Jakarta, Investor.id- Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) optimistis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dapat menuntaskan berbagai hambatan terkait pasokan dan permintaan perumahan.

Kementerian ini, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto, nantinya menjadi konduktor, regulator,  dan juga eksekutor dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di lapangan. Dia juga merasa yakin berbagai persoalan yang muncul akan dapat diselesaikan bersama.

Lebih lanjut, nantinya REI berharap dapat segera duduk bersama dengan setidaknya lima kementerian yang beririsan kuat dengan sektor perumahan untuk mengharmonisasikan berbagai kebijakan.

Kelima kementerian itu mencakup Kementerian PKP, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai pengelola Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

“Perlu ada kesamaan dalam membaca data dan fakta. Karena selama ini untuk mengurus perizinan Amdal saja bisa lebih dari enam bulan, sehingga kalau paralel seluruh perizinan selesainya paling cepat setahun. Kami sudah sering memitigasi problem mendasar terkait perizinan, dan ini harus dituntaskan dulu,” ujar Joko Suranto dikutip Jumat (25/10/2024).

Dia mengatakan, kehadiran kementerian yang mengurusi sektor perumahan merupakan bentuk keseriusan dan keberpihakan pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan rumah rakyat dari kota hingga desa, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha di sektor perumahan.

“Adanya kementerian sendiri ini patut kita syukuri, karena berarti ada keseriusan dan perhatian pemerintah terhadap industri perumahan nasional setelah melihat bahwa sektor perumahan ternyata memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, menyerap banyak tenaga kerja, menekan stunting pada anak dan efektif mendukung pengentasan kemiskinan. Itu semua inline dengan semangat propertinomic REI,” ujarnya.

Menurut Joko, adanya kementerian khusus perumahan berarti akan ada kebijakan yang mendorong akselerasi pembiayaan dan perbaikan regulasi menjadi lebih baik.

Kebijakan pembiayaan diharapkan semakin memberi kemudahan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, demikian pula kebijakan regulasi yang baik akan positif karena ada kepastian berusaha termasuk prosedur perizinan yang mudah dan cepat seperti diinginkan Presiden Prabowo Subianto.

“Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat memperbaiki kekurangan dari cara-cara yang dilakukan sebelumnya agar hasil yang dicapai dapat berbeda. Kita harus sadar ada angka backlog (kekurangan pasokan rumah) sebesar 12,7 juta unit yang dalam satu dekade hanya turun di bawah 10% saja. Jadi, cara tata kelolanya jelas harus diubah,” kata Joko.

Untuk itu, anggota Satgas Perumahan tersebut mendorong kementerian yang saat ini telah terbentuk menyiapkan ekosistem pasokan (supply) dan permintaan (demand) perumahan agar bisa berjalan lebih cepat, lebih terukur, dan lebih akomodatif.

Ekosistem perizinan yang selama ini masih tersebar di beberapa kementerian/instansi pemerintah juga dapat segera direlaksasi, disimplifikasi, dan diharmonisasi.

Di sisi lain, Joko mengatakan, REI siap berpartisipasi dan diandalkan pemerintah untuk pembangunan tiga juta rumah, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Di pedesaan, kata dia, partisipasi asosiasi perusahaan properti tertua dan terbesar di Tanah Air itu dapat dilaksanakan lewat pola pendampingan.

REI juga siap mendukung pembangunan satu juta rumah di perkotaan yang diarahkan ke hunian vertikal.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Punya lokasi berskala kecil dan ingin membangun perumahan, maka kamu juga wajib mengurus surat izin. Surat izin ini dapat kamu lakukan di kantor pemerintahan setempat.

Berikut ini beberapa hal yang harus kamu ketahui mengenai penjelasan rumah skala kecil beserta jenis-jenis perumahan skala kecil dikutip dari beberapa sumber.

Penjelasan perumahan skala kecil

Perumahan skala kecil merupakan perumahan yang dibangun dengan lokasi yang relatif sempit. Izin perumahan skala kecil merupakan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk perumahan dengan luas lahan antara 1 hingga 25 hektar.

Baca juga: Jenis-Jenis Perumahan di Indonesia

Dalam UU No.4 Tahun 1992, Perumahan skala kecil didefinisikan sebagai kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan perumahan yang dilengkapi dengan infrastruktur dan sarana lingkungan.

Jenis izin perumahan skala kecil

Izin Perumahan Skala Kecil adalah bentuk izin yang diberikan untuk pembangunan perumahan dengan luas lahan hingga 5.000 meter persegi. Berikut ini beberapa jenis izin perumahan skala kecil yang wajib kamu ketahui.

1. Izin lingkungan setempat

Pengembang harus mengajukan surat pengantar permohonan izin lingkungan dan mengisi formulir UKL-UPL/DPLH sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 mengenai Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

2. Izin rencana umum tata ruang

Surat ini diperoleh dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di setiap provinsi atau kabupaten/kota. Perizinan ini memberikan kekuasaan pada perusahaan atau perseorangan untuk memanfaatkan suatu tempat.

3. Izin pemanfaatan lahan

Dalam surat izin ini pengembang harus mengisi formulir permohonan dan melengkapinya dengan fotokopi KTP. Apabila yang diajukan adalah Badan Hukum? Usaha, lampiran akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan bila diperlukan.

Lengkapi dokumen dengan bukti kepemilikan tanah, SPPT tahun terakhir, persetujuan tetangga, gambar rencana tata letak bangunan, dokumen lingkungan dll.

4. Izin prinsip

Izin prinsip ini akan diberikan untuk membolehkan pengembang melakukan studi kelayakan awal sebelum proses izin lanjutan

5. Izin lokasi

Izin lokasi yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha. Ini juga berfungsi sebagai izin pemindahan hak dan penggunaan lahan tersebut untuk keperluan usaha.

6. Izin Badan Lingkungan Hidup (BLH)

Dokumen lingkungan hidup (DLH) harus kamu susun dan sertakan untuk evaluasi oleh kepala daerah. Setelah itu, izin dari badan lingkungan hidup akan diberikan berdasarkan hasil evaluasi DLH

7. Izin Pengesahan Site Plan

Surat permohonan, fotokopi KTP pemohon, fotokopi bukti kepemilikan atau legalitas lahan, surat keterangan, fotokopi surat keterangan bebas banjir, fotokopi izin lokasi, serta beberapa dokumen yang harus kamu lengkapi untuk mengajukan izin ini. Serta beberapa dokumen tambahan yang harus kamu lengkapi juga. (Ridini Batmaro)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)