabupaten Lampung Timur, Lampung yang baru diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibangun oleh PT Waskita Karya (Persero).

Jokowi menyampaikan, manajamen pengelolaan air di semua provinsi bakal menjadi fokus pemerintah, salah satunya melalui pembangunan bendungan.

“Fokus pertama untuk air baku bagi kehidupan kita, kedua irigasi bagi sawah-sawah yang kita miliki. Ketiga untuk reduksi banjir, kalau memang masih ada banjir di daerah (sekitar bendungan) itu,” ujar dia dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (26/8/2024).

DOK. Humas Adhi Karya PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) bersama Presiden RI Joko Widowo (Jokowi) meresmikan Bendungan Margatiga di Kabupaten Lampung Timur, Senin (26/8/2024).

“Sangat besar sekali (Bendungan Margatiga). Kita harapkan bendungan yang ke-44 saya resmikan dalam 10 tahun terakhir ini bisa berfungsi (dengan baik),” imbuh dia.

Sementara itu, Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengatakan, Bendungan Margatiga turut mendukung lumbung pangan nasional di kawasan Lampung.

Sebab, pasokan air yang berkelanjutan dari bendungan membuat petani bisa menanam dua sampai tiga kali dalam setahun.

Secara keseluruhan, bendungan tersebut akan mengairi Daerah Irigasi (DI) di provinsi Lampung seluas 16.588 Hektare (Ha).

“Daerah tersebut mencakup DI Jabung Kiri seluas 5.638 Ha dan DI Jabung Kanan sebesar 10.950 Ha,” tutur pria yang akrab disapa Oho itu.

Dokumentasi Biro Setpres Presiden Joko Widodo usai meresmikan Bendungan Margatiga di Kabupaten Lampung Timur, Senin (26/8/2024).

Selama pengerjaan Bendungan Margatiga, ia menjelaskan, tim Waskita menerapkan inovasi Building Information Modelling (BIM) atau Dimension of Digital Construction.

Produk BIM yang diimplementasikan pada proyek itu mencakup reality modelling pada tahap digital surveying, lalu 3D modelling, shop drawing, serta as-built model pada saat produksi.

“Di era digitalisasi seperti sekarang, inovasi digital sangat diperlukan, tidak terkecuali di bidang konstruksi guna memudahkan pengerjaan. Pada penerapan BIM misalnya, digunakan Buku Lapangan Digital yang bertujuan mengurangi penggunaan kertas, mengakses lebih mudah, serta lebih praktis dibawa maupun disimpan,” jelas Oho.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, Bendungan Margatiga bisa selesai tepat waktu sesuai yang ditargetkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR).

Sebagai informasi, Bendungan Margatiga merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digarap Waskita Karya. Total anggaran yang digunakan untuk pembangunan tersebut sekitar Rp 846 miliar.

Selama lima tahun kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir, Waskita memulai pembangunan 36 PSN.

Sementara jumlah PSN bendungan yang sedang dikerjakan saat ini sebanyak sembilan, yaitu Bendungan Temef, Mbay, Jlantah, Jragung, Bener, Leuwikeris, Tigadihaji, Rukoh, serta yang diresmikan terakhiri yakni Bendungan Margatiga.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Margatiga di Lampung Timur. Bendungan ini dibangun selama 7 tahun sejak 2017 dengan mengeluarkan biaya senilai Rp 846 miliar.

"Sejak 2017, Bendungan Margatiga ini sudah dimulai dikerjakan, artinya sudah 7 tahun lalu bendungan dikerjakan, dan alhamdullilah hari ini selesai dan difungsikan Bendungan Margatiga ini," sebut Jokowi saat melakukan peresmian yang disiarkan virtual, Senin (26/8/2024).

Orang nomor satu di Indonesia itu menyampaikan Bendungan Margatiga dibangun dengan luas genangan 2.313 hektare dan memiliki daya tampung hingga 42 juta meter kubik.

"Bendungan ini menghabiskan anggaran Rp 846 miliar, memiliki luas genangan 2.313 hektare, yang miliki daya tampung 42 juta meter kubik air, sangat besar sekali," ujar Jokowi.

Bendungan ini, kata Jokowi akan memiliki beberapa fungsi. Mulai dari saluran irigasi, penyediaan air baku, mereduksi banjir, hingga menjadi potensi pembangkit listrik.

"Kita harapkan bendungan yang merupakan ke 44 yang saya resmikan dalam 10 tahun terakhir bisa berfungsi baik untuk air baku, irigasi, untuk listrik, dan mereduksi banjir di sekitar bendungan. Kita harapkan produktivitas petani terkait bendungan bisa naik signifikan," pungkas Jokowi.

PT Kayan Hydro Energy (PT KHE) bakal merealisasikan pembangunan bendungan PLTA Kayan Cascade di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Proyek ini dinilai penting dalam mendukung transisi energi Indonesia dari fosil ke energi hijau.

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan sendiri digadang-gadang menjadi pembangkit listrik tenaga air terbesar di Asia Tenggara.

"Proyek ini sangat penting untuk Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan transisi energi dari fosil ke energi hijau. Kami dari Kayan Hydro Energy berkomitmen untuk merealisasikan proyek ini secepatnya sesuai dengan program yang telah dicanangkan pemerintah Indonesia," kata Eko Permanahadi, perwakilan holding perusahaan yang menaungi PT KHE, dikutip Selasa (20/8/2024).

Eko menegaskan bahwa tujuan dari forum ini untuk membangun kemitraan setara dengan pihak Jepang. "Kami berada dalam posisi yang sama dengan mereka. Bukan hanya sekadar mencari investor, tapi kami juga berinvestasi dan berkomitmen dalam proyek ini," jelasnya.

Sementara itu, Deputi Menteri Koordinator Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Edi Prio Pambudi menekankan bahwa perizinan bukanlah masalah utama dalam proyek ini, melainkan pengelolaan Sungai Kayan yang menjadi sumber energi PLTA tersebut.

"Pengelolaan Sungai Kayan sangat penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kami tidak ingin sungai ini dikendalikan oleh pihak luar," tegasnya.

Sedangkan, Komite Eksekutif PT KHE Steven Kho menjelaskan bahwa perizinan untuk proyek PLTA Kayan Cascade cukup kompleks dan berlapis karena belum ada preseden proyek sebesar ini di Indonesia maupun Asia Tenggara.

"Proses perizinan sangat panjang, dengan lebih dari 60 izin yang diperlukan, dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan," ujarnya.

Steven menambahkan bahwa kendala terbesar adalah memastikan proyek ini tetap berada di bawah kendali Indonesia. "Meskipun sulit, pemerintah dan PT KHE terus berkomitmen untuk memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi pengendali utama dalam proyek ini," lanjutnya.

Edi Prio Pambudi kembali menegaskan pentingnya menjaga kepemilikan Sungai Kayan. "Kita tidak ingin mengulang trauma masa lalu di mana kontrol atas sumber daya penting jatuh ke tangan pihak luar. Pemerintah akan terus mendukung dan mendampingi KHE dalam proyek ini untuk memastikan posisi Indonesia tetap kuat dan berdaulat," tutupnya.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah, proyek PLTA Kayan Cascade diharapkan menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian energi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan.