Jakarta -

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berkomitmen menambah angka lifting minyak demi mengurangi impor. Menurut Bahlil, produksi minyak Tanah Air hanya sekitar 600 riby barrel per hari, sementara angka impor tembus 1 juta barrel per hari.

Oleh karena itu lifting minyak menjadi salah satu fokusnya sebagai Menteri ESDM. Bahkan Bahlil mengaku isu lifting menjadi hal yang dipikirkannya saat akan tidur.

"Jangan duduk di belakang meja, tapi harus kita proaktif . Makna daripada pelantikan pada malam hari ini, di malam hari itu menunjukkan bahwa saya nggak pernah tidur. Saya itu Mau tidur pun mungkin otak saya itu cuma lifting, lifting dan lifting," ujar Bahlil usai pelantikan Djoko Siswanto sebagai Kepala SKK Migas di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (8/11/2024).

Bila lifting naik, mantan Ketua Umum HIPMI itu menyebut pendapatan negara akan naik. Bahlil percaya Djoko merupakan sosok yang kompeten, mengingat pengalamannya di Dirjen Migas dan pernah menjadi Deputi di SKK Migas.

"Saya lihat bapak pernah menjadi Dirjen Migas, pernah juga jadi Deputi di SKK. Jadi sudah tau kan Mana jalan lurus dan mana jalan bengkok. Ya saya Ingin jalan lurus saja Jangan bengkok-bengkok. Jangan ajari saya jalan bengkok karena saya dulu mantan pemain di jalan bengkok," imbuhnya.

Bahlil juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa diatur oleh pengusaha. Namun, pemerintah juga tidak boleh berlaku tidak adil kepada pengusaha.

"Saya juga perintahkan ke bapak, tim bapak yang mau tidur ya sudah kita ikhlaskan biar tidurnya di rumah, karena kita disini mau kerja dan bapak juga jangan ragu-ragu untuk mengevaluasi semua perizinan yang bapak sudah keluarkan tapi tidak produktif," tutupnya

(kil/kil)

Jakarta -

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengapresiasi rencana Presiden Prabowo Subianto menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Menurutnya penyelamatan Sritex bisa menjadi pintu masuk untuk mengurai benang kusut industri manufaktur nasional, termasuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT), agar persoalan serupa tidak terulang.

"Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola industri dan perdagangan nasional. Tujuan besamya untuk melindungi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional agar pertumbuhan ekonomi benar-benar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia," kata Anindya Bakrie dalam keterangan resmi, dikutip, Minggu (3/11/2024).

Anindya percaya pemerintah akan mengambil langkah bijak berdasarkan undang-undang yang berlaku dan bukan intervensi langsung. Anindya sendiri telah melakukan kajian dan komunikasi secara intens dengan berbagai pihak terkait, termasuk Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

"Intervensi langsung bisa menimbulkan kegaduhan di dunia usaha dan menjadi moral hazard yang memicu reaksi negatif bagi pelaku industri yang lain," ujarnya.

Agar penyelamatan Sritex mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat banyak, menurut Anindya, ada tiga prinsip yang mesti dipegang. Pertama, harus mengedepankan kepentingan rakyat dengan mengindahkan hukum yang berlaku.

Kedua, diperlukan pembenahan regulasi-regulasi yang menghambat industri TPT seiring dengan dinamika global sehingga sektor TPT tetap dapat memberikan dampak positif dalam perekonomian nasional.

Ketiga, stakeholders (pemangku kepentingan) di industri dan perdagangan TPT, baik Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja, memiliki semangat kebersamaan dalam menggiatkan kembali industri tekstil dan garmen nasional ini.

"Tiga middle ground (jalan tengah) ini barus menjadi landasan semua pihak untuk mengambil solusi yang terbaik." tutur dia.

Anindya menjelaskan, Kadin Indonesia mendukung upaya pemerintah mencegah kolapsnya perusahaan-perusahaan besar. Sebab hal itu akan memicu hilangnya lapangan pekerjaan rakyat banyak.

"Kepentingan ekonomi nasional dan kesejahtaraan rakyat harus dilindungi. Kami juga menghimbau dunia usaha mengedepankan hal ini di atas urusan keuntungan bisnis," tegas dia.

Di sisi lain, kata Anindya, banjir produk asing baik ilegal maupun legal yang mematikan industri dalam negeri, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), harus dicegah.

"Perspektif nasionalisme adalah semangat yang terus digalakkan Presiden Prabowo," ujar dia.

Anindya menegaskan, peraturan yang tumpang tindih dan tidak adanya kepastian hukum harus segera diselesaikan, termasuk persoalan bea masuk (BM), pajak pertambahan nilai (PPN), perizinan impor bahan baku, perizinan berusaha dan lingkungan serta regulasi lainnya yang menghambat.

"Jika ini diselesaikan, produk nasional akan memiliki posisi yang baik, bahkan mampu bersaing di level global," ujar día.

Anindya mengungkapkan, Kadin Indonesia akan memberikan masukan kepada pemerintah dua langkah prioritas untuk menyelamatkan industri TPT nasional. Pertama, Kadin akan mengkonsolidasi masukan dari semua pemangku kepentingan TPT dan mengadvokasi masukan dan solusi tersebut kepada pemerintah untuk mengawal pemulihan dan pertumbuhan industri TPT nasional

"Kedua, Kadin mengawal industri TPT untuk menjaga tetap tersedianya lapangan pekerjaan sehingga stabilitas perekonomian nasional tetap terjaga," jelas dia.

Lebih lanjut Anindya juga akan turun tangan untuk melakukan empat hal. Pertama, melakukan pendampingan, baik di bidang regulasi, bidang perdagangan, bidang keuangan, maupun bidang lainnya yang diperlukan untuk para pelaku industri tekstil agar memiliki daya saing di level global dan terus bertumbuh.

Kedua, Kadin akan mendorong konektivitas dan likuiditas industri TPT dengan perbankan. Ini penting agar para pelaku industri, baik kecil maupun besar, dapat mengakses permodalan, baik dalam restrukturisasi, refinancing, dan penambahan permodalan baik investasi maupun modal kerja.

Ketiga, Kadin akan mengawal advokasi komunikasi dengan pemerintah dan otoritas terkait agar industri TPT nasional kembali bangkit dan menjadi pemain global.

Keempat, Kadin mendukung industri TPT untuk naik kelas dengan meningkatkan inovasi dan teknologi guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk tekstil dalam negeri," tutur Anindya.

Anindya menambahkan, selain industri TPT, Kadin memastikan akan mengawal penyelamatan industri dalam negeri yang rentan untuk industri lain. "Terakhir, Kadin Indonesia akan melakukan kajian strategis dan advokasi untuk memastikan langkah yang diambil tepat dan terukur," ujar dia.

Mengurai Benang Kusut

Anindya mengemukakan, banyak pihak terkait yang perlu disinergikan dalam penyelamatan industri tekstil nasional. Masing-masing pihak memiliki peran dan fungsi masing-masing yang spesifik dan strategis,

Dia menjelaskan, Kemenko Perekonomian berperan dalam fungsi koordinatif lintas kementerian ekonomi, Kementerian Perdagangan dalam hal regulasi perdagangan produk impor maupun percepatan perjanjian dagang internasional. Kementerian Perindustrian dalam hal regulasi perindustrian, izin industri asing di dalam negeri dan peraturan teknis.

Sedangkan Kementerian Keuangan (terutama Ditjen Bea dan Cukai) berperan dalam penerapan BM dan PPN untuk perlindungan produk dalam negeri di pasar lokal. Selanjutnya Kementerian Tenaga Kerja berperan dalam hubungan industrial antara pekerja dan pelaku usaha.

"Ada pula Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan lembaga lainnya yang berperan dalam sertifikasi produk. Lalu ada asosiasi sektor industri yang berperan dalam menjembatani pemerintah dan pelaku industri," ucap Anindya.

Anindya mengatakan, Kadin Indonesia bisa berperan menjalin komunikasi dan duduk bersama untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Sejumlah isu turunan yang harus diantisipasi terkait. penataan karut-marut industri manufaktur dalam negeri di antaranya isu perpajakan, termasuk BM. PPN. pajak ekspor (PE), ketenagakerjaan dan lainnya.

Lainnya adalah isu keberpihakan kepada UMKM lokal, termasuk soal permodalan dan regulasi, isu digitalisasi, termasuk e-commerce dan gempuran produk asing yang merusak rantai pasok. "Selanjutnya isu over produksi dan barang impor China yang dilematis dengan positioning hubungan luar negeri Indonesia- China," tutur Anindya.

Di sisi lain, kata Anindya, ada isu hukum terkait aktivitas dagang dan industri yang mungkin menimbulkan kerugian negara, isu lingkungan yang mungkin timbul akibat aktivitas industri, isu sosial kemasyarakatan, termasuk gaya hidup yang mengedepankan brand luar negeri, budaya jastip (jasa titipan), dan lainnya.

"Posisi Kadin adalah menjadi mitra pemerintah untuk menghadapi tantangan yang ada, sekaligus mitra dunia usaha untuk mendapatkan kepastian investasi dan bisnis yang lebih sehat. Tujuan tertingginya adalah ikut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, memastikan rakyat Indonesia lebih makmur dan sejahtera," tegas Anindya Bakrie.

(kil/kil)

Jakarta -

Momen unik terlihat kala Menteri Ketenagakerjaan Yassierli hadir di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat hari ini. Yassierli dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk membahas soal masalah yang terjadi di PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex.

Saat tiba di Istana Kepresidenan, Yassierli nampak membawa map khusus. Map tersebut bertuliskan 'Langkah-langkah Strategis Kemnaker dalam Merespons Kasus Sritex.'

Dia pun mengakui dokumen dalam map itu berisi paparan yang akan disampaikan ke Prabowo soal kasus yang terjadi di Sritex.

"Ini antisipasi. Saya harus mengantisipasi apapun kemungkinan nanti. Bisa jadi (bahas Sritex)," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Dia mengungkapkan pihaknya akan mendukung agar pegawai Sritex bisa terlindungi di tengah isu pailit yang terjadi di perusahaan. Bila perlu, pemerintah akan menjaga agar PHK tidak terjadi.

"Kalau dari kami tentu kita harus mendukung bagaimana pegawai dari Sritex-nya itu tetap bisa terlindungi, salah satunya itu. Dan kita sangat berharap bahwa yang selanjutnya PHK tidak terjadi," ujar Yassierli.

(hal/kil)

Jakarta -

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan pihaknya belum mengeluarkan sertifikat TKDN untuk ponsel iPhone 16 keluaran Apple. Oleh karena itu, Kemenperin terus memantau isu peredaran produk ponsel iPhone 16 di Tanah Air.

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni menjelaskan, sebenarnya sudah ada iPhone 16 yang masuk ke Indonesia, yang merupakan bawaan penumpang, awak, atau melalui pos yang masuk secara legal. Namun ia mengingatkan iPhone tersebut dilarang diperjualbelikan.

"Menambahkan pernyataan sebelumnya dari Bapak Menteri Perindustrian, seri iPhone 16 yang masuk ke Indonesia dengan dibawa penumpang dan membayar pajak merupakan barang bawaan yang tidak boleh diperjualbelikan dan terbatas pada pemakaian pribadi penumpang," ujar Febri dalam keterangannya, Jumat (25/10/2024).

Febri menjelaskan, pada dasarnya iPhone 16 masuk dalam kategori barang postel (pos dan telekomunikasi) yang boleh masuk Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan pasal 35 pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Dengan catatan jumlah yang dibawa tidak boleh lebih dari dua unit per penumpang.

Aturan tersebut juga menyebutkan bahwa barang bawaan dan atau barang yang dikirim melalui penyelenggara pos yang digunakan untuk keperluan sendiri, tidak diperdagangkan dan/atau tidak untuk tujuan komersial dikecualikan dari kewajiban standar teknis, yang di dalamnya termasuk kewajiban TKDN sebesar 35%.

9.000 Unit iPhone 16 Masuk Indonesia

Pendaftaran IMEI barang bawaan dan atau barang yang dikirim melalui penyelenggara pos dilakukan melalui Ditjen Bea dan Cukai. Sementara itu, alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang berasal dari produsen dan importir terdaftar wajib memiliki sertifikat Standar Teknis dan wewenang pendaftaran IMEI-nya ada pada Kemenperin.

"Sesuai dengan pernyataan sebelumnya dari Bapak Menteri, perangkat iPhone 16 yang diimpor oleh importir terdaftar belum dapat dipasarkan di dalam negeri, karena PT Apple Indonesia belum memenuhi komitmen investasinya untuk memperoleh sertifikasi TKDN skema inovasi," Febri menjelaskan.

Kemenperin memperkirakan, pada periode Agustus-Oktober 2024 sebanyak kurang lebih 9.000 unit seri iPhone 16 telah masuk ke Indonesia melalui jalur bawaan penumpang dan telah membayar pajak.

Ponsel-ponsel tersebut masuk secara legal, namun akan menjadi ilegal jika diperjualbelikan di Indonesia.

"Kemenperin mempersilakan masyarakat melaporkan pihak-pihak yang memperjualkan produk ponsel tersebut yang berasal dari bawaan penumpang," tuturnya.

Febri menyebut pihaknya terus berupaya mengendalikan dan impor produk telepon seluler (ponsel) untuk mendorong investasi dan inovasi produk elektronik dalam negeri. Hal ini juga merupakan upaya untuk memanfaatkan peluang pasar domestik yang besar, dengan jumlah ponsel aktif di Indonesia mencapai 354 juta perangkat atau melebihi jumlah penduduk (data Badan Pusat Statistik, 2023).

(ily/hns)

Jakarta -

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memantau isu peredaran produk ponsel iPhone 16 di Indonesia. Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif menjelaskan, pihaknya belum mengeluarkan sertifikat TKDN bagi produk ponsel terbaru keluaran Apple tersebut.

Namun demikian, Kemenperin menyatakan bahwa produk iPhone 16 yang merupakan bawaan penumpang, awak, atau melalui pos serta tidak diperjualbelikan, secara aturan boleh masuk ke Indonesia.

"Menambahkan pernyataan sebelumnya dari Bapak Menteri Perindustrian, seri iPhone 16 yang masuk ke Indonesia dengan dibawa penumpang dan membayar pajak merupakan barang bawaan yang tidak boleh diperjualbelikan dan terbatas pada pemakaian pribadi penumpang," ujar Febri dalam keterangannya, Jumat (25/10/2024).

Febri menjelaskan, pada dasarnya iPhone 16 masuk dalam kategori barang postel (pos dan telekomunikasi) yang boleh masuk Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan pasal 35 pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Dengan catatan jumlah yang dibawa tidak boleh lebih dari dua unit per penumpang.

Aturan tersebut juga menyebutkan bahwa barang bawaan dan atau barang yang dikirim melalui penyelenggara pos yang digunakan untuk keperluan sendiri, tidak diperdagangkan dan/atau tidak untuk tujuan komersial dikecualikan dari kewajiban standar teknis, yang di dalamnya termasuk kewajiban TKDN sebesar 35%.

Pendaftaran IMEI barang bawaan dan atau barang yang dikirim melalui penyelenggara pos dilakukan melalui Ditjen Bea dan Cukai. Sementara itu, alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang berasal dari produsen dan importir terdaftar wajib memiliki sertifikat Standar Teknis dan wewenang pendaftaran IMEI-nya ada pada Kemenperin.

"Sesuai dengan pernyataan sebelumnya dari Bapak Menteri, perangkat iPhone 16 yang diimpor oleh importir terdaftar belum dapat dipasarkan di dalam negeri, karena PT Apple Indonesia belum memenuhi komitmen investasinya untuk memperoleh sertifikasi TKDN skema inovasi," Febri menjelaskan.

Kemenperin memperkirakan, pada periode Agustus-Oktober 2024 sebanyak kurang lebih 9.000 unit seri iPhone 16 telah masuk ke Indonesia melalui jalur bawaan penumpang dan telah membayar pajak. Ponsel-ponsel tersebut masuk secara legal, namun akan menjadi ilegal jika diperjualbelikan di Indonesia.

"Kemenperin mempersilakan masyarakat melaporkan pihak-pihak yang memperjualkan produk ponsel tersebut yang berasal dari bawaan penumpang," tuturnya.

Febri menyebut pihaknya terus berupaya mengendalikan dan impor produk telepon seluler (ponsel) untuk mendorong investasi dan inovasi produk elektronik dalam negeri. Hal ini juga merupakan upaya untuk memanfaatkan peluang pasar domestik yang besar, dengan jumlah ponsel aktif di Indonesia mencapai 354 juta perangkat atau melebihi jumlah penduduk (data Badan Pusat Statistik, 2023).

(ily/rrd)

Jakarta -

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah resmi memberikan putusan atas gugatan yang diajukan oleh PT The Univenus dengan membatalkan merek 'MICE' milik PT Azkia Diva Nusantara. Merek tisu 'MICE' dinyatakan memiliki persamaan yang signifikan dengan merek 'NICE' yang sudah terlebih dahulu didaftarkan dan diproduksi oleh PT The Univenus.

Keputusan ini merupakan kelanjutan dari somasi yang diajukan oleh PT The Univenus pada Desember 2023, di mana mereka meminta PT Azkia Diva Nusantara menghentikan produksi dan penjualan tisu dengan merek 'MICE' yang dianggap meniru kemasan dan nama merek terkenal 'NICE'.

Meskipun pihak PT Azkia Diva Nusantara melalui kuasa hukumnya sempat menyatakan kesediaan untuk menarik produk dari pasaran dan membatalkan pendaftaran merek 'MICE', kenyataannya produk tersebut terus beredar hingga saat ini. Dalam putusannya, Pengadilan Niaga menyatakan merek 'MICE' secara jelas menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen karena memiliki persamaan bunyi dan pengucapan dengan merek 'NICE'.

Oleh karena itu, Pengadilan memerintahkan agar PT Azkia Diva Nusantara menghentikan segera semua produksi, distribusi, dan penjualan tisu dengan merek 'MICE', serta membatalkan pendaftaran merek tersebut di Kementerian Hukum dan HAM.

Kuasa hukum PT The Univenus Surya K Susanto menyambut baik keputusan ini dan menegaskan keputusan pengadilan ini adalah kemenangan penting dalam melindungi hak kekayaan intelektual dan merek terkenal yang telah lama dipercaya oleh konsumen.

"Kami menghargai putusan pengadilan ini yang melindungi hak-hak klien kami atas merek 'NICE' dari tindakan plagiasi yang jelas dilakukan oleh pihak PT Azkia Diva Nusantara," ujar Surya, dalam keterangan tertulis, Rabu (2/10/2024).

Putusan ini memberikan sinyal yang kuat kepada pelaku usaha lainnya bahwa tindakan peniruan merek dagang yang menimbulkan kebingungan di pasar tidak akan ditoleransi. Surya mengatakan pihaknya percaya merek adalah salah satu aset paling berharga dalam bisnis, dan merek 'NICE' telah dibangun dengan integritas selama bertahun-tahun.

"Perlindungan hukum ini penting tidak hanya bagi kami, tetapi juga bagi konsumen yang harus dilindungi dari produk tiruan," kata Surya.

Dengan adanya putusan ini, PT The Univenus menegaskan bahwa mereka akan terus mengawasi perkembangan di lapangan untuk memastikan bahwa produk dengan merek 'MICE' tidak lagi beredar. Pihaknya juga tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian yang telah dialami selama proses hukum ini berlangsung.

"Keputusan ini memberikan kami landasan kuat untuk melanjutkan langkah hukum jika PT Azkia Diva Nusantara masih mengabaikan perintah pengadilan. Kami akan memantau pasar secara ketat, dan tidak ragu untuk mengambil langkah hukum tambahan jika diperlukan," tegas Surya.

Keputusan ini juga menandakan bahwa tidak ada lagi ruang untuk negosiasi atau perdamaian dengan pihak PT Azkia Diva Nusantara. PT The Univenus telah menegaskan bahwa mereka akan memanfaatkan segala upaya hukum yang tersedia untuk menegakkan hak-hak mereka. Putusan Pengadilan Niaga ini menunjukkan bahwa upaya hukum yang ditempuh oleh PT The Univenus selama ini telah membuahkan hasil.

Konsumen dan mitra bisnis PT The Univenus kini dapat memiliki kepercayaan lebih tinggi bahwa produk mereka dilindungi dari plagiarisme dan peniruan yang tidak bertanggung jawab.

(ncm/ega)

JAKARTA - Isu kesetaraan gender didorong menjadi agenda nasional, untuk seluruh perempuan Indonesia. Isu tersebut mesti dikedepankan, di tengah dominasi laki-laki di dunia industri.

Hal tersebut diungkap tokoh masyarakat Prilly Latuconsina, dalam diskusi Gelar Wicara yang diinisiasi Renjana Cita Srikandi. "Tugas kita adalah fokus terhadap tujuan," kata Prilly dikutip, Kamis (29/8/2024).

Pemaparan Prilly dilakukan dalam kapasitas sebagai tokoh perempuan, bersama figur lain. Seperti, Tasya Farasya, Titi Kamal, dan dr. Reisa Brotoasmoro. Dalam kesempatan itu, Prilly menekankan pentingnya gerakan bersama, yang dilakukan perempuan. Gerakan yang dimaksud adalah saling bahu membahu.

Prilly berujar gerakan tersebut dibutuhkan, untuk perempuan saling menyemangati. Terlebih, menjadi perempuan yang berdaya di Indonesia penuh dengan tantangan. "Cemoohan adalah risiko menjadi perempuan yang mampu berdaya," kata Prilly.

Agenda Gelar Wicara yang diinisiasi Renjana Citra Srikandi, merupakan serangkaian acara Festival Akbar Pemberdayaan Perempuan di Pekanbaru. Agenda yang digelar pada 23-25 Agustus 2024 di Lapangan Kantor Gubernur Riau dan Ballroom Menara BRK Syariah Pekanbaru ini, fokus pada penguatan peran perempuan Indonesia. Sebagai bagian dari menyongsong Indonesia Emas 2045.

Baca Juga: Kartini Perindo Siap Kawal Kesetaraan Gender di Indonesia

Renjana Cita Srikandi menghadirkan serangkaian kegiatan pemberdayaan perempuan, untuk meningkatkan kompetensi para perempuan. Khususnya, di Pekanbaru dan di Provinsi Riau. Selama tiga hari, belasan topik dalam sesi gelar wicara dengan narasumber perempuan dari berbagai bidang menarik perhatian banyak peserta.

Tokoh perempuan inspiratif dari Pekanbaru seperti pilot perempuan Athira Farina dan pemadam kebakaran perempuan Rica Permatasari turut dihadirkan. Mereka berhasil memberikan semangat dan motivasi sekaligus mendobrak stigma kesetaraan gender di industri yang didominasi pria.

Total ada 12 gelar wicara dengan berbagai topik seperti ?Dare to Create, Dare to Be Different: Prilly on Innovation & Women's Empowerment?, ?Woman in Sustainability?, ?Walking with Raline Shah: Art, Culture, and Social Dedication?, ?Energizing You, Elevating Each Other?, ?Dari Diva Lokal Menjadi Diva Global: Peran Musisi Perempuan pada Industri Musik?, ?Gender Equality?, ?Titi Kamal's Journey through Entertainment?, ?Balancing Faith and Modernity?.

Area lokakarya juga sangat dinamis, menampilkan kelas-kelas gratis yang mengangkat keterampilan praktis. Misalnya, seperti jewelry workshop, make-up tutorial, hingga inovasi dalam keberlanjutan menciptakan model bisnis ramah lingkungan.

Baca Juga: IWAPI Tegaskan Pentingnya Kesetaraan Gender dalam Kebijakan Bisnis

Marlian Dwi Ratih, pemilik Mahacinta Jewelry, menyatakan bahwa keikutsertaannya di Renjana Cita Srikandi Pekanbaru 2024 memberikan ruang bagi tim disabilitas dari Mahacinta Jewelry untuk dapat berpartisipasi, bahkan menjadi asisten pengajar pada sesi lokakarya dari brand perhiasan berbahan metal ini.

Dengan kehadiran praktisi dari Jakarta dan Pekanbaru serta chef ternama seperti Ibu Sisca, Marinka, dan Ibu Rudy, lokakarya ini berhasil menarik sekitar 750 peserta yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mereka melalui pembekalan gratis tersebut. Acara yang diagendakan tahunan inipun bersifat Inklusif dengan menyediakan juru bahasa isyarat untuk teman teman difabel pada rangkaian Gelar Wicara, dan Pertunjukan Musik.

Gelaran tersebut memberikan dukungan konkret terhadap pengembangan sektor ekonomi di Pekanbaru dan sekitarnya dengan melibatkan lebih dari 200 UMKM yang diberi kesempatan berjualan di area khusus yang disediakan. Tercatat total transaksi lebih dari satu miliar rupiah selama tiga hari pelaksanaan.

Acara ini dihadiri lebih dari 60.000 pengunjung yang datang dari berbagai wilayah, termasuk Pekanbaru, Padang, Medan, Palembang, hingga Lampung. Rencananya, agenda serupa juga digelar di Bandung, Makassar, Medan, dan Bali.

Jakarta -

Truk listrik Isuzu NRR-EV resmi diproduksi di Amerika Serikat. Truk listrik ini jadi penanda kemajuan Isuzu dalam teknologi otomotif, desain, dan keberlanjutan di segmen kendaraan komersial menengah.

Isuzu berambisi menjadi pemimpin di pasar kendaraan listrik komersial dan berkomitmen terhadap transportasi berkelanjutan. NRR-EV menawarkan opsi kendaraan nol emisi, serta dirancang memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk bisa dijadikan truk van atau truk dengan bak terbuka.

Dikutip dari Response, truk listrik Isuzu NRR-EV ditawarkan dalam empat jenis baterai, yakni 60 kWh, 100 kWh, 140 kWh, dan 180 kWh. Truk mampu menghasilkan output tenaga maksimum 150 kW dan torsi maksimum 280lb-ft (380 Nm).

Soal performa, truk listrik buatan Jepang ini bisa menempuh jarak sejauh 378 km, sehingga cocok untuk digunakan sebagai alat transportasi di perkotaan. Truk ini memiliki fitur pengereman regeneratif dan mode ECO yang memungkinkan manajemen energi yang efisien.

Menariknya lagi, truk ini juga dilengkapi dengan teknologi terkini seperti advanced driver assistance system (ADAS), sistem peringatan pejalan kaki (PAS), dan electric power take-off (ePTO). Hal ini meningkatkan keamanan dan kenyamanan.

Dari segi desain, truk memiliki kabin yang senyap dengan peningkatan aerodinamis dan desain bumper depan baru, yang meningkatkan kinerja pendinginan. Tiga jenis jarak sumbu roda tersedia, mulai dari 132,5 inci, 150 inci, dan 176 inci.

Produksi akan berlangsung di Charlotte, Michigan, dengan pengiriman pertama dijadwalkan pada September 2024. Belum diketahui pasti berapakah harga truk listrik ramah lingkungan tersebut. Kira-kira bakal masuk ke Indonesia nggak ya?

(lua/dry)

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi bahwa Presiden Jokowi akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Pilkada untuk 'melawan' putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ini kan terlalu didramatisir saja. Jadi satu, sampai hari ini saya belum sama sekali mendengar tentang hal tersebut, ini baru kali ini saya mendengar. Dan sampai hari ini tidak ada upaya menuju ke arah sana," ujar Supratman saat dijumpai di kompleks parlemen, Jumat (23/8).

Selain itu, Supratman mengaku belum ada arahan apa pun dari Presiden Joko Widodo kepada kementeriannya pasca-DPR membatalkan paripurna untuk mengesahkan undang-undang tersebut pada Kamis (23/8) malam.

Dia menjelaskan, pemerintah akan mengikuti langkah DPR yang sepakat untuk mengikuti putusan MK. Sebelumnya DPR berencana untuk mengesahkan revisi UU Pilkada pada Kamis (22/8) kemarin, namun karena ramainya aksi protes dari berbagai elemen masyarakat, pengesahan tersebut dibatalkan. UU Pilkada tetap pakai dari hasil judicial review MK.

Bahkan mantan Ketua Baleg DPR RI ini menyinggung bahwa paripurna itu ditunda bukan dibatalkan.

"Kalau pemerintah sifatnya sekali lagi ini masih di ranah DPR. Dalam rangka untuk penjadwalan, yang kemarin. Dengan DPR sudah menyatakan bahwa hal ini ditunda rapurnya, maka tentu pemerintah ikut. Karena tidak ada pilihan lain, itu yang masih menjadi harapan kita semua kan," tambahnya.

DPR telah membatalkan rapat paripurna pengesahan revisi UU Pilkada. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco menyebut batalnya pengesahan karena paripurna tak bisa dijalankan karena tak kuorum. Setelah ditunda 30 menit, tetap tak bisa dilaksanakan.

"Jadi karena kita mengikuti tata tertib dan aturan yang berlaku tentang tata cara persidangan di DPR. Nah, sehingga setelah ditunda 30 menit dari 9.30 sampai 10.00 kemudian menurut tata tertib itu tidak dapat diteruskan sehingga kita tidak jadi laksanakan," ujar Ketua Harian Gerindra ini, Kamis (21/8) malam.

"Sehingga kita tidak jadi laksanakan," ulangnya.

Pembatalan pengesahan RUU Pilkada membuat Pilkada 2024 mendasarkan pada putusan MK, yaitu threshold pencalonan dari parpol disamakan dengan threshold calon independen dan usia calon 30 tahun saat penetapan oleh KPU.

Kata Dasco, tidak mungkin pembahasan revisi UU Pilkada tak mungkin disahkan di rapat paripurna terdekat. Yakni, pada 27 Agustus karena sudah masuk hari pendaftaran.

"Tinggal bagaimana menterjemahkannya nanti kami minta KPU untuk berkomunikasi dengan Komisi II," tutur Dasco.

Jakarta, Investor.id- PT Sun Paper Source (SPS) berhasil menembus pasar ekspor 70 negara. Hal ini dinilai membuktikan produk Indonesia mampu bersaing di pasar global.

Produk tisu SPS merangsek pasar ekspor ke lima benua sejak tahun 1997. Produsen tisu yang bermarkas di Surabaya, Jawa Timur itu mengaku terus memanfaatkan teknologi baru agar bisa selalu bersaing secara global. Salah satunya adalah dengan memanfaatan teknologi baru yang mampu melakukan pengurangan signifikan dalam pemakaian energi (listrik dan steam) dan menghasilkan biaya produksi yang lebih rendah lagi. Selain itu, mengembangan produk high value di speciality paper seperti MG paper, Sanitary Napkin, di samping tisu.

“PT SPS juga masih terus berekspansi hingga saat ini, dimana perusahaan ikut berperan dalam hal mendukung laju perekonomian Indonesia agar tetap di angka positif growth, peningkatan angka devisa negara dengan menjaga volume ekspor kami tetap terkendali, dan membuka lapangan kerja baru yang dibutuhkan di setiap perusahaan melakukan ekspansi. Puji syukur semoga kami dapat berkontribusi lebih lagi bagi masyarakat,” ujar Chief Operation Officer (COO) PT Sun Paper Source William Yaury dalam keterangan tertulis kepada Investor Daily, dikutip Minggu (11/8/2024).

Dia menerangkan, pihaknya juga terus beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan di tengah tantangan global.

William menambahkan, kinerja ekspor Sun Paper hingga semester pertama 2024 sudah full capacity sold out sehingga membutuhkan penambahan kapasitas mesin untuk bisa menaikkan volume eksport dan menampung kenaikan order dari pelanggan lama maupun pelanggan baru.

 “Ini membuktikan jika Indonesia cukup kompetitif dan dapat bersanding dengan pasar global. Kami menjaga mutu dan kualitas produk setiap negara tujuan ekspor yang mempunyai standar dan spesifikasinya yang berbeda-beda dan kami dapat memenuhi hal tersebut,” jelasnya.

Salah satu negara yang memastikan standar dan kualitas produk yang tinggi yakni Jepang dan PT SPS mampu memenuhi kriteria tersebut.

William mengatakan, hal ini menjadi bukti produksi anak negeri mampu memiliki kualitas yang membuat pelanggan tetap melakukan pembelian ulang (repeat order).

Bahkan, kata dia, pihaknya sudah memiliki mayoritas pelanggan tetap yang sudah loyal dan rutin order kepada kami. Selain itu, SPS memiliki service level yang cukup baik, serta menjaga hubungan yang sangat baik dengan pelanggan.

“Di Indonesia sendiri sebetulnya untuk sumber bahan baku kertas tisu sudah bisa diproduksi juga di dalam negeri, sehingga bisa dikatakan bahwa faktor sumber daya alam Indonesia sendiri juga sangat mendukung. Walaupun kami tetap memiliki kebutuhan spesifikasi tertentu untuk impor bahan baku seperti serat panjang yang tidak bisa dihasilkan di Indonesia, termasuk bahan baku yang bersertifikat FSC (Forest Stewardship Council) yang merupakan akreditasi yang diberikan untuk bahan baku yang tidak merusak hutan,” ujarnya.

Saat ini, volume produksi SPS sebesar 150.000 ton/tahun untuk menyuplai lebih dari 70 negara di dunia dan pasar domestik.

SPS berencana ekspansi peningkatan volume produksi pada akhir semester kedua 2024 dan semester pertama 2025 dengan penambahan 4 Tisu Paper Mills (PM). PM baru tersebut menambah kapasitas SPS 80.000 ton/ tahun.

Sementara itu, atas sepak terjang selama 27 tahun di kancah pasar global, SPS meraih penghargaan Prominent Award 2024. Penghargaan kategori ‘World Class Achievement in Tissue Paper Export Expansion’ tersebut, diterima langsung oleh William di Studio Grand Metro TV, Jakarta, Jumat (9/8/2024) malam.

Sebelumnya, pada 2023, SPS juga mengantongi penghargaan dari Gubernur Jawa Timur untuk kategori Eksportir Pengembang Pasar Baru dengan pasar negara-negara seperti Turki, Amerika Latin, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - PT Sun Paper Source (SPS) tahun ini mendapatkan penghargaan Prominent Award 2024.

Penghargaan kategori ‘World Class Achievement in Tissue Paper Export Expansion’ tersebut, diterima langsung oleh COO PT Sun Paper Source William Yaury di Studio Grand Metro TV, Jumat (9/8) malam.
Hasil ini diterima oleh PT Sun Paper Source atas kinerja positifnya dalam berkontribusi untuk memajukan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan export tisu sejak tahun 1997, yang dilakukan di 5 Benua dan lebih dari 70 negara di dunia.

Antara lain, Amerika Serikat, Jepang, negara-negara Asia lainnya, hingga ke Australia, dst. Saat ini PT Sun Paper Source merupakan produsen tisu terbesar kedua se Asia Tenggara.

“Penghargaan ini menjadi kebanggaan bagi PT. Sun Paper Source dan merupakan pencapaian luar biasa tidak hanya untuk perusahaan melainkan juga untuk bangsa Indonesia dimana hasil produksi industri dalam negeri juga bisa bersaing di pasar global. Ini sebagai bukti kerja nyata anak bangsa yang mampu bersaing dengan negara-negara lain untuk industri sejenis di tingkat dunia,” ujar COO PT Sun Paper Source William Yaury usai menerima penghargaan.

Lebih lanjut ia menyampaikan, penghargaan ini juga merupakan suntikan motivasi bagi perusahaan untuk tidak berhenti melakukan inovasi dan terus memanfaatkan teknologi baru agar bisa terus bersaing secara global, salah satunya dengan cara pemanfaatan teknologi baru yang mampu melakukan pengurangan significant di pemakaian energy (listrik dan steam) dan menghasilkan biaya produksi yang lebih rendah lagi, serta pengembangan produk high value di speciality paper seperti MG paper, Sanitary Napkin, di samping tisu.

“PT. SPS juga masih terus-menerus berekspansi hingga saat ini, dimana perusahaan ikut berperan dalam hal mendukung laju perekonomian Indonesia agar tetap di angka positif growth, peningkatan angka devisa negara dengan menjaga volume eksport kami tetap terkendali, dan membuka lapangan kerja baru yang dibutuhkan di setiap perusahaan melakukan ekspansi. Puji syukur semoga kami dapat berkontribusi lebih lagi bagi masyarakat,” jelasnya.
Beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan di tengah tantangan global, William menambahkan kinerja ekspor Sun Paper hingga semester 1 tahun 2024 sudah full capacity sold out sehingga membutuhkan penambahan kapasitas mesin untuk bisa menaikkan volume eksport dan menampung kenaikan order dari pelanggan lama maupun pelanggan baru.
“Ini membuktikan jika Indonesia cukup kompetitif dan dapat bersanding dengan pasar global. Kami menjaga mutu dan kualitas produk setiap negara tujuan ekspor yang mempunyai standar dan spesifikasinya yang berbeda-beda dan kami dapat memenuhi hal tersebut,” jelasnya.
Salah satu negara yang memastikan standart dan kualitas produk yang tinggi yakni Jepang dan PT SPS mampu memenuhi kriteria tersebut. William menambahkan, ini menjadi bukti produksi anak negeri mampu memiliki kualitas yang membuat pelanggan tetap balik order, bahkan kami sudah memiliki mayoritas pelanggan tetap yang sudah loyal dan rutin order kepada kami, selain itu kami memiliki service level yang cukup baik, serta menjaga hubungan yang sangat baik dengan pelanggan kami.

“Di Indonesia sendiri sebetulnya untuk sumber bahan baku kertas tisu sudah bisa diproduksi juga di dalam negeri, sehingga bisa dikatakan bahwa faktor sumber daya alam Indonesia sendiri juga sangat mendukung. Walaupun kami tetap memiliki kebutuhan spesifikasi tertentu untuk impor bahan baku seperti serat panjang yang tidak bisa dihasilkan di Indonesia, termasuk bahan baku yang bersertifikat FSC (Forest Stewardship Council) yang merupakan akreditasi yang diberikan untuk bahan baku yang tidak merusak hutan,” ujarnya.
PT. Sun Paper Source di tahun 2023 juga menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Timur untuk kategori Eksportir Pengembang Pasar Baru dengan negara-negara seperti Turki, Amerika Latin, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dst. Ekspansi pasar terus dilakukan dan saat ini dengan volume produksi 150.000 ton/ tahun sudah menyuplai lebih dari 70 negara di dunia selain pasar domestik.
Rencana Ekspansi kami di akhir semester 2 tahun 2024 dan semester 1 tahun 2025 lanjut William juga diimbangi dengan penambahan 4 Tisu Paper Mills (PM) yang dilakukan oleh PT Sun Paper Source. PM baru tersebut menambah kapasitas PT. Sun Paper Source sebesar 80.000 ton/ tahun lagi.
Saat ini PT. SPS juga memiliki National Brands yaitu Montiss, Favour, dan Pulpies. Setiap brand dan jenis produk berkualitas yang diproduksi dapat memenuhi beragam kebutuhan pelanggan lokal dan global,” ujar William.
Produk tisu dari PT. SPS diproduksi dengan memperhatikan faktor higienis produk dimana mulai dari mesin lipat dan potongnya hingga masuk ke dalam packaging-nya menggunakan full auto machines sehingga ke-hiegienis-an produk dijaga dan produk-produk National Brands kami baik Montiss, Favour, Pulpies, dan ada lagi Sierra sudah bersertifikasi “Halal” serta kami tidak menambahkan kimia pemutih sehingga sangat aman untuk kulit bayi & kulit sensitive sekalipun, sudah lolos dermatology tested sehingga tidak menyebabkan iritasi kulit, aman jika bersentuhan dengan makanan atau Safe Food Contact, serta tidak mengandung alkohol maupun pewangi .

“Kami menerapkan manajemen ISO 9001 (untuk kualitas) dan ISO 14001 (untuk lingkungan) serta sudah memiliki kedua sertifikasi tersebut,” imbuh William.
Selain penyebaran produk eksport kami sudah ke 70 negara lebih maka di pasar domestik National Brands kami (Montiss, Favour, Sierra) juga sudah bisa ditemukan mayoritas di seluruh wilayah Indonesia baik di pasar Modern Trade maupun di Traditional Trade bagi masyarakat Indonesia serta dipakai di beberapa office building/ restaurant/ rumah sakit/ Mall/ dst dengan fasilitas dispenser tisu untuk pasar AFH (Away From Home) dengan brand Pulpies Premium & Pulpies Eco Maxisave.
“Kami berkomitmen menjadi perusahaan yang akan terus memberikan dampak positif bagi kemajuan perekonomian bangsa Indonesia dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia serta berperan aktif di berbagai kegiatan sosial terutama di bidang pendidikan untuk membantu anak-anak Indonesia untuk bisa memperoleh sekolah gratis ataupun program beasiswa bagi anak-anak pandai tapi orang tuanya tidak mampu membiayai sekolahnya, semoga makin banyak jumlah anak yang bisa kami bantu,” kata William.

Pemerintah berencana menambah jenis barang untuk dikenakan cukai, mulai dari minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), plastik hingga makanan siap saji.

Pengenaan cukai untuk MBDK dan plastik sudah direncanakan sejak 2019, tetapi sempat tertunda pembahasannya karena pandemi. Saat ini, wacana itu kembali dibahas dengan DPR. Kendati, sampai saat ini belum jelas kapan diimplementasikan.

"Belum tahu (kapan implementasi), nanti kita lihat pembahasan di RAPBN 2025 dan stance kita masih open. Jadi bisa ya bisa nggak," ujar Askolani mengenai rencana pengenaan cukai plastik dan MDBK saat ditemui di kantornya, Rabu (31/7).

Selain kedua barang tersebut, ada beberapa jenis juga yang telah diusulkan untuk dikenakan cukai. Terbaru adalah makanan olahan siap saji yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dalam Pasal 194 PP tersebut, disebutkan dalam rangka mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak, pemerintah pusat dapat mengenakan cukai untuk makanan olahan termasuk siap saja yang dianggap melebihi batas kebutuhan konsumsi harian.

"Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Pasal 194 ayat 4 PP 28/2024.

Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Iyan Rubianto dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai yang disiarkan secara daring, Jumat (19/7) juga menyebutkan jenis barang yang rencananya mau dikenakan cukai yakni tiket konser, makanan cepat saji (fast food), tisu, MSG, batu bara dan detergen.

Namun, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heriyanto menegaskan semua jenis barang tersebut baru sekedar usulan dan belum ada kajian.

"Jadi, sifat kebijakan ekstensifikasi tersebut masih usulan-usulan dari berbagai pihak, belum masuk kajian," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Hingga saat ini barang yang dikenakan cukai baru ada tiga jenis, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Artinya belum ada penambahan baru.

Berikut daftar lengkap barang yang rencananya dikenakan cukai:1. Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MDBK)2. Plastik3. Makanan Olahan4. Makanan Siap Saji5. Tiket Konser6. Detergen7. Monosodium glutamate (MSG)8. Batu bara9. Tisu10. Telepon Pintar (Smartphone)