JAKARTA, KOMPAS.com - Jalan Radio Dalam Raya arah Pondok Indah maupun Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, macet pada Selasa (5/11/2024) malam.

Pantauan Kompas.com di lokasi pukul 18.47 WIB, kendaraan roda empat dan roda dua mengular dari persimpangan Jalan Haji Nawi menuju arah Pondok Indah.

Dari arah sebaliknya, kemacetan terjadi sejak di persimpangan Jalan Gandaria I dan Jalan Kramat Pela.

Kemacetan di kedua jalur ini diperkirakan mencapai 1,5 kilometer.

Arus lalu lintas sempat tersendat akibat banjir yang menggenangi jalan tersebut. Namun, banjir telah berangsur surut seiring dengan hujan yang mereda.

Kendati banjir demikian, kemacetan di sepanjang Jalan Radio Dalam Raya masih terjadi.

Erik (40), pedagang di Jalan Radio Dalam Raya menyebut, jalanan ini memang langganan macet, apalagi selepas diguyur hujan deras.

"Tadi kan banjir di sana sini. Mungkin sekarang karena udah reda, banjir udah hilang, semua pada ngeluarin kendaraan, itu yang bikin macet," kata Erik.

Adapun hujan deras mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak Selasa siang. Hujan baru mereda pada Selasa sore.

Akibat hujan tersebut, sejumlah titik di Jakarta banjir dan terjadi kemacetan.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan berbagai upaya memperbaiki permasalahan transportasi di Jakarta. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi kemacetan dan memperlancar pergerakan barang dan manusia, seperti pengembangan MRT, LRT, dan TransJakarta. Namun, mengurai kemacetan di Jakarta butuh kebijakan transportasi terintegrasi.

Selama kemacetan masih menjadi masalah utama, pembenahan transportasi publik dianggap sebagai solusi penting.

Calon Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerangkan visi mengatasi permasalahan integrasi transportasi di Jakarta. Ia berpendapat, integrasi transportasi seharusnya tidak hanya menghubungkan Jakarta dengan daerah penyangga di wilayah Jabodetabek, tetapi juga meluas hingga ke wilayah Jawa Barat seperti Cianjur dan Sukabumi.

"Harapannya, dengan adanya transportasi yang terintegrasi hingga wilayah Jawa Barat, masyarakat yang bekerja di Jakarta namun tinggal di daerah penyangga dapat lebih mudah bepergian," terangnya, Senin (21/10/2024).

Ide integrasi transportasi dinilai cukup menarik. Sebelum hal itu diterapkan, penting juga bagi Gubernur Jakarta mengatur permasalahan kemacetan di Jakarta.

"Kalau memang cagub (calon gubernur) concern dengan masalah transportasi, khususnya dalam upaya mengatasi kemacetan, maka harus berani membatasi kepemilikan kendaraan pribadi di Jakarta. Jumlahnya sudah sangat gawat," tegas Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi ketika dihubungi B-Universe, Senin.

Tulus menerangkan, keberadaan angkutan umum yang terintegrasi pun tidak akan mampu memigrasikan pengguna kendaraan pribadi, jika tidak ada pembatasan yang ketat baik pada penggunaannya dan atau kepemilikannya. Seorang cagub harus tegas dan berani menerapkan pembatasan kepemilikan kendaraan di Jakarta seperti di Singapura.

"Jika tidak berani melakukan hal itu, jangan mimpi untuk mengatasi kemacetan Jakarta, karena Jakarta akan menjadi lautan kendaraan pribadi. Apalagi setelah tol terintegrasi, kendaraan semakin menggerojog Jakarta," tutur Tulus.

Mengutip data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta terus meningkat dengan pertumbuhan sekitar 5% per tahun. Pada 2023, tercatat lebih dari 20 juta kendaraan beroperasi di wilayah Jabodetabek, sebagian besar di antaranya adalah mobil pribadi dan sepeda motor. Angka ini jauh melebihi kapasitas infrastruktur jalan yang ada, sehingga menyebabkan kemacetan parah di berbagai titik.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyampaikan, pembatasan kendaraan pribadi adalah langkah yang tidak bisa dihindari jika ingin mengurangi kemacetan secara signifikan. Cagub perlu berani menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan. Ini bukan langkah populer, kata dia, tetapi harus dilakukan demi keberlanjutan kota.

Salah satu pendekatan yang sering dibahas adalah implementasi Electronic Road Pricing (ERP), yaitu sistem tol berbasis elektronik untuk kendaraan yang melewati ruas jalan-jalan tertentu. ERP adalah langkah yang tepat, tapi harus didukung dengan sistem transportasi publik yang benar-benar efisien dan terintegrasi.

MRT dan LRT memang telah beroperasi dan memberikan dampak positif, namun kapasitas dan jangkauan transportasi ini masih terbatas. Berdasarkan data dari PT MRT Jakarta, jumlah penumpang MRT pada 2023 mencapai rata-rata 100.000 orang per hari, masih jauh dari kapasitas ideal yang diharapkan.

Sementara itu, layanan LRT yang baru beroperasi juga masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

Selain itu, TransJakarta yang diharapkan menjadi tulang punggung transportasi publik Jakarta juga menghadapi tantangan. Meski memiliki lebih dari 2.000 armada bus, TransJakarta masih harus berjuang melawan kemacetan di jalur busway yang kadang diserobot kendaraan pribadi.

Demi membuat transportasi publik menarik bagi warga, calon gubernur harus memastikan TransJakarta, MRT, dan LRT yang sudah ada berjalan tanpa gangguan dan terintegrasi dengan baik.

Pembenahan transportasi publik juga harus didukung oleh pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) dengan pusat-pusat permukiman, perkantoran, dan komersial berlokasi di sekitar stasiun atau halte transportasi publik. Ini akan mendorong lebih banyak orang untuk beralih menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi.

Tantangan lainnya adalah perilaku pengguna jalan yang belum sepenuhnya mendukung upaya perbaikan transportasi. Banyak warga Jakarta masih enggan meninggalkan kendaraan pribadinya meskipun sudah ada alternatif transportasi publik.

Menurut survei dari Jakarta Transport Watch pada 2023, 60% warga Jakarta lebih memilih menggunakan mobil atau motor karena alasan kenyamanan dan fleksibilitas.

Oleh karena itu, calon gubernur juga perlu berfokus pada edukasi publik mengenai pentingnya menggunakan transportasi umum. Selain itu, subsidi dan insentif bagi pengguna transportasi publik juga bisa menjadi cara untuk mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Pemimpin Jakarta mendatang harus fokus pada kebijakan yang berkelanjutan. Jika terus-menerus menambah jalan atau flyover untuk mobil, kemacetan hanya akan semakin parah.

Solusinya adalah memperbaiki dan memperluas transportasi umum, sekaligus memperketat aturan kendaraan pribadi.

Penggunaan kendaraan pribadi yang tak terkendali juga berkontribusi pada polusi udara yang semakin buruk di Jakarta. Menurut laporan dari IQAir pada Agustus 2024, Jakarta masuk dalam peringkat 10 besar kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Hal ini seharusnya menjadi pengingat bahwa pembenahan transportasi bukan hanya tentang kemacetan, tapi juga tentang kesehatan lingkungan dan masyarakat.

Langkah pembatasan kendaraan bisa diterapkan melalui kebijakan yang lebih ketat, seperti pembatasan plat nomor ganjil-genap yang lebih luas dan jam operasional yang diperpanjang. Namun, kebijakan ini hanya akan efektif jika transportasi publik bisa menjadi solusi yang nyaman dan terjangkau bagi semua kalangan.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengungkapkan bahwa realisasi pengerjaan proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai di Jakarta Timur telah mencapai 31,14 persen.

Waskita menargetkan progres tersebut dapat meningkat menjadi 34,50 persen hingga akhir Oktober 2024.

Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita, menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, terutama dalam hal penyelesaian proyek tepat waktu sesuai target.

Oleh karena itu, tim Waskita Karya melakukan sejumlah inovasi dalam pembangunan LRT Jakarta Fase 1B. Inovasi yang diterapkan termasuk desain long span (bentang panjang) dan implementasi Building Information Modeling (BIM) hingga level 7D.

"Inovasi long span dilakukan karena kondisi semua trase Proyek LRT Jakarta Fase 1B dikerjakan di area jalan raya dengan lalu lintas aktif dan padat di Kota Jakarta serta beberapa melintas di simpang besar. Sedangkan penerapan BIM sampai level 7D dilakukan untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan pengendalian proyek," ujarnya dalam siaran persnya, Rabu (16/10/2024).

Sebagai informasi, PT Jakarta Propertindo sebagai pemilik proyek LRT Jakarta telah menunjuk KSO Waskita Nindya LRS sebagai kontraktor utama pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai melalui proses tender.

Total anggaran pembangunan tersebut mencapai Rp 4,1 triliun, yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) ke PT Jakarta Propertindo (Perseroda) yang bersumber dari APBD DKI Jakarta.

Saat ini sebut Ermy, progres pembangunan LRT Jakarta Fase 1B sudah mencapai pengecoran slabdeck viaduct hingga 1,4 kilometer (km) serta pemasangan third rail di sepanjang jalur dari Stasiun Velodrome menuju Stasiun Rawamangun.

Pembangunan Stasiun Rawamangun juga mencatatkan progres positif dengan capaian 38,04 persen.

Jakpro bersama KSO Waskita Nindya LRS telah melakukan uji coba jalur dari Stasiun Velodrome menuju Stasiun Rawamangun.

Lintasan LRT Jakarta Fase 1B memiliki panjang 6,4 kilometer, dimulai dari Velodrome hingga Manggarai, dan akan memiliki lima stasiun baru: Stasiun Pemuda Rawamangun, Stasiun Pramuka BPKP, Stasiun Pasar Pramuka, Stasiun Matraman, dan Stasiun Manggarai.

Sebelumnya, LRT Fase 1A sudah beroperasi melayani enam stasiun, yaitu Stasiun Pegangsaan Dua, Stasiun Boulevard Utara, Stasiun Boulevard Selatan, Stasiun Pulomas, Stasiun Equestrian, dan Stasiun Velodrome.

Dengan total panjang jalur dari Stasiun Pegangsaan Dua (Kelapa Gading) hingga Stasiun Manggarai mencapai 12,2 km, waktu tempuh diperkirakan sekitar 26 menit.

Kehadiran LRT Jakarta Fase 1B diharapkan dapat menyempurnakan integrasi transportasi di Stasiun Manggarai, memudahkan mobilitas masyarakat, serta mendukung integrasi moda angkutan umum di Jakarta.

Diperkirakan, jumlah penumpang akan meningkat secara bertahap menjadi 80.000 per hari.

Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B merupakan langkah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan yang menjadi masalah klasik perkotaan akibat peningkatan pesat jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi.

Kemacetan ini dinilai dapat menyebabkan kerugian besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat sehari-hari.

JAKARTA, investor.id - Masalah kemacetan di Jakarta sudah menjadi isu yang sangat serius selama bertahun-tahun. Keterbatasan lahan, dipadukan dengan pertumbuhan volume kendaraan yang pesat, semakin memperumit pengembangan jalan-jalan baru.

Oleh karena itu, alternatif paling efektif yang dapat diambil adalah membangun sistem transportasi umum yang handal, layak, dan ekonomis, serta mampu menjangkau hingga ke daerah-daerah penyangga. 

Ide ini disuarakan oleh Pramono Anung, calon gubernur Jakarta nomor urut tiga, dalam debat pertama Pilkada Jakarta. Ia menilai, pentingnya integrasi transportasi Jakarta dengan area penyangga. 

Sebelumnya, Pramono Anung menegaskan bahwa kemacetan di Jakarta tidak hanya bisa diselesaikan dengan memperbanyak jalan raya atau flyover, tetapi dengan membangun sistem transportasi publik yang terintegrasi secara menyeluruh. 

Menurut Pramono, transportasi publik di Jakarta harus memiliki daya jangkau yang luas, tidak hanya di pusat kota, tetapi juga hingga ke wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Inilah cara agar mobilitas masyarakat dapat lebih efisien dan meng 

Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno mengungkap inti dari solusi kemacetan di Jakarta adalah memastikan transportasi publik dapat menjangkau lebih banyak wilayah, termasuk daerah penyangga. 

"Sistem transportasi publik yang handal harus mencakup seluruh wilayah metropolitan Jakarta, terutama area penyangga, karena sebagian besar warga yang bekerja di Jakarta tinggal di wilayah ini. Dengan jangkauan yang luas, akan ada lebih banyak pilihan transportasi bagi masyarakat dan mereka tidak perlu lagi bergantung pada kendaraan pribadi," jelas Djoko kepada media pada Jumat (11/10/2024). 

Saat ini, transportasi publik di Jakarta telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama dengan adanya TransJakarta, MRT, dan LRT. Namun, jangkauannya masih terbatas di dalam kota, dan belum optimal menjangkau wilayah penyangga. 

Salah satu kelemahan sistem transportasi Jakarta saat ini adalah ketidakmampuannya dalam menyediakan aksesibilitas yang merata. Pasalya, banyak warga di area penyangga yang masih harus menggunakan kendaraan pribadi untuk mencapai titik transportasi umum, dan ini mengakibatkan kemacetan tetap tinggi. 

Menurut Djoko, integrasi antarmoda transportasi yang lebih baik menjadi sangat penting. Menurutnya, setiap moda transportasi harus saling terhubung dengan mudah agar perjalanan masyarakat lebih efisien. 

Transportasi umum harus terintegrasi dengan baik antara satu moda dengan moda lainnya. Misalnya, dari LRT ke MRT, lalu ke TransJakarta, harus bisa dilakukan dengan mulus tanpa hambatan yang berarti.   

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kemacetan di Jakarta masih menjadi problematika yang belum ada solusinya di Jakarta. Masalah ini tak luput dibicarakan dalam panggung debat pertama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil-Suswono mengaku punya cara khusus untuk kurangi kemacetan di Jakarta. Ridwan Kamil menawarkan program work from home (WFH) bergilir bagi pekerja di Jakarta.

Kebijakannya ini akan digabungkan dengan melakukan sentralisasi kawasan bisnis di berbagai daerah sehingga pergerakan di Jakarta bisa berkurang.

"Kita gilirkan juga work from home. Misalnya, Senin industri media, Selasa industri hukum, sehingga bisa mengurangi pergerakan. Insyaallah kurangi kemacetan," ujar Ridwan Kamil dalam debat yang disiarkan virtual di Jakarta, Minggu (6/10/2024).

Eks Gubernur Jawa Barat itu juga mengatakan pihaknya akan melakukan sentralisasi pusat bisnis di berbagai daerah. Pusat bisnis tidak hanya akan ada di Jakarta Pusat saja, sehingga warga tak perlu melakukan pergerakan yang jauh untuk bekerja.

Dia mengatakan akan memusatkan kawasan central business district (CBD) di Ancol, Pantai Indah Kapuk, Kelapa Gading, hingga TB Simatupang. Dengan begitu misalnya warga Jakarta Selatan mau bekerja tak perlu lagi menuju pusat Jakarta.

"Orang selatan tinggal di selatan tak perlu ke pusat, orang barat nggak perlu kerja di barat, ngemal di barat, tak perlu ke pusat," ujar Ridwan Kamil.

Bikin Riverway

Ridwan Kamil juga mengatakan pihaknya pun menawarkan moda transportasi baru untuk menekan kemacetan di Jakarta. Program itu adalah transportasi jalur sungai atau riverway.

Pria yang juga pernah menjabat Wali Kota Bandung tersebut mengatakan pihaknya berencana membuat riverway pada 13 sungai di Jakarta. Dengan riverway, mobilisasi masyarakat akan diangkut menggunakan perahu.

"Kita mungkin akan mencoba berinovasi dengan membuat riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta," papar Ridwan Kamil.

Di luar itu Ridwan Kamil juga mengatakan pihaknya akan memperlebar sejumlah flyover di Jakarta, karena padatnya jumlah kendaraan melintas di Provinsi ini.

"Kemudian juga perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan secara reality," terang Ridwan Kamil.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mengatakan pihaknya akan membangun riverway atau jalur sungai sebagai salah satu inovasi untuk mengatasi kemacetan di Jakarta

Pada awalnya Ridwan Kamil (RK) menjelaskan ada dua cara utama untuk mengatasi persoalan macet di Jakarta, yakni dengan meningkatkan fasilitas transportasi umum untuk mengakomodasi pergerakan masyarakat. Semisal TransJakarta, MRT Jakarta, hingga LRT Jakarta/Jabodebek.

"Mengatasi macet ada dua ideologi. Ideologi (pertama) memfasilitasi pergerakan LRT, MRT, TransJakarta, Busway, bikeway dan sebagainya," kata RK dalam debat pertama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024 di Jakarta, Minggu (6/10/2024).

Dalam penyediaan fasilitas atau sarana/prasarana untuk memenuhi kebutuhan pergerakan masyarakat inilah, RK mengatakan pihaknya berencana membuat riverway atau jalur sungai. Sehingga moda transportasi perahu dapat melintasi 13 sungai di Jakarta.

"Kita mungkin akan mencoba berinovasi dengan membuat riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta," ucapnya.

Meski begitu ia belum membeberkan lebih jauh terkait rencana pembangunan riverway ini. Di luar itu RK juga mengatakan pihaknya akan memperlebar sejumlah flyover di Jakarta, karena padatnya jumlah kendaraan melintas di Provinsi ini.

"Kemudian juga perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan secara reality," terang RK.

Sedangkan untuk cara kedua mengatasi kemacetan, yakni dengan membatasi pergerakan masyarakat. Dalam hal ini RK mengatakan pihaknya berencana untuk membangun kawasan pusat bisnis (central business district/CBD) di berbagai kawasan Jakarta.

"Nah ideologi kedua yang pasangan Rido kembangkan selama 5 tahun adalah mengurangi, membangun pusat-pusat pertumbuhan, CBD-CBD," jelas RK.

Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil punya cara khusus untuk kurangi kemacetan di Jakarta. Dia menawarkan program work from home (WFH) bergilir bagi pekerja di Jakarta. Kebijakannya ini akan digabungkan dengan melakukan sentralisasi kawasan bisnis di berbagai daerah sehingga pergerakan di Jakarta bisa berkurang.

"Kita gilirkan juga work from home. Misalnya, Senin industri media, Selasa industri hukum, sehingga bisa mengurangi pergerakan. Insyaallah kurangi kemacetan," ujar Ridwan Kamil dalam debat pertama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024 di Jakarta, Minggu (6/10/2024).

Ridwan Kamil juga mengatakan pihaknya akan melakukan sentralisasi pusat bisnis di berbagai daerah. Pusat bisnis tidak hanya akan ada di Jakarta Pusat saja, sehingga warga tak perlu melakukan pergerakan yang jauh untuk bekerja.

Dia mengatakan akan memusatkan kawasan central business district (CBD) di Ancol, Pantai Indah Kapuk, Kelapa Gading, hingga TB Simatupang. Dengan begitu misalnya warga Jakarta Selatan mau bekerja tak perlu lagi menuju pusat Jakarta.

"Orang selatan tinggal di selatan tak perlu ke pusat, orang barat nggak perlu kerja di barat, ngemal di barat, tak perlu ke pusat," ujar Ridwan Kamil.

Bisnis.com, JAKARTA - Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana disebut bakal menjadikan masalah kemacetan di Jakarta sebagai fokus utamanya.

Ketua Tim Sukses Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, Kamaruddin Simanjuntak mengatakan bahwa salah satu yang menjadi fokus pasangan Dharma-Kun yakni mengatasi kemacetan di Jakarta.

"Atas apa namanya itu, kemacetan itu, bagaimana kita mengatasinya," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Kamis (29/8/2024).

Selain itu, dia berharap para pemimpin tidak menjadi lupa diri setelah mendapatkan posisi.
"Saya mohon agar kepada kami diberikan doanya, agar tidak menjadi lupa diri, rakus jabatan, bilamana suatu ketika memenangkan pemilihan umum DKI Jakarta," ujarnya.

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Dharma Pongrekun yang berdoa agar tak ada ketamakan hati dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
"Mohon jaga kami dengan selalu mendoakan, agar tidak ada ketamakan dalam hati," kata Dharma dalam konferensi pers di Kantor KPU DKI Jakarta, Kamis (29/8/2024).
Dia mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh relawan independen yang telah mendukungnya.
Dharma berharap jika terpilih, maka bisa menciptakan Jakarta yang aman di masa mendatang.

"Supaya Jakarta aman, bisa terwujud di kemudian hari," ujarnya.

Pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta dari jalur perseorangan atau independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana ​​​​​​tiba di Kantor KPU DKI pukul 19.30 WIB untuk mendaftarkan dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta.
Mereka menjadi pasangan bacagub dan bacawagub ketiga yang mendaftar di KPU DKI Jakarta setelah Pramono Anung-Rano Karno dan Ridwan Kamil-Suswono.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik (SPBE) Dinas Perhubungan DKI Jakarta Zulkifli menyampaikan bahwa kemacetan di Jakarta mengakibatkan kerugian Rp 100 triliun setiap tahunnya.

Hal ini berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Jakarta Urban Transport Fase 2 bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2018 lalu.

Total proyeksi kerugian itu merupakan akumulasi dari konsumsi bahan bakar yang berlebih, kerugian waktu tempuh yang terkoreksi akibat macet, dampak polusi yang ditimbulkan akibat pembakaran BBM, dan lainnya.

Shutterstock/Catwalk Photos ILUSTRASI: Kemacetan

"Rp 100 triliun itu dihitung biaya waktu perjalanan, kemudian ada kerugian polusi udara yang menyebabkan kesehatan terganggu, dan dia sakit dan itu bisa dihitung, external cost itu akan dihitung," katanya dalam diskusi publik Instran, Kamis (4/7/2024).

"Jumlah itu tu total kerugian semua polusi udara, kesehatan, penurunan kualitas hidup, kemudian waktu tempuh dan lain-lain," jelas Zulkifli.

Pemprov DKI Jakarta mencatat, pada 2023 dari sekitar 21 juta orang yang melakukan perjalanan, hanya 18,86 persen yang menggunakan transportasi umum.

Padahal, sebanyak 87,5 persen penduduk Jakarta sudah bisa mengakses transportasi umum baik KRL, MRT, LRT, dan Transjakarta maupun yang feeder, mikrotrans, non-BRT.

"Pada jarak 500 meter dari asal perjalanan Dia sudah bisa mendapatkan atau dilayani oleh angkutan umum," kata dia.

Tangkap Layar Kanal Youtube Kantor Jalan Federal (Astra) Jembatan Astra di Swiss, jembatan mobile yang digunakan untuk mengurangi kemacetan di lokasi pekerjaan perbaikan jalan.

Sementara itu, menurut Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna menyebut ketidakadaan otoritas tunggal yang memiliki wewenang lebih luas untuk mengatur dan mengelola seluruh sistem transportasi secara terpadu lintas wilayah administrasi jadi salah satu tantangan utama dalam integrasi transportasi Jabodetabek.

Mskipun Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan, telah memiliki beberapa program dan inisiatif.

"Di antaranya seperti JR Connexion Jabodetabek dan subsidi buy the service (BTS), kewenangan mereka masih terbatas," ucap Yayat.

Kerugian besar diderita warga Jakarta dan sekitarnya karena kemacetan yang terjadi setiap hari. Kemacetan akut diprediksi telah menimbulkan kerugian hingga Rp 100 triliun per tahun.

Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elekronik (SPBE) Dinas Perhubungan DKI Jakarta Zulkifli mengatakan kerugian Rp 100 triliun itu paling besar didominasi oleh potensi kerugian kesehatan karena polusi dan juga kerugian waktu yang hilang karena kemacetan di jalan. Diperkirakan kerugiannya mencapai Rp 60 triliun.

Sisanya, kerugian terjadi pada biaya operasi kendaraan termasuk biaya bahan bakar yang terbuang karena kendaraan menyala di tengah kemacetan. Jumlahnya bisa mencapai Rp 40 triliun.

"Kerugian Rp 100 triliun itu terdiri dari Rp 40 triliun dari biaya operasi, misalkan bahan bakar, oli, dan lain-lain. Nah yang Rp 60 triliun itu dari travel time, dan juga potensi polusi udara, itu dihitung jadi Rp 60 triliun," beber Zulkifli dalam diskusi publik Instran di Hotel All Season, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Kemacetan terjadi karena banyaknya masyarakat yang masih menggunakan kendaraan pribadi. Padahal sudah ada transportasi umum yang lengkap di Jakarta untuk mengurangi kemacetan.

Berdasarkan data, masyarakat di Jakarta memang masih minim menggunakan transportasi umum. Pemprov Jakarta mencatat pada 2023, ada 21 juta perjalanan, namun baru 4 juta saja atau sekitar 18,86% perjalanan yang menggunakan transportasi umum.

Padahal, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syaripudin mengungkapkan pihaknya punya target minimal 30% perjalanan di Jakarta menggunakan transportasi umum dan ditargetkan bisa tercapai pada 2030.

"Kalau dipresentasikan itu hanya dapat 18,86% modal share-nya, padahal kita yang di 2030 nanti kita berharap di posisi sampai dengan 30%," ungkap Syaripudin dalam acara yang sama.

Syaripudin mengungkapkan penggunaan kendaraan pribadi yang terlalu masif di Jakarta menimbulkan beragam masalah, salah satunya macet.

"Kerugian yang diterima oleh para pemilik kendaraan pribadi juga besar dan juga biaya operasional dari kendaraan itu sendiri yang berjumlah puluhan triliun rupiah. Ini fakta yang saat ini kita lihat dalam keseharian," papar Syaripudin.

"Jadi sisa waktu enam tahun ini kita mengejar bagaimana masyarakat bisa bertransformasi untuk menggunakan transportasi publik sampai dengan mencapai pada posisi 30%," sebutnya.

4 Strategi Lawan Macet

Kembali ke Zulkifli, dia bilang, Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan strategi untuk mengatasi masalah kemacetan yang akut. Saat ini, Peraturan Daerah disiapkan yang berisikan empat kebijakan utama mengatasi kemacetan. Peraturan Daerah ini akan mendorong masyarakat meninggalkan penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta.

"Tahun ini kami susun Perda terkait isinya salah satunya ERP, Perda-nya itu isinya push strategy semua, namanya Perda Pengendalian Manajemen Lalu Lintas," beber Zulkifli.

Sebanyak empat kebijakan utama yang dimaksud Zulkifli yaitu pemberlakuan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP), kawasan emisi rendah atau Low Emission Zone (LEZ), manajemen tarif parkir, dan pengaturan pembatasan usia dan jumlah kendaraan.

Zulkifli meyakini empat kebijakan ini bakal ampuh melawan kemacetan akut di Jakarta. Khususnya untuk mendorong masyarakat naik angkutan umum.

"Setelah angkutan umum kita baik, kita harus memberlakukan pembatasan kendaraan pribadi, dan orang beralih menggunakan kendaran angkutan umum dengan manajemen lalu lintas," sebut Zulkifli.

Pihaknya memasang target agar tahun ini rancangan Perda itu selesai digodok Pemprov, dengan begitu tahun depan rancangan Perda akan dibahas langsung dengan DPRD Jakarta untuk kemudian disahkan menjadi regulasi yang resmi.

"Targetnya tahun ini selesai Perdanya, kemudian diusulkan tahun depan untuk dibahas ke anggota dewan, ke DPRD," pungkas Zulkifli.