Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah ruas jalan di Jakarta, khususnya kawasan Sudirman, macet setelah ibu kota diguyur hujan deras sejak siang hingga sore, Selasa (5/11). Selain jalan macet, masyarakat juga kesulitan untuk memesan ojek online atau Ojol.

Berdasarkan pantauan di sosial media X. Akun @Kim_Tans_ mengeluhkan permintaan penjemputan ojek online yang tak kunjung diambil oleh driver ojol, Gojek.

“Demi apa macet banget gak dapat Gojek sampai sejam,” tulis akun KimTans.

Akun @justfourcatme menyebut sejumlah ruas jalan di Sudirman- Thamrin, Jakarta Pusat, macet parah. Kemacetan nampak merata. Kemacetan juga terpantau di Jalan Slipi, tepatnya di dekat Gedung Samudera Indonesia.

Kemacetan setelah yang muncul setelah Jakarta diguyur hujan membuat warganet terjebak berjam-jam di jalan.

Sebelumnya, berdasarkan pantauan Bisnis, Selasa (5/11/2024), hujan melanda sepanjang jalan Ciputat Raya, Pondok Indah, hingga Kebayoran Lama. Genangan air pun terjadi di beberapa jalan, seperti di Lebak Bulus dan Pondok Indah.

Sejumlah underpass pun terlihat macet karena dipakai pengendara sepeda untuk berteduh. Masuk ke underpass Gandaria arah Kebayoran Lama jalanan macet total karena banjir di depan mal Gandaria City.

Air hujan menggenang terlihat lebih dari setinggi lutut orang dewasa. Air terlihat merendam dua sisi ruas jalan. Akibatnya mobil nyaris tidak bergerak. Beberapa mobil dari arah Pondok Indah putar balik.

Namun, ada beberapa yang memaksa menerobos genangan air. Tampak Toyota Innova dan Alphard mogok karena terendam banjir. Pun dengan sejumlah kendaraan roda dua yang memaksa menerobos banjir mogok di tengah jalan.

"Ini kemasukan air di filter udaranya. Harus dikeluarin dulu airnya, jangan sampai masuk ke fuel injection," ujar salah satu pengendara.

Kendaraan dari arah Kebayoran Lama pun terlihat macet total. Beberapa melintas di area jalan depan Lobby Gandaria City. Kemacetan terlihat sampai halte TransJakarta di Kebayoran Lama.

Melansir dari akun X Traffic Management Center Polda Metro Jaya (@TMCPoldaMetro) terdapat dua wilayah yang terpantau mengalami kepadatan akibat hujan lebat sore tadi.

Wilayah pertama yang mengalami kemacetan adalah jalan tol dalam kota Jakarta. Dalam pantauan TMC Polda Metro terdapat kepadatan di salah satu arah di jalan tol dalam kota Jakarta.

“Info lalu lintas. Pukul 17.00 WIB, terjadi kepadatan lalulintas dalam ruas tol jakarta dikarenakan hujan,” menkutip dari laman X TMC Polda Metro, Selasa (5/11/2024).

Selain di tol dalam kota, dalam pantauan TMC Polda Metro arus lalu lintas di Jl. Satrio Jaksel arah Kampung Melayu maupun arah Tanah Abang terpantau cukup padat.

Kemacetan Jakarta membuat beberapa warganet mengeluhkan situasi lalu lintas pada sore hari ini. Salah seorang warganet dengan akun X @hamta_bangxx7 mengeluhkan jalanan disekitar Bundaran Senayan yang macet.

“@TMCPoldaMetro ini Bunsen macet banget sama depan Al Azhar. Bunderan Senayan ke Al Azhar udah sejam gak gerak,” tulis akun tersebut.

Di sisi lain, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Isnawa Adji mengemukakan bahwa ada lima wilayah yang tercatat terendam air pada hari ini Selasa 5 November 2024

Kelima wilayah tersebut antara lain Jalan Kemang Utara IX, Jalan Ciledug Raya atau ITC Cipulir, Jalan Dharmawangsa Raya, Jalan Haji Nawi, dan Jalan Fatmawati Raya Jakarta Selatan.

"Ketinggian air bervariasi mulai dari 30-50 centimeter," tuturnya di Jakarta, Selasa (5/11).

Bisnis.com, JAKARTA - Calon wakil gubernur DKI Jakarta Rano Karno ingin menggelar car free day (CFD) dua kali dalam seminggu, salah satunya untuk mengurangi kemacetan.

Pria yang akrab disapa Bang Doel tersebut berpandangan bahwa macetnya wilayah DKI Jakarta disebabkan jumlah kendaraan yang semakin banyak saat ini. Menurutnya, kendaraan yang ada di wilayah Jakarta, kini lebih didominasi berasal dari luar Jakarta.

"Memang 175.000 mobil ini kan tidak bisa dipungkiri. Tapi saya sangat yakin jumlah terbesar ini datang dari luar, tapi bukan yang tinggal di tengah-tengah," tuturnya di Jakarta, Senin (23/9/2024).

Untuk mengurangi kepadatan kendaraan di DKI Jakarta, Rano Karno juga berencana menggunakan MRT dari rumah ke kantor gubernur jika dirinya terpilih di Pilkada DKI Jakarta nanti.

"Rumah saya di Lebak Bulus, saya mau naik MRT turun di HI, ya mungkin mobil jemput saya di situ aja," katanya.

Dia meyakini bahwa dirinya bisa mengatasi macet yang seringkali terjadi di wilayah DKI Jakarta dengan cara mengurangi jumlah kendaraan pribadi.

"Jadi lebih nikmat, saya bisa mendengar masyarakat dan transportasi umum juga tidak menjaadi macet," ujarnya.

Wajar saja jalanan Jakarta begitu macet. Sebab Jakarta menjadi kota dengan rasio kepemilikan mobil tertinggi. Nah penasaran nggak dengan daerah mana saja yang pendapatan per kapitanya tinggi tapi rasio mobilnya masih rendah?

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita adalah total penghasilan dibagi jumlah seluruh penduduknya. PDRB per kapita biasanya menjadi salah satu indikator untuk mengukur jumlah uang yang diperoleh tiap orang di suatu wilayah.

Peneliti Senior LPEM UI Riyanto, pasar otomotif Indonesia masih begitu seksi. Ada beberapa daerah yang potensinya masih bisa ditingkatkan.

"Pendapatan (per kapita Indonesia) 2021 masih 4.135 (US$) sekarang (2023) sudah 4.800 hampir 5.000 USD. Dibandingkan Malaysia dan Thailand kita masih kalah dari sisi itu," kata Riyanto saat di Gedung Kementerian Perindustrian, belum lama ini.

"(Di Indonesia) dari 261 penduduk baru 1 mobil terjual, coba bandingkan Thailand, mobil barunya setiap 82 penduduk itu satu terjual, Malaysia setiap 45 penduduk, itu satu terjual," tambah dia.

"Coba kita naikkan di 200 penduduk, apalagi 150, nggak usah seperti Malaysia dan Thailand, karena jumlah penduduk kita 273 juta- 275 juta, itu tentu market-nya akan berkembang luar biasa," tambahnya lagi.

Jakarta terbukti menjadi wilayah dengan jumlah mobil terbanyak yang tercermin dari hasil rasio kepemilikan mobil. Saat data ini disampaikan, Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) per kapita Jakarta mencapai Rp 298 juta.

"Kalau di Jakarta sudah 426 dari 1.000 orang sudah punya mobil," kata Riyanto.

Sedangkan daerah tetangga Jakarta, seperti Jawa Barat rasionya 86 per 1.000 penduduk, dan Banten 29 per 1.000 penduduk.

Riyanto membeberkan, berdasarkan data yang diolah pada 2022 lalu, terdapat sejumlah wilayah mana yang punya rasio kepemilikan mobil masih rendah namun tingkat pendapatan per kapitanya oke, berikut ini lima besar daftarnya:

• Kalimantan Timur: Rasio kepemilikan mobil 131 dari 1.000 penduduk, PDRP per kapita Rp 239 juta
• Kalimantan Utara: Rasio kepemilikan mobil 34 dari 1.000 penduduk, PDRB per kapita Rp 191 juta
• Riau: Rasio kepemilikan mobil 90 dari 1.000 penduduk, PDRB per kapita Rp 150 juta
• Kepulauan Riau: Rasio kepemilikan mobil 86 dari 1.000 penduduk, PDRB per kapita Rp 142 juta
• Sulawesi Selatan: Rasio kepemilikan penduduk 84 dari 1.000 penduduk, PDRB per kapita Rp 106 juta

Menariknya terdapat wilayah yang PDRB per kapitanya di bawah rata-rata nasional. Meski PDRB per kapitanya rendah,Tapi kepemilikan mobilnya tinggi.

"Ada daerah pendapatan per kapita rendah, tapi rasio kepemilikan mobilnya tinggi, yaitu Jogja dan Bali," ujar Riyanto.

"Daerah wisata, mereka mungkin pendapatan masyarakatnya rendah, tapi daerah wisata, kepemilikan mobilnya termasuk tinggi. Nggak tau ini, mungkin pemiliknya dari luar (daerah). Tapi paling tidak mobilnya di sana, jadi Bali dan Jogja," tambahnya lagi.

Dalam data yang disampaikan Riyanto, Yogyakarta memiliki PDRB per kapita Rp 42 juta, sedangkan rasio kepemilikan mobilnya 119 per 1.000 penduduk. Sedangkan Bali punya PDRB per kapita Rp 56 juta, namun rasio kepemilikan mobilnya 145 per 1.000 penduduk.

Seperti diketahui pendapatan per kapita di Indonesia pada 2023 meningkat dibandingkan 2022, di mana PDB per kapita Rp 71,03 juta atau US$ 4.783,9.

Sementara itu, terdapat juga lima wilayah dengan rasio kepemilikan terendah di Indonesia, berikut ini daftarnya;

• Nusa Tenggara Timur: 21 per 1.000 penduduk
• Maluku: 22 per 1.000 penduduk
• Nusa Tenggara Barat: 24 per 1.000 penduduk
• Sulawesi Barat: 26 per 1.000 penduduk
• Maluku Utara: 26 per 1.000 penduduk
• Aceh: 45 per 1.000 penduduk
• Sulawesi Tengah: 49 per 1.000 penduduk
• Papua: 14 per 1.000 penduduk
• Banten: 29 per 1.000 penduduk
• Kalimantan Utara: 34 per 1.000 penduduk

Penampakan Jalan di Jakarta Mulai Macet Pagi Ini

Penampakan Jalan di Jakarta Mulai Macet Pagi Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan permintaan maaf terkait proyek galianair bersih yang berdampak pada kemacetan arus lalu lintas di Jakarta.

"Sekali lagi saya mohon maaf atas ketidaknyamanan warga (karena kemacetan proyek galian air)," ujar Heru saat ditemui di Cikoko, Jakarta Selatan, Jumat (11/7/2024).

Heru menuturkan, pengerjaan galian air bersih di Jakarta, termasuk di kawasan Kuningan, bakal dikebut agar selesai antara tahun 2030-2035.

"Sementara kami minta maaf ada gangguan lalu lintas tetapi kalau ini tidak kita lakukan, kapanlagi dilakukan, (selesai) 2030-2035 itu tidak lama ya," ucap dia.

Heru berjanji akan berkoordinasi dengan dinas terkait, agar proyek tersebut dapat selesai tepat waktu.

"Demi Jakarta ke depan, kami juga mempercepat pengerjaan. Seperti di Kalimalang sekitar Jatiwaringin, begitu digali, tidak sampai seminggu sudah ditutup. Memang bertahap dan masih berjalan," jelasnya.

Sebelumnya, viral video rekaman di media sosial yang memperlihatkan kemacetan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, akibat adanya proyek yang memakan setengah ruas jalan.

Heru mengatakan, proyek galian itu merupakan upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menghadapi krisis air bersih yang dilakukan PAM Jaya.

"Galian itu kegiatan PAM Jaya, kalau kita tidak lakukan sejak sekarang, krisis air bersih akan mengadang kita," ujarnya.

Karena itulah penutupan separuh ruas jalan perlu dilakukan. Akibatnya, terjadi kemacetan saat volume kendaraan meningkat.

"Memang ada risiko, risikonya adalah galian di mana-mana dan itu kemacetan," kata Heru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Menteng, Ditha (24), mengungkapkan alasannya mengapa tidak menggunakan kendaraan pribadi untuk berangkat bekerja.

Kata dia, kemacetan dan polusi udara di Jakarta menjadi persoalan yang enggan dia hadapi. Belum lagi jarak rumah ke kantornya di kawasan Puri Kembangan, Jakarta Barat yang sangat jauh bisa memakan waktu lebih dari satu jam.

“Kalau naik motor, bisa satu jam dan harus melewati macet plus polusi yang bikin sampai kantor sudah enggak semangat karena capek duduk di motor dalam waktu lumayan lama,” kata Ditha kepada Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

Oleh karena itu, Ditha hampir setiap hari memutuskan untuk menumpang transportasi umum. Dengan begitu, dia bisa meminimalisasi pengeluaran sehari-hari.

“Secara harga, masih terjangkau buat pekerja yang mau on budget untuk uang transportasi. Jadi, so far transportasi umum masih jadi best option sih,” kata Ditha.

Terlepas dari hal tersebut, Ditha tidak perlu lagi repot-repot membawa kendaraan ke kantornya yang berlokasi di kawasan Puri Kembangan, Jakarta Barat.

“Transportasi umum sekarang (juga) sudah cukup memadai buat turun di tempat-tempat strategis, Jadi, kadang terasa lebih ‘sat-set’ saja, turun halte, sudah sampai depan kantor,” ujar Ditha.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat pengguna transportasi publik di Jakarta hanya sekitar 4 juta orang atau dipresentasikan mencapai 18,86 persen pada 2023.

Pemprov DKI berencana meningkatkan jumlah pengguna transportasi umum hingga mencapai 30 persen di 2030.

Salah satu permasalahan klasik di Jakarta adalah soal kemacetan yang berdampak pada polusi udara.

Saat ini, Pemprov berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggencarkan tingginya angka penggunaan transportasi publik.

"Ini fakta yang saat ini kita lihat dalam keseharian. Mudah-mudahan Pemprov DKI terus melakukan upaya-upaya perbaikannya," kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syaripudin dalam diskusi Publik Institut Studi Transportasi (INSTRAN) yang diikuti Kompas.com melalui Zoom, Kamis (4/7/2024).

Syaripudin berujar, fokus Pemprov DKI saat ini tertuju pada pejalan kaki dan pesepeda, angkutan umum, kendaraan ramah lingkungan dan disinsentif kendaraan pribadi.

Upaya transportasi terintegrasi juga tengah digencarkan guna meningkatkan jumlah penumpang angkutan umum di Jakarta baik itu TransJakarta, LRT, MRT, KRL, dan lainnya.

Kerugian besar diderita warga Jakarta dan sekitarnya karena kemacetan yang terjadi setiap hari. Kemacetan akut diprediksi telah menimbulkan kerugian hingga Rp 100 triliun per tahun.

Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elekronik (SPBE) Dinas Perhubungan DKI Jakarta Zulkifli mengatakan kerugian Rp 100 triliun itu paling besar didominasi oleh potensi kerugian kesehatan karena polusi dan juga kerugian waktu yang hilang karena kemacetan di jalan. Diperkirakan kerugiannya mencapai Rp 60 triliun.

Sisanya, kerugian terjadi pada biaya operasi kendaraan termasuk biaya bahan bakar yang terbuang karena kendaraan menyala di tengah kemacetan. Jumlahnya bisa mencapai Rp 40 triliun.

"Kerugian Rp 100 triliun itu terdiri dari Rp 40 triliun dari biaya operasi, misalkan bahan bakar, oli, dan lain-lain. Nah yang Rp 60 triliun itu dari travel time, dan juga potensi polusi udara, itu dihitung jadi Rp 60 triliun," beber Zulkifli dalam diskusi publik Instran di Hotel All Season, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Kemacetan terjadi karena banyaknya masyarakat yang masih menggunakan kendaraan pribadi. Padahal sudah ada transportasi umum yang lengkap di Jakarta untuk mengurangi kemacetan.

Berdasarkan data, masyarakat di Jakarta memang masih minim menggunakan transportasi umum. Pemprov Jakarta mencatat pada 2023, ada 21 juta perjalanan, namun baru 4 juta saja atau sekitar 18,86% perjalanan yang menggunakan transportasi umum.

Padahal, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syaripudin mengungkapkan pihaknya punya target minimal 30% perjalanan di Jakarta menggunakan transportasi umum dan ditargetkan bisa tercapai pada 2030.

"Kalau dipresentasikan itu hanya dapat 18,86% modal share-nya, padahal kita yang di 2030 nanti kita berharap di posisi sampai dengan 30%," ungkap Syaripudin dalam acara yang sama.

Syaripudin mengungkapkan penggunaan kendaraan pribadi yang terlalu masif di Jakarta menimbulkan beragam masalah, salah satunya macet.

"Kerugian yang diterima oleh para pemilik kendaraan pribadi juga besar dan juga biaya operasional dari kendaraan itu sendiri yang berjumlah puluhan triliun rupiah. Ini fakta yang saat ini kita lihat dalam keseharian," papar Syaripudin.

"Jadi sisa waktu enam tahun ini kita mengejar bagaimana masyarakat bisa bertransformasi untuk menggunakan transportasi publik sampai dengan mencapai pada posisi 30%," sebutnya.

4 Strategi Lawan Macet

Kembali ke Zulkifli, dia bilang, Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan strategi untuk mengatasi masalah kemacetan yang akut. Saat ini, Peraturan Daerah disiapkan yang berisikan empat kebijakan utama mengatasi kemacetan. Peraturan Daerah ini akan mendorong masyarakat meninggalkan penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta.

"Tahun ini kami susun Perda terkait isinya salah satunya ERP, Perda-nya itu isinya push strategy semua, namanya Perda Pengendalian Manajemen Lalu Lintas," beber Zulkifli.

Sebanyak empat kebijakan utama yang dimaksud Zulkifli yaitu pemberlakuan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP), kawasan emisi rendah atau Low Emission Zone (LEZ), manajemen tarif parkir, dan pengaturan pembatasan usia dan jumlah kendaraan.

Zulkifli meyakini empat kebijakan ini bakal ampuh melawan kemacetan akut di Jakarta. Khususnya untuk mendorong masyarakat naik angkutan umum.

"Setelah angkutan umum kita baik, kita harus memberlakukan pembatasan kendaraan pribadi, dan orang beralih menggunakan kendaran angkutan umum dengan manajemen lalu lintas," sebut Zulkifli.

Pihaknya memasang target agar tahun ini rancangan Perda itu selesai digodok Pemprov, dengan begitu tahun depan rancangan Perda akan dibahas langsung dengan DPRD Jakarta untuk kemudian disahkan menjadi regulasi yang resmi.

"Targetnya tahun ini selesai Perdanya, kemudian diusulkan tahun depan untuk dibahas ke anggota dewan, ke DPRD," pungkas Zulkifli.