Jakarta -

Vonis pailit PT. Sri Rejeki Isman atau PT. Sritex yang dilakukan berbuntut panjang. Kasus yang dilihat sebagai ancaman dalam dunia ketenagakerjaan di jawa Tengah ini bahkan sudah sampai ke meja Istana. Presiden Prabowo pun sempat secara tegas mengatakan jika PT. Sritex tetap harus beroperasi seperti biasa.

Mengutip detikFinance, Prabowo juga telah menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Usai hadir dalam rapat tersebut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut jika Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan pun telah memastikan Sritex masih bisa melakukan ekspor impor. Dengan demikian, diharapkan roda produksi Sritex akan tetap berjalan.

Sementara itu Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang juga dipanggil dalam rapat mengatakan jika pihaknya diberi arahan langsung oleh Presiden untuk menghindari adanya PHK akibat status pailit Sritex. Terkait hal ini, Yassierli juga mengungkapkan jika saat ini belum ada satupun PHK yang dilakukan Sritex. Untuk menjaga situasi tersebut, sudah ada 162 pengawas ketenagakerjaan yang berkoordinasi dengan Sritex.

"Sampai sekarang tidak ada (PHK yang terjadi). Dan kita monitor itu dan kami di daerah Jawa Tengah itu ada 162 pengawas ketenagakerjaan komunikasi koordinasi dengan manajemen Sritex juga baik," papar Yassierli, dikutip dari detikFinance (29/10).

Mengambil momentum Sritex, terdapat permasalahan yang tengah menjadi kemelut di ekosistem industri tekstil nasional. Terkait hal ini, Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKTF) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita mengatakan impor besar-besaran adalah sumber utamanya.

"Kita harus punya kebijakan yang tepat untuk industri tekstil kita. Jangan sampai terulang ada kasus-kasus Sritex yang lain kan. Karena bisnisnya tuh hampir sama, tergerus oleh impor yang luar biasa setelah COVID-19, terus perang, terus Permendag 8," terang Reni di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Lalu apakah Sritex adalah salah satu kasus yang muncul di balik ancaman-ancaman pailit perusahaan tekstil lain di negeri ini? Bagaimana cara pemerintahan yang baru ini memberikan sekoci bagi perusahaan sejenis agar tidak tenggelam? Ikuti diskusinya dalam Editorial Review bersama Wakil Redaktur Pelaksana detikFinance.

Beralih ke Jawa Tengah, jurnalis detikcom akan memaparkan peristiwa mencengangkan. Sebuah kontrakan berisi 42 kucing di mana sebagian hewan tersebut mati. Berdasarkan laporan terbaru dari detikJateng, ada indikasi bahwa penghuni kontrakan tersebut melakukan praktik jual-beli kucing. Lalu bagaimana kabar terbaru tentang temuan ini? ikuti laporan selengkapnya dalam Indonesia Detik Ini.

Sementara itu jelang matahari terbenam nanti, Firman Marihot, Chief Digital Officer Investasiku akan mengajak detikers untuk belajar investasi dari obligasi. Benarkah hal ini lebih menguntungkan dari deposito? Ikuti paparannya dalam Sunsetalk.

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"

(far/far)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto turun tangan menangani masalah pada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Raksasa tekstil itu saat ini baru saja dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Prabowo kemarin siang baru saja menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dipanggil dalam rapat itu.

Airlangga mengatakan Prabowo memberikan arahan agar Sritex tetap bisa beroperasi di tengah isu pailit. Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan pun telah memastikan Sritex masih bisa melakukan ekspor impor. Dengan begitu operasional perusahaan pun tidak akan berhenti.

"Bea Cukai sudah menyetujui bahwa impor ekspornya bisa terus berjalan dan ini dulu pernah dilakukan di kawasan berikat di daerah Jawa Barat. Jadi akan diberlakukan sama, sehingga impor ekspornya terus berjalan sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti," ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Airlangga menjelaskan bila perusahaan sudah dipailitkan biasanya izin ekspor impornya berhenti, namun bagi Sritex ekspor impor masih boleh dilakukan.

"Kalau perusahaan dipailitkan itu potensi berhenti perizinannya tapi tadi sudah bertemu kurator, dengan Dirjen Bea Cukai dan ini akan terus berjalan seperti yang pernah di jalankan di Jawa Barat," papar Airlangga.

Perlu diketahui juga, sejauh ini Sritex sedang melakukan kasasi dari putusan pailit tersebut dan memiliki kesempatan untuk lolos keputusan pailit.

Prabowo Tak Mau Ada PHK

Bila operasi Sritex terus berjalan, Airlangga menegaskan maka tenaga kerja Sritex pun masih akan tetap bisa dipekerjakan. Dengan begitu PHK tidak perlu dilakukan perusahaan.

"Dengan berproduksi, tenaga kerja masih bekerja," beber Airlangga

Yassierli juga menekankan Prabowo memberikan arahan agar tidak ada satupun karyawan Sritex yang kena PHK. Prabowo meminta dengan tegas agar tak ada pekerja Sritex yang di-PHK di tengah pusaran ancaman pailit yang terjadi.

"Terkait Sritex pemerintah memang concern, bahwa PHK itu tidak boleh terjadi, itu poin nomor satu," ujar Yassierli.

"Presiden minta memang tidak akan ada PHK, dan tidak akan kita biarkan terjadi PHK," tegasnya lagi mengungkapkan pesan Prabowo.

Dia menyatakan sementara ini belum ada satupun PHK yang dilakukan Sritex. Di sisi lain, sudah ada 162 pengawas ketenagakerjaan yang berkoordinasi dengan Sritex.

"Sampai sekarang tidak ada (PHK yang terjadi). Dan kita monitor itu dan kami di daerah Jawa Tengah itu ada 162 pengawas ketenagakerjaan komunikasi koordinasi dengan manajemen Sritex juga baik," papar Yassierli.

(hal/kil)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan berusaha agar PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex tetap bisa berjalan. Pemerintah menyatakan sampai saat ini status ekspor impor Sritex masih bisa dilakukan meski sudah dinyatakan pailit.

Airlangga mengatakan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan telah memastikan Sritex masih bisa melakukan ekspor impor. Dengan begitu operasional perusahaan pun tidak akan berhenti.

"Bea Cukai sudah menyetujui bahwa impor ekspornya bisa terus berjalan dan ini dulu pernah dilakukan di kawasan berikat di daerah Jawa Barat. Jadi akan diberlakukan sama, sehingga impor ekspornya terus berjalan sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti," ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Airlangga menjelaskan bila perusahaan sudah dipailitkan biasanya izin ekspor impornya berhenti, namun bagi Sritex ekspor impor masih boleh dilakukan.

"Kalau perusahaan dipailitkan itu potensi berhenti perizinannya tapi tadi sudah bertemu kurator, dengan Dirjen Bea Cukai dan ini akan terus berjalan seperti yang pernah dijalankan di Jawa Barat," papar Airlangga.

Perlu diketahui juga, Sritex baru dinyatakan pailit. Sejauh ini perusahaan masih bisa melakukan kasasi dan lolos keputusan pailit. Dengan begitu perusahaan memang sudah sewajarnya bisa tetap berjalan dan beroperasi.

(kil/kil)

Jakarta -

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memantau isu peredaran produk ponsel iPhone 16 di Indonesia. Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif menjelaskan, pihaknya belum mengeluarkan sertifikat TKDN bagi produk ponsel terbaru keluaran Apple tersebut.

Namun demikian, Kemenperin menyatakan bahwa produk iPhone 16 yang merupakan bawaan penumpang, awak, atau melalui pos serta tidak diperjualbelikan, secara aturan boleh masuk ke Indonesia.

"Menambahkan pernyataan sebelumnya dari Bapak Menteri Perindustrian, seri iPhone 16 yang masuk ke Indonesia dengan dibawa penumpang dan membayar pajak merupakan barang bawaan yang tidak boleh diperjualbelikan dan terbatas pada pemakaian pribadi penumpang," ujar Febri dalam keterangannya, Jumat (25/10/2024).

Febri menjelaskan, pada dasarnya iPhone 16 masuk dalam kategori barang postel (pos dan telekomunikasi) yang boleh masuk Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan pasal 35 pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Dengan catatan jumlah yang dibawa tidak boleh lebih dari dua unit per penumpang.

Aturan tersebut juga menyebutkan bahwa barang bawaan dan atau barang yang dikirim melalui penyelenggara pos yang digunakan untuk keperluan sendiri, tidak diperdagangkan dan/atau tidak untuk tujuan komersial dikecualikan dari kewajiban standar teknis, yang di dalamnya termasuk kewajiban TKDN sebesar 35%.

Pendaftaran IMEI barang bawaan dan atau barang yang dikirim melalui penyelenggara pos dilakukan melalui Ditjen Bea dan Cukai. Sementara itu, alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi yang berasal dari produsen dan importir terdaftar wajib memiliki sertifikat Standar Teknis dan wewenang pendaftaran IMEI-nya ada pada Kemenperin.

"Sesuai dengan pernyataan sebelumnya dari Bapak Menteri, perangkat iPhone 16 yang diimpor oleh importir terdaftar belum dapat dipasarkan di dalam negeri, karena PT Apple Indonesia belum memenuhi komitmen investasinya untuk memperoleh sertifikasi TKDN skema inovasi," Febri menjelaskan.

Kemenperin memperkirakan, pada periode Agustus-Oktober 2024 sebanyak kurang lebih 9.000 unit seri iPhone 16 telah masuk ke Indonesia melalui jalur bawaan penumpang dan telah membayar pajak. Ponsel-ponsel tersebut masuk secara legal, namun akan menjadi ilegal jika diperjualbelikan di Indonesia.

"Kemenperin mempersilakan masyarakat melaporkan pihak-pihak yang memperjualkan produk ponsel tersebut yang berasal dari bawaan penumpang," tuturnya.

Febri menyebut pihaknya terus berupaya mengendalikan dan impor produk telepon seluler (ponsel) untuk mendorong investasi dan inovasi produk elektronik dalam negeri. Hal ini juga merupakan upaya untuk memanfaatkan peluang pasar domestik yang besar, dengan jumlah ponsel aktif di Indonesia mencapai 354 juta perangkat atau melebihi jumlah penduduk (data Badan Pusat Statistik, 2023).

(ily/rrd)

JAKARTA - Para penggila sepakbola pasti tahu apa itu Tiki-Taka.Ya Tiki-Taka merupakan salah satu penemuan terbesar di bidang sepakbola. Strategi yang diperagakan Barcelona FC dan Timnas Spanyol ini berhasil menyihir para penggila sepakbola dunia.

Ciri khas dari Tiki-Taka adalah umpan-umpan pendek cepat antarpemain dari pertahanan sendiri hingga menembus pertahanan lawan. Pemain menjemput bola dekat gawang sendiri.Ada saling pengertian antarpemain yang sangat bagus sehingga bisa melewati lawan dan menghasilkan gol.

Di bidang yang berbeda, disadari atau tidak, strategi Tiki-Taka ini turut diperagakan Bea Cukai . Mereka melakukan berbagai upaya agar produk lokal bisa lancar masuk ke pasar internasional (ekspor). Dari hulu hingga hilir.

Ambil contoh dalam mendukung ekspor produk dalam negeri. Bea Cukai melakukan jemput bola, dari mulai edukasi hingga informasi mengenai ekspor kepada pelaku usaha. Selanjutnya mendukung iklim usaha dengan berbagai peraturan dan memudahkan serta memastikan barang bisa diekspor dengan lancar tanpa kendala.

Bea Cukai hadir dalam Festival Ekspor Jawa Timur 2024 di Hotel Shangri-La, Surabaya, Rabu (7/8/2024). Dalam festival ini Bea Cukai memberikan layanan dan informasi kepada para pelaku usaha berorientasi ekspor.

?UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) Binaan Bea Cukai Malang, yaitu BUMDesma Singosari LKD turut mendapatkan penghargaan dengan kategori Desa Potensi Ekspor,? kata Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Timur (Jatim) I, Nangkok P Pasaribu.


Pegawai Bea Cukai melihat proses produksi tekstil diPT Suryamandiri
Tekstilbuana,Jakarta Utara. Foto/Humas Bea Cukai

Di Jakarta, Bea Cukai membantu ekspansi bisnis produsen tekstil lokal. Kanwil Bea Cukai Jakarta berikan izin fasilitas kawasan berikat pada PT Suryamandiri Tekstilbuana. Perusahaan manufaktur tersebut bergerak di bidang tekstil atau pakaian yang aktif sejak tahun 2019.

Berlokasi di Jakarta Utara, PT Suryamandiri Tekstilbuana memproduksi pakaian seragam dan memasarkan produknya ke pasar global, seperti New Zealand dan Australia. "Izin fasilitas kawasan berikat ini kami berikan kepada PT Suryamandiri Tekstilbuana sebagai dukungan untuk ekspansi bisnis yang semakin efisien," ujar Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta, Rusman Hadi.

Kawasan berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. Barang-barang yang diimpor guna diolah dan digabungkan tersebut mendapatkan penangguhan bea masuk, tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh pasal 22 impor.

Fasilitas kawasan berikat ini diberikan pemerintah, melalui Bea Cukai untuk mendorong terciptanya daya saing produk Indonesia. Menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif, memperluas lapangan kerja, mendorong ekspor, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur PT Suryamandiri Tekstilbuana Titonius Karto mengatakan, fasilitas kawasan berikat akan memberi manfaat berupa efisiensi biaya operasional. ?Biaya tersebut dapat dialokasikan ke kebutuhan lainnya, seperti penambahan tenaga kerja. ?Dengan kemudahan itu kami siap melakukan ekspansi bisnis yang semakin efisien,? ujarnya.

Sementara itu, salah satu perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM), PT Inizio berhasil mengekspor kursi kayu dan furnitur rotan sintetis. Furnitur senilai Rp540 juta diekspor ke Amerika menggunakan satu kontainer berukuran 40 feet pada Rabu (11/8/2024).

Kepala Kantor Bea Cukai Semarang, Bier Budy Kismulyanto mengatakan, perusahaan manufaktur di bidang furnitur yang berlokasi di Kendal ini fokus pada kegiatan ekspor. Mayoritas produk yang dihasilkan dibuat dari alumunium yang dililit anyaman rotan sintetis dengan paduan kayu jati.

?PT Inizio adalah perusahaan yang kami berikan fasilitas KITE IKM sejak tahun 2020. Dengan fasilitas tersebut, perusahaan bisa menekan biaya produksi sehingga produknya bisa bersaing di pasar internasional,? ungkapnya.

Kepala Produksi PT Inizio, Hartono menjelaskan pembuatan produk dilakukan secara konvensional oleh perajin. Baik dalam tahap menganyam ataupun mendesain. ?Rata-rata ekspor kami bisa mencapai 60 kontainer setiap bulannya. Tujuan ekspornya 80% ke Eropa, Jepang dan Amerika,? jelas Hartono.



Di luar Jawa, Bea Cukai Ketapang menggelar pengawasan dan pelayanan ekspor 3.998 metrik ton (MT) komoditas crude palm oil (CPO) milik PT Andes Agro Investama pada Jumat, 23 Agustus 2024. Hal ini demi memastikan kelancaran proses ekspor dan kesesuaiannya dengan aturan yang berlaku.

Pengawasan dan pelayanan ekspor merupakan salah bentuk implementasi tugas Bea Cukai dalam community protector dan industrial assistance. Dalam proses ekspor komoditas curah seperti CPO, ada dua pemeriksaan awal yang harus dilakukan Bea Cukai. Pemeriksaan fisik (perhitungan) dan uji laboratorium.

Uji laboratorium untuk memastikan kesesuaian jenis barang dengan pemberitahuan. ?Untuk mengetahui jumlah barang, dilakukan pemeriksaan dengan teknik sounding,? jelas Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Ketapang, Subhan Khaeri.

CPO sendiri merupakan minyak kelapa sawit mentah yang menjadi komoditas penting dalam dunia industri dan pangan. Minyak ini diperoleh melalui proses ekstraksi dari daging buah kelapa sawit.

Menjadi salah satu komoditas utama ekspor Indonesia, CPO nyatanya berperan penting dalam industri makanan, energi, dan kosmetik di seluruh dunia. ?Contoh produknya seperti minyak goreng dan margarin, produk makanan olahan, kosmetik, produk perawatan rambut dan kulit, hingga bahan bakar nabati (biodiesel),? ungkapnya.

Sementara demi kelancaran ekspor Bea Cukai telah menggelar pertemuan dengan Singapore Police Coast Guard (SPCG) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Rabu (24/7/2024). Pertemuan saling bertukar informasi terkait best practice kepabeanan kedua negara.

Utamanya dalam rangka penegakan hukum kepabeanan, pengawasan dan pemberantasan pelanggaran kepabeanan, serta fasilitasi. Di akhir pertemuan, Bea Cukai dan SPCG sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama yang akan ditindaklanjuti tiap-tiap tim teknis.

Jakarta -

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan membongkar jaringan peredaran pita cukai palsu di Jawa Tengah. Dalam kasus ini ditindak ratusan pita cukai palsu, puluhan karung tembakau dan tiga orang tersangka yang merupakan pembeli, penjual dan penyedia.

Kepala Kantor Bea Cukai Kudus, Lenni Ika Wahyudiasti mengatakan penindakan ini berawal dari adanya informasi pemasokan pita cukai palsu dari Jawa Tengah ke wilayah Jawa Timur. Menindaklanjutinya, tim gabungan pun segera melakukan operasi di sepanjang jalur distribusi.

Hasilnya, target yang menggunakan mobil pikap dapat dihentikan pada Rabu (12/6) pukul 00.15 WIB di jalan raya Pati-Kudus KM. 4, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.

"Dari hasil pemeriksaan, dalam mobil tersebut Bea Cukai menemukan 749 lembar pita cukai diduga palsu yang tersembunyi di belakang kursi penumpang serta 10 karung tembakau di bak belakang kendaraan," kata Ika dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (13/8/2024).

Dalam kasus ini tidak hanya melibatkan satu pihak. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik barang MN (57) ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan sopir AK (45) dan penumpang AS (46) ditetapkan sebagai saksi.

Dari keterangan MN, ia mendapatkan barang ilegal tersebut dari M (52) yang beralamat di Purwogondo, Kalinyamatan, Jepara yang ternyata juga mendapatkan barang dari K (47) yang beralamat di Sembungharjo, Genuk, Kota Semarang.

Telah ditetapkan tiga tersangka yaitu MN, M dan K. Berkas perkara ketiganya telah melalui penelitian formal dan material oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati dan telah dinyatakan lengkap pada Selasa (30/7).

Kemudian pada Kamis (8/8), seluruh barang bukti dan tersangka pun telah dilimpahkan oleh Bea Cukai Kudus kepada Kejari Pati untuk proses lebih lanjut.

"Ada potensi penerimaan negara yang tidak terpenuhi dari tindak pidana tersebut yang meliputi nilai cukai, PPN dan pajak rokok. Nilainya mencapai Rp 222.156.396," ungkap Ika.

"Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak membeli, menjual dan mendistribusikan rokok ilegal karena dapat merugikan negara, terancam sanksi pidana, serta menimbulkan persaingan usaha yang tidak adil. Untuk itu segera sampaikan informasi terkait segala upaya peredaran rokok ilegal kepada Bea Cukai," pungkas Ika.

(aid/hns)

Jakarta -

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan merespons video viral yang beredar dengan narasi Bea Cukai melakukan razia pada pusat perbelanjaan. Informasi tersebut langsung dibantah.

Melalui Instagram resminya, Bea Cukai memastikan tidak melakukan tindakan seperti yang digambarkan dalam video tersebut.

"Menanggapi video yang beredar dengan narasi bahwa Bea Cukai melakukan razia pada pusat perbelanjaan, kami ingin menyampaikan bahwa informasi tersebut tidak benar. Dapat kami pastikan, Bea Cukai tidak melakukan tindakan seperti yang digambarkan dalam video tersebut," tulis unggahan di Instagram resmi @beacukairi, Jumat (19/7/2024).

Pihak Bea Cukai pun mengapresiasi para pihak yang telah melakukan konfirmasi atas informasi tersebut.

"Kami mengapresiasi para pihak yang telah melakukan konfirmasi atas informasi tersebut kepada Bea Cukai," ucapnya.

Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat pedagang di sebuah mal panik mengamankan dagangannya karena ada razia barang impor ilegal. Kejadian itu disebut berlokasi di ITC Mangga Dua.

(aid/hns)

Jakarta -

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan buka suara terkait video viral yang beredar dengan narasi Bea Cukai melakukan razia pada pusat perbelanjaan. Informasi tersebut langsung dibantah.

Melalui Instagram resminya, Bea Cukai memastikan tidak melakukan tindakan seperti yang digambarkan dalam video tersebut.

"Menanggapi video yang beredar dengan narasi bahwa Bea Cukai melakukan razia pada pusat perbelanjaan, kami ingin menyampaikan bahwa informasi tersebut tidak benar. Dapat kami pastikan, Bea Cukai tidak melakukan tindakan seperti yang digambarkan dalam video tersebut," tulis unggahan di Instagram resmi @beacukairi, Jumat (19/7/2024).

Pihak Bea Cukai pun mengapresiasi para pihak yang telah melakukan konfirmasi atas informasi tersebut.

"Kami mengapresiasi para pihak yang telah melakukan konfirmasi atas informasi tersebut kepada Bea Cukai," ucapnya.

Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat pedagang di sebuah mal panik mengamankan dagangannya karena ada razia barang impor ilegal. Kejadian itu disebut berlokasi di ITC Mangga Dua.

Simak juga Video 'Sri Mulyani Menghadap Jokowi, Bahas Masalah di Bea Cukai':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(das/das)

JAKARTA - Presiden terpilih, Prabowo Subianto diminta mencermati pembentukanBadan Penerimaan Negara (BPN) harus terpisah dari Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ). Belakangan dinilai perlu adanya pemisahan Direktorat Jenderal Pajak ( Ditjen Pajak ) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan sehingga menjadi satu instansi tersendiri.

Prabowo juga diminta menunjuk sosok yang tepat untuk memimpin untuk memaksimalkan pendapatan negara. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai, BPN memang ideal kalau kuat dan berada di bawah presiden langsung. Karena dia memandang, salah satu penerimaan negara yang bisa dimaksimalkan melalui lembaga baru itu adalah pajak.

"Kemenkeu (Kementerian Keuangan) terlalu powerfull saat ini. Menangani penerimaan, treasury, di bawahnya juga ada perusahaan-perusahaan, jadi terlalu overload. Pajak yang penting bagi kehidupan negara, selama ini dipegang dirjen pajak, eselon 1. Kurang powerfull," kata Samirin dalam diskusi publik bertajuk 'Dilema Kabinet Prabowo dalam Bingkai Koalisi Besar', Kamis (11/72024).

Dia memandang, jika BPN benar-benar terbentuk, maka harus dilakukan perubahan nomenklatur. Dimana, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dikeluarkan dari Kemenkeu, dan dimasukkan ke lembaga yang akan dibentuk tersebut.

"Tetapi memang BPN ini harus hati-hati. Kenapa? Karena begitu pentingnya pajak. Kita harus pastikan ketika ini dibentuk tidak ada problem. Karena begitu ada problem, apakah itu isu koordinasi, isu administrasi, maka fiskal kita yang sudah tersengal-sengal ini akan semakin parah," ujarnya.

Karena itu, Wijayanto mendorong pemerintah baru yang akan resmi menjabat pasca pelantikan di Oktober 2024 mendatang, diharapkan bisa ekstra hati-hati membentuk BPN, dan Prabowo sebagai Presiden kedelapan RI periode 2024-2029 bisa memilih orang yang tepat.

"Kalau orangnya (pimpinan BPN) saya tidak tahu. Ini Pak Prabowo yang paling tahu. Tapi harus orang yang tegas, orang yang keras," demikian Wijayanto.