Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka-bukaan soal kinerja produksi minyak Indonesia yang terus menurun. Menurut Bahlil, lifting minyak terus merosot ke angka 600 ribu barrel per hari (bph), sementara konsumsi dalam negeri mencapai 1,5 juta sampai 1,6 juta bph.

Artinya Indonesia harus mengimpor minyak 1 juta bph demi memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut Bahlil, kondisi ini berbanding terbalik dengan tahun 1996-1997, yang mana Indonesia justru mengekspor minyak.

"Karena tahun 1996-1997 itu pendapatan negara kita 40-50% dari minyak. Begitu reformasi, lifting kita turun terus sampai sekarang tinggal 600 ribu barrel per day. Konsumsi kita 1,5-1,6 juta. Jadi terbalik sekarang kita impor per tahun 1 juta barel per day. Ini yang buat kita kondisinya tidak baik-baik saja," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, disiarkan YouTube Kemendagri, Kamis (7/11/2024).

Menurut Bahlil pemerintah sudah menyiapkan beberapa cara mengatasi masalah tersebut. Salah satunya lewat pengaktifan kembali sumur-sumur minyak yang berstatus idle atau nganggur.

Tercatat ada 6.000-an sumur idle yang masih bisa dioptimalkan untuk menghasilkan minyak. Hitung-hitungan Bahlil, jika masing-masing sumur bisa menghasilkan 30 bph maka akan menambah jumlah lifting Indonesia menjadi 180 ribu bph.

"Sumur-sumur yang idle kita akan aktifkan, ini kurang lebih 6.000 sumur. Kalau 6.000 sumur rata-rata kita bisa dapat 30 barel per day aja itu bisa dapat 180 ribu barel per day dari sumur idle," jelas Bahlil

Bahlil menjelaskan, Indonesia memiliki 44.985 sumur minyak yang 65% di antaranya dikuasai Pertamina. Sementara itu Exxonmobil menguasai sekitar 25%. Adapun sumur yang aktif mencapai 16.400 lebih, sementara yang berstatus idle 16.990 sumur.

Solusi lainnya adalah pemanfaatan teknologi dalam proses lifting minyak, seperti yang berhasil dilakukan ExxonMobil di blok Cepu. Ia juga menyinggung perlunya konversi ke kendaraan listrik, terlebih 49% konsumsi minyak digunakan oleh kendaraan.

"Untuk pendapatan negara dari lifting minyak kita dengan gas satu tahun itu US$ 12 miliar, hampir kurang lebih Rp 200 triliun. Inilah kira-kira potensi energi kita yang ada sekarang. Yang paling banyak konsumsi minyak itu sektor transportasi, 49% itu kita memakai sektor transportasi, kemudian industri 34%, sisanya lain-lain," bebernya.

"Jadi betul-betul mengalami persoalan di mana kita harus melakukan impor yang cukup besar. Dan devisa kita tiap tahun untuk impor minyak dan gas hampir Rp 500 triliun. Inilah yang membuat nilai tukar kita terhadap dolar terganggu terus karena tiap tahun kita butuh Rp 500 triliun," tutupnya

Simak juga Video: Bahlil Ungkap Devisa RI Rp 450 T Per Tahun untuk Impor Migas

[Gambas:Video 20detik]

BOGOR, KOMPAS.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengusulkan supaya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintahan Pusat dan Daerah tahun depan diadakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Dia menyampaikan hal itu dalam pidato penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintahan Pusat dan Daerah 2024 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Di hadapan para peserta, Gibran menyatakan gagasan itu muncul sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dan disiplin para kepala daerah.

"Ini mungkin Pak Mendagri mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil, Akmil Magelang," kata Gibran.

Dalam pidatonya, Gibran menyatakan Rakornas selama tiga hari seperti saat ini mungkin belum cukup bagi kepala daerah.

Menurutnya, perlu waktu yang lebih panjang untuk mencapai sinergi yang kuat.

"Mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal lima hari," ujar Gibran.

Menurut Wapres, kehadiran para kepala daerah di Akmil Magelang akan memberikan nilai lebih, terutama dalam menciptakan kebersamaan dan soliditas.

Gibran menyampaikan, kebersamaan dan kedisiplinan yang ditanamkan di lingkungan militer dapat menginspirasi para kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Selain itu, Gibran menekankan pentingnya Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di setiap daerah untuk bekerja kompak tanpa ego sektoral.

"Forkopimda harus kompak, kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya," ucap Gibran.

Sinergi semacam ini dianggap penting untuk menyukseskan berbagai program nasional yang berujung pada kesejahteraan masyarakat.

Rakornas kali ini, selain memusatkan perhatian pada koordinasi, juga membahas pencapaian daerah-daerah dalam hal pertumbuhan ekonomi, pencegahan korupsi, dan penurunan angka stunting.

Gibran mengapresiasi daerah-daerah yang mampu meningkatkan skor MCP (Monitoring Center for Prevention) yang menunjukkan komitmen mereka dalam pencegahan korupsi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyebut bahwa pemerintah pusat siap membantu pemerintah daerah dalam upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan sehingga pembangunan nasional bisa berjalan, serta target pertumbuhan ekonomi 7-8 persen bisa tercapai.

Hal itu disampaikan Budi Gunawan kepada seluruh kepala daerah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Apalagi, menurut Budi Gunawan, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) beserta kementerian dan badan terkait lainnya telah membentuk tujuh desk untuk mempercepat eksekusi program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Kami semua siap mendukung bapak dan ibu sekalian di daerah guna memperkuat upaya-upaya kita semua di dalam menjaga stabilitas poltik dan keamanan untuk mendukung pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi,” kata Budi Gunawan, Kamis.

Menurut dia, leading sector dari tujuh desk yang dibentuk pemerintah tidak akan ragu dalam menjalankan tugasnya sebagaimana arahan Presiden Prabowo.

Oleh karena itu, Budi Gunawan meminta para kepala daerah berhati-hati dalam bekerja terutama terkait pengelolaan dan penggunaan anggaran.

“Sehingga tolong kepada kepala daerah agar lebih cermat lagi, lebih berhati-hati, lebih transparan dan lebih akuntabel serta efisien dalam pengelolaan dan penggunaan anggarannya,” ujarnya.

Berikut 7 desk yang dibentuk pemerintah guna mempercepat pelaksanaan program prioritas:

1. Desk pilkada, leading sector Menko Polkam dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
2. Desk penyelundupan, leading sector Menko Polkam dan Mendagri
3. Desk penanganan judi online, leading sector Kapolri
4. Desk pemberantasan narkoba, leading sector Kapolri
5. Desk koordinasi peningkatan penerimaan devisa negara, leading sector Jaksa Agung
6. Desk pencegahan tindak pidana korupsi dan perbaikan tata kelola, leading sector Jaksa Agung
7. Desk keamanan siber dan perlindungan data, leading sector Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dalam kesempatan itu, Budi Gunawan juga menyampaikan lima pesan penting kepada seluruh kepala daerah demi terwujudnya stabilitas politik dan keamanan di daerah masing-masing.

Salah satunya adalah berhati-hati dalam membuat kebijakan, terutama peraturan daerah (perda) agar tidak menimbulkan gejolak.

Sebab, Budi Gunawan kembali menekankan bahwa stabilitas politik dan keamanan adalah kunci dari pembangunan nasional dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Stabilitas politik dan keamanan adalah prasyarat mutlak sebagai pondasi untuk pembangunan nasional di semua peradaban,” kata Budi Gunawan.

Berikut lima pesan Budi Gunawan kepada para kepala daerah:

1. Terus menjalin dan meningkatkan sinergi yang baik antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di daerahnya
2. Meningkatkan sinergi dan koordinasi antar forkominda
3. Berhati-hati dalam membuat kebijakan termasuk pembuatan perda-perda yang berpotensi menimbulkan gejolak. Contohnya di dalam penentuan Upah Minimum Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang melibatkan tripartid, dalam hal ini adalah pengusaha, buruh dan pemerintah
4. Menjamin penyediaan layanan publik yang adil, merata dan tidak diskriminatif
5. Melaporkan dengan data yang benar sehingga setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berdampak positif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah, Jaksa AgungST Burhanuddin menegaskan bahwa dia tidak segan menindak jajarannya yang tidak melakukan perintahnya.

Burhanuddin memerintahkan para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang hadir untuk memperbaiki sistem setelah menangani tindak pidana korupsi di daerah.

Menurut Burhanuddin, perbaikan sistem diperlukan karena tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah dari tahun ke tahun memiliki pola yang sama terkait anggaran.

Oleh karena itu, dia menekankan bahwa perbaikan sistem pada pemerintah daerah perlu dilakukan agar tindak pidana korupsi tidak terulang terus.

"Tolong untuk para Kajari, Kajati, lakukan penindakan dan setelah penindakan, berikan mereka perbaikan sistemnya. Karena, dari tahun ke tahun korupsi yang terjadi adalah tetap itu-itu saja," kata Burhanuddin dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

“Saya minta para Kajari, Kajati setelah kalian melakukan pemberkasan, kalian melakukan persidangan, setelah keputusan lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, lakukan perbaikan sistemnya. Sistem-sistem itu jangan sampai terulang,” ujarnya lagi.

Setelah itu, Burhanuddin langsung meminta kesanggupan para Kajari dan Kajati yang hadir melakukan perintahnya terkait perbaikan sistem tersebut.

"Kajari, Kajati sanggup?” tanya Burhanuddin yang dijawab “Sanggup” oleh para jaksa yang hadir.

Tak hanya sekadar berbicara, Burhanuddin menegaskan bahwa dirinya tak segan menindak jaksa yang tidak menjalankan perintahnya.

“Lakukan itu, dan apabila kalian tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan, kalian justru yang akan saya tindak,” katanya menegaskan.

Sebelumnya, Burhanuddin menyampaikan, tindak pidana korupsi bisa terjadi ketika seseorang yang dipilih rakyat untuk menjabat jabatan strategis, tidak piawai mengelola keuangan pemerintah.

Menurut dia, mengelola anggaran daerah yang mencapai Rp 1-2 miliar adalah tugas berat bagi mereka yang baru pertama kali menduduki jabatan strategis. Sebab, sebelumnya tidak pernah mengelola keuangan sebanyak itu.

Di situlah, dikatakan Burhanuddin kerap terjadi tindak pidana korupsi terkait pengelolaan anggaran di daerah.

"Ini lah yang menyebabkan kebocoran-kebocoran itu terjadi karena ia tidak mengerti apa yang harus saya lakukan setelah menerima uang-uang itu. Itulah yang saya sampaikan kepada Jaksa di daerah-daerah untuk berhati-hati menahan ini,” ujarnya.

Oleh karena itu, Burhanuddin meminta Kajari dan Kajati memperbaiki sistem pada pemerintahan daerah agar tindak pidana korupsi yang sama tidak terulang.