Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima kebijakan izin pertambangan untuk organisasi masyarakat keagamaan.

"Iya betul (Muhammadiyah menerima izin tambang)," kata Azrul kepada Kompas.com, Kamis (25/7/2024).

Azrul mengeklaim, keputusan itu diambil PP Muhammadiyah setelah melakukan kajian selama dua bulan belakangan.

Ia menyebutkan, Muhammadiyah juga sudah mengundang berbagai pihak untuk membahas pemberian izin tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

"Ini dua-tiga bulan ini yang kita lakukan, kita melakukan diskusi, mengundang berbagai pihak baik pada aspek ekonomi, aspek bisnis, sosial, lingkungan, hukum, dan lain sebagainya," ucap Azrul.

Setelah mengundang para praktisi dan mencermati barbagai kondisi pertambangan di Indonesia, PP Muhammadiyah kemudian memberikan kesimpulan menerima.

"Dari kajian-kajian mendalam itu, Muhammadiyah memberikan lampu hijau untuk menerima tambang tersebut," tuturnya.

Namun, ada beberapa catatan dalam penerimaan Muhammadiyah terhadap izin tambang itu.

Azrul menyebutkan, Muhammadiyah harus memberikan contoh kepada dunia pertambangan ini sebuah tambang yang mengikuti hukum yang berlaku dalam berbagai aspek.

"Misalnya secara hukum itu legal, masyarakat setempat juga kita pikirkan. nanti pasti masyarakat terdampak kan, itu kita pikirkan, apakah dia akan direkrut di pertambangan, kemudian apakah ada bagian nanti untuk masyarkat, apakah CSR dan lain sebagainya, termasuk pasca tambang," kata dia.

Adapun ketentuan ormas keagamaan dapat mengelola tambang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam regulasi tersebut, terdapat aturan baru yang mengizinkan organisasi masyarakat atau ormas untuk mengelola lahan pertambangan.

Aturan tersebut tertuang pada Pasal 83A yang membahas soal Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WUIPK) secara prioritas.

"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," bunyi pasal tersebut.

Organisasi masyarakat atau ormas adalah organisasi kemasyarakatan keagamaan yang salah satu organnya menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat atau umat.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PP Muhammadiyah Putuskan Terima Izin Tambang Ormas Keagamaan"

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Organisasi masyarakat (ormas) keagamaan diperbolehkan mengelola tambang dalam negeri. Keputusan ini tercantum dalam beleid anyar PP No 25 Tahun 2024 yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Merespons hal ini, anggot aKomisi VII DPR RI Mulyanto meragukan kemanfaatan pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) pada sejumlah ormas keagamaan.

Bahkan menurutnya, jika dilihat dari sudut pandang politik pemberian izin ini terkesan ada motif untuk bagi-bagi kue ekonomi.

"Secara regulasi-administrasi, dibenarkan dan masih sesuai dengan UU Minerba. Namun dalam sudut pandang politik, upaya ini sangat kentara motif untuk bagi-bagi kue ekonominya," jelas Mulyanto dalam keterangannya, Senin (3/6).

Lebih dari itu, pihaknya khawatir pemberian prioritas IUPK kepada ormas keagamaan tersebut membuat tata kelola dunia pertambangan semakin amburadul.

Apalagi saat ini, pemerintah dianggap gagal mengatasi persoalan tambang ilegal, hingga dugaan adanya beking aparat tinggi yang membuat berbagai kasus jalan di tempat. Di lain sisi, pembentukan satgas terpadu tambang ilegal sampai hari ini juga tidak memperlihatkan kemajuan berarti.

Mulyanto bahkan menilai kebijakan bagi-bagi izin bagi ormas ini kurang tepat. Menurutnya, yang harus dilakukan oleh presiden saat ini adalah penguatan instrumen pengawasan pengelolaan tambang.

"Saat ini saja dua orang mantan Dirjen Minerba jadi tersangka, bahkan terpidana. Dan sampai hari ini Dirjen Minerba belum ada yang definitif,” ungkap Mulyanto.

Artinya, kata Mulyanto, pemerintah tidak serius mengelola pertambangan nasional. Pemerintah masih menjadikan IUPK sebagai komoditas transaksi politik dengan kelompok-kelompok tertentu.

Mulyanto juga pesimistis, pemberian izin dapat dijalankan secara profesional dan bisa berkontribusi bagi peningkatan penerimaan keuangan negara (PNBP). Pihaknya justru khawatir izin ini menimbulkan permainan baru di industri tambang, di mana yang akan mengelola sebetulnya adalah pemain lama berkedok ormas keagamaan.

"Tapi kita lihat saja di lapangan, apakah benar-benar dikelola pemain baru atau pengusaha yang itu-itu saja, yakni pengusaha eks PKP2B atau afiliasinya," jelasnya.

"Termasuk juga jumlah saham sesungguhnya, berapa jumlah saham ormas tersebut secara riil. Apakah benar-benar menjadi saham pengendali atau sekedar nama saja,” tambahnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo, Kamis, 30 Mei 2024 telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 83A ayat (1) PP Nomor 25 Tahun 2024 menyebutkan bahwa beleid baru itu mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan seperti, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah bisa mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK).

WIUPK merupakan wilayah yang diberikan kepada pemegang izin. Berdasarkan Pasal 83A ayat (2), WIUPK yang dapat dikelola oleh badan usaha ormas keagamaan merupakan wilayah tambang batu bara yang sudah pernah beroperasi atau sudah pernah berproduksi.

Meski demikian, berdasarkan Pasal 83A ayat (5), badan usaha ormas keagamaan yang memegang wilayah tersebut dilarang bekerja sama dengan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) atau terhadap perusahaan maupun pihak-pihak yang terafiliasi oleh perusahaan sebelumnya.

Penawaran WIUPK kepada badan usaha ormas keagamaan berlaku terbatas, yakni hanya lima tahun sejak PP Nomor 25 Tahun 2024 berlaku. Dengan demikian, penawaran WIUPK terhadap badan usaha ormas keagamaan hanya berlaku sampai 30 Mei 2029.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Pengamat Pertambangan sekaligus Peneliti di Alpha Research Database Ferdy Hasiman mengatakan, tata kelola industri tambang di dalam negeri mengalami kemunduran.

Menyusuk terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Jadi tata kelola industri tambang akan kembali ke sebelum-sebelumnya, campur aduk segala macam. Kan akamodatifnya sudah bergeser, bukan hanya ke perusahaan tambang tapi sekarang sudah ke ormas. Menurut saya, PP ini syarat akan kepentingan akomodatif dari kekuasaan politik, memasukan unsur politis dalam PP yang sangat operasional dan teknis akan merubah wajah industri pertambangan tanah air kedepannya,” ungkap Ferdy saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (2/6).

Ferdy kemudian menambahkan pemerintah sebelumnya telah mengesahkan UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang dilatarbelakangi oleh tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak tertata dengan baik bahkan membuka peluang besar bagi tambang ilegal.

“Di UU No 3 tahun 2020 itu tujuannya untuk mengubah wajah pertambangan, karena tata kelola IUP dulu itu ketika diserahkan ke Bupati atau Wali Kota amburadul, sehingga banyak yang ilegal. Dan ini kita kembali ke hal yang sama, hampir semua kita kembali kesitu, gak berubah-berubah,” jelasnya.

Dirinya juga menekankan bahwa ormas keagamaan yang terjun ke dalam pengelolaan tambang diragukan kapasitas dan kompetensinya dari segi teknis.

“Jadi sudah jelas itu, mereka (ormas) tidak punya kapabilitas atau kompetensi untuk mengelola tambang,” tambahnya.

Dia juga menjelaskan, dalam UU Minerba, IUP memang diakomodasi untuk kepentingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) namun dengan catatan yang sudah punya badan usaha dan atau punya kapasitas untuk mengolah tambang.

“Kalau IUP kecil-kecil, jadi memang tujuannya untuk akomodir perusahaan tambang yang kecil-kecil yang mereka gak sanggup beli lahan dengan jumlah yang besar,” ungkapnya.

Namun apa yang tertuang dalam pasal 83A PP Nomor 25 tahun 2024 menurutnya justru akan menggerus sisi kritis dari ormas-ormas keagamaan besar di Indonesia.

“Ini sekarang sudah mengakomodasi untuk ormas keagamaan, ormas ini kan terkenal dengan sisi kritis terhadap kekuasaan, misalnya PP Minerba dengan Migas ada yang bertentangan dengan undang-undang dasar, kelompok-kelompok inilah yang diharapkan bisa mengajukan Judicial Review (JR). Ya, sekarang kita gak bisa berharap apa-apa, karena mereka sudah terlibat di dalamnya. Ini kepentingan akomodatif, politis banget,” tutupnya.