Bisnis.com, PENAJAM PASER – Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono memastikan bahwa hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah siap untuk ditempati akhir Oktober ini.

Basuki yang juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) ini menyatakan bahwa hingga saat ini sudah ada 13 tower rusun ASN yang siap digunakan di IKN.

Dari 13 tower rusun tersebut, dia mengungkapkan tiga di antaranya masih sedang disiapkan perabotannya, sedangkan 10 sisanya sudah siap digunakan.

"Rusun ASN 13 ini sudah siap untuk ditinggali, tinggal beberapa diisi [furniture]. Akhir bulan ini pasti 13 [tower] sudah siap ditinggali,” kata Basuki kepada wartawan di kawasan IKN, Senin (7/10/2024).

Kendati demikian, terkait dengan kepindahan ASN ke IKN, Basuki juga mengaku sudah melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung soal progres pembangunan hunian ASN di IKN.

“Iya [ASN bisa segera pindah]. Jadi tadi Pak Presiden juga memerintahkan kepada Pak Sekneg, karena saya sudah laporkan ini Oktober jadi, November paling lambat. Jadi Desember sudah clear semua,” pungkas Basuki.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan realisasi pemindahan ASN ke IKN Nusantara sudah terlambat dari target awal yang ditetapkan pemerintah.

Dia menyebutkan bahwa sebelumnya pemerintah berencana untuk memboyong Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke IKN pada kuartal III/2024 atau dimulai sejak Agustus, September, dan Oktober. Namun, belum siapnya infrastruktur pendukung menjadi faktor penghambat perpindahan tersebut.

“Sebenarnya kita sudah terlambat [untuk memindahkan ASN ke IKN] menurut jadwal penyusunan di master schedule pemindahan ASN kita sudah agak sedikit terlambat, untuk mengejar keterlambatan itu apakah memang pada bulan ini atau bulan depan,” kata Suharso kepada wartawan di kompleks Istana Wakil Presiden (Wapres), Jumat (4/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini fokus memastikan agar seluruh fasilitas yang dibutuhkan untuk kepindahan ASN sudah terpenuhi.

Fasilitas yang dimaksud meliputi ketersediaan perumahan untuk ASN, kebutuhan kantor, furniture penunjang, termasuk perangkat bekerja seperti jaringan internet.

Oleh sebab itu, Suharso belum dapat menjanjikan bahwa ASN akan dipindahkan ke IKN pada Oktober ini. Hal ini mengingat, pemerintah perlu untuk melihat secara langsung kondisi pembangunan secara langsung di lapangan.

“Kami saat ini sudah di belakangnya jadwalnya, sudah terlambat. Jadwalnya September, ya nanti kita lihat ya, saya belum berani ngomong kalau belum lihat lapangan. Saya harus lihat lapangan dulu berarti,” pungkas Suharso.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan pemindahan ASN ke IKN masih membutuhkan kajian mendalam terkait kesiapan infrastruktur. Dia juga belum dapat memutuskan kapan kepindahan ASN ke ibu kota baru.

Menurutnya, pemerintah bakal memprioritaskan fasilitas pendukung agar setiap insan Negara yang berpindah ke IKN dapat hidup dengan layak.

"Kami mau memindahkan PNS kita, ASN kita ke sini aja, kita harus berhitung," katanya saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking D'Prima Hotel Nusantara, Rabu (25/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengaku rencana pemberian insentif bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) pionir yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) masih dilakukan pembahasan.

Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, mengatakan pengkajian ulang itu dilakukan karena terdapat penyesuaian pemindahan ASN menggunakan konsep yang baru.

“Tunjangan ASN yang insentif untuk pindah ke IKN itu masih dirumuskan ulang, karena ada persepsi yang berbeda dengan konsep yang lama disesuaikan dengan konsep yang baru,” kata Anas saat ditemui di Kantor KemenPAN RB, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Anas menyebut pengkajian ulang tersebut dilakukan sebagaimana mandat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut ASN pionir yang telah menikah bakal mendapat 1 unit apartemen penuh tanpa perlu melakukan sharing.

Hal itu dilakukan guna memastikan kenyamanan ASN yang bakal dipindahkan ke IKN. Sehingga, para ASN dapat tinggal dengan para keluarganya di calon Ibu Kota Baru tersebut dengan tenang.

“Arahan Presiden yang baru tidak perlu sharing. Meskipun di bawah eselon 1 kalau dia sudah menikah, ya sudah satu kamar. Nah itu kan bagian dari insentif. Nanti dirumuskan lagi yang lain. Sehingga, mereka pindah ke sana bisa tenang,” ujarnya.

Berdasarkan skemanya, bila 47 tower ASN yang saat ini tengah dibangun telah rampung sepenuhnya, kemungkinan total ASN yang akan dipindahkan ke IKN pada tahap awal sebanyak 1.700 orang bila tidak melakukan sharing unit.

“Tapi kalau sharing itu bisa 3.200-an ASN, tergantung nanti [keputusannya apakah akan sharing atau tidak],” jelasnya.

Sementara itu, berdasarkan catatan Bisnis sebelumnya, komponen insentif yang akan diberikan untuk ASN Pionir bakal mencakup kepada 1 ASN yang juga mencakup 1 pasangan ASN, 2 anak, serta 1 asisten rumah tangga (ART).

Di samping itu, ASN Pionir yang akan pindah ke IKN juga akan mendapat insentif biaya pengepakan, biaya tunggu hingga biaya transportasi.

Kendati demikian, Anas belum merinci secara pasti berapa total besaran insentif yang akan diterima oleh masing-masing ASN.

"Detailnya nanti masih akan kami bahas bersama Bu Menkeu," tegas Anas.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko telah menyampaikan usulan agar Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa segera rampung.

Dia menyebut telah melayangkan surat kepada Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) agar dokumen tersebut rampung sebelum agenda pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

“Kami sedang mengusulkan itu ya, memo kepada Pak Mensesneg supaya pengertiannya, bahwa nanti kan ada presiden dan wakil presiden akan dilantik di Ibu Kota. Ya ini saya sudah menyampaikan surat kepada pak mensesneg tentang itu,” kata Moeldoko kepada wartawan di Kantor KSP, Bina Graha, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Kendati demikian, Purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat itu mengatakan tidak dapat memastikan kapan Keppres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN itu akan diterbitkan.

“Aku belum tahu, nanti akan saya cek,” pungkas Moeldoko.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memantau situasi pembangunan sebelum menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa keppres tersebut bisa diterbitkan pada masa pemerintahan saat ini, apabila pembangunan di IKN terlihat secara positif.

Namun, dia tak menutup kemungkinan bahwa regulasi itu juga bisa terbit pada pemerintahan selanjutnya.

"Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan," katanya usai melepas bantuan kemanusiaan Untuk Papua Nugini dan Afganistan, Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin memaksakan penerbitan aturan apabila memang IKN belum siap untuk menjadi Ibu Kota.

Oleh sebab itu, dia mengaku akan melihat terlebih dahulu progres dari pembangunan IKN sebelum menandatangani keppres tersebut.

"Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat," tandas Jokowi.

Sekadar informasi, apabila Keppres penetapan IKN telah diteken maka Jakarta tak lagi menjadi ibu kota negara Indonesia dan akan menyandang gelar sebagai Daerah Khusus.

Sebelumnya, Kepala Negara mengesahkan Undang-Undang No.2/2024 tentang Provinsi Daerah khusus jakarta (DKJ). Beleid tersebut diteken pada 25 April 2024.

Berdasarkan salinan UU yang dikutip dari laman resmi jdih.setneg.go.id, Senin (29/4/2024), pada Pasal 2 (1) disebutkan bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Kemudian, Pasal 3 (2) menyatakan bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta berkedudukan sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global.

"Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta pusat kegiatan bisnis nasional, regional, dan global," demikian bunyi Pasal 4 beleid tersebut dikutip Senin (29/4/2024).

Sementara itu, berdasarkan Pasal 63, disebutkan bahwa Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dipastikan tetap akan menjadi Ibu Kota Negara Indonesia hingga adanya aturan baru terkait pemindahan ibu kota ke IKN.

"Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi Pasal 63 UU No.2/2024 terkait ketentuan peralihan status Ibu Kota dari Jakarta ke IKN.

Di samping itu, pada Bab XI Pasal 65 dijelaskan bahwa barang milik daerah (BMD) milik Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang saat ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat akan diserahterimakan untuk dikelola kembali oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Proses serah terima BMD itu akan dilakukan paling lambat 10 tahun setelah penetapan keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.

Di samping itu, pada pasal 66 dijelaskan bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara secara bertahap, penyelenggaraan urusan pemerintahan atau kenegaraan mencakup tempat kedudukan lembaga negara, lembaga dan organisasi lainnya masih tetap dapat dilaksanakan atau berkedudukan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam Peraturan Presiden.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Raja Juli Antoni, optimistis para Aparatur Sipil Negara (ASN) bakal betah bila dipindahkan ke IKN dalam waktu dekat.

Salah satu faktornya yakni karena para ASN bakal difasilitasi dengan hunian memadai yang saat ini tengah dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Insya Allah ASN akan betah bekerja di apartemen yang cakep ini, Insya Allah ya teman-teman ASN pada saatnya akan pindah,” kata Raja Juli dikutip dari akun Instagram pribadinya, Senin (22/7/2024).

Raja Juli lantas memperlihatkan fasilitas yang tersedia di rumah susun (rusun) ASN tersebut. Dari visual yang ditampilkan, 1 unit apartemen itu terdiri dari 3 kamar tidur yang rencana jangka pendeknya bakal dihuni secara sharing oleh sejumlah ASN.

Raja Juli juga menerangkan terdapat 2 kamar mandi, 1 dapur, 1 ruang tamu, 1 ruang makan dan balkon di setiap unitnya. Hanya saja dia tidak merinci secara jelas sejauh apa progres pembangunan rusun ASN tersebut.

Akan tetapi, berdasarkan catatan Bisnis Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga menjelaskan bahwa hingga akhir Juni 2024 progres rusun ASN rata-rata telah berada di atas 50%.

"Sekarang 58% untuk BIN Polri, tapi itu ada sebagian yang sebetulnya lebih tinggi progresnya yang 12 tadi. Makannya saya bilang rata-rata ya sekitar di atas 50%," jelas Danis.

Namun demikian, pada Agustus 2024 Rusun ASN itu akan digunakan terlebih dahulu untuk mengakomodasi tempat tinggal para petugas upacara di IKN.

Sementara itu, rusun baru akan digunakan bagi para ASN prioritas yang akan dipindahkan mulai September 2024.

Adapun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), Abdullah Azwar Anas, menyebut dirinya bakal berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk mulai memindahkan lebih dari 1.000 ASN ke IKN mulai September 2024.

Anas menjelaskan, hingga November 2024 mendatang terdapat 47 menara hunian ASN yang terdiri 60 unit dengan besaran 98 meter persegi. Menurutnya, melalui koordinasi dengan Kementerian PUPR dari 47 menara tersebut, nantinya 29 menara akan diisi oleh pegawai ASN dan 18 menara oleh TNI—Polri.

Lebih lanjut, Anas merinci, jika 29 menara itu diisi oleh 1 ASN maka bisa menampung 1.740 ASN dan 1.080 aparat TNI—Polri.

Kemudian, dia menjabarkan akan ada 8 menara hunian ASN dengan total 480 unit yang ditargetkan rampung pada Juli 2024. Lalu, pada September akan ada 14 menara hunian atau 840 unit, sedangkan pada November ada 7 menara dengan total 420 unit hunian dibidik rampung.

“Tadi diputuskan apakah 1 tower ini sharing atau sendiri. Nah tadi pak Presiden memutuskan khusus untuk eselon I akan dihuni sendiri terutama mereka yang sudah berkeluarga dan berikutnya bagi mereka yang belum berkeluarga maka 1 unit itu terdiri 3 kamar cukup besar akan diisi oleh 3 ASN,” pungkas Azwar.